Innovasi ditengah Transformasi Analog ke Digital society : Munculnya Sharing Economy dan Bahaya Competitive Authoritarian.

Jusman Syafii Djamal
May 25, 2017

Ownership atau kepemilikan di zaman analog merupakan suatu hal yang utama. Tidak dimasa Digital. Kini “access” atau jalan menuju sumber daya jauh lebih utama. Tidak heran jika kini Negara Adi Daya seperti Amerika mengedepankan motto : “American First”.

Presiden Trump bertekad untuk menDahulukan kepentingan Amerika, baru lainnya. Dengan motto itu Amerika di masa kepemimpinan Trump ingin mengisolasi semua pintu masuk Bangsa lain ke sumber daya Amerika.

Pintu masuk untuk Bangsa lain seperti Tiongkok dan Negara Asia lainnya mempelajari Teknologi Amerika yang terejawantah dalam Perusahaan dan Industri Amerika kini ditutup. Industri Amerika tidak dibolehkan untuk di investasikan di luar Amerika. Pajak nya terlalu tinggi.

Begitu juga pintu masuk ke lapangan kerja di Amerika bagi Immigrant Mexico terutama ditutup dengan tembok tinggi. Hal sama pintu masuk untuk produk asing masuk pasar Amerika juga dipersempit. Semua perjanjian Perdagangan seperti Nafta atau Trans Pacific Trade Agreement yang sebelumnya di gerakkan oleh Inisiatip Amerika juga kini dibatalkan.

Seolah fikiran Perdagangan bebas kini dipandang tidak relevan lagi. Apakah trend ini bersifat sementara, ketika Trump menjadi Presiden atau seterusnya dan akan menjadi model serta arah baru kebijakan semua Negara, kita belum tau pasti.

Yg kasat Mata Terlihat ada kecenderungan semua pihak yang kini memiliki akses pada kekuatan politik dan kekuatan ekonomi semakin memprioritaskan segala tindakannya pada pada upaya mempersempit pintu masuk bagi orang lain ke dalam alokasi sumber daya.

Dalam teori politik muncul istilah “Competitive Authoritarian”. Seorang teman mengirim sebuah buku menarik karya Steven levitsky dari Harvard University dan Lucan A. Way dari University of Toronto berjudul :” Competitive Authoritarianism : Hybrid Regimes After the Cold War”.

Kata Competitive sebetulnya merujuk sisi positive outcome. Akan tetapi ajektive Authoritarian yg menimbulkan kehawatiran. Ada pengertian dominasi kepemilikan yg membuat level playing field yg tidak setara .

Buku ini diawali dengan kutipan kata Daniel arap Moi, President of Kenya yang bilang “Politics …is not like football, deserving a level playing field. Here, you try that and you will be roasted.” Politik bukan permainan sepak bola. Jika kita mencoba untuk bermain jujur dan fair mungkin akan terpanggang.

Dalam sepak bola lapangan permainan dijaga seimbang oleh Wasit dan setiap tim memiliki kesempatan sama untuk membukukan kemenangan.

Fairness membuat bola bundar menjadi menarik untuk ditonton. Akan tetapi dalam politik “fairness” atau “level playing field yang sama” sukar ditemukan.

Dalam buku tersebut dikatakan : rejim “Competitive authoritarian” adalah rejim pemerintahan sipil yang berkuasa melalui mekanisme demokrasi seperti pemilu akan tetapi sebagai incumbent akan terus melanggengkan kekuasaan nya sepanjang waktu dengan memanfaatkan instrument negara untuk melumpuhkan saingan .

Rejim ini seolah menggunakan kompetisi sebagai sarana demokrasi bagi pemilih menemukan pilihan terbaiknya . Tetapi lapangan pertandingan sudah “disetting” tidak seimbang.

Muncul fenomena Rejim Putin di Russia dan kini mungkin Trump di Amerika ??
“Competitive Authoritarian regimes are civilian regimes in which formal democratic institutions exist and are widely viewed as the primary means of gaining power, but in which incumbents’ abuse of the state places them at a significant advantage vis-`a-vis their opponents.”

Such regimes are competitive in that opposition parties use democratic institutions to contest seriously for power, but they are not democratic because the playing field is heavily skewed in favor of incumbents. Competition is thus real but unfair.”

Buku Steven Levitsky tentang Competitive Authoritarian tersebut dapat dinikmati dalam bentuk lain pada essay pendek di majalah Foreign Affairs May/June issue, judulnya “Is America Still Safe for Democracy?” ditulis oleh Robert Mickey, Steven Levitsky, and Lucan Ahmad Way.

Tulisan itu diawali dengan kata begini :” Terpilihnya Donald Trump sebagai Presiden memculkan cara baru dalam pemerintahan demokratis di Amerika. Trump yang menyatakan pers dan media mainstream seperti CNN dan banyak lainnya sebagai “enemy” dan tiap hari gunakan “tweeter” untuk menyerang siapa saja termasuk Obama pendahulu nya atau juga memuji Pemimpin dunia lain yang dianggap diktator telah menumbuhkan rasa hawatir Amerika menuju Negara Otoriter. Sebab mekanisme check and balance seolah tak berfungsi sebagaimana adanya.

The election of Donald Trump as president of the United States—a man who has praised dictators, encouraged violence among supporters, threatened to jail his rival, and labeled the mainstream media as “the enemy”—has raised fears that the United States may be heading toward authoritarianism.

While predictions of a descent into fascism are overblown, the Trump presidency could push the United States into a mild form of what we call “competitive authoritarianism”—a system in which meaningful democratic institutions exist yet the government abuses state power to disadvantage its opponents.”

Dengan kata lain akibat kemajuan internet dan proses transformasi dari analog ke dunia digital, kini muncul masalah akibat banyak orang tidak lagi peduli pada institusi, ingin serba cepat “mak jeg mak nyes”, kata orang jawa. Dunia seolah dalam genggaman.

Melalui jempol jari di twitter Presiden Trump dapat memecat seorang tokoh profesional Comey, Direktur FBI, misalnya, ketika sedang pidato didepan anak buahnya dikota lain. Comey tau dipecat ketika menonton TV.Tidak lazim dan Semua geger.

Ini suatu petunjuk bagaimana Pintu masuk kekuasaan dapat dengan mudah dimanfaatkan untuk memutus mata rantai pandangan independent dalam mengelola institusi Negara dan diputar menjadi hamba kepentingan satu golongan.

Di Indonesia pengalaman “Competitive Authoritarian” sebenarnya sudah pernah terjadi baik dimasa Demokrasi Terpimpin maupun dimasa Orde Baru. Hanya ketika itu istilah “competitive authoritaritarian” tidak dikenal dalam ilmu politik.

Akan tetapi saya bukan politisi dan juga bukan ahli ilmu politik. Sy engineer yg menyenangi mathematical model dan simulation.

Yang ingin saya tonjolkan sebetulnya adalah perubahan atau proses transformasi dari dunia analaog ke dunia digital ini sangatlah perlu dipelajari dengan seksama oleh para ahli.

Sudah saatnya ahli sosiologi, psikologi, politik dan ekonomi dari Universitas Gajah Mada dan Universitas Indonesia sebagai leading University di Indonesia membahas fenomena ini. Agar masa depan generasi muda Indonesia memiliki roadmap dan arah yang dapat diprediksi.

Ambil contoh dalam model dan platform bisnis masa kini seperti Taxi Uber dan Arbnb yang tidak memiliki “ownership” terhadap sumber daya seperti mobil , motor dan juga property.

Kumpulan anak anak muda yang berlokasi nun jauh di New York dengan sebuah algoritme dan software mampu menembus dan menyediakan access atau pintu masuk kesetiap orang dipelosok dunia untuk menggunakan mobil atau motor atau rumah orang lain dengan leluasa untuk melayani kepentingan sesaatnya.

Sebuah model bisnis dan platform bisnis yang dapat menghancurkan “Perusahaan Bisnis taksi yang menyediakan lapangan kerja ribuan orang”, Perusahaan Perhotelan dan lain sebagainya. Industri analog dgn pabrik dan ribuan pekerja kini jadi soal apa diperlukan ataukah tidak ?

Lapangan kerja dalam industri barang dan jasa berskala besar mungkin meng hilang, potensi pajak dari perusahaan dapat menyusut, keuntungan terbesar dapat dipindahkan secara virtual ke Negara lain seperti yg dilakukan Google di Indonesia tanpa Menteri Keuangan mampu berbuat apa apa.

Dan dilapangan menyempitnya pendapatan bagi para sopir taksi tradisional lahirkan konflik antar bisnis online dan tradisional terus bergerak seperti api dalam sekam diseluruh dunia. Pemerintah mau condong kemana ??

Transformasi analog ke Digital society menyebabkan makna Access to Resources jauh lebih utama dari ownership pada Sumber Daya. Dan ini menjadi PR besar untuk dikelola ketika kita sebagai “policy maker” bicara tentang “level playing field”.

Policy untuk menDistribusikan asset jauh berkurang relevansi nya dibandingkan kesetaraan aksess terhadap Kapital, Pasar dan Sumberdaya lainnya.

Karenanya Tak mudah menemukan Policy atau kebijakan yang setara dan tidak diskriminatip bagi semua warga negara. Diperlukan smart policies bukan hanya smart cities.

Sebab teknologi telah mengalami percepatan pertumbuhan yang tak mudah diprediksi daya “disruption” nya. Perubahan landskap ekonomi dan politik dapat terjadi serta merta.

Dulu kepemilikan “automobile” merupakan simbol “ownership”. Kata Automobile sendiri terdiri atas dua suku. Auto-nomy dan Mobil-ity. Otonomi dan Mobilitas. Semua anak muda atau kepala keluarga menginginkan mobile. Sebab dengan mobil yang dimiliki sendiri lahir kebebasan untuk bepergian kemana suka. Ada perasaan bebas merdeka jika memiliki mobil sendiri. Freedom melahikan autonomy dan mobility. Automobile menjadi simbol “our conventional notion of freedom”.

Akan tetapi generasi anak anak saya dimasa digital ini pemahaman freedom dengan memiliki sendiri sebuah property kini berubah makna. Freedom tidak lagi diartikan “to exclude other”, Kebebasan memiliki sebuah property seperti rumah dan mobil tidak berarti mengharamkan orang lain menggunakan atau memanfaatkannya. Kini Freedom is measured more by access to others in networks than ownership of property in markets. Begitu kata Jeremy Rifkin in his book :”The Zero Marginal Cost Society”.

Generasi digital anak anak saya sekarang telah mentransformasikan ketergantungannya pada kepemilikan mobil pribadi dan lebih cendrung menyenangi kebebasan untuk memiliki akses pada pemanfaatan kepemilikan mobil orang lain melalui jaringan networking tersedia. Dalam hal ini konsep taxi uber menjadi menarik bagi mereka.

Begitu juga jika bepergian keluar negeri yang dicari tidak lagi hotel atau rumah teman, melainkan Arbnb, rumah orang lain yang sedang tak ditempati tetapi dapat digunakan melalui network. Sharing Economy.

Dengan dua contoh diatas saya ingin mengajak para ahli politik, ekonomi, sosiologi dan psikologi untuk mengamati dan menganalisa dua kecenderungan berikut :

Pertama Apa yang dilakukan Presiden Trump selama 100 hari dalam kehidupan Demokrasi Amerika kini seolah dianggap mengabaikan Institusi lain dan Kepentingan Negara lain dalam mengelola Amerika. Pertanyaannya apakah benar asumsi ini ?

Pertanyaan kedua, apakah tingkah laku Presiden Trump yang berusia 70 tahun dapat dianggap sebagai mewakili paradigma bergfikir generasi analog atau generasi tua, yang mengedepankan “ownership” , kepemilikan sebagai sesuatu yang sakti dan harus digenggam sendiri.

Paradigma ownersip ini telah menyebabkan muncul kehawatiran akan lahirnya “competitive authoritarian”. Dimana kekuasaan politik dapat dianggap sebagai milik pribadi selama lima tahun dan dimanfaatkan sebagai milik mereka ya memenangkan pemilu, sehingga yang lain dan kalah “di exclude” atau ditutup jalan masuk nya ke sumber daya.

Dalam paradigma seperti ini Demokrasi kehilangan elan vitalnya. Demokrasi untuk menciptakan kesejahteraan bersama menjadi problema tersendiri dan “vulnerable”. Jika kekuasaan dianggap milik sendiri, semua orang bisa dipenjara dengan pelbagai alasan. Semua Pajak orang orang yang tak sefaham dapat diperiksa tanpa sebab musabab. Dan lain sebagainya.

Demokrasi yang seharusnya melahirkan “playing field” yang setara kehilangan elan vitalnya. Ini yang dihawatirkan oleh Steven Levitsky sehingga ia menulis buku Competitive Authoritarian tersebut dan essay pendek di majalah Foreign Affairs May/June issue, judulnya “Is America Still Safe for Democracy?” yang ditulis bersama Robert Mickey, Steven Levitsky, and Lucan Ahmad Way.

Yang kedua , Fenomena Uber Taxi, Arbnb yang mengedepankan penggunaan software dan algoritme dan platform bisnis “sharing economy” yang mengedepankan “Access to Network” telah menjadi trend masa depan. Generasi Digital berbasis internet telah lahir.

Jika begitu bagaimana kita sebagai suatu bangsa dapat menciptakan “level playing field” yang sama dalam sistem ekonomi nasional agar generasi muda Indonesia dapat membendung kebebasan entrpreneur bangsa lain yang ada di mancanegara dan berpusat di New York, Tokyo, Beijing, Singapura misalnya, untuk memiliki kebebasan akses terhadap sumber daya di Indonesia tanpa kendali ? Bagaimana sharing economy dapat dijadikan fondasi bagi platform bisnis untuk menciptakan lapangan kerja dan membayar pajak ?

Jika ada yang keliru, mohon koreksi dan komentar nya. Salam

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s