Smartphone Ciptakan Generasi Rapuh Secara Mental

Tempo.co, 16 November 2018
editor Erwin Prima

Ahli: Smartphone Ciptakan Generasi Rapuh Secara Mental

Orang yang lahir pada tahun 1995 atau setelahnya, yang menghabiskan seluruh masa remaja mereka dengan smartphone, adalah generasi tidak bahagia, rentan mental dan menjalani kehidupan yang lebih terlindung dari generasi sebelumnya, menurut seorang ahli psikologi terkemuka, sebagaimana dilaporkan Daily Mail, 13 November 2018.

Seorang profesor psikologi telah menjuluki demografi terbaru ini sebagai ‘iGen’, orang muda yang dibesarkan dengan smartphone dan media sosial.

Menurut Profesor Jean Twenge dari San Diego State University, anak-anak muda ini mungkin adalah generasi teraman yang pernah ada tetapi menjadi dewasa dengan laju yang lebih lambat daripada beberapa dekade yang lalu.

“Generasi ini tidak cenderung untuk memiliki surat izin mengemudi, bekerja untuk pekerjaan berbayar, pergi kencan, minum alkohol, atau pergi keluar tanpa orangtua mereka dibandingkan dengan remaja sebelumnya,” ujar Profesor Twenge sebagaimana dikutip Medical Xpress.

Namun, kurangnya pemenuhan yang dirasakan oleh orang-orang muda sebagai akibat dari waktu dengan smartphone mereka telah menyebabkan lonjakan depresi, menyakiti diri dan bunuh diri di kalangan anak muda, klaimnya.

Profesor Twenge mengatakan bahwa smartphone dan media sosial meningkatkan ‘iGen’ yang tidak bahagia.

Profesor Twenge dan rekannya Profesor Keith Campbell, dari University of Georgia, mempelajari lebih dari 40.000 anak-anak AS yang berusia antara dua dan 17 tahun untuk survei kesehatan nasional pada tahun 2016.

“Mereka memiliki perasaan bahwa mereka kehilangan sesuatu. Mereka menyadari bahwa berada di telepon sepanjang waktu mungkin bukan cara terbaik untuk hidup. Mereka tidak suka ketika mereka berbicara dengan seorang teman dan teman mereka sedang melihat telepon mereka,” ujarnya.

Profesor Twenge mengatakan bahwa sejak 2011 dia telah menyaksikan perubahan mendadak dalam perilaku dan kesehatan mental remaja, dengan lebih banyak yang merasa kesepian atau ditinggalkan, atau bahwa mereka tidak dapat melakukan sesuatu dengan benar, bahwa hidup mereka tidak berguna. Ini, katanya, semua gejala depresi.

“Gejala depresi telah naik 60 persen hanya dalam waktu lima tahun, dengan tingkat kerusakan diri seperti melukai (diri mereka) yang telah meningkat dua kali lipat atau bahkan tiga kali lipat pada anak perempuan,” ungkap Profesor Twenge.

“Bunuh diri remaja telah berlipat ganda dalam beberapa tahun. Tepat pada saat smartphone menjadi umum, masalah-masalah kesehatan mental mulai muncul. Perubahan dalam bagaimana remaja menghabiskan waktu mereka sangat penting untuk kesehatan mental,” tambahnya.

Untuk membantu orang muda menghadapi badai yang datang dari media sosial, Profesor Twenge menyarankan orang tua dan anak-anak untuk secara proaktif mengendalikan waktu luang mereka.

Penelitian sebelumnya telah menyarankan membatasi penggunaan media digital hingga sekitar dua jam sehari atau kurang untuk kesehatan mental orang muda usia 13 hingga 18 tahun. Jean Twenge adalah seorang penulis yang karyanya termasuk ‘iGen’ dan ‘Generation Me.’

.

Advertisement

Kesenjangan Talenta Digital Kita

Oleh : Dedy Permadi,
Direktur Center for Digital Society (CfDS) Fisipol UGM
Kompas, 12 November 2018

“Karyawan Menjadi Kunci”, begitulah judul berita utama Kompas, Kamis, 25 Oktober 2018.

Isu sumber daya manusia (SDM) sebetulnya juga menjadi salah satu pokok bahasan dalam pertemuan tahunan IMF-Bank Dunia di Bali, beberapa waktu lalu. Salah satu yang menyita perhatian publik adalah kehadiran pendiri Alibaba Group, Jack Ma, yang membagikan kisah hidupnya.

Ia mengungkapkan bahwa kerja keras, percaya pada visi dan masa depan, serta hari demi hari meningkatkan kapasitas diri, jadi resep kesuksesan dirinya.

Peningkatan kapasitas diri kaum pekerja tampaknya memang menjadi poin penentu, terlebih di era ekonomi digital ini.

Kebutuhan talenta digital

Pertumbuhan dan pembangunan Indonesia memang akan semakin signifikan disumbang oleh ekonomi digital. Di level regional, ekonomi digital ASEAN diproyeksikan tumbuh 500 persen dan berpotensi menembus 200 miliar dollar AS sampai 2020. Di saat bersamaan, pembeli daring akan memiliki porsi 51 persen dari total pengguna internet ASEAN sampai 2025 (Google, 2015).

Ekosistem ekonomi digital seperti infrastruktur, teknologi, pasar, pelaku usaha, kebijakan, iklim investasi, dan SDM menjadi mesin penggerak berbagai peluang di atas. Dari sederet komponen ekosistem itu, keterbatasan kapasitas SDM memang masih menjadi pekerjaan rumah yang serius di Indonesia. Tulisan ini menggunakan istilah talenta digital untuk mewakili SDM bidang teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang memiliki kecakapan pada level teknisi, profesional, fasilitator, atau pemimpin digital.

Bank Dunia, yang merujuk pada penelitian Tan dan Tang (2016), memproyeksikan bahwa Indonesia akan kekurangan 9 juta pekerja semi-terampil dan terampil di bidang TIK sepanjang 2015-2030. Bahkan, berdasarkan prediksi Oxford Economics dan Cisco di tahun 2017, sekitar 9,5 juta tenaga kerja Indonesia diperkirakan akan terdampak langsung oleh teknologi berbasis kecerdasan buatan sampai tahun 2028. Imbasnya, 2 juta posisi dalam pekerjaan akan hilang dan memaksa para pekerja berganti profesi atau industri.

Laporan lain mengungkapkan bahwa petinggi perusahaan teknologi menyatakan ketidakpuasannya pada kualitas tenaga terampil lokal Indonesia (McKinsey, 2018). Indonesia masih ketinggalan dari China dan India, baik dari segi jumlah maupun kapasitas teknisinya.

Indonesia tidak bisa menunggu lagi untuk memenuhi kebutuhan talenta digital demi terciptanya ekosistem ekonomi digital yang subur. Jika merujuk pada asumsi dan data di atas, 600.000 talenta digital harus tercetak setiap tahun. Ini kebutuhan riil Indonesia. Pertanyaan penting selanjutnya: kompetensi dan profil seperti apa yang harus dimiliki para talenta tersebut?

Forum Ekonomi Dunia (WEF) mencatat, ada beberapa bidang pekerjaan yang memiliki pertumbuhan permintaan paling signifikan, seperti analis dan ilmuwan data, pakar kecerdasan buatan dan machine learning, manajer umum dan operasional, pengembang perangkat lunak dan aplikasi, pakar big data, pakar transformasi digital, pakar teknologi baru, pakar pengembangan organisasi, dan jasa teknologi informasi.

Pada saat bersamaan, terdapat bidang pekerjaan yang menurun permintaannya, seperti petugas entri data, sekretaris administrasi, serta pekerja pabrik dan perakitan.

Terkait dengan hal ini, haruskah kita takut era disrupsi dan otomasi akan merampas pekerjaan manusia? Frank, Pring, dan Roehrig (2017) mencatat, dalam skala besar, mesin-mesin itu justru membuat pekerjaan jadi lebih baik, produktif, dan berdaya guna.

Mesin dan teknologi baru akan menaikkan standar hidup serta berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat. Pekerjaan dengan standar gaji rendah akan semakin berkurang, sedangkan pekerjaan dengan standar gaji tinggi akan semakin meningkat. Namun, hal ini hanya akan terjadi jika transformasi ini dikelola secara tepat.

Catatan lain yang sangat penting adalah pengelolaan transformasi ini tidak hanya soal penyediaan kecakapan teknis. Kemampuan pemecahan masalah kompleks, berpikir kritis, kreativitas, manajemen SDM, kemampuan untuk berkoordinasi dengan orang lain, kecerdasan emosional, pengambilan kebijakan, orientasi pelayanan, negosiasi, dan fleksibilitas kognitif adalah sederet kecakapan yang paling dibutuhkan di 2020 (WEF, 2018).

Artinya, talenta digital yang memadukan antara kecakapan teknis yang mumpuni dan kepribadian yang matang akan jadi profil tenaga kerja paling diburu di masa mendatang.

Aksi mendesak

Dalam jangka pendek, ada beberapa hal strategis yang harus dilakukan. Pertama, perlu pemetaan secara komprehensif tentang kesenjangan yang ada saat ini. Peta kesenjangan yang dimaksud adalah peta riil yang memuat data permintaan dan ketersediaan talenta digital di semua sub-sektor industri yang ada.

Kedua, perlu upaya serius untuk mendorong sinergi triple helix antara pemerintah, industri (termasuk perusahaan teknologi), dan universitas/lembaga pendidikan untuk menjembatani permintaan dan ketersediaan tenaga kerja terampil dengan merujuk pada peta kesenjangan yang telah dibuat.

Ketiga, perlunya sosialisasi yang masif dan kolaboratif untuk membangun kesadaran pihak-pihak terkait akan urgensi talenta digital. Terkadang seorang pengambil kebijakan tak mau memutuskan sesuatu karena ia tidak memahami isu yang akan ia putuskan.

Bulan September lalu, Kementerian Kominfo telah meluncurkan program Digital Talent Scholarship, program beasiswa pelatihan intensif selama dua bulan, dengan tema kecerdasan buatan, big data analytics, komputasi awan, keamanan siber, dan kewirausahaan digital.

Tahun ini beasiswa diberikan kepada 1.000 orang, dan tahun depan akan dikembangkan untuk 20.000 peserta dengan menggandeng universitas, industri, perusahaan rintisan lokal, dan perusahaan teknologi global. Program ini belum cukup untuk menutup kesenjangan yang begitu lebar.

Namun, rasanya inisiatif ini dapat jadi pintu masuk bagi para pemangku kepentingan untuk bekerja bersama untuk memperkecil kesenjangan yang ada. Pada saat bersamaan, strategi jangka panjang wajib dilakukan dengan menyegerakan transformasi pendidikan formal: pendidikan yang adaptif terhadap perubahan yang tak terhindarkan.

Alec Rose dalam bukunya, The Industries of the Future, menuliskan: “many people will gain, some will gain hugely, but many will also be displaced”. Kira-kira ia ingin menyampaikan pesan bahwa era transformasi digital ini pasti menguntungkan banyak pihak; bahkan beberapa di antaranya mampu memanfaatkan peluang dengan sangat baik, layaknya Ferry Unardi, William Tanuwijaya, Achmad Zakky, dan Nadim Makarim.

Namun, banyak pula yang akan tergusur, yakni mereka yang tidak bergegas untuk beradaptasi dan terus menutup diri.

Optimisme Ekonomi Digital Indonesia

Rhenald Kasali
Kompas, 17 Okt 2018

“Anjing menggonggong kafilah berlalu,” begitulah pepatah yang pantas disematkan dalam gelaran bergengsi IMF-World Bank Group annual meeting 2018 di Bali. Gelaran itu baru saja usai. Indonesia terbilang sukses menggelarnya.

Dari berbagai segi boleh dibilang gelaran ini sama apiknya dengan pelaksanaan Asian Games 2018. Jumlah peserta yang fantastis, nilai promo bagi Indonesia, keapikan dalam penyelenggaraan, kesempatan bagi pejabat-pejabat tinggi kita duduk sama tinggi dengan ekonom kelas dunia, serta capaian-capaian penting lainnya.

Tak heran kalau banyak pujian berdatangan dari pemimpin negara-negara dan juga lembaga keuangan dunia. Ini jelas semakin meningkatkan rasa percaya diri kita sebagai bangsa yang diprediksi banyak kalangan menjadi negara dengan ekonomi terbesar keempat pada tahun 2050.

Namun seperti pepatah tadi, selalu ada yang tidak puas. Tetapi sebagai bangsa saya memilih sikap objektif: menerima dengan bangga.

Investasi

Pertemuan ini sendiri mendatangkan investasi dalam bidang infrastruktur yang nilainya mencapai 202 triliun rupiah. Tak hanya dana, komitmen kerjasama lainnya juga dicapai melalui pertemuan itu. Salah satunya kesepakatan dalam pengembangan SDM (sumber daya manusia) Indonesia dalam hal teknologi. Kesepakatan ini dicapai bersama salah satu raksasa teknologi dunia asal Tiongkok, Alibaba. Jack Ma

melalui Alibaba membantu pengembangan SDM Indonesia dengan program 1.000 pengusaha bidang digital. Bahkan Jack Ma langsung bertindak dengan melibatkan lima brand Indonesia diperdagangkan dalam ajang Single’s Day di China.

Ekonomi Digital

Baiklah, kita fokus pada dampak pertemuan itu terhadap perkembangan ekonomi digital Indonesia. Mengapa? Karena konsumsi dan kehidupan tengah shifting kedalam dunia cyber, ekonomi semakin kolaboratif, dengan munculnya banyak inisiatif yang didasari sharing economy.

Kaum muda – generasi millenial, bukan generasi kolonial, adalah motor penggerak utama dalam transformasi ekonomi menuju ekonomi digital. Di OJK saja, kini kita mulai biasa menyaksikan anak-anak muda berkaos oblong atau bersepatu kets mengurus perijinan sektor keuangan. Mereka itulah para juragan fintech yang merubah peta kompetisi perbankan dunia.

Di rumah, anak-anak muda itu tetaplah anak-anak, tetapi dalam dunia baru itu mereka adalah idola kaum muda. Dan kegiatan mereka itu tak lepas dari mata para menteri keuangan dunia. Itu sebabnya muncul bahasan Bali Fintech Agenda, dengan dorongan untuk merelaksasi aturan dan mendorong pelibatan fintech dalam inklusi keuangan.

Potensi Digital Indonesia

Pada tahun 2016, menurut laporan Huawei dan Oxford Economics yang berjudul Digital Spillover, ekonomi digital dunia mencapai 11,5 triliun dollar. Ini sama dengan 15,5 persen dari GDP dunia. Lalu kurang dari satu dekade kemudian angkanya meningkat luar biasa menjadi 25 persen GDP dunia. Bagaimana dengan potensi digital Indonesia?

Dalam laporannya belum lama ini, McKinsey menyebutkan bahwa ekonomi digital Indonesia sekarang hampir sama dengan China pada tahun 2010, berdasarkan indikator-indikator seperti penetrasi e-retail, GDP per kapita, penetrasi internet, pengeluaran ritel, dan urbanisasi.

Pada tahun 2017, nilai perdagangan online Indonesia mencapai 8 miliar dollar. Nilai ini meningkat menjadi 55 sampai 65 miliar dollar pada tahun 2022. Sedangkan penetrasi pengguna internet meningkat dari 74 persen penduduk menggunakan internet saat ini menjadi 83 persen pengguna di tahun 2022.

Benarlah Jack Ma saat berbicara di IMF-World Bank Group annual meeting beberapa hari yang lalu, “tiga puluh tahun yang lalu, jika tidak ada aliran listrik, maka negara tersebut tidak memiliki harapan. Sekarang, acuannya bukan lagi aliran listrik, melainkan koneksi internet.”

Akses internet yang buruk sama artinya dengan hilangnya kesempatan anak-anak muda untuk mendapatkan informasi dan pengetahuan.

Perlu dicatat, di Asia Tenggara saat ini sudah ada 8 Unicorn dan setengahnya berasal dari Indonesia. Mereka antara lain: Go-Jek, Traveloka, Tokopedia, dan Bukalapak. Begitupun dengan nilai pendanaan yang didapat Indonesia dari venture capital selama tiga tahun ini mencapai 38 persen dari total pendanaan di Asia Tenggara.

Dampak Perdagangan Online

Dengan pencapaian saat ini saja, dampak yang dihasilkan luar biasa. Mengacu pada laporan McKinsey (2018), perdagangan online memiliki dampak di empat area. Pertama, financial benefits. Saya kira ini jelas. Indonesia adalah pasar terbesar untuk e-commerce di Asia Tenggara.

Nilainya saat ini kurang lebih 2,5 milyar dollar dan akan menjadi 20 milyar dollar di tahun 2022. Nilainya meningkat delapan kali dalam kurun lima tahun. Untuk diketahui, 30 persen dari penjualan e-commerce adalah konsumsi baru yang tidak pernah terjadi di perdagangan offline.

Kedua, job creation. Diperkirakan akan ada 26 juta pekerjaan baru di tahun 2022 akibat dari ekonomi digital ini yang kebanyakan dipengaruhi oleh perkembangan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Agaknya ini juga yang membuat Jack Ma membuat strategi agar Alibaba fokus pada UMKM di China. Bahkan Jack Ma mengatakan “helping small business to make money is the key”.

Lalu, buyer benefits. Ini bisa dilihat dari harga-harga di marketplace e-commerce yang biasanya lebih murah dari offline. Dengan berbelanja online, konsumen di luar Jawa dapat menghemat 11 sampai 25 persen dibandingkan berbelanja di ritel tradisional.

Terakhir, social equality. Mungkin ini dampak yang kurang kita sadari. Ekonomi digital telah berdampak terhadap kesetaraan gender, inklusi layanan keuangan, pemerataan pertumbuhan dan masalah sosial lainnya. Faktanya, wanita menikmati 35 persen “kue” penjualan online dibandingkan dengan 15 persen pada ritel tradisional. Ini artinya kesetaraan gender memungkinkan dicapai melalui ekonomi digital.

Begitupun dengan pemerataan pertumbuhan ekonomi dan inklusi keuangan yang semakin dinikmati masyarakat. Dengan adanya ekonomi digital, bisnis kecil yang awalnya hanya menjual produknya di kota asalnya saat ini bisa menjual produknya ke luar kota bahkan luar negeri.

Membangun Ekosistem Digital

Singkat kata, pertemuan IMF-World Bank Group ini sangat spesial bagi Indonesia. Lucu kalau masih ada yang mengaitkan dengan utang, sebab agenda yang dibahas bukan soal pinjaman sungguhpun dilaksanakan oleh lembaga pemberi pinjaman. Kita berpikir sehat saja. Ambil manfaatnya untuk masa depan perekonomian kita. Bukankah dunia sedang dipenuhi banyak kerisauan dan mentalitas kalah?

Jadi, kita benahi saja PR-PR yang belum dikerjakan. Tetap fokus, bangun masa depan. Ekosistem digital harus terus dibangun, karena ia memainkan peran untuk membentuk interkoneksi yang membuat segalanya menjadi terhubung. Ini artinya pembangunan infrastruktur logistik harus terus diupayakan.

Begitupun dengan sistem pembayaran digital Indonesia yang masih tertinggal dari negara tetangga seperti Malaysia dan Thailand. Disini peran fintech yang melayani cashless payment sangat diharapkan untuk mendorong shifting sistem pembayaran.

Tantangan Disrupsi Teknologi

Oleh : Paul Sutaryono,
Pengamat Perbankan dan Mantan Assistant Vice President BNI

Kompas, 9 Oktober 2017

Perbankan di Uni Eropa telah menutup 9.100 kantor cabang dan memangkas sekitar 50.000 orang staf pada 2016. Hal ini terjadi sejalan dengan meningkatnya penggunaan layanan perbankan daring (online) oleh nasabah.

Secara keseluruhan sudah ada 48.000 kantor cabang yang ditutup di Uni Eropa selama kurun 2008-2016. Pengurangan ini mencapai seperlima dari jumlah kantor cabang yang ada (Kompas..com, 13/9/2017). Inilah tantangan sejati bagi bank: disrupsi teknologi.

Apa itu disrupsi teknologi (disruptive technology)? Disrupsi teknologi merupakan sesuatu yang menggeser teknologi yang telah mapan dan menggoyang industri atau produk yang kemudian melahirkan industri baru (Prof Clayton M Christensen, 1997). Berikut beberapa contoh disrupsi teknologi. Personal computer (PC) telah menggeser mesin tik. Surat elektronik telah menggantikan menulis surat dan mengganggu bisnis kantor pos dan industri kartu ucapan. Telepon seluler telah menggantikan industri telepon tetap dan laptop menggantikan PC. Pun telepon pintar telah menggeser kamera saku, pemutar MP3, dan kalkulator. Jaringan media sosial telah menggeser telepon, surat-el, dan pesan singkat (SMS).

Di Indonesia telah lahir bank nirkantor (branchless banking). Bank nirkantor atau Layanan Keuangan Tanpa Kantor (Laku Pandai) merupakan kegiatan jasa layanan perbankan dan jasa keuangan lainnya yang dilakukan tidak melalui jaringan kantor lembaga keuangan secara fisik. Laku Pandai memanfaatkan teknologi dan pihak ketiga yang bekerja sama dengan bank terutama untuk melayaniunbanked dan unbankable people. Nasabah cukup mempunyai nomor telepon seluler bukan rekening bank untuk menerima kiriman uang..

Tak terbayangkan sebelumnya, kini muncul perusahaan teknologi finansial (tekfin). Cara mereka dalam memberikan kredit kepada debitor begitu berbeda dari praktik perbankan konvensional. Misalnya, tanpa agunan, tanpa tatap muka antara kreditor atau investor dan debitor, lebih cepat, dan mudah. Begitu pula dalam menggali dana masyarakat yang disebut investor.

Faktor kunci keberhasilan

Lantas, apa saja faktor kunci keberhasilan (key success factors) bagi bank agar mampu menghadapi disrupsi teknologi?

Pertama, bank harus berani berdamai dengan tantangan disrupsi teknologi seperti munculnya perusahaan tekfin yang terus melaju. Bank berani berdamai berarti bank harus berbenah diri dengan aneka jurus. Katakanlah, bank wajib meningkatkan anggaran teknologi untuk mengembangkan sayap bisnis berbasis teknologi sehingga mampu bersaing dengan perusahaan tekfin. Bank dapat menjalin kerja sama dengan perusahaan tekfin untuk menggarap usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Kiat non-organik itu lebih efektif, efisien, dan cepat daripada membangun sendiri dari awal.

Mengapa? Karena segmen itu menjadi pasar target perusahaan tekfin dengan masuk ke pasar keuangan wong (orang) cilik. Meskipun dipandang kecil, UMKM terdiri dari 61 juta usaha sehingga sanggup menyerap 114 juta tenaga kerja. Selain itu, UMKM mengandung margin yang mahatebal sehingga menjadi mesin penghasil pendapatan dari bunga (interest income) yang gurih habis.

Terlebih ketika kelak pemerintah menurunkan suku bunga kredit usaha rakyat (KUR) dari 9 persen menjadi 7 persen. KUR ditujukan kepada pelaku UMKM dengan plafon kredit di atas Rp 10 juta hingga Rp 25 juta (mikro) dan hingga Rp 500 juta (KUR ritel) melalui bank pelaksana yang telah ditetapkan pemerintah. Penurunan itu bertujuan final supaya UMKM makin terjangkau oleh kredit perbankan. Untuk plafon kredit hingga Rp 10 juta, telah tersedia ultra mikro (UMI) dengan suku bunga kredit sebesar 2-4 persen, dan ini amat rendah.

Akan tetapi, cepat atau lambat, KUR dan UMI akan menggerus rezeki Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Sebab, suku bunga kredit BPR jauh lebih tinggi, padahal segmen mikro menjadi bisnis inti mereka. Liriklah suku bunga kredit BPR untuk modal kerja 27,48 persen, investasi 24,56 persen, dan konsumsi 25,27 persen per Juli 2017. Mestinya pemerintah mempertimbangkan pula kelestarian bisnis 1.617 BPR yang telah membangun ekonomi rakyat.

Selama ini, segmen UMKM telah menyelamatkan ekonomi ketika terjadi krisis ekonomi pada 1997-1998 dengan tetap bertahan dengan perkasa. Mimpinya, UMKM dan UMI dapat menjadi sokoguru ekonomi rakyat untuk mendukung perekonomian nasional.

Kedua, bank pun harus berani berubah seturut dengan sifat teknologi yang terus berubah. Jangan lupa disrupsi teknologi juga (akan) mengubah bukan hanya sektor jasa keuangan seperti perbankan, perusahaan pembiayaan (multifinance), perasuransian, pegadaian, pasar modal, melainkan juga sektor lainnya, seperti sektor ritel, pendidikan, kesehatan, manufaktur, pertanian, dan transportasi.

Akibatnya, bank harus segera menata diri untuk melakukan antisipasi lini bisnis apa saja yang bakal terkena disrupsi teknologi. Paling rawan terkena disrupsi teknologi adalah pegawai yang langsung berkaitan dengan layanan produk dan jasa perbankan di kantor cabang. Kok bisa? Karena fungsi layanan nasabah (front office) itu sangat mudah tergeser dengan pemanfaatan teknologi. Itulah sebabnya banyak kantor cabang kecil (secara fisik) terpaksa ditutup demi efisiensi.

Tingkat efisiensi perbankan tampak terang benderang pada rasio biaya operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO) yang menurun (membaik) dari 81,37 persen per Juli 2016 menjadi 78,85 persen per Juli 2017 di tengah ambang batas 70-80 persen. Hal itu menyiratkan bank telah efisien, tetapi masih jauh jika dibandingkan dengan BOPO bank di ASEAN 40-60 persen. Artinya, bank wajib terus mengerek tingkat efisiensi supaya lebih mampu bersaing.

Oleh karena itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) perlu menetapkan BOPO menjadi 60-70 persen pada semester I-2018 dan 50-60 persen pada semester II-2018. Hal itu sebagai langkah antisipasi bagi bank dalam menepis serbuan bank asing yang terus merangsek Indonesia.

Ketiga, salah satu kiat jitu untuk menaikkan tingkat efisiensi adalah berinovasi dengan memanfaatkan teknologi. Efisiensi merupakan kunci sukses menjadi pemenang dalam persaingan yang semakin sengit.

Inovasi berbasis teknologi pun menjadi kunci kelestarian bisnis. Apa manfaat teknologi bagi perbankan? Beberapa manfaat dapat disebut, misalnya meningkatkan tingkat layanan (service level): dengan ATM, nasabah akan lebih leluasa dalam memberdayakan kekuatan finansialnya; mempercepat antaran jasa (service delivery): dengan sistem online banking, nasabah akan dengan cepat menerima transfer dari mitra bisnisnya di ujung dunia sekalipun; meningkatkan efisiensi (efficiency lever): tidak menuntut banyak personel yang berarti biaya rendah tetapi dengan hasil tinggi; meningkatkan efektivitas (effectivity lever): dengan personel sedikit tetapi efektif.

Manfaat lain, meningkatkan produktivitas pegawai (employee productivity): pegawai akan lebih cepat menyelesaikan tugas dengan menggunakan komputer; meningkatkan layanan kepada nasabah (customer service): dengan sistem online banking, nasabah dapat terlayani dengan cepat dan akurasi tinggi dan meningkatkan kemampuan penjualan (sales capabilities): dengan internet banking, phone banking, SMS banking,mobile banking, tawaran produk dan jasa serta transaksi perbankan akan lebih cepat sampai kepada nasabah.

Tengok saja BRI sebagai satu-satunya lembaga keuangan yang memiliki satelit sendiri, BRISat, sudah selayaknya menjadi bank paling efisien. Dengan satelit itu, BRI dapat memaksimalkan kapasitas produk dan jasa perbankan untuk meningkatkan kecepatan layanan sampai ke daerah yang terpencil sekalipun. Itulah inovasi.

Sayangnya, ketika Satelit Telkom 1 tidak berfungsi pada 25 Agustus 2017, ribuan ATM pun terkapar, yakni 4.700 ATM Bank BCA, 2.000 ATM Bank Mandiri, 1.500 ATM BNI, dan 300 ATM BRI. Akibatnya, ribuan nasabah merugi. Itu berarti ATM BRI masih terhubung dengan Satelit Telkom 1, padahal semestinya sudah terhubung dengan BRISat sejak diluncurkan pada 2016.

Hal itu menegaskan bahwa bank wajib meningkatkan manajemen risiko terutama risiko teknologi yang termasuk risiko operasional. Mengapa? Mengingat dalam kemajuan teknologi pasti tersembunyi risiko (inherent risk).. Untuk mitigasi risiko teknologi, bank wajib melakukan audit teknologi yang dilakukan oleh pihak eksternal. Ini mutlak.

Menyikapi disrupsi

Keempat, pemerintah melalui Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan wajib untuk mengawal sektor jasa keuangan dalam menghadapi disrupsi teknologi dengan aneka aturan.

Setiap aturan wajib melindungi kepentingan konsumen, nasabah, atau investor. Anehnya, terkait dengan suku bunga kredit perusahaan tekfin, Otoritas Jasa Keuangan menyatakan hal itu tak perlu diatur. Sebab, dalam industri keuangan konvensional, mereka berada dalam posisi price maker. Sementara dalam bisnis tekfin, calon peminjam menjadi price maker, bukan price taker(tabloid Kontan, 4-10/9/2017).

Pernyataan itu dapat dianggap permisif. Padahal, terdapat perusahaan tekfin yang menawarkan suku bunga kredit terlalu tinggi. Untuk itu, suku bunga kredit perusahaan tekfin perlu diatur untuk melindungi kepentingan nasabah. Jangan sampai nasabah menjadi sapi perah.

Kelima, ketika muncul ATM pertama kali di Indonesia sekitar 30 tahun lalu, banyak prediksi mengatakan kelak tak ada lagi antrean di teller di bank. Ternyata sampai kini masih ada.

Hal itu menyiratkan bahwa budaya Eropa jauh berbeda dari budaya Indonesia. Orang Indonesia suka bertemu dengan orang lain yang berarti teller dancustomer service masih diperlukan. Akhir tutur, pengurangan pegawai perbankan sebagai akibat disrupsi teknologi tak perlu terlalu ditakutkan. Namun, tetap waspada bagai mengantisipasi dampak gunung meletus. Berbekal aneka faktor kunci keberhasilan demikian, bank bakal tetap mampu menghadapi tantangan disrupsi teknologi dengan trengginas.

Jembatan Ekonomi Kerakyatan Bernama Fintech

Oleh : Aldi Haryopratomo, Wakil Ketua Umum Bidang Inklusi Keuangan Asosiasi Fintech Indonesia & CEO Go-Pay

16 Agustus 2018

“SANUBARI rakyat Indonesia penuh dengan rasa bersama, kolektivitas”. Demikian bunyi salah satu kutipan sekaligus intisari pemikiran Bung Hatta dalam tulisannya Ke Arah Indonesia’ Merdeka yang dirilis pada 1932.

Jauh-jauh hari, Bapak Proklamator telah menegaskan bahwa syarat menciptakan kesejahteraan yang merata bagi rakyat Indonesia ialah sebuah ekonomi yang berdasarkan semangat tolong-menolong antarwarga masyarakat.

Sebuah semangat yang sudah mengakar dalam tradisi dan budaya Indonesia. Tanggung renteng, paguyuban, gotong royong, hanyalah sedikit dari banyak kata yang mencerminkan rasa kebersamaan yang kuat di Indonesia.

Salah satu bukti nyata tentang eksistensi tingginya rasa kebersamaan di Indonesia ialah arisan. Arisan ialah satu aktivitas yang tidak bisa dilakukan sendiri. Perlu sekelompok orang yang sudah saling percaya.

Mereka menentukan jumlah setoran dan setiap bulan bertemu untuk melakukan kocokan pemenang. Setelah semua menang, arisan yang baru bisa dimulai kembali sehingga tali silaturahim tak pernah putus.

Tak cuma itu, arisan juga berfungsi sebagai jaringan pengaman saat keadaan darurat. Jika salah seorang anggota arisan masuk rumah sakit, meninggal, atau ada kebutuhan mendadak lainnya, ia bisa meminta kepada ketua arisan untuk didahulukan.

Berbicara tentang arisan, ingatan saya berkunjung ke Balai Desa Tambang Ayam di bantaran Pantai Anyer, Serang, Banten. Saya dikelilingi kurang lebih seratus ibu-ibu berkerudung warna-warni. Mereka berdandan dengan sungguh-sungguh karena akan menghadiri sebuah acara penting. Setiap Rabu sebelum zuhur, mereka turun dari berbagai desa di lereng gunung untuk hadir di pengajian dan ikut arisan bulanan.

Walaupun setiap bulan mereka arisan uang, untuk membeli barang seperti panci mereka masih menggunakan kredit sehingga harga bisa naik hingga dua kali lipat dari harga jika beli tunai. Dari sinilah cikal bakal Arisan Mapan, sebuah aplikasi arisan yang anggota kelompoknya arisan bisa memilih barang yang mereka inginkan di aplikasi, lalu bergiliran mendapatkan barang tersebut secara bergantian, tanpa membayar bunga sepeser pun. Kini Arisan Mapan sudah memiliki jutaan anggota, salah satu bukti bahwa dengan teknologi, ekonomi kolektivitas bisa menggabungkan daya beli penduduk.

Pilar penting

Sejatinya, kolektivitas dan kepercayaan tak hanya ditemui dalam aktivitas informal. Sejarah perbankan pun sesungguhnya bermula dari kepercayaan. Kata ‘bank’ berasal dari bahasa Italia banque atau banca yang berarti bangku. Bangku di alun-alun kota Romawi saat itu menjadi tempat para pemberi pinjaman pertama duduk. Memang, di sebuah masa yang hampir semua orang masih saling kenal, kepercayaan menjadi cara utama para bankir menganalisis risiko kredit.

Namun, kepercayaan antarindividu yang menjadi andalan perbankan zaman dahulu sulit dikelola manakala sudah ada jutaan nasabah seperti sekarang. Di dunia perbankan modern, nasabah menabung di bank yang mengelola aset keuangan secara gelondongan berbentuk pinjaman, asuransi, dan investasi lain. Uang inilah yang menggerakkan roda industri di sekitar kita dan bergantung pada kepercayaan nasabah terhadap institusi keuangan dan begitu pun sebaliknya.

Lantas, bagaimana dengan Indonesia? Sama halnya dengan negara di belahan dunia lain dan dengan sederet tantangan yang ada, Indonesia butuh sebuah jembatan yang mampu mengantarkan masyarakat mengakses fasilitas keuangan sebagai pilar penting menciptakan ekonomi kerakyatan. Di tengah zaman yang serba modern, teknologi finansial (financial technology/fintech) yang mampu menjembatani kepercayaan institusi dan orang-orang yang sebelumnya sulit mengakses fasilitas keuangan itu.

Hadirnya semakin banyak uang elektronik seperti T-Cash dan Go-Pay bisa menjadi jembatan tersebut. Pembayaran digital (digital payment) membantu pencatatan transaksi perdagangan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sekaligus merapikan pembukuan mereka. Hal ini yang dapat mereka bawa ke institusi keuangan formal untuk mengakses pembiayaan. Uang elektronik juga memudahkan pelunasan pinjaman itu.

Jika belum lulus di standar perbankan, teknologi tetap memberikan pilihan bagi UMKM mengakses pinjaman dengan mudah, murah dan cepat. Kita kini mulai melihat pinjam meminjam (peer to peer lending) dan penggalangan dana (crowdfunding) yang menggunakan teknologi untuk membantu fasilitasi pinjaman, donasi, dan investasi langsung dari nasabah ke penerima.

Salah satu fintech lending yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, Amartha, misalnya, bisa memfasilitasi karyawan di Sumatra Utara untuk memberikan pinjaman usaha kepada seorang pedagang gorengan di Jawa Barat. Sebaliknya, fintech lending seperti Investree mampu memfasilitasi mahasiswa di Sulawesi untuk memberikan pinjaman kepada karyawan perusahaan di Jakarta.

Tak hanya pinjaman, teknologi juga telah mempersatukan masyarakat untuk saling membantu sesama. Melalui platform crowdfunding, Kitabisa, di mana pun kita dapat menyalurkan bantuan untuk masyarakat yang terkena bencana gempa bumi di Lombok, Nusa Tenggara Barat.

Sampai Juni 2018 penyaluran pembiayaan industri ini telah mencapai Rp7 triliun, tumbuh 173,4% jika dibandingkan dengan akhir Desember 2017 yang mencapai Rp2,56 triliun. Begitu pula dengan jumlah peminjam yang menikmati layanan ini, melonjak dari 259 ribu peminjam di 2017 hingga 1 juta peminjam di Juni 2018.

Peer to peer lending dan pembayaran digital ialah infrastruktur dasar yang akan memungkinkan lebih mendekatkan yang dibantu dan yang membantu, memperkuat rasa kebersamaan kita.

Melalui inovasi digital di industri keuangan, seorang di desa dapat ditolong bersama-sama tidak hanya dengan yang sedesa, tetapi juga se-Indonesia. UKM sekecil apa pun kini bisa akses layanan keuangan melalui fintech. Bisa dibilang, fintech menjadi salah satu senjata untuk melawan kesenjangan sosial. Fintech ialah jembatan menuju gerbang ekonomi kerakyatan yang diidam-idamkan Bung Hatta lebih dari 80 tahun silam.

Facebook, Tweeter, WA , Medsos ber-Enkripsi : Pisau Bermata Dua ?

Jusman Syafii Djamal

Puncak kemajuan infrstruktur teknologi Informasi dan komunikasi terjadi dengan sangat cepat. Dalam satu dasawarsa di abad 21 ini, jumlah orang yang terkoneksi melalui internet dipenghujung abad 20 berkisar 30 juta, kini telah meningkat drastis menjadi mendekati angka 3 Milyar orang seluruh dunia. Jumlah mereka yang menggunakan handphone dari 750 juta kini menjadi 6 Milyar.

Proses adopsi dan penetrasi media sosial dengan begitu mengalir seperti air bah. Tak ada yang lolos dari pengaruhnya. Bahkan diantara kita tak jarang terjadi pertengkaran kecil antara suami dan isteri, anak dan ayah. Sebab ayahnya seolah lebih asyik dengan smartphone dan iPad ketimbang dengan mereka. Sebuah pertengkaran yang membuat hidup dan rasa cinta antar keluarga juga membesar.

Pada tahun 2025, diprediksi dalam satu generasi semua orang akan hidup dalam sebuah “life style” digital. Erich Schmidt Executive Chairman Google dan Jared Cohen Director Google Ideas menerbitkan sebuah buku panduan untuk hidup di masa depan. Judulnya “The New Digital Age : Reshaping The Future of People, Nation and Business”, Terbit tahun 2014.

Ketika kedua penulis tersebut melakukan perjalanan ke Tempat tempat dilanda Perang, untuk mengamati seberapa jauh pengaruh Gadget dan Cyber Space mereka menemukan hal menarik. Bahkan di Iraq dan Syria yang dilanda perang dan pork poranda pun, yang dimes damai dan dimasa Saddam Husein masih berkuasa penggunaan handphone dilarang, kini dimasa perang kehancuran infrastruktur komunikasi tidak menghalangi penduduk yang terisolasi menggunakan fasilitas handphone untuk saling memesan bahan makanan, obat obatan dan saling berbagi air minum untuk survive.

Teknologi komunikasi dan informasi bagi yg terisolasi dalam zona perang seolah menadi “life line of defence”. bagi mereka yang terisolasi di “shelter shelter” jadi Benteng pertahanan hidup menyatu dengan dunia lain.
Kisah perjalanan Schmidt dan Jared di “war zone” Iraq dan Suriah memberikan perspektif mereka tentang pemisahan “klaster” ahli gadget. Ada yang hanya menguasai tatacara menggunakan gadget. Ada yang ahli otak otaik dan reparasi. Dan ada pula yang ahli membangun jembatan atau infrastruktur supaya tiap orang mampu saling berhubungan dan berinteraksi secara virtual.

Bagi Schmidt dan Jared Cohen, Cyber Space kini memerlukan telaahan para ahli “Cyber security” dan juga ahli “homeland security”, keamanan dalam negeri. Sebab Cyber space telah menjadi arena perebutan wilayah antar kekuatan dalam masyarakat. Cyber Space menjadi salah satu agenda “global security” dalam percaturan geopolitic yang kini sedang berubah.

Ketika Inggris dilanda 3 serangan teror berurutan dalam tiga bulan terakhir dan di London Bridge terjadi aksi terorisme minggu ini, Perdana Menteri Inggris langsung memmimpin “emergency meeting” COBRA (Cabinet Office Briefing Room A) . Sebuah Pertemuan Darurat Kabinet dengan klasifikasi tingkat keamanan informasi A1 atau AO, hanya yang hadir boleh tau apa informasi rahasia yang dibahas.

Sebuah meeting yang dilangsungkan di Downing Street 10, selalu diberi label ” an emergency council”. Meeting Cobra berfokus pada “high-priority issues that cross departmental borders within government”. Klasifikasi Boleh Mendengar dan Melihat, Tutup mulut meski untuk isteri dan yang dicintai. For Eyes Only.
Dilaksanakan jika ada serangan teorisme atau tanggap darurat karena bencana lainnya yang memerlukan reaksi cepat dari Angkatan Bersenjata, Scotland Yard dan juga Emergency Unit lainnya.

Hasilnya menarik : “Inggris tidak lagi memberi toleransi kepada pihak lain untuk menjadikan “cyber space” sebagai “save haven. Ruang yang dimanfaatkan untuk menelorkan benih kebencian dan ajaran ekstrim yang dapat menguncangkan stabilitas nasionalnya .Perdana Menteri Inggris menyatakan “enough is enough”.
Ada perubahan policy dan strategy penangkal teorisme yang memberi batas gerak maju Cyber Space sebagai tempat bebas merdeka tanpa batas. Itu di Inggris.
Entah disini. Kita seolah terlena tanpa Peduli ada Api dalam sekam.

Menurut koran Guardian Tuesday 6 June 2017 06.13 BST :”Britain will need to radically change its strategy to stop terrorism attacks because the threat is now at a “completely different” level of danger, according to the country’s top counter-terrorism officer.Mark Rowley, the Metropolitan police assistant commissioner, said the changes could cover police, MI5, communities, technology companies, the law and other policies.”

Dalam masa tenang dan damai, Cyber Space juga kini menimbulkan problema tersendiri.

Generasi milliniea seperti anak anak saya tumbuh berkembang bersama “gadget” dan media sosial. Mereka terpengaruh dan mempengaruhi dunia maya. Ketika mengerjakan PR dari sekolah mereka bersilancar dengan Google mencari bahan rujukan. Dalam perjalanan mencari sumber ilmu pengetahuan kadangkala mereka mampir di situs situs yang menarik.

Ayah bunda kini tak lagi dapat mengendalikan anak anaknya yang senang bermain gadget dan medsos. Kini kita sukar untuk mengetahui apa yang di temukan generasi anak anak kita di alam maya yang tak terbatas itu.

Mereka bisa bertemu ajaran baik dari referensi yang baik dapat diserap sebagai ilmu pengetahuan dan teknologi. Akan tetapi juga dapat bertemu hantu belau kata orang medan. Hantu gentayangan yang merusak alam fikiran. Berupa Hoax dan cerita tanpa dasar dan fakta.

Diperlukan metode seleksi dan keahlian menyaring informasi yang baik dan benar.Cerita yang bikin mereka mengalami “sturm un drank” mabuk kepayang tak tau mana bener mana keliru dan sesat jalan fikiran.

Menurut hemat saya kita sebagai Orang tua perlu menempatkan anak anaknya untuk belajar metode pemilahan berita dalam medsos dari para ahli jurnalisme dan psikologi sosial.

Untuk paling tidak mampu menyaring berita yang pas dan perlu. Paling tidak memahami rumus ABC nya jurnalisme. Yakni 5 W, Who, What, Where, When and Why. Siapa yang dibahas, apa yang difokuskan, dimana peristiwa terjadi, bilamana hal itu muncul dan mengapa ia menarik untuk diunggah. Dan memahami konteks tiap berita dalam persfektip masa lulu, masa kini dan masa depan yang dipelajari dari para ahlis psicologia sosial dan sejarawan.

Cyber Space dapat melahirkan suatu benih ancaman bagi jalan masa depan generasi anak anak kita.

Sebab semua “chatting”, ucapan maupun tulisan yang diunggah baik dalam bentuk video, foto maupun tulisan dari seseorang dimanapun berada tidak mungkin terhapus dalam dunia maya selamanya.

Finger print seseorang dalam dunia maya tak mungkin hilang. Dapat ditelusuri lima sepuluh tahun mendatang. Hari ini kita mengunggah kebencian pada seseorang siapa tau di lima sepuluh tahun mendatang kita bertemu orang yang sama dan ia menjadi tokoh penyeleksi lulus tidaknya kita menempati sebuah posisi.

Ada “foot print” jejak kaki masa lalu yang terekam dengan baik. Bayangkan jika generasi anak kita yang saat ini berusia 10 than memiliki kebebasan untuk bermain facebook, tweeter ataupun menulis dalam blog untuk menyalurkan daya kreativitasnya. Semua tercatat dengan baik.

Ketika usia menjadi 40 tahun ia menjadi calon Gubernur atau Calon Ketua Partai bukan tidak mungkin ucapan, foto tau video masa lalu nya dapat dimanfaatkan oleh lawan politik nya untuk menjatuhkan.

Siapa tau di usia 20 than ia mengunggah foto pribadi atau ucapan yang tidak sepatutnya ?

Cyber Space juga menyimpan potensi yg dapat menjadi ancaman baik bagi kepentingan pribadi mapun kepentingan Nasional.

Bagi Perdana Menteri Inggris dan warga Inggris, pengalaman hidup dalam ketidak pastian serbuan teroris yg bisa muncul kapan saja dimana saja , tanpa mampu diprediksi, Cyber Space dianggap menjadi “save haven” aktivitas Terorisme. Kini para pemilik akun dan perusahaan pemilik medsos berenkripsi diminta bekerjasama menutup celah penggunaan medsos untuk aksi pecah belah .

Apalagi teknology ICT telah meningkat kecanggihannya dengan pemanfaatan keahlian “encryption”, “code breaker dalam algoritme yang memperumit tingkat pemantauan aparat keamanan ” dan lain sebagainya.

Ada ancaman Cyber Space dapat menjadi “Achilles Heel” sel terorisme yang perlu mendapatkan perhatian sungguh sungguh.

Sebab kini pengertian terorisme dari peristiwa di Inggris dan Perancis telah jura memasuki babak baru. Munculnya “unconnected cell” dengan azas ciri “lone wolf”, srigala yang berjalan sendiri ditengah keramaian, tanpa tujuan tanpa kendala.

Banyak ahli yang menginginkan adanya pengaturan tingkat keselamatan dan keamanan dalam pemanfaatan “cyber space”. Diperlukan Undang Undang yang mampu menjerat pelaku tindak kriminalitas yang memanfaatkan Cyber Space.

Akan tetapi mayoritas masyarakat sipil lainnya juga masih berkeyakinan bahwa “cyber space:” adalah “freedom space” wilayah bebas yang tak perlu diatur.

Apalagi tiap situs merupakan “wilayah privacy” masing masing individu dan perusahaan pengembang software nya. Dua kekuatan tarik menarik yang perlu segera menemukan jalan keluarnya.

Cyber Space kini bermuka dua. Yang pertama dan ditakuti semua Negara adalah ketika Cyber Space yang aman tentram berubah menjadi “war Zone” baru.

Tiap hari jutaan Hoax bertebaran. Ada yang merupakan bahan candaan. Ada yg serius jadi ancaman. Juga ada keahawtiran dari para aparat penanggulangan aksi terorisme dan kejahatan narkoba antar negara, yang melihat Cyber Space dapat dimanfaatkan menjadi “tempat berlindung:=” ,menyusun rencana dan melakukan prose rekuitmen.

Ada kemungkinan medsos dimanfaatkan sebagai bagian dari perang urat syaraf atau “psywar” dan “proses recruitment” dalam rangka “net war”, perang perebutan pengaruh”in the mind and soul” of the people.

Diperlukan keahlian “Weruh sakdurunge winarah” dari semua pengguna Medos.

Diperlukan pengaturan melalui Undang Undang yang pas untuk memanfaatkan Medos sebagai wahana pembangkit produktivitas dan efisiensi bagi pertumbuhan ekonomi suatu Bangsa. Cyber Space juga bisa sebagai wahana pembangkit proses Demokrasi untuk kesejahteraan bersama.

Kini gadget dan medsos telah menjadi pisau bermata dua.

Diujung yg satu ia berfungsi Sebagai wahana pembangun masyarakat demokratis dengan freedom of speech, dan pencipta platform serta business model untuk melahirkan tingkat efisiensi dan produktivitas tinggi.

Tapi ada ujung tajam lainnya yang dapat digunakan oleh mereka yang tak bertanggung jawab sebagai sarana untuk merobek robek ketenangan dan keamanan bersilaturahmi.

Balkanisasi dalam dunia maya akibat munculnya “hacker” dan penyebar hoax yang terus menerus bekerja siang malam.

Dua Spektrum yang perlu menjadi perhatian kita bersama.
Apakah saya terlalu paranoid ? entahlah.

Saya unggah sebagai sebuah “food for thought” dihari kesebelas Ramadhan. Jika ada yang keliru mohon dimaafkan. Salam

Transformasi Manusia di Era Digital

Oleh Eileen Rachman & Emilia Jakob
Kompas, 20 Januari 2018

ARTIFICIAL Intelligence, superkonektivitas, alat-alat digital yang canggih, informasi ‘realtime’, lingkungan  virtual, dan beragam inovasi yang merupakan terobosan teknologi  yang selama ini kita sangka hanya ada dalam film-film science fiction, ternyata sekarang sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari kita. Selamat datang di era digital!

Kita menyaksikan mayoritas perusahaan ritel menunjukkan perubahan. Banting harga, buka tutup toko, bahkan beberapa dari mereka sudah mengecilkan ukuran perusahaan karena ancaman disrupsi ini. Hanya perusahaan yang melihat disrupsi ini sebagai kesempatanlah yang bisa berhasil bertahan.

Pada tahun 1963, Leon C Megginson, pernah menyatakan, “It is not the strongest of the species that survives, nor the most intelligent, but the one most responsive to change”. Saat sekarang, pada abad milenial ini, kapasitas organisasi sebetulnya terletak pada kumpulan dari pemikiran para individu di dalamnya, yang tidak bisa hanya beradaptasi dengan perubahan, tetapi juga harus mendorong perubahan dan bahkan menggalakkan inovasi. Kita tidak boleh hanya puas dengan berada dalam situasi yang relevan, tetapi juga harus selalu siap berubah bahkan bertransformasi, berubah bentuk.

Transformasi bisnis atau organisasi sebetulnya tidak lain dan tak bukan adalah transformasi manusia-manusia di dalamnya. Jadi, fokus siapakah tugas mentransformasi manusia dalam organisasi, kalau bukan departemen sumber daya manusianya?

Bila kita berbicara mengenai departemen sumberdaya manusia di sebuah organisasi, maka dengan cepat kita akan terbayang pada evaluasi kinerja, struktur organisasi beserta tingkat jabatan, pangkat, job description, dan segala macam tatacara kenaikan pangkat dan remunerasi, yang di desain lebih dari 20 tahun lalu  ketika zaman sangat berbeda dengan keadaan sekarang ini. Namun, saat sekarang baru segelintir perusahaan yang sudah berani meniadakan pengukuran 360 derajat, dan malahan ada lembaga-lembaga pemerintah yang baru saja mulai menjalankan evaluasi kinerja yang lebih transparan.

Sadar tidak sadar, kita masih menggunakan cara lama untuk menangani tenaga kerja yang sudah berada dan terpengaruh era digital ini. Di sinilah sumber permasalahannya, mengapa dalam organisasi kita tidak kunjung menghasilkan pemikiran pemikiran inovatif. Bila manusianya dikelola dan dikembangkan dengan pola pemikiran lama, bagaimana organisasinya mau tampil berpikiran baru? Bagaimana kita menanggapi lingkungan yang sudah demikian berbeda dengan tetap diam dan meneruskan praktik lama? Tetapi, mudahkah untuk keluar dari status quo dan memulai sesuatu yang baru sementara praktik lama?

Tinjau ulang konsep karir

Namun, di sebuah perusahaan kecil, ketika seorang programmer yang lincah dan bersemangat baru bergabung, ia bertanya, bagaimana jenjang karir saya di sini?  Pimpinan menjawab : “ tidak ada jenjang karir di sini, kita semua di sini adalah tim. Bila kamu berprestasi maka kami akan memberimu peran yang lebih besar”. Si programmer kemudian ragu dan kembali ke perusahaan lamanya, yang menawarkannya kenaikan pangkat. Pimpinan perusahaan kecil itupun kecewa karena ia tidak bisa menawarkan karier pada anak muda ini. Namun, apakah sebenarnya karier yang dimaksud oleh kebanyakan anak muda sekarang? Apakah mereka mau berjuang keras, berinovasi demi kenaikkan pangkat dan jabatan? Apakah ini yang diperlukan anak muda sekarang? Karier bisa jadi sudah bukan lagi berbentuk tangga seperti apa yang kita dihayati dulu.

“The why”

Bila perilaku konsumtif saja sekarang terlihat sudah berubah, dari konsumsi pakaian ke travelling, konsep berkarierpun sepertinya sudah tidak lagi seperti 20 tahun yang lalu. Ini sebabnya perputaran tenaga kerja pun, terutama para milenial yang akan mendominasi tenaga kerja pada 2020, sudah pasti telah bergeser. Karier tidak bisa lagi dilihat sebagai suatu proses, the what, the how, atau bahkan when atau where seperti dalam Job description.

Para praktisi SDM pasti sudah merasakan betapa Job Description itu hanya kertas yang tidak bermakna di jaman sekarang. Kita benar benar perlu menanamkan the why dalam organisasi. Mengapa kita harus menciptakan produk baru, mengapa kita harus mengejar waktu, mengapa kita harus mengejar angka penjualan tertentu. The why ini hanya bisa dibudayakan bila semua orang ikut berpikir.

Karier sekarang akan dianggap asyik bila setiap orang bisa berpikir bersama. Kebersamaan atau engagement bisa terjadi dalam penyatuan pendapat dan tantangan. Praktisi SDM perlu mengajak para karyawan untuk berfikir tentang dirinya, apa kekuatannya, apa yang bisa mereka kontribusikan, apa yang ingin mereka ciptakan sebagai karyanya. Inilah bentuk job description yang baru, berbobot nilai-nilai yang kita anut bersama, legacy yang bisa ditinggalkan individu, yang sejalan dengan kesesuaian minat individu dan pekerjaannya.

Dalam transformasi SDM ini, dialog “why” inilah yang perlu dibudayakan dalam setiap kegiatan, misalnya dalam rapat, briefing, dan obrolan kerja sehari hari. Tugas SDM adalah meniadakan prosedur karier yang usang, dan menggantikannya dengan pembentukan kebiasaan-kebiasaan baru. Lebih dari 60 persen dari 500 perusahaan top dalam daftar Fortune sudah tidak eksis lagi. Ini bukti bahwa trasnformasi tidak bisa ditunda-tunda lagi.

Transformasi budaya

Diakui atau tidak, disrupsi yang terjadi saat sekarang, yang sering dianggap sebagai disrupsi teknologi sebenarnya lebih tepat bisa dipandang sebagai transformasi budaya. Bila organisasi tidak cepat cepat mengubah arah perusahaan untuk berfokus pada customer experience, memahami dan mendalami pelanggan dengan perubahan kebutuhan dan minatnya, menggalakkan kolaborasi berfikir seluruh karyawan, dan memperlakukan setiap karyawan sebagai duta kognitif yang utuh, kita memang bisa ketinggalan kereta.

Saatnya sekarang para praktisi SDM menggalakkan dan menjalankan pelatihan analisis mendalam, dan berfokus pada content dan informasi bisnis.

 

Eksploitasi Privasi Pengguna Medsos

Agus Sudibyo,
Direktur Indonesia New Media Watch

Kompas, 4 April 2018

Facebook, platform media sosial terpopuler sejagat, seperti tak pernah putus dirundung prahara. Skandal mobilisasi akun-akun Facebook palsu oleh Rusia untuk menyebarkan ribuan ujaran kebencian dan berita bohong dalam pilpres AS tahun 2016 masih dalam proses penyelidikan, kini muncul skandal tak kalah menggemparkan.

Seorang “peniup peluit” (whistle blower) bernama Christopher Wylie mengungkapkan, data pribadi lebih dari 50 juta pengguna Facebook diam-diam digunakan perusahaan bernama Cambridge Analytica untuk mendukung kampanye Donald Trump pada pilpres AS di 2016. Cambridge Analytica mengolah data itu untuk memprediksi kecenderungan politik para pemilih dalam pilpres AS, untuk kemudian menjadikan mereka sasaran iklan politik yang sesuai.

Kegeraman dan kepanikan pun terjadi di mana-mana. Tak hanya Pemerintah AS yang kelabakan, tetapi juga Pemerintah Inggris, Uni Eropa, Israel, India, dan lain-lain. Muncul kekhawatiran praktik penyalahgunaan data pengguna medsos untuk memobilisasi opini publik juga terjadi di negara lain. Keluarnya Inggris dari UE diperkirakan juga tak terlepas dari kejahatan itu. Untuk Indonesia yang sedang menyongsong tahun politik dan sedang didera histeria hoaks, kejahatan itu jelas sangat relevan dan kontekstual.

Dalam buku Marx in Age of Digital Capitalism (2016), Vincent Mosco menjelaskan, mediamedia baru, seperti medsos, mesin pencari, dan e-commerce telah menciptakan ekosistem baru yang sangat rawan manipulasi dan kejahatan. Kerawanan setidaknya disebabkan empat hal: 1) ketidaktahuan pengguna internet akan risiko-risiko keaktifan mereka di ranah digital; 2) kemampuan perusahaan media digital mengakses privasi penggunanya nyaris tanpa batas; 3) ketidakmampuan atau ketidakmauan perusahaan media digital menjamin keamanan data penggunanya; 4) belum adanya pranata hukum untuk menangani berbagai manipulasi, penyelewengan dan kejahatan pada aras itu. Dalam konteks ini, menjadi jelas bahwa yang kita hadapi terkait dengan medsos bukan hanya ujaran kebencian dan hoaks, melainkan juga campur tangan dan pengendalian atas kehidupan pribadi pengguna medsos.

Infiltrasi ranah personal

Para pengguna medsos umumnya tak menyadari campur tangan dan pengendalian itu. Mereka terus-menerus mengumbar data pribadi, aktivitas, sikap politik dan orientasi ideologis di medsos. Kata sosial dalam media sosial begitu hegemonik sehingga masyarakat umumnya mengira medsos murni ruang diskusi dan interaksi sosial. Mereka tak sadar medsos juga instrumen pengawasan dan pengendalian yang sistemik dan eksesif oleh perusahaan-perusahaan media digital. Dalam kaitan inilah, pada 2015, Shoshanna Zuboff mengenalkan konsep surveillance capitalism.

Jenis kapitalisme yang senantiasa mengawasi dan merekam aktivitas pengguna internet untuk menghasilkan data perilaku (behavioral data) yang akan digunakan untuk menunjang kepentingan bisnis perusahaan media digital. Melalui penghitungan algoritma dan penerapan kecerdasan artifisial, perusahaan medsos, e-commerce, atau mesin pencari mengolah data perilaku pengguna untuk menghasilkan prediksi pola konsumsi, keputusan, dan interaksi sosial mereka.

Data perilaku ini lalu bertransformasi menjadi surplus perilaku (behavioral surplus) ketika dikemas sedemikan rupa dan dijual kepada pelanggan perorangan, organisasi dan perusahaan yang akan membayar tarif layanan data sesuai permintaan. Surplus perilaku inilah instrumen utama bisnis perusahaan media digital. Pada tataran global, surplus perilaku itu secara oligopolis dikuasai sedikit perusahaan, seperti Google, Facebook, dan Amazon.

Lebih dari itu, yang juga terjadi menurut Mosco adalah infiltrasi atas ranah personal pengguna internet. Google diam-diam dapat membaca surat elektronik pengguna layanan Gmail untuk menentukan iklan apa yang tepat untuk dikirimkan ke pengguna.

Facebook dapat memanipulasi lini masa penggunanya untuk mendongkrak jumlah waktu yang dihabiskan setiap orang untuk berselancar di medsos. Data durasi penggunaan medsos ini kemudian digunakan untuk menarik minat pengiklan. Facebook juga dapat memasok iklan-iklan daftar impian (bucket list) kepada penggunanya karena Facebook telah memetakan terlebih dahulu masalah dan kebutuhan mereka.

Eksploitasi data pengguna internet juga lazim terjadi pada ranah politik. Tahun 2012, Amazon menyediakan layanan berbasis analisis big data untuk tim kampanye Barack Obama. Keberhasilan Amazon mengidentifikasi dan mengarahkan pemilih AS pada Obama mirip kemampuan Amazon menggiring pengguna internet ke arah iklan digital tertentu. Keberhasilan itu dianggap sebagai salah satu penyebab kesuksesan Obama terpilih sebagai presiden untuk kedua kali.

Berkat keberhasilan ini, Amazon dapat imbalan kontrak 600 juta dollar AS guna menyediakan layanan cloud dan big datauntuk CIA. Menurut Mosco, Amazon bukan hanya sukses mendominasi bisnis media digital, melainkan juga mendemonstrasikan tendensi usang kapitalisme: kemampuan menggunakan akses politik demi keuntungan ekonomi.

Peretasan privasi pengguna internet secara terus-menerus dan pengawasan atas pengguna internet yang kian menyeluruh merupakan elemen penting dari model bisnis yang dikembangkan perusahaan media digital seperti Facebook dan Google. Mereka memaksimalkan pengolahan dan penggunaan data pengguna internet yang tersimpan dalam server raksasa mereka, lalu mengemas dan menawarkan data itu kepada klien bisnis dan politik yang akan membayar layanan data sesuai dengan permintaan.

Pertanggungjawaban

Pertanyaannya, bagaimana etika penggunaan data pribadi pengguna internet secara sepihak oleh perusahaan media digital? Apakah perusahaan media digital pernah meminta izin menggunakan data itu? Atas dasar apa perusahaan media digital merasa berhak memonetisasi data pribadi pengguna? Apakah ini bukan manipulasi atau penyalahgunaan?

Dalam konteks inilah permintaan maaf bos Facebook, Mark Zuckerberg, ke publik AS atas skandal Cambridge Analytica menarik dicermati. Di satu sisi, dia menyatakan tak seharusnya data pribadi pengguna Facebook digunakan secara sepihak.

Namun, bukankah selama ini model bisnis perusahaan medsos memang berdasarkan pada pemanfaatan sepihak data pengguna? Di satu sisi, dia mengakui adanya kesalahan dan meminta maaf, tetapi di sisi lain dia secara implisit menyatakan kesalahan bukan pada Facebook, melainkan Cambridge Analytica.

Ketiadaan hukum yang mengatur keamanan data pengguna internet memberi efek impunitas bagi perusahaan media digital. Impunitas juga tecermin dari bagaimana peretasan data pengguna internet diselesaikan. Kasus peretasan 10 lembaga keuangan di AS yang berdampak pada keselamatan data 83 juta pelanggan layanan cloud September 2014, menurut Mosco, menunjukkan Pemerintah AS dan perusahaan media digital hanya fokus menangani peretasan sebagai murni tindakan kriminal pelanggaran privasi dan peretasan. Padahal, ada dua perkara di sini. Pertama, ketakmampuan perusahaan media digital melindungi data pelaku pengguna internet yang mereka kelola. Kedua, tindakan peretasan oleh individu atau kelompok.

Namun, yang dianggap tindakan kriminal perkara kedua saja. Padahal, secara kausalitas, masalah kedua tak akan terjadi jika masalah pertama tak terjadi. Masalah pertama semestinya juga kesalahan yang mengandung konsekuensi bagi yang bertanggung jawab atasnya. Perusahaan media digital merekam data perilaku pengguna internet dan memanfaatkan tanpa izin untuk keuntungan ekonomi atau politik.

Perusahaan tak merasa perlu bertanggung jawab meski pengguna internet dirugikan. Peretasan dianggap semata-mata tanggung jawab peretas. Impunitas perusahaan media digital dalam kasus ini paralel dengan impunitas perusahaan medsos dalam kasus persebaran hoaks.

Blockchain, Desentralisasi Data tanpa Otoritas Tunggal ??

JUSMAN SYAFII DJAMAL·TUESDAY, MARCH 6, 2018

Teknologi Blockchain menjadi “buzzword”, kata yang dewasa ini telah menarik perhatian banyak kalangan pengusaha, pemerintah, dan perbankan. Mereka semua mengalokasikan sebagian investasi dan sumber daya untuk secara cepat mendapatkan pemahaman yang lebih jelas tentang paradigma Blockchain. Untuk mengambil ancang ancang melompat lebih maju ke depan untuk memanfaatkan teknologi kunci masa depan.

Blockchain secara sederhana dapat dilihat sebagai sebuah spectrum tatakelola yang muncul dari konstruksi arsitektur komputasi terdistribusi atau distributed computing architectural constructs, hingga tata kelola database antarmuka yang bersifat global dan universal atau a universally global database of interfaces yang akan mengintegrasikan banyak sumber data yang muncul dari pelbagai “devices” dan mesin yang di “plug in” kedalam jaringan system yang dikembangkan.

Blockchain merupakan system database terdistribusi dan terenkripsi. Tempat penyimpanan informasi publik yang tidak dapat lenyap dan rusak. Blockchain dapat didefinisikan sebagai buku besar terdistribusi atau database berisi catatan dari setiap transaksi yang telah terjadi dan di “share” di antara mereka yang berpartisipasi dalam jaringan.

Setiap transaksi atau agenda digital yang tercatat dalam buku besar sebelumnya telah meliwati proses autentikasi , untuk diteliti originalitas sumber dan keaslian berita melalui proses yang disepakati oleh lebih dari setengah dari jumlah peserta di jaringan. Tidak ada peserta atau pengguna sebagai individu yang dapat memodifikasi data apapun dalam Blockchain tanpa persetujuan dari pengguna lain.

Konsep teknologi di balik Blockchain sangat erat kaitannya dengan database. Dalam beberapa tahun terakhir, inovasi teknologi ‘Blockchain’ tampaknya merupakan inovasi teknologi disrupsi. Dasar dari teknologi ini dibangun di seputar teori ‘buku besar terdistribusi’ di mana buku besar disimpan dan dipelihara di jaringan komputer terdistribusi

Fenomena munculnya database terdesentralisasi dan perlunya routing komunikasi untuk berbagi file seperti foto dan video melalui jaringan terpusat atau platform elektronik sebetulnya sudah tersedia dan digunakan secara luas seperti Google Drive, Yahoo, Gmail dan sebagainya.

Dengan menggunakan protokol komunikasi yang terdesentralisasi dan terenkripsi, pesan dapat ditransfer, disimpan dan diambil kapan saja tanpa intervensi pihak ketiga.Dewasa ini, teknologi Blockchains telah memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap cara berkomunikasi dan berbagi data secara online. Sebab menggunakan penggunaan database terdesentralisasi.

Database terdesentralisasi memungkinkan dilakukannya pertukaran data yang terdesentralisasi dengan aman tanpa gangguan pihak ketiga. Jika diperlukan, informasi dapat dipublikasikan dan didistribusikan melalui sejumlah besar devices, komputer dan alat peralatan digital lainnya dengan cara yang terenkripsi sehingga menghilangkan kemampuan satu entitas untuk menyensor.

Contoh Database Terdesentralisasi adalah Sistem Penyimpanan Basis Desentralisasi Anonim, yang menerapkan teknologi Blockchain bekerjasama dengan teknologi peer-to-peer lainnya sehingga memungkinkan orang menggunakan ruang berlebih pada hard disk yang dimiliki.Seperti platform komputasi awan terpusat ke pengguna, namun membentuk tampilan teknologi, mode pengoperasian platform yang berbeda.

Munculnya teknologi Blockchain telah menyebabkan setiap organisasi sekarang mencari cara untuk menggunakan fitur Database Terdesentralisasi, yang didukung oleh teknologi Blockchain untuk memungkinkan orang yang tidak terkait , memilih berinteraksi melalui internet menggunakan perangkat mobile mereka dengan aman tanpa merusak data yang tersedia. Privacy terpelihara.

Perancangan teknologi Blockchain dilakukan sedemikian rupa sehingga teknologi ini tidak bergantung pada lembaga keuangan seperti bank atau pemerintah. Hal ini membuatnya lebih menarik dan kurang rentan terhadap peraturan. Selanjutnya, teknologi Blockchain telah meningkatkan tingkat kecepatan transaksi.

Karena Blockchains dapat mengotomatisasi pesan dengan menambahkan cuplikan kode yang disebut ‘kontrak cerdas’ yang tidak melibatkan keterlibatan manusia dengan cara apa pun, kecepatan pembayaran ditingkatkan. Waktu penyelesaian transaksi lebih rendah karena pihak ketiga telah dieliminasi. Ketangguhan teknologi Blockchain memungkinkan data disimpan di sejumlah besar node. Semakin tinggi jumlah node, semakin tangguh datanya.

Selain itu, kemampuan teknologi Blockchain untuk melayani secara lokal dan global membuatnya lebih menarik. Apalagi teknologi Blockchain telah meningkatkan tingkat efektivitas yang ada saat rekonsiliasi.

Menyebabkan teknologi ini menarik dibawa bermain di sektor keuangan. Bank biasanya mendelegasikan sebuah sistem untuk dijadikan system antarmuka dalam proses interaksi dan tukar menukar data dengan tingkat keamanan tertentu tanpa waktu rekonsiliasi. Teknologi Blockchain memungkinkan proses rekonsiliasi dilakukan secara real-time.

Teknologi blockchain telah berkembang pesat, sementara otoritas perbankan seluruh dunia kini masih terus memikirkan jalan keluar bagaimana mengatur dan membuat transaksi tidak kasat mata yang teradi melalui teknologi bitcoin ini dapat dimonitor dan dikendalikan. Dunia Maya tanpa kendali memang bikin kita tidak nyenyak tidur.

Seperti kata Christopher Lewis dalam bukunya “BLOCKCHAIN: Your Comprehensive Guide To Understanding The Decentralized Future : “Blockchain has revolutionized direct person-to-person financial transactions and has increased safety in conducting business with a stranger without mediation from a trusted third party.But just how far has Blockchain’s disruption reached, and what will it disrupt next?”

Salam

Industri 4.0 dan Masa Depan Ekonomi Indonesia

Umar Juoro,
Senior Fellow the Habibie Center
Kompas, 16 Maret 2018

Tranformasi industri 4.0 adalah perubahan industri, baik dalam peningkatan produktivitas maupun kekuatan destruktif dalam mengubah industri konvensional.

Teknologi digital menjadi kekuatan penggerak utama (driving force) perkembangan ekonomi pada masa kini dan masa datang. Perekonomian dan masyarakat pada umumnya tidak dapat menghindar dari revolusi (perubahan cepat) teknologi digital ini yang menjangkau praktis semua aktivitas kehidupan kita.

Pemanfaatan teknologi digital (konversi berbagai proses dengan digitisasi, dengan bilangan biner satu dan nol) menjangkau berbagai aspek kehidupan dalam kita berkomunikasi, produksi, dan distribusi sehingga menjadi lebih efektif dan efisien.

Telekomunikasi 4G (generasi keempat) yang telah luas kita pergunakan, dan segera akan bertransformasi ke 5G, IoT (Internet of Things) yang dimana berbagai media komunikasi terintegrasi dalam satu jaringan internet, dan pemanfaatan robotik dan AI (Artificial Intellegence) dalam proses industri menjadi semakin meluas. Apalagi jika nantinya komputer kuantum (proses dengan bilangan biner satu dan nol berlangsung sscara bersamaan) diaplikasikan maka revolusi industri akan berjalan lebih cepat lagi.

Bagi Indonesia, sekalipun ekonomi Indonesia masih dalam tahapan berkembang dengan pendapatan per kapita pada tingkatan menengah, tidak dapat terhindar dari revolusi digital ini. Bisa dilihat bagaimana masyarakat luas telah secara luas memanfaatkan komunikasi 4 G di telepon genggam mereka. Industri juga mulai menerapkan robotik dan AI, sekalipun masih dalam lingkup terbatas, kecenderungan ini akan terus berkembang. Perkembangan digitalisasi merupakan keniscayaan.

Kebijakan pemerintah

Sejak masa krisis 1998 praktis Indonesia tidak mempunyai kebijakan industri yang jelas. Road map yang dibuat berhenti pada deskripsi dan praktis tidak ada relevensinya dengan perkembangan ekonomi, khususnya perkembangan industri secara nyata. Kebijakan liberalisasi dan hambatan impor bolak-balik diterapkan sehingga membingungkan bagi para pelaku. Karena itu tidak heran jika pertumbuhan sektor manufaktur, yang merupakan 20% dari ekonomi, menjadi rendah, lebih rendah daripada pertumbuhan ekonomi. Bahkan banyak pihak terlalu dini menyatakan terjadinya deindustrualisasi.

Baru pada masa Kementerian Perindustrian dipimpin oleh Airlangga Hartarto kebijakan industri menjadi jelas dan kesiapan Indonesia dalam Transformasi Industri 4.0 secara sungguh-sungguh disiapkan dan bahkan mulai dijalankan. Pertumbuhan sektor industri manufaktur juga mulai memperlihatkan peningkatan.

Menyadari bahwa pertumbuhan industri harus ditingkatkan, kesempatan kerja diperluas di sektor industri, dan industri harus ditransformasikan sejalan dengan dorongan kekuatan yang mendasar (underlying force) teknologi digital, maka kebijakan industri 4.0 disusun dan mulai dijalankan.

Tentu saja tidak mudah menselaraskan antara mendorong pertumbuhan industri nasional dengan memfasilitasi investasi PMA yang lebih besar. Begitu pula tidak mudah menselaraskan antara perkembangan pemanfaatan teknologi digital yang berorientasi pada pasar domestik, terutama dalam sektor telekomunikasi, dengan kehendak peningkatan ekspor untuk menyeimbangkan neraca perdagangan dan pembayaran. Lebih sulit lagi menyelaraskan pemanfaatan teknologi digital yang dikenal dengan pengurangan tenaga kerja dengan upaya memperluas kesempatan kerja.

Menyelaraskan industri nasional

Sebagai bangsa yang besar tentu kita menghendaki berkembangnya industri nasional. Namun kita juga harus realistis dalam perkembangan ekonomi dan teknologi yang semakin global, sekalipun ada upaya untuk menghambatnya termasuk dari pemimpin negara besar AS.

Pada kenyataannya, perkembangan industri semakin terkait melintasi batas negara dalam produksi, dalam pola rantai pasokan global (supply value chain) distribusi, apalagi dengan perkembangan e-commerce, dan pasar produknya.

Negara yang berhasil mengembangkan industri nasionalnya adalah yang dapat mensinergikan aspek-aspek tersebut menjadi sebesar-besarnya memberikan manfaat kepada rakyatnya. Tidak saja negara berkembang, seperti Indonesia, tetapi juga negara maju seperti AS, EU, dan Jepang menghadapi permasalahan ini dan berupaya mengatasinya.

Negara adidaya AS tampaknya dapat terjebak pada tindakan jangka pendek dengan kebijakan yang proteksionis dan menghambat imigrasi, padahal jadi sarana berdatangannya sumber daya manusia yang berkualitas tinggi untuk mengembangkan teknologi tinggi (high tech).

Pemerintah mulai menyadari bahwa industri nasional harus dikembangkan, dimana kita mempunyai keunggulan, dengan memanfaatkan investasi asing, rantai pasokan global, dan alih teknologi dari luar, serta memperluas kesempatan kerja terutama untuk pekerja usia muda. Industri yang menjadi unggulan adalah makanan dan minuman, tekstil dan garmen, elektronika, dan kimia.

Industri makanan dan minuman pertumbuhannya tinggi dan dapat dikatakan kompetitif di pasar dalam negeri dan ekspor. Hanya beberapa kebijakan dan aturan, seperti perpajakan dan impor bahan antara,masih menghambat perkembangannya lebih lanjut. Begitu pula industri tekstil dan garmen.

Permasalahan yang mereka hadapi biasanya berkaitan dengan insentif pajak yang tidak diberikan pada perluasan investasi. Insentif hanya diberikan pada investasi baru. Padahal industri tersebut memperluas investasi untuk peningkatan teknologi, produktivitas dan inovasi produk yang penting bagi mempertahankan daya saing.

Industri elektronika jadi tertinggal karena kecenderungan investasi berpindah ke negara ASEAN lainnya ketika mereka berhasil meningkatkan teknologi dan inovasi produk dengan menyesuaikan dalam sistem rantai pasokan global. Upah minimum yang naik dengan cepat dan kurangnya insentif membuat mereka beralih ke lokasi di luar Indonesia.

Industri kimia juga mengalami ketertinggalan dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya. Padahal Indonesia mempunyai basis dan potensi besar bagi perkembangan industri kimia. Industri kimia dalam bagian farmasi (obat-obatan) perkembangannya cukup baik. Apalagi dengan perluasan jaminan kesehatan, mendorong perkembangan industri kimia-farmasi lebih lanjut.

Kandungan lokal yang sering dipaksakan tanpa pertimbangan ekonomi yang memadai justru menghambat perkembangan industri. Dengan pengertian yang lebih fleksibel dan bersesuain dengan perkembangan rantai pasokan global maka upaya meningkatkan kandungan lokal dapat sejalan dengan perkembangan industri. Sumbangan perangkat lunak (software) juga diartikan sebagai kandungan lokal. Dengan demikian partisipasi pekerja muda dari generasi milenial yang sangat kreatif dalam mengikuti perkembangan perangkat lunak menjadi terakomidasi.

Begitu pula dengan mengakomodasikan rantai pasokan global, perusahaan besar terutama elektronika dan kimia akan memilih lokasi Indonesia dengan pasar domestik yang besar dan pasar yang terintegrasi, paling tidak secara regional (kawasan).

Dalam hal berkaitan dengan perluasan kesempatan kerja, maka keterampilan (skills) dan pengetahuan (knowledge) menjadi unsur yang paling penting. Dengan besarnya pekerja usia muda maka penigkatan keterampilan dan pengetahuan mereka sangat penting.

Program link and match antara pendidikan dan industri direvitalisasi dengan meningkatkan kuantitas dan kualitas dengan keterlibatan industri yang yang lebih besar. SMK dan politeknik menjadi sarana utamanya. Di setiap kawasan industri dikembangkan SMK dan suatu pola pelatihan yang terkait erat dengan perkembangan industri. Pelatihan juga dilakukan tidak saja di dalam tetapi juga di luar negeri bekerjasama dengan institusi negara lain yang program keterampilan telah berkembang baik. Sinergi antara kebijakan menteri perindustrian dan kementerian pendidikan menjadi penting.

Pada pengembangan pengetahuan yang sejalan dengan transformasi industri 4.0, maka kualitas pendidikan utamanya sains dan teknologi menjadi sangat penting di sekolah menengah dan perguruan tinggi. Kebijakan pemerintah membuka kerja sama dengan perguruan tinggi ternama dunia menjadi salah satu sarana yang efektif. Kerja sama penelitian dengan dunia industri dan kolaborasi internasional sangat penting dalam mengembangkan inovasi yang bernilai ekonomi tinggi. Di sini juga pentingya sinergi antara kebijakan kementerian perindustrian dan kementerian dikti dan penelitian.

Warisan era Jokowi berkelanjutan

Jika pada periode pertama dari pemerintahan Jokowi adalah pada menekankan pada pengembangan infrastruktur, yang bejalan dengan cepat, maka dalam masa periode kedua pemerintahan Jokowi transformasi industri 4.0 semestinya menjadi tema utama.

Transformasi industri 4.0 akan menjadi warisan bagi pemerintahan selanjutnya di pasca era Jokowi nantinya. Transformasi industri ini akan menentukan apakah Indonesia dapat merealisasikan potensi dan prospeknya sebagai negara maju di masa datang.

Transformasi industri ini akan menentukan apakah Indonesia dapat merealisasikan potensi dan prospeknya sebagai negara maju di masa datang.

Dalam transformasi industri 4.0 ini terkandung potensi besar bangsa yang dapat direalisasikan menjadi kenyataan. Skala ekonomi yang besar (potensi menjadi ekonomi 10 besar bahkan lima besar dunia), penduduk dengan usia yang muda (bonus demografi), akses lebih besar bagi rakyat banyak pada sumber keuangan dan pasar (e-finance dan e-commerce), serta pemerintahan dengan agenda dan kebijakan yang jelas dan berkelanjutan.