Platform Bisnis berbasis 3D : Digitalisasi, Desentralisasi dan De-Carbon-isasi

Jusman Syafii Djamal
2 Jan 2019

Ketika tanggal 1 Januari 2019 saya melintasi jalan dari Amsterdam menuju Hamburg , karena jalan 360 km terasa sangat mulus, goncangan mobil tak begitu terasa, saya dapat membaca majalah the Economist. Judulnya The World in 2019.

Ada pandangan Isabelle Kocher CEO Engie yang menarik untuk saya share. Semoga bermanfaat.

Ia bilang di tahun 2019 Ada Tiga trend kemajuan teknologi Yang perlu ditunggangi agar suatu wilayah ekonomi dapat tumbuh lebih tinggi.

Yang pertama adalah trend akselerasi teknologi Yang bergerak dalam paradigma digitalisasi.

Yang kedua desentralisasi sumber daya untuk mempercepat proses kolaborasi kompetensi dan integrasi jaringan kerja dalam global production network

ketiga adalah akselerasi proses de carbonisasi. Untuk membangun masyarakat bebas emisi karbon.

Pada bulan Agustus 2018 meski California mengalami kebakaran hutan yang meluluh lantai kan daerah pemilik Iman kaum élite kaya nya, akan tetapi pemerintahan negara bagian California telah mensahkan undang undang sumber energi dan sistem Transportasi bebas karbon.

Pada tahun 2045 ditargetkan 100% sumber energi fossil Menghilang diganti renewable source of energy. Tahun 2018 Isabelle Kocher sebagai CEO telah menanda tangani kontrak untuk pengadaan sumber energi Matahari atau solar cell dengan harga 0,043 dollar per kilowatt hour di Senegal. Seperlima harga jual energi berbasis Batubara. Harga energi solar cell telah turun 73% pada 2017 dibanding harga 2010.

Juga kini di Paris telah terjadi peningkatan penggunaan mobil dan motor listrik. Tahun 2015 ada satu juta mobil listrik beredar dijalan. Tahun 2017 meningkat jadi 3 juta.

Kedua trend diatas memperlihatkan bahwa Policy On De Carbonization mungkin diimplementasikan dalam
Satu wilayah ekonomi. Perlu insentip Fiskal dan moneter untuk mewujud kan nya. Jika tak mau ketinggalan.

Kini di Eropa dan Amerika jumlah kantor, pabrik dan industri Yang memanfaatkan “Internet of Thing” Yang mengkoneksikan pelbagai gawai, sensor , displays dan personal computing meningkat. Banyak kawasan kini sudah benar benar berada dalam era digital economy.

Dicatat tiap orang paling tidak telah mengkoneksikan 11 peralatan utamanya satu sama lain dan terhubung dengan sensor dan displays dalam jaringan wifi atau online sepanjang waktu. Digital home and office sudah jadi gaya hidup. Digitalisasi jadi penggerak utama kemajuan.

A digital network kini juga telah mendorong terbentuknya proses desentralisasi pusat pusat produksi dan kreativitas.

Innovation kini terdesentralisasi dalam banyak “Silicon Valley” yang terdistribusi dipelbagai Wilayah. Proses desentralisasi ini melahirkan pusat pertumbuhan klaster Inovasi dan klaster ekonomi

Dengan Tiga trend yang akan semakin tampak nyata pada tahun 2019 ada baiknya kita “banting stir “ seperti anjuran Bung Karno. Banting stir untuk memutar arah dan strategi bisnis dalam perusahaan kita masing masing agar dapat terus survive menuju masa depan.

Begitu kata Isabelle Kocher. Bagaimana kata kita di Indonesia ? Wallahu Alam.

Mohon maaf jika ada yang keliru. Salam

Advertisement

Menaruh Asa pada Bisnis Digital

Tajuk Tempo.co, 23 November 2018

Jangan lagi memandang bisnis digital di negeri ini sebagai remah-remah perekonomian. Di tengah kelesuan ekonomi, bisnis ini justru menjadi alternatif strategis untuk menggerakkan perekonomian nasional. Hasil riset Google dan Temasek menunjukkan omzet ekonomi digital pada semester pertama tahun ini mencapai Rp 394 triliun.

Di Asia Tenggara, omzet Indonesia pada empat sektor bahkan paling tinggi, yaitu belanja, travel, media, dan transportasi online. Luasnya pasar pengguna Internet di Indonesia-ada 143,26 juta orang pengguna pada 2017-tentu bakal meningkatkan omzet. Kelebihan bisnis online memotong rantai distribusi yang ikut memangkas harga jual juga membuat pasar kian meliriknya. Hasil riset bertajuk “e-Conomy SEA 2018” tersebut juga menunjukkan arus modal yang masuk ke Indonesia pada semester gasal sudah mencapai US$ 9,1 miliar. Hampir pasti, jumlah investasi bisnis digital tahun ini meningkat. Tujuh tahun lagi, atau pada 2025, diperkirakan jumlah dana yang masuk mencapai US$ 50 miliar atau sekitar Rp 730 triliun. Perusahaan rintisan Tanah Air dipercaya bisa menyerap seluruh potensi dana tersebut.

Besarnya kue investasi ini menjadi potensi untuk mengembangkan industri digital. Apalagi bisnis ini bisa merevolusi banyak hal. Misalnya, hadirnya sharing economy membuat ekonomi menjadi lebih efisien dan tak hanya dikuasai segelintir pemain. Internet juga melahirkan pola kerja yang nyaris tanpa batas, sehingga orang di daerah juga bisa bersaing dengan orang yang berada di perkotaan. Internet juga membuat inklusi keuangan lebih berkembang karena hadirnya layanan teknologi keuangan (fintech), seperti pembayaran lewat ponsel. Ditambah lagi, masih banyak sektor yang belum tergarap maksimal. Di bidang perikanan, misalnya, tak sampai lima start-up muncul.

Namun masih ada sejumlah tantangan yang dihadapi, seperti pengembangan infrastruktur Internet, peningkatan kepercayaan konsumen terhadap layanan daring, dan perluasan pembayaran digital. Sebagian menjadi tugas pemerintah dan Bank Indonesia sebagai otoritas moneter dan sistem pembayaran. Sayangnya, belum semua persoalan tuntas. Sampai sekarang, belum ada kepastian tentang standar sistem dan infrastruktur uang elektronik.

Pemerintah punya andil dalam mendukung perkembangan bisnis digital. Melalui paket kebijakan ekonomi yang diluncurkan dua tahun lalu, pemerintah memberi solusi pendanaan untuk usaha rintisan berupa kredit usaha rakyat yang tingkat bunganya tidak tinggi. Pemerintah pun memberikan hibah untuk inkubator bisnis pendamping perusahaan rintisan dan mengadakan program seribu start-up.

Jika pemerintah dan otoritas terkait bisa menyelesaikan berbagai persoalan tersebut, bukan tidak mungkin target menjadikan Indonesia sebagai negara ekonomi digital terbesar di ASEAN dua tahun lagi akan terwujud.

Transformasi dari “Ego-Systems” Menjadi “Eco-Systems” : Reinventing A New way to the Future

Jusman Syafii Djamal
June 6, 2018

Kemarin di hari minggu ketika mengantar isteri belanja keperluan lebaran di Plaza Senayan saya mampir di toko buku Kinokoniya. Dalam rak disamping kasir, ada buku menarik mata saya. Judulnya The Essentials of Theory U, tulisan C Otto Scharmer Senior Lecturer at Massachusetts Intitute Technology terbit tahun 2018.
Saya bergumam sendiri :”Apalagi ini buku, judulnya kok aneh aneh”. Begitu batin saya bicara, tangan mengambil, skimming dan langsung ketemu awal bab yang membuat saya tertarik untuk membacanya.

Teori U adalah metode berfikir untuk menanam benih dan menyemai serta memanen inovasi diladang pergaulan sosial kita sehari hari. Wah ini hebat juga penulisnya yang memiliki latar belakang perihal psikologi sosial tentang organisasi dan tingkah laku orang per orang yang berinteraksi dalam tiap jenis institusi, ini begitu saya membatin.

Sebab melalui theory U ini kita mampu menemukan celah agar setiap proses transformasi yang secara sengaja kita lakukan dalam setiap institusi dalam perubahan zaman kearah era digital ini , kata dia selalu akan menempuh perjalanan berbentuk hurup U. Atau U trajectories.

Double S Curve yang dibaca dengan memutarnya searah jarum jam. Sehingga Diujung kiri kurva U paling atas kita menemukan arena expektasi, Harapan tinggi pada kata perubahan yang kita canangkan. Setiap orang, pemimpin ataupun pengikut selalu merasa takjub dengan kalimat :”We want Change”, Kita menginginkan dan melaksanakan agenda perubahan esok hari.
Mendengar kata “Change” semua orang bersia
p siap diri untuk merubah nasib yang tak baik dimasa kini menuju peruntungan yang jauh lebih moncreng dimasa depan. Kalimat perubahan ini menjadi “kekuatan magis” penuh harapan. Membuat semua orang melambung kealam impian tentang masa depan yang jauh lebih baik.

Akan tetapi ketakjuban kita tentang kata “Change” atau perubahan itu memerlukan suatu dorongan stimulan lain untuk digerakkan menjadi langkah nyata. Yakni Trust, kepercayaan yang tumbuh dari “social capital” yang kita kembangkan selama ini. Dan seperti juga modal yang lainnya, modal sosial atau “social capital” ini akan menyusut menjadi “cost social” jika tidak dialokasikan pada tempat yang subur agar ia menjadi berlipat ganda.

Modal sosial akan merosot nilainya jika dihambur hamburkan dengan agenda perubahan yang tidak dideliver secara baik untuk mentransformasikan nilai nilai baru yang lebih permanen sifatnya.

Disini penulis buku Otto Scharmer mengajak pembacanya untuk merenungi jalan yang telah ditempuh dalam membawa organisasi kearah “perubahan paradigma dan kiblat pemikiran perlu dilakukan”.

Salah satu pilar utama yang menurut beliau perlu menjadi fokus dan pokok agenda adalah agenda untuk merubah mindset yang terfokus pada “ego-systems” — sistem berfikir dan metode kerja yang berorientasi pada kepentingan diri sendiri, kepentingan kelompok yang terbelenggu dalam “silos silos atau benteng” ego-sectoral — di ubah menjadi “eco-systems”, tata cara berfikir sistem yang berorientasi pada upaya membangun kesadaran akan pentingnya hidup bersama silih asih, silih asuh dan silih asah dalam suatu habitat pergaulan baru yang jauh lebih produktip dibanding masa lalu.

Saling mengasihi dan memiliki emphaty akan perbedaan tingkah laku dan adat istiadat yang mewarnai pola hidup tiap orang, untuk kemudian membangun ruang dialog dan saling belajar memahami weakness and strength (learned to unlearned) serta saling mengadu buah fikiran untuk menemukan solusi dan jalan baru kearah perubahan yang menjadi tujuan bersama.

Disini penulis memberikan gambaran bahwa proses transformasi tersebut sangat tidak mudah. Kurva perjalanannya berbentuk hurup U, ada masa dimana pemimpin merasa “modal sosial” nya tergerus dan merosot ketitik nadir, sebab setiap langkah perubahan yang ia laksanakan akan berbenturan dengan medan kepentingan tiap “silos atau benteng” masa lalu yang telah merasa nyaman dalam “container” zona nyamannya.

Saya jadi memahami mengapa Jack Welch memerlukan waktu 15 tahun untuk mentransformasikan General Electric perusahaan raksasa yang lamban dan tambun seperti kapal induk menjadi perusahaan tanpa hirarki pengambilan keputusan yang berbelit belit.

Ia menempuh jalan tiga phase. Diawali dengan 5 tahun pertama phase menjebol “benteng pertahanan” zona nyaman dalam ruang ruang pengambil keputusan yang bersifat sentralistik, ditransformasi menjadi Container strategic business unit yang memiliki “eco system” proses pengambilan keputusan rasional atas dasa musyawrah mufakat, karenamenempuh jalur pendekatan “flat organization”.
Yang kemudian terkoneksi dan terdistribusi dalam jaringan kerja yang lincah efisien dan trengginas seperti kapal cepat untuk memburu “kesempatan dalam tiap ceruk pasar”. Serta dijadikan “ecos systems learning organization” dimana tiap unit memiliki “core competency” berdasarkan kekuatan profesional masing masing Manusia Bersumber Daya Iptek yang dimilikinya.

Setelah itu ada phase 5 tahun konsolidasi System, Mekanisme, Tatacara dan Kultur Baru yang lebih adaptip terhadap perubahan situasi dan lingkungan strategis serta landskap business.

Dan akhirnya 5 tahun ketiga tumbuh berkembang EBITDA nya melonjak berlipat lipat dalam produk padat teknologi dan padat modal seperti Engine Pesawat Terbang, Turbin Pembangkit listrik aero derivative combined cycle, locomotive kerete api dan lain sebagainya

Tiap Phase transformasi yang berjalan secara sistemas terstruktur dan masif tersebut memiliki trajectori kurva s dengan tingkat perubahan nilai “modal sosial” yang dimiliki tiap pemimpin atau “agent perubahan, yang dapat mulur mungkret, merosot ketitik nadir untuk bangkit kembali kepuncak energi bersama yang jauh lebih tinggi dalam habitat dan eco system yang baru yang bebas dari kepetingan ego sektoral yang selama ini membentengi akses tiap klaster masyarakat pada ceruk pasar dan sumber alokasi sumber daya yang tersedia.

Mungkin jalur fikiran seperti ini yang oleh Bung Karno selalu disebut dengan phase “Menjebol”. Meruntuhkan benteng pertahanan kultur “tidak produktip” yang selalu menghambat kemajuan, dalam proses Revolusi Pemikiran yang selalu beliau kedepankan dalam membangun kemandirian Bangsa Indonesia pada 20 tahun pertama, yakni tahun 45-65

Jika tahap menjebol benteng ini selesai dengan segala jenis akibat yang timbul yang memerosotkan “modal sosial” yang dimiliki, ada titik terendah dimana modal sosial yang tersisa dapat ditingkatkan kembali secara bertahap, berjenjang dan bertingkat menuju puncak “sosial capital baru” yang jauh lebih tinggi.

Masyarakat dengan kadar “low Trust” dapat di ubah menjadi masyarakat “High Trust”. Tata kerja, Sistem Berfikir yang berorientasi pada upaya membangun container “Ego systems” yang selama ini terjadi dapat di transformasikan menjadi “Eco Systems” , suatu mata rantai nilai tambah dan jaringan kerja yang berorientasi pada kepentingan bersama.

Buku ini belum selesai dibaca karena banyak istilah psikologi dan behaviour organization yang membuat saya memerlukan waktu untuk meniteni dan menelisik “dimensi tersembunyi” dalam epistimologi tiap kata yang digunakan oleh penulisnya.

Saya share disini hanya untuk “Food for thought” di pagi pertama hari ke 21 Ramadhan,dimana tiap muslim yang berpuasa sungguh sungguh akan mulai melakukan ritual “iktikaf” di “mesjid nya masing masing” .

Biasanya dalam “iktikaf” tiap orang memilih “sudut tersembunyi ” untuk secara “tartila” hati hati dan sepenuh hati membaca Al Quran. Melakukan proses intropeksi, bertanya pada diri sendiri, tentang apa kekeliruan yang dibuat selama ini, berinteraksi dengan kelemahan dan kekliruan yang dibuat dimasa lalu (learned to unlearned) untuk menemukan jalan baru kembali ke “fitrah manusia sejati” yang selalu mencintai sesama saudara se Bangsa se Tanah air sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri.

Mungkin saya berharap dengan membaca buku ini, ada persfektip saya untuk meniteni kembali “sifat keakuan yang terlalu besar dan mendominasi fikiran” . Mungkinkah ada jalan agar ditiap organisasi yang ditekuni untuk dijadikan periuk nasi sehari hari , ada kekuatan bersama yang mampu meng-ubah “egoisme yang tumbuh dalam silo silo “ego-systems”” menjadi “eco-systems” containers, bangunan mata rantai kerjasama dengan spirit gotong royong dan silaturahmi.

Mudah mudahan renungan yang akan dijalankan itu juga dapat menyentuh pertanyaan tentang mengapa kata “Ekonomi” dan “ekologi”, meski kedua kata itu memiliki akar etimologi yang sama seperti yang ditunjukkan oleh definisi Kamus Webster Miriam yakni “eco” yang berasal dari kata “oikos” masyarakat,, tetapi mereka menunjuk pada perspektif pemikiran berbeda ketika kita mengambil keputusan ?

Mengapa kedua kata itu yang jarang tampak terhubung dan terkoneksi menjadi mainstream kebijakan dan tampas berbenturan kepentingan ketika ditujukan dalam pergaulan masyarakat. Padahal akar kata nya sama , kepentingan umum dan kepentingan masyarakat ??

Kata Ekonomi yang berbicara tentang “penggunaan dan pemanfaatan atau alokasi sumber daya” hemat kita, dapat diupayakan untuk tidak terjerumus kedalam perangkap “monopoli kepentingan dan keinginan untuk tidak berbagi” jika terkait dengan pemahaman yang baik tentang kata ekologi yang memiliki fondasi tentang “keterhubungan atau conectivity” mata rantai nilai tambah yang saling berjalin kelindan dalam satu habitat untuk memanfaatkan sumber daya terbatas secara bersama sama.

Apa tidak begitu ?

Mohon maaf jika ada yang keliru. Salam

Menuju Ekonomi Sirkuler

Oleh : Karmenu Vella,
Komisioner Uni Eropa Urusan Lingkungan Hidup, Kemaritiman dan Perikanan

Tempo.co, 30 Oktober 2018

Para ilmuwan memperingatkan kita bahwa penggunaan sumber daya secara global akan menjadi dua kali lipat pada 2050 dan penggunaan sumber daya tahunan per kapita akan tumbuh sebesar 70 persen pada pertengahan abad. Pada waktu yang sama, permintaan makanan mungkin dapat meningkat 60 persen, untuk serat 80–95 persen, dan air 55 persen.

Pasokan sumber daya bumi terbatas. Dampak terhadap lingkungan sangat besar, tetapi penyerapan yang aman oleh ekosistem bumi juga terbatas. Untuk itu, yang diperlukan adalah pemisahan penggunaan sumber daya dari konsep pertumbuhan ekonomi. Itulah salah satu target agenda 2030 Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk pembangunan berkelanjutan. Ini adalah tantangan besar bagi manusia, mengingat pola hidup dan konsumsi kita sudah melebihi batasan ekologi yang seharusnya.

Saya sangat memahami bahwa masalah ini cukup signifikan bagi Indonesia. Negara ini telah mengalami urbanisasi dan pembangunan ekonomi yang telah berhasil mengangkat jutaan orang dari kemiskinan. Namun, pada saat yang sama, pola konsumsi dan produksi sedang berubah dan penggunaan terhadap sumber daya meningkat. Akibatnya, tekanan pada lingkungan dan kesehatan manusia semakin tinggi, kualitas udara menurun, dan timbunan limbah melonjak.

Masalah lain yang Indonesia sedang dihadapi adalah sampah plastik yang berakhir di lautan, mengingat 70 persen penduduk Indonesia tinggal di garis pantai dengan panjang 55 ribu kilometer. Sampah laut menganggu perekonomian lokal, membunuh ikan, dan mengancam potensi wisata.

Dari perspektif Uni Eropa, hanya ada satu cara untuk mengatasinya: transisi sistemik dari ekstraksi, manufaktur, konsumsi, dan pembuangan limbah yang linear ke sebuah model ekonomi sirkuler (circular economy). Model tersebut berfokus pada penggunaan sumber daya yang lebih efisien melalui desain yang baik, daur ulang, produksi ulang, dan penggunaan ulang.

Ekonomi sirkuler menawarkan kelebihan dari sisi sosial, ekonomi, dan lingkungan dan dapat membantu mengurangi limbah dan degradasi lingkungan. Hal ini dapat meningkatkan daya saing, menciptakan lapangan kerja, dan membantu peralihan ke ekonomi ramah lingkungan. Hal tersebut mengarah pada pembangunan ekonomi berkelanjutan yang sesungguhnya.

Uni Eropa ingin mempelopori transformasi global ini. Tindakan nyata yang telah diambil adalah rencana aksi ekonomi sirkuler dan strategi bahan plastik. Baru-baru ini, Uni Eropa mengeluarkan aturan baru mengenai alat tangkap ikan dan 10 produk plastik sekali pakai yang paling sering ditemukan di pantai dan di lautan. Kerangka legislasi ini disertai dengan investasi yang maksimal dalam bidang penelitian dan inovasi teknologi serta model bisnis yang ramah lingkungan. Kerja sama global dan kemitraan yang kuat dibutuhkan untuk mencapainya.

Pemerintah Indonesia mengakui pentingnya masalah ini. Pada 2017, pemerintah mengumumkan rencana investasi hingga 850 juta euro (Rp 15 triliun) dengan tujuan mengembangkan program nasional untuk menangani pengelolaan limbah dari sumber berbasis lahan. Pemerintah juga mengumumkan akan memasukkan isu sampah plastik laut ke dalam program pendidikan nasional. Kalangan bisnis Indonesia juga semakin menyadari dan menerapkan prinsip-prinsip ekonomi sirkuler yang mencakup penggunaan sumber daya yang bijak, limbah yang sedikit, serta penggunaan ulang dan daur ulang.

Komisi Eropa telah bekerja sama dengan pemerintah Indonesia, Kamar Dagang Eropa (EuroCham), dan jaringan bisnis UE-Indonesia untuk menyelenggarakan Circular Economy Mission, yaitu pertemuan politik dan bisnis tingkat tinggi untuk mempromosikan kebijakan berkelanjutan di seluruh dunia. Acara pertama di Asia Tenggara telah digelar Jakarta pekan lalu.

Dalam sudut pandang bisnis Indonesia, peningkatan efisiensi sumber daya merupakan peluang signifikan yang belum dimanfaatkan secara maksimal. Tahun ini, Dialog Bisnis UE-Indonesia (EIBD) berfokus pada peran pemuda. Transisi ke ekonomi sirkuler bergantung pada komitmen setiap orang untuk mengubah pola konsumsi menjadi lebih bijak dan mengelola limbah secara bertanggung jawab.

Potensi Indonesia cukup tinggi. Kita perlu memfasilitasi gelombang inovasi teknologi dan model bisnis untuk memanfaatkan kesempatan yang tersedia. Indonesia akan membutuhkan teknologi, pelayanan dan proses baru, serta model bisnis yang inovatif.

Optimisme Ekonomi Digital Indonesia

Rhenald Kasali
Kompas, 17 Okt 2018

“Anjing menggonggong kafilah berlalu,” begitulah pepatah yang pantas disematkan dalam gelaran bergengsi IMF-World Bank Group annual meeting 2018 di Bali. Gelaran itu baru saja usai. Indonesia terbilang sukses menggelarnya.

Dari berbagai segi boleh dibilang gelaran ini sama apiknya dengan pelaksanaan Asian Games 2018. Jumlah peserta yang fantastis, nilai promo bagi Indonesia, keapikan dalam penyelenggaraan, kesempatan bagi pejabat-pejabat tinggi kita duduk sama tinggi dengan ekonom kelas dunia, serta capaian-capaian penting lainnya.

Tak heran kalau banyak pujian berdatangan dari pemimpin negara-negara dan juga lembaga keuangan dunia. Ini jelas semakin meningkatkan rasa percaya diri kita sebagai bangsa yang diprediksi banyak kalangan menjadi negara dengan ekonomi terbesar keempat pada tahun 2050.

Namun seperti pepatah tadi, selalu ada yang tidak puas. Tetapi sebagai bangsa saya memilih sikap objektif: menerima dengan bangga.

Investasi

Pertemuan ini sendiri mendatangkan investasi dalam bidang infrastruktur yang nilainya mencapai 202 triliun rupiah. Tak hanya dana, komitmen kerjasama lainnya juga dicapai melalui pertemuan itu. Salah satunya kesepakatan dalam pengembangan SDM (sumber daya manusia) Indonesia dalam hal teknologi. Kesepakatan ini dicapai bersama salah satu raksasa teknologi dunia asal Tiongkok, Alibaba. Jack Ma

melalui Alibaba membantu pengembangan SDM Indonesia dengan program 1.000 pengusaha bidang digital. Bahkan Jack Ma langsung bertindak dengan melibatkan lima brand Indonesia diperdagangkan dalam ajang Single’s Day di China.

Ekonomi Digital

Baiklah, kita fokus pada dampak pertemuan itu terhadap perkembangan ekonomi digital Indonesia. Mengapa? Karena konsumsi dan kehidupan tengah shifting kedalam dunia cyber, ekonomi semakin kolaboratif, dengan munculnya banyak inisiatif yang didasari sharing economy.

Kaum muda – generasi millenial, bukan generasi kolonial, adalah motor penggerak utama dalam transformasi ekonomi menuju ekonomi digital. Di OJK saja, kini kita mulai biasa menyaksikan anak-anak muda berkaos oblong atau bersepatu kets mengurus perijinan sektor keuangan. Mereka itulah para juragan fintech yang merubah peta kompetisi perbankan dunia.

Di rumah, anak-anak muda itu tetaplah anak-anak, tetapi dalam dunia baru itu mereka adalah idola kaum muda. Dan kegiatan mereka itu tak lepas dari mata para menteri keuangan dunia. Itu sebabnya muncul bahasan Bali Fintech Agenda, dengan dorongan untuk merelaksasi aturan dan mendorong pelibatan fintech dalam inklusi keuangan.

Potensi Digital Indonesia

Pada tahun 2016, menurut laporan Huawei dan Oxford Economics yang berjudul Digital Spillover, ekonomi digital dunia mencapai 11,5 triliun dollar. Ini sama dengan 15,5 persen dari GDP dunia. Lalu kurang dari satu dekade kemudian angkanya meningkat luar biasa menjadi 25 persen GDP dunia. Bagaimana dengan potensi digital Indonesia?

Dalam laporannya belum lama ini, McKinsey menyebutkan bahwa ekonomi digital Indonesia sekarang hampir sama dengan China pada tahun 2010, berdasarkan indikator-indikator seperti penetrasi e-retail, GDP per kapita, penetrasi internet, pengeluaran ritel, dan urbanisasi.

Pada tahun 2017, nilai perdagangan online Indonesia mencapai 8 miliar dollar. Nilai ini meningkat menjadi 55 sampai 65 miliar dollar pada tahun 2022. Sedangkan penetrasi pengguna internet meningkat dari 74 persen penduduk menggunakan internet saat ini menjadi 83 persen pengguna di tahun 2022.

Benarlah Jack Ma saat berbicara di IMF-World Bank Group annual meeting beberapa hari yang lalu, “tiga puluh tahun yang lalu, jika tidak ada aliran listrik, maka negara tersebut tidak memiliki harapan. Sekarang, acuannya bukan lagi aliran listrik, melainkan koneksi internet.”

Akses internet yang buruk sama artinya dengan hilangnya kesempatan anak-anak muda untuk mendapatkan informasi dan pengetahuan.

Perlu dicatat, di Asia Tenggara saat ini sudah ada 8 Unicorn dan setengahnya berasal dari Indonesia. Mereka antara lain: Go-Jek, Traveloka, Tokopedia, dan Bukalapak. Begitupun dengan nilai pendanaan yang didapat Indonesia dari venture capital selama tiga tahun ini mencapai 38 persen dari total pendanaan di Asia Tenggara.

Dampak Perdagangan Online

Dengan pencapaian saat ini saja, dampak yang dihasilkan luar biasa. Mengacu pada laporan McKinsey (2018), perdagangan online memiliki dampak di empat area. Pertama, financial benefits. Saya kira ini jelas. Indonesia adalah pasar terbesar untuk e-commerce di Asia Tenggara.

Nilainya saat ini kurang lebih 2,5 milyar dollar dan akan menjadi 20 milyar dollar di tahun 2022. Nilainya meningkat delapan kali dalam kurun lima tahun. Untuk diketahui, 30 persen dari penjualan e-commerce adalah konsumsi baru yang tidak pernah terjadi di perdagangan offline.

Kedua, job creation. Diperkirakan akan ada 26 juta pekerjaan baru di tahun 2022 akibat dari ekonomi digital ini yang kebanyakan dipengaruhi oleh perkembangan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Agaknya ini juga yang membuat Jack Ma membuat strategi agar Alibaba fokus pada UMKM di China. Bahkan Jack Ma mengatakan “helping small business to make money is the key”.

Lalu, buyer benefits. Ini bisa dilihat dari harga-harga di marketplace e-commerce yang biasanya lebih murah dari offline. Dengan berbelanja online, konsumen di luar Jawa dapat menghemat 11 sampai 25 persen dibandingkan berbelanja di ritel tradisional.

Terakhir, social equality. Mungkin ini dampak yang kurang kita sadari. Ekonomi digital telah berdampak terhadap kesetaraan gender, inklusi layanan keuangan, pemerataan pertumbuhan dan masalah sosial lainnya. Faktanya, wanita menikmati 35 persen “kue” penjualan online dibandingkan dengan 15 persen pada ritel tradisional. Ini artinya kesetaraan gender memungkinkan dicapai melalui ekonomi digital.

Begitupun dengan pemerataan pertumbuhan ekonomi dan inklusi keuangan yang semakin dinikmati masyarakat. Dengan adanya ekonomi digital, bisnis kecil yang awalnya hanya menjual produknya di kota asalnya saat ini bisa menjual produknya ke luar kota bahkan luar negeri.

Membangun Ekosistem Digital

Singkat kata, pertemuan IMF-World Bank Group ini sangat spesial bagi Indonesia. Lucu kalau masih ada yang mengaitkan dengan utang, sebab agenda yang dibahas bukan soal pinjaman sungguhpun dilaksanakan oleh lembaga pemberi pinjaman. Kita berpikir sehat saja. Ambil manfaatnya untuk masa depan perekonomian kita. Bukankah dunia sedang dipenuhi banyak kerisauan dan mentalitas kalah?

Jadi, kita benahi saja PR-PR yang belum dikerjakan. Tetap fokus, bangun masa depan. Ekosistem digital harus terus dibangun, karena ia memainkan peran untuk membentuk interkoneksi yang membuat segalanya menjadi terhubung. Ini artinya pembangunan infrastruktur logistik harus terus diupayakan.

Begitupun dengan sistem pembayaran digital Indonesia yang masih tertinggal dari negara tetangga seperti Malaysia dan Thailand. Disini peran fintech yang melayani cashless payment sangat diharapkan untuk mendorong shifting sistem pembayaran.

Fluktuasi Nilai Tukar memerlukan Tata Kelola Moneter dan Fiskal yang Prudent : “Lesson Learned from Asian Crisis 1998”

JUSMAN SYAFII DJAMAL
MAY 23, 2018

Dua puluh tahun lalu tepatnya 21 Mei 1998 Krisis Ekonomi Asia yang merembet masuk ke Indonesia melahirkan krisis Politik dan Pergantian Rejim Kekuasaan Orde Baru 32 tahun menjadi Rejim Reformasi dan Demokratis. Sejak saat itu Indonesia menuju masa depan dengan jalan baru yang berbeda dari masa masa sebelumnya.
Tulisan ini tidak dimaksudkan membuat ada rasa khawatir, seolah akan terjadi hal yang sama. Orang Medan bilang “kita tenang tenang saja, duduk di goncengan”, Insya Allah semua aman terkendali. Tulisan ini dibuat agar kita tidak hanya mencermati dan memperingati keberhasilan mahasiswa dalam menggerakkan proses Reformasi dan membawa Indonesia menjadi Negara Demokrasi terbesar saat ini sebagai buah dari krisis ekonomi 1998 yang terjadi dan bersukacita karenanya.
Melainkan agar setelah 20 tahun berlalu, Krisis keuangan Asia 1997-98 oleh generasi masa kini, yang sekarang berusia 30-50 tahun, dapat dilihat sebagai salah satu peristiwa ekonomi paling signifikan dalam sejarah politik dan ekonomi Indonesia. Dan banyak “lesson learned” yang perlu dipelajari dan diteliti. Agar memiliki persfektip masa depan yang lebih baik.
Krisis dimulai pada awal Juli 1997, ketika nilai baht Thailand terhadap mata uang dollar melayang mengambang dan akhirnya jatuh terhempas ketitik terendah. Krisis nilai tukar mata uang ini seperti virus kemudian menyebar dan menular ganas merontokkan sistim keuangan , virus ini seperti wabah epidemi ebola, melompat dari Thailand ke Korea Selatan, Indonesia, Filipina, dan Malaysia.
Hal ini menyebabkan depresiasi nilai mata uang yang sangat dalam dan merontokkan sendi sendi ekonomi. Terjadi resesi ekonomi yang kemudian mengancam kestabilan politik dan di Indonesia terjadi proses Reformasi. Pergantian Rejim Pemerintahan.
Krisis ekonomi ini seperti tsunami, yang kemudian dalam sekejap menghapus jejak pembangunan dan kemajuan ekonomi negara-negara Asia Timur dan Tenggara yang berlangsung beberapa dekade.
Resesi ekonomi yang dihasilkan mengejutkan dunia dengan biaya ekonomi dan sosialnya yang mengejutkan. Lebih dari satu juta orang di Thailand dan sekitar 21 juta di Indonesia menemukan diri mereka miskin hanya dalam beberapa minggu. Nilai tabungan dan aset pribadi jatuh tak berharga.
Ribuan perusahaan dan industry bangkrut. Konglomerasi rontok. PHK terjadi, jutaan orang kehilangan pekerjaan. Inflasi meningkat. Biaya kebutuhan pokok masyarakat melambung tinggi tak terkendali .
Anggaran Belanja menyisakan ruang fiskal yang amat terbatas. Negara diambang kebangkrutan, menyebabkan daya dukung keuangan untuk program sosial hilang tak tentu rimba. Tidak ada jaring pengaman sosial yang mampu diberikan pada masyarakat termiskin. Menyebabkan kehidupan ekonomi suram.
Kemiskinan dan ketimpangan pendapatan di seluruh wilayah meningkat drastic. Sebagian besar keuntungan perusahaan yang telah terkumpul selama beberapa dekade pertumbuhan ekonomi berkelanjutan menguap dalam satu tahun.
Tingkat keparahan krisis keuangan Asia datang sebagai “shock” bagi para ahli ekonomi dan policy maker , karena negara-negara yang terkena dampak adalah pusat ekonomi yang sebelumnya telah mendapatkan pujian internasional dan disebut sebagai “mukjizat Asia ” . Asian Miracle.
Pertumbuhan ekonomi double digit.
Dalam catatan saya yang ketika itu berusia 40 an tahun dan ikut mengalami peristiwa serta terlibat langsung dalam arus yang hampir menenggelamkan perusahaan tempat saya bekerja yakni IPTN, tidak ada satupun ahli ekonomi di Indonesia yang sebelumnya mampu memprediksikan dahsyatnya akibat yang terjadi kemudian.
Andaikata ada ahli ekonomi Indonesia dan bersuara lantang yang mampu meramalkan peristiwa itu bakal terjadi, mungkin jalan sejarah Indonesia akan tidak seperti itu. Banyak perusahaan dan industri yang selamat dan bahkan banyak “middle class” akan berubah dari jutawan menjadi milyarder dan dari milyarder jadi triluner.
Banyak perusahaan akan bebas dari krisis. Dan jumlah orang kaya raya meningkat. Karena dollar yang tadinya bernilai 2500 melonjak menjadi 16000 rupiah. Atau naik hampir 7 kali lipat.
Setelah 20 tahun mungkin ada baiknya dicermati kembali sebab musabab mengapa krisis dapat terjadi ? Agar Indonesia tidak akan pernah lagi mengalami hal yang sama dimasa kini maupun dimasa datang. Sebab hanya keledai yang terperosok dalam lubang yang sama dua kali.
Dalam sepuluh tahun sejak krisis Asia, banyak evaluasi ilmiah berpendapat bahwa liberalisasi keuangan internasional, yang dicirikan oleh mobilitas modal jangka pendek yang bebas dan cepat, memainkan peran sentral sebagai hulu ledak krisis. Para ahli ekonomi menyebutnya sebagaia fenomena Implosion. Meledak dari dalam akibat dipicu oleh pelbagai sebab. Diantaranya Moral Hazard dan Korupsi Kolusi Nepotisme
Dalam sepuluh tahun sebelum timbulnya krisis pada pertengahan 1997, ekonomi Asia Tenggara telah bergerak menuju liberalisasi keuangan. Langkah liberalisasi kekuangan ini menyebabkan terjadinya “free flow of money”, arus keluar uang dari dan ke dalam negeri bebas tanpa kendala.
Membuat negara rentan terhadap spekulasi keuangan. Perubahan mendadak dalam nilai tukar, dan lonjakan arus masuk modal, yang secara bersamaan meningkatkan risiko arus modal keluar.Fenomena ini, sering disebut sebagai “hot money syndrom”. Yang muncul sebagai akibat langsung dari pasar keuangan internasional yang secara intrinsik bergejolak.
Kerentanan yang menjadi sebab utama terjadinya krisisi keuangan tahun 1990an seperti terjadi diMeksiko, Turki, dan Venezuela pada 1994, Argentina pada 1995, dan negara-negara Asia Timur dan Tenggara pada 1997-1998. Kerentanan muncul sebagai elemen yang tiba-tiba, tak terduga. Pergeseran dan volatilitas dalam aliran modal global, mengakibatkan situasi ekonomi seperti “anak anak bermain balon empat warna”. Tiap balon yang menggelembung besar tiba tiba terbang melayang keudara karena ikatan lehernya dilepas oleh anak anak sambil tertawa senang.
Ada efek kejut akibat gelembung yang kemudian kempis tiba tiba ketika karet dileher balon dilepas dan balon terlempar keudara. Akan tetapi berbeda dengan anak anak, gelembung balon ekonomi yang kempis tiba tiba mengakibatkan lapangan kerja merosot dan harga tak terkendali.
Apa Pelajaran mendasar yang dapat ditarik dari pengalaman krisis ini ? Dalam berbagai forum global para ahli ekonomi sepakat untuk menunjuk bahwa arus modal masuk yang besar dan berupa hutang jangka pendek ternyata dapat berpotensi memiliki dampak destabilisasi pada ekonomi negara penerima.
Terutama ketika mata uang local yang dikonversi ke mata uang dollar rontok nilainya .Arus modal jangka pendek, secara inheren sukar dikelola mobilitas nya. Bisa masuk tiba tiba, juga mampu keluar tanpa diduga. Mobilitas modal bebas seketika ini dapat memicu kerugian dan mempengaruhi kepercayaan investor. Mengakibatkan merosotnya cadangan devisa dan depresiasi nilai asset yang dimiliki perusahaan dan orang perorang. Serta dampak menggelembungnya hutang atau liablities akibat depresiasi mata uang yang berlipat 7 kali.
Dengan demikian dimasa depan ketergantungan berlebihan pada modal eksternal perlu dihindari. Terutama pada kecepatan pertumbuhan hutang jangka pendek dan derasnya arus keluar masuk “hot money” untuk pembiayaan investasi swasta maupun pemerintah. Diperlukan Early Warning system dalam sistem manajemen tata kelola arus modal asing dan liabilities. Agar setiap peningktan bertambahnya hutang dapat dikelola dengan hati-hati dan setiap perusahaan mampu beradaptasi pada setiap jenis resiko yang diantisipasi dan dapat menemukan pola mitigasi nya.
Joseph Stiglitz pemenang hadiah nobel ekonomi dalam satu tulisannya menegaskan bahwa bahaya yang terkait dengan liberalisasi pasar modal yang memberi ruang kebebasan pada arus “hot money” dan hutang jangka pendek tak terkendali telah menyebabkan tata kelola nilai tukar rentan pada aksi spekulasi. Pada giliranya Pengelola kebijakan Moneter dan Fiskal tidak lagi memiliki instrument yang mampu membuat realitas ekonomi bersenyawa dengan policy. Ini adalah salah satu pelajaran paling penting dari krisis Asia 1997/1998.
Bukan kebetulan bahwa hanya dua negara utama di Asia yang terbebas dari krisis yakni India dan China. . Keduanya telah menambil langkah untuk menolak liberalisasi pasar modal pada saat Negara Asia lainnya membuka diri.Selanjutnya, pengalaman Malaysia selama krisis Asia menunjukkan bahwa meski mereka telah ikut meliberalisasi sektor keuangan nya, tetapi konsistensi leadership dalam mengarungi gelombang badai krisis, telah membuat mereka mampu memiliki alat navigasi untuk keluar dari badai, meski disana sini layar kapal besarnya robek.
Mereka telah dapat menyebabkan mereka mampu mengelola fluktuasi nilai tukar nya dan mengendalikan kecepatan aliran modal keluar.Melalui kebijakan tertentu mereka mampu menemukan instrument finansial untuk memegang kendali kontrol modal dengan rangkaian peraturan selektif untuk mencegah spekulasi.
Dan yang paling utama ketika itu di Malaysia tidak terjadi krisis kepercayaan pada Pimpinan Nasional seperti di Indonesia. Kadar Trust Society nya lebih tinggi.Disini peranan Mahathir Mohammad sangat nyata sebagai nakhoda yang mampu melepaskan Malaysia dari badai krisis ekonomi Asia.
Demikian catatan pertama tentang “lesson learned krisis ekonomi Asia 20 tahun lalu”. Mohon maaf jika ada kekeliruan dalam tulisan ini.

Benteng Terakhir Kedaulatan Pangan

Oleh : Gutomo Bayu Aji,
Peneliti Pusat Penelitian Kependudukan – LIPI
Kompas, 25 Sep 2018

Pengamatan terhadap petani kecil yang dilakukan secara ekstensif oleh peneliti Pusat Penelitian Kependudukan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) selama beberapa tahun terakhir semakin menguatkan argumentasi tentang ketergantungan. Kegagalan revolusi hijau mendorong transformasi petani kecil ke pelaku agribisnis selama setengah abad terakhir tidak hanya telah mengorbankan sendi-sendi kedaulatan pangan, tetapi juga memerangkap mereka pada ketergantungan terhadap produk industri dan pasar.

Ketergantungan yang sudah sangat kuat bahkan tidak tergoyahkan oleh gerakan serikat petani yang bangkit kembali dan semarak sejak era Reformasi. Praktik diskursif tentang kedaulatan pangan yang digerakkan oleh serikat-serikat petani sesudah era Reformasi, misalnya, berefek seperti tusukan kecil tetapi belum menggoyahkan sistem ekonomi-politik pertanian yang sudah sangat mapan itu.

Situasi ini mengingatkan pada tesis lama tentang subsistensi yang disampaikan oleh James C Scott, yang dalam konteks Indonesia sekarang, ketergantungan petani kecil itu diibaratkan seperti leher yang dijerat tali-temali di mana badan yang terendam air bergelombang sampai leher sangat bergantung pada kendali tali-temali itu.

Pergeseran organik

Dalam relasi virtual, petani kecil itu tak ubahnya buruh pabrik. Mereka bukanlah tenaga kerja bebas, melainkan terikat dalam relasi pertanian yang tak kasatmata, yang terkendali dalam suatu sistem ekonomi-politik pertanian dan pangan secara global.

Pengamatan terbaru yang dilakukan bersama dengan para aktivis Aliansi Organis Indonesia (AOI) berangkat dari pandangan yang agak romantis, yaitu melihat pertanian organik sebagai benteng terakhir kedaulatan pangan.

Pandangan ini memberikan penekanan pertanian organik sebagai proses alami ketimbang suatu pengaturan terhadap kandungan kimiawi buatan di bawah kontrol standar dan sertifikasi.

Dari beberapa praktik pertanian organik yang diamati di beberapa daerah, pada kenyataannya tidak semua mencerminkan penekanan sebagai proses alami. Sebagian besar merupakan praktik pertanian organik di bawah pengaturan kandungan kimiawi buatan melalui kontrol standar dan sertifikasi.

Kenyataan ini memberikan tafsir ganda mengenai terminologi pertanian organik. Pertama, pertanian organik ditafsirkan sebagai proses alami yang dijalankan sebagai bagian dari cara hidup komunal, yang mengilhami gerakan pertanian organik tahun 1980-an dan yang berkembang sebagai praktik diskursif tandingan revolusi hijau.

Kedua, pertanian organik ditafsirkan sebagai sebuah sistem pertanian tanpa kimia buatan di bawah standar yang diatur melalui peraturan yang ketat dan dipasarkan dengan label melalui sertifikasi yang ketat pula. Tafsir yang kedua ini berorientasi pasar, yang notabene pasar terbesarnya adalah pasar internasional yang mensyaratkan sertifikasi.

Dibandingkan dengan tafsir pertama, tafsir yang kedua lebih mewarnai gerakan pertanian organik sekarang ini. Melalui tafsir ini, pertanian organik dimaknai sebagai praktik diskursif tandingan revolusi hijau, tetapi bukan sebagai bagian dari cara hidup yang mewujud dalam gerakan komunal. Pertanian organik lebih dimaknai sebagai praktik agribisnis kelompok kecil ataupun perorangan berdasarkan aturan dan mekanisme pasar.

Spirit yang hilang

Apa yang sesungguhnya bergeser, kalau tidak bisa dikatakan hilang, dari tafsir pertama ke kedua itu? Jawaban singkatnya adalah spirit kedaulatan pangan.

Bagaimanapun, tafsir pertama itu diwarnai spirit komunalitas dan otonomi yang kuat dalam inter-relasinya dengan negara dan pasar. Sebaliknya, tafsir yang kedua justru melemahkan komunalitas dan otonomi serta memerangkapnya dalam ketergantungan yang kuat terhadap negara dan pasar.

Dalam pergeseran makna sebagaimana yang terjadi sekarang, gerakan pertanian organik akan semakin kehilangan spirit kedaulatan pangannya. Hal itu setidaknya sudah berlangsung selama dua dasawarsa terakhir, dengan kondisi relasi pertanian yang dikarakteristikkan sebagai ketergantungan yang terbuka terhadap negara dan pasar yang pada dasarnya sangat intervensif.

Sebagaimana pembelajaran revolusi hijau selama setengah abad terakhir, relasi ketergantungan ini bisa jadi merupakan relasi ketergantungan baru, yang mengulang kesalahan praktik revolusi hijau yang juga akan mengancam komunalitas dan otonomi melalui kekuatan diferensiasi hingga menciptakan ketimpangan. Selama pengamatan ini, setidaknya dijumpai beberapa praktik pertanian organik yang dilakukan oleh beberapa kelompok yang semakin melemah karena tiadanya kontrol elite capture.

Sangat disayangkan, niat baik pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla untuk membangkitkan kedaulatan pangan melalui program 1.000 desa organik sekarang ini harus menghadapi kenyataan pergeseran makna pertanian organik yang terus-menerus mengikis spirit kedaulatan pangan.

Situasi ini sangat menyulitkan program, apalagi jika harus diletakkan di pundak Kementerian Pertanian yang notabene merupakan bagian dari negara yang berkelindan di dalam peristiwa itu. Dapat dikatakan, sejauh ini program 1.000 desa organik meleset jauh dari target.

Ibaratnya, program itu seperti sedang melawan kekuatan yang diciptakannya sendiri, yang memiliki kecenderungan melemahkan. Jika bukan gagal pada tahun pertama, kedua, atau ketiga, kemungkinan besar kekuatan diferensiasi yang melemahkan itu akan menggerus pada tahun-tahun berikutnya hingga spirit kedaulatan pangan suatu kelompok komunal itu mengalami kebangkrutan.

Dalam situasi ini memang tidak mudah untuk melaksanakan program tanpa adanya pandangan-pandangan revitalisasi terhadap sumber daya pertanian organik secara menyeluruh.

Sementara itu, untuk menggesernya ke tafsir kedua, yang berarti sebagai praktik agribisnis, bahkan jauh lebih sulit lagi karena sumber daya korporat atau semacam industri organik di bawah kendali koperasi tidak tumbuh di negeri ini.

Situasi sulit ini terkadang memicu imajinasi romantis tentang gerakan masyarakat sipil yang turut menjaga spirit kedaulatan pangan yang masih dijalankan di tengah alam kapitalisme sekarang, sebagaimana praktik pertanian alami di kalangan Badui, misalnya. Mungkinkah praktik-praktik komunal yang tersisa seperti itu akan menjadi benteng terakhir kedaulatan pangan?

Semangat Gotong Royong dan “Trust Society” sebagai Pilar Pertumbuhan Ekonomi

Jusman Syafii Djamal
May 23, 2018

Sahabat lama saya di tahun 2007 yang kini jadi Sahabat di facebook bercerita di laman fb nya tentang bagaimana ia selalu dianggap sebagai intel. Sebab ia seorang Wartawan. Bung Etis Nehe ini mimang saya kenal memiliki rasa ingin tau yang cukup cermat dan telini. Jika bertanya girip Hercule Poirot tokoh detective dalam cerita novel. Jika tak hati hati kita pun bisa dibuat curhat tentang segala hal.Tetapi yang ingin saya buat catatan bukan tentang kehebatan sahabat saya ini, melainkan fenomena yang ia temui. Disetiap tempat seolah ia mencium bau saling curiga yang muncul tiba tiba dalam dialog. Seolah kita berada dalam suatu lingkungan tanpa “trust”. Mudah mudahan kesan itu tidak benar. Jauh panggang dari api.

Saya jadi ingat senuah buku yang ditulis oleh Fukuyama tahun 1995. Judulnya :”Trust: The Social Virtues and the Creation of Prosperity”. Francis Fukuyama adalah ilmuwan sosial senior di Rand Corporation dan salah satu intelektual Amerika yang paling dihormati.

Dalam buku ini Fukuyama berpendapat bahwa kemakmuran ekonomi dan kesuksesan bisnis tidak dapat dijelaskan secara memadai hanya semat mata disebabkan oleh faktor kelimpahan sumber daya alam, kecerdasan intelek, atau keberadaan hukum dan lembaga yang baik.

Modal juga tidak dapat hanya diatribusikan pada kapital yg menggerakkan operasi rasional Bagi kepentingan bisnis dalam lingkungan pasar bebas semata. Diperlukan atribut lain berupa Modal Sosial untuk menciptakan jaringan kerjasama yg saling menguntungkan diantara entitas yg saling berinteraksi. Dengan kata lain kesuksesan bisnis dan kemakmuran ekonomi membutuhkan juga budaya untuk saling percaya satu sama lain, atau “community based on Trust culture”.

Perlu Ada rasa saling percaya dari para pihak yang berinteraksi dan kapasitas untuk apa yang disebut Fukuyama sebagai “spirit untuk secara spontan saling tolong menolong atau bergotong royong” .

Itu yang menyebabkan dimasa lalu sebagian besar perusahaan dan bisnisi atau ekonomi dimulai dalam lingkungan keluarga. Banyak Family Business yang tumbuh berkembang menjadi perusahaan raksasa. Sebab pada awalnya bisnis yang dikembangkan atas dasar modal finansial pribadi tidak mungkin dipercayakan pengelolaannya pada orang tak dikenal.

Awalnya tidak dikenal istilah tenaga kerja professional dalam bisnis keluarga. Ada ketidakmampuan untuk mengembangkan hubungan saling percaya di luar keluarga . Perancis, Cina, dan Italia Selatan termasuk contoh dari masyarakat “Low Trust society”.

Jerman, Jepang, dan Amerika Serikat oleh Fukuyama dikategorikan sebagai masyarakat “kepercayaan tinggi” atau High Trust Society. Disini Ada penghormatan pada keanekaragaman suku bangsa dan variasi keahlian yang dimiliki orang perorang.

Bagi Fukuyama melalui riset yang ia lakukan ada kesimpulan yg kurang lebih bunyinya begini : Tanpa kepercayaan, hubungan, hanya terjadi jika dijaga dan dibebani mekanisme “reward and punishment melalui kontrak dan proses legalistik. Ada “Biaya transaksi” tambahan yang menyebabkan tidak muncul fleksibilitas dan pertumbuhan bisnis yang cepat.

Melalui buku ini Fukuyama, seolah melihat awan mendung bergantung di cakrawala Ada ancaman tanpa sadar yang muncul diam diam sehingga tumbuh benih saling curiga dalam masyarakat yang menyebabkan Trust Society berubah menjadi Low Trust Society. Padahal jika Tidak ada nilai bersama, tidak ada rasa saling percaya diantara elemen masyarakat , tidak ada kepercayaan pada dialog dan kekayaan budaya serta adat istiadat yang berbeda tidak mungkin ada bisnis yang tumbuh dan berkembang. .

Dalam era Digital Economy, ini Fukuyama bertanya :” Mungkinkah teknologi internet mampu memfasilitasi munculnya bentuk-bentuk baru kemampuan untuk saling berempati, kemampuan social yang menempatkan rasa saling percaya dan semangat bergotong royong itu tumbuh kembali. Revitalisasi “Trust Society”.

Sayang Fukuyama tidak memberikan jawaban dan tidak ada rekomendasi tetapi kasusnya benar-benar menarik untuk dicermati. Kelihatannya Fukuyama ingin mengisyaratkan kapad kita sebagai pembaca bukunya, bahwa jawaban nya bersifat unik. Solusi untuk Amerika, Jerman stau Jepang pasti berread tengan solusi untuk masayarakat Indonesia.

Kita tak perlu cari resep dari dokter negara lain, sebab hanya kita sendirilah yang dapat menğjawab apa kita mampu me Revitalisasi Semangat Gotong Royong yang merupakan DNA masyarakat Indonesia yang majemuk ini dan menjadikan Modal Sosial untuk membangun kembali “Trust Society” di Bumi Indonesia untuk memajukan kesejahteraan bersama

Salam

Daulat Rakyat dalam Ekonomi, Pasar Domestik Terkelola dan Daya Saing Industri Nasional sebagai Tiga Pilar Pertumbuhan Ekonomi

Jusman Syafii Djamal
22 May 2018

Di hari Kebangkitan Nasional ini tanggal 20 Mei 2018,saya memiliki rencana untuk menambah jumlah terbitan buku saya. Kini ada Trilogi Catatan Facebook. Mudah mudahan akhir tahun saya dapat menerbitkan Tetralogi tentang catatan yang saya miliki dalam setiap peristiwa kecil dalam perjalanan hidup selama ini. Untuk dipersembahkan pada anak anak saya dan kawan kawan satu generasinya.

Karena itu Notes on facebook yang keempat yang bakal saya tulis ini diawali oleh sebuah catatan kecil tentang harapan di Tahun 2018 yang disebut tahun Politik. Tahun dimana rakyat akan memilih pemimpin yang memiliki visi dan misi tentang kemana suatu wilayah pertumbuhan ekonomi akan dikembangka. Apa muncul strategi dan langkah aksi nyata agar pertumbuhan ekonomi tidak melupakan tujuan kesejahteraan Bersama bagi semua rakyat yang memilih mereka. Pada tahun 2018 ini, pilkada serentak ada dimana mana. Harapan bagi semua orang untuk menciptakan kehidupan demokrasi yang semakin bersinar .

Demokrasi politik dengan ritual pilkada setiap lima tahunan hingga saat ini, tidaklah cukup jika kita tidak menempatkan demokrasi sebagai wahana pencipta kesejahteraan bersama. Demokrasi adalah musyawarah untuk mufakat yang dijiwai hikmah kebijaksanaan untuk menciptakan Keadilan social bagi seluruh rakyat begitu kata para Pendiri Republik.

Pengalaman di banyak negara memperlihatkan bahwa Demokrasi tidak dapat berfungsi sebagai pembangkit kesejahteraan dan mesin pendorong pertumbuhan ekonomi tanpa desentralisasi kekuatan ekonomi yang tumbuh berkembang di pelbagai kawasan ekonomi.

Inti dari Demokrasi adalah distribusi kekuasaan dan kewenangan yang dilengkapi oleh “systems check and balances”, agar tidak terjadi monopoli kekuasaan di satu tangan.

Dalam buku Demokrasi Kita, Bung Hatta sebagai Founding Father telah memberikan arah tentang demokrasi ekonomi dan demokrasi politik sebagai dua sisi dari mata uang yang sama. Tak mungkin Demokrasi Politik berkembang dengan baik tanpa demokrasi ekonomi.

Dalam banyak tulisannya Bung Hatta menegaskan keyakinannya , ia mengatakan :”bangsa ditentukan oleh keinsafan sebagai suatu persekutuan yang tersusun jadi satu, yaitu keinsafan yang terbit karena percaya atas persamaan nasib dan tujuan. Keinsafan yang bertambah besar oleh karena seperuntungan, malang yang sama diterima, mujur yang sama didapat, pendeknya oleh karena peringatan kepada riwayat bersama yang tertanam dalam hati dan otak”.Pada kedalaman filosofinya, demokrasi ekonomi Bung Hatta berisi gagasan tentang pola pengambilan keputusan sosial-ekonomi di tangan publik mayoritas .

Rasionalitas yang mendasarinya adalah pandangan bahwa hak politik yang penuh tidak dapat dimenangkan tanpa hak ekonomi yang penuh. Untuk menjamin tata kelola perekonomian yang demokratis dan memastikan distribusi yang pantas atas sumber daya ekonomi, kontrol politik dan hukum selayaknya dikembalikan kepada rakyat mayoritas. Hatta menegaskan bahwa rakyat tidak akan benar-benar berdaulat kecuali juga berdaulat dalam bidang ekonomi.

Telah banyak inisiatip yang dikembangkan oleh Pemimpin Negara dimasa Presiden Sukarno, Suharto, Habibie, Abdurachman Wachid, Megawati, SBY dan Jokowidodo untuk membangkitkan potensi rakyat dalam kehidupan ekonomi. Tumbuh berkembangnya koperasi, usaha kecil menengah di pelbagai pelosok Indonesia merupakan jejak inisiatip yang patut ditingkatkan peranannya. Inisiatip yang dapat dijejaki dari Visi, Misi, Perencanaan, Alokasi Anggaran dan Kebijakan serta Program Aksi yang telah berlangsung sejak 17 Agustus 1945 – 17 Agustus 2017, hingga saat ini.

Diantaranya saat ini yang patut diapresiasi adalah inisiatip dana desa Dan inisitaip kebijakan ekonomi dan program aksi dari Pemerintahan Jokowi -Jusuf Kala dengan Kabinet Kerja. Secara sistimatis dan bertahap ada langkah aksi untuk membangun infrastruktur ekonomi wilayah pedesaaan dan konektivitas antar wilayah terpencil. Muncul Political Will Presiden Jokowi untuk membangun ekonomi dari pinggiran dan mewujudkan konsep “circular economy” yang pas di wilayah pedesaan.

Dalam inisiatip ini, Desa dikedepankan sebagai pusat produksi. Tiap desa memiliki prodüksiyon unggulan dan andalan. Tiap desa terkoneksi dalam jaringan produksi dan distribusi dengan wilayah perkotaan sebagai suatu mata rantai value chain dan supply chain bagi terciptanya pasar domestik yang kokoh. Diperlukan mekanisme ekonomi yang dapat menjaga agar pergerakan volume uang terus beredar di masyarakat pedesaan tanpa tersedot kembali ke wilayah urban dan perkotaan. Sustainability diperlukan.

Sebab tanpa volume uang dan kecepatan uang beredar yang semakin hari semakin terakumulasi untuk menggairahkan dan memberdayakan potensi pedesaan, tidaklah mungkin tercipta daulat ekonomi rakyat seperti dicita citakan dalam konstitusi.

Ini sebuah adagium dan perjalanan kebangkitan daulat ekonomi rakyat, yang kelihatannya perlu terus dipelihara dan dijaga pertumbuhan kekuatannya, agar demokrasi politik dan demokrasi ekonomi menjadi dua sisi dari satu mata uang yang sama, dan dipersembahkan bagi kemajuan suatu bangsa dan jesejahteraan borsama.

Sebab demokrasi adalah wahana bukan tujuan akhir. Sebuah wahana tak mungkin ia dapat bergerak seenaknya tanpa arah dan tujuan.
Demokrasi bukan semata mata soal kebebasan berpendapat, bukan juga hanya suatu system yang bertumpu pada mekanisme pemungutan suara setiap lima tahun. Demokrasi harus ditempatkan sebagai pilar pencipta kesejahteraan rakyat, bukan sebaliknya. .

Ada banyak jalan dan strategi pertumbuhan ekonomi. Ada mazhab ekonomi yang mengedepankan fungsi memperbesar kue ekonomi sebagai prioritas. Ada mazhab yang mengatakan bahwa kesejahteraan Bersama dan upaya mempersempit jurang antara kaya miskis menjadi yang utama berbareng dengan langkah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Growth with Equity dan Growth for all.

Salah satu kebijakan yang dapat muncul dari alam demokrasi adalah konsistensi kebijakan industrialisasi dengan mengembangkan apa yang disebut klaster Kawasan industry sebagai wahana pertumbuhan ekonomi. Kebijakan ini tidak berarti melupakan pertanian dan peternakan. Karena pada hakekatnya sector pertanian dan peternakan serta sector lainnya dapat dikemas dalam kerangka industrialisasi.

Industri berarti mengolah bahan baku melalui penguasaan iptek untuk menciptakan produk bernilai tambah tinggi. Industri mempersyaratkan lahirnya mata rantai proses produksi dari hulu ke hilir. Tiap mata rantai memiliki standardisasi, mekanisme dan system operating procedure serta kualitas manusia bersumber daya iptek yang berbeda, bertingkat dan berjenjang. Mata rantai nilai tambah atau value chain yang berfokus pada “Cost Efficiency” dan “Value Creation”.

Sejak tahun 1945 Founding Father Indonesia mencita citakan Indonesia yang Demokratis dengan Kesejahteraan Sosial yang Tinggi. Setiap orang mampu memanfaatkan keahlian dan pengetahuan yang dimilikinya dalam jaringan lapangan kerja yang tercipta oleh kebijakan Negara yang pas dan sistimatis berkesinambungan. Dalam kerangka fikiran demokrasi ekonomi seperti disampaikan diatas , maka pembangunan kawasan industri Nasional yang kokoh dan kuat, menempati posisi strategis dalam kebijakan ekonomi selama 48 tahun ini. Suatu arah kebijakan ekonomi yang didasarkan pada preposisi utama :”Industrialisasi mustahil tumbuh berkembang tanpa perlindungan negara yang kuat dan terus menerus”.

Mengapa sebagai suatu bangsa kita terus menerus seolah kalah bersaing dengan bangsa bangsa lain didunia dalam memproduksi barang dan jasa adalah pertanyaan klasik yang selalu muncul dipermukaan. Solusi atas pertanyaan itu adalah “policy on trade and industrialization”. Kebijakan tata kelola mekanisme pasar dan tata niaga produk industry Nasional.

Tingkat industrialisasi dibatasi oleh luasnya pasar. Mengapa di abad 18, Inggris dan bukan Belanda yang menjadi pembangkit Revolusi Industri Pertama adalah karena kesuksesan Inggris dalam menciptakan pasar tekstil dan mata rantai pasokan bahan baku kapas di dunia pada abad ke-18. Yang membuat industry tekstil dan produk tekstil tumbuh berkembang.

Demikian juga mengapa Amerika Serikat dan bukan Perancis atau Jerman yang mampu menyalip Inggris menjadi negara adidaya ekonomi berikutnya adalah karena dukungan kebijakan pemerintah AS yang konsisten dalam menciptakan pasar barang produksi industry dalam negerinya di abad ke-19. Yang lahir menjadi penemu terbesar dunia seperti Thomas Edison dan raksasa industri seperti Andrew Carnegie, Henry Ford, JP Morgan, John D. Rockefeller, dan Cornelius Vanderbilt.Di abad 21 yang disebut sebagai abad Asia, bukannya India melainkan Tiongkok yang berada diposisi terdepan untuk mengambil alih posisi Amerika Serikat di bidang manufaktur dan inovasi.

Mengapa begitu ?

Ini semata mata karena secara sadar dan sistimatis Pimpinan Politik Ekonomi di Tiongkok telah secara konsisten dan bertahap berhasil menggunakan kombinasi instrument fiscal dan moneternya untuk mewujudkan kekuatan daya saing Industri Nasionalnya. Dengan mengembangkan kebijakan untuk meproteksi pasar domestiknya dan menciptakan pasar raksasa bagi Industri Nasionalnya. Mereka dengan cerdik menempatkan Industri Nasional sebagai ujung tombak penciptaan lapangan kerja dan sekaligus wahana untuk mendidik tenaga kerja trampil untuk meng -imitasi, mengadopsi dan menguasai iptek Negara lain, untuk dimanfaatkan sebesar besarnya bagi kemakmuran Bersama.

Mereka dengan teliti mendefinisikan wilayah pertumbuhan ekonomi sebagai klaster industry bertujuan eksport dan Kawasan berikat Free Trade Zone, yang pada gilirannya menjadi tempat dan pusat engineering dan produksi dunia. World Factory and World Engineering Center. Sebab mereka memahami pengaruh tata kelola manajemen industry global MNC yang selalu berorientasi pada upaya menemukan Cost Efficiency dan value Creation. Menemukan wilayah pertumbuhan ekonomi tinggi dengan biaya murah. Low Cost High Yield.

Bagi Pemimpin Politik Tiongkok mereka tidak terjebak dalam faham nasionalisme sempit yang menyatakan bahwa hanya modal dan perusahaan milik warga negara mereka saja yang boleh beroperasi didalam negeri. Mereka memberi izin untuk perusahaan yang bermarkas besar di New York ataupun London atau Tokyo menanamkan modal investasinya melalui skema Foreign Direct Investment ataupun Penanaman Modal Asing atau melalui pasar saham , untuk membangun mata rantai pabrik komponen, suku cadang ataupun perakitan akhir di Kawasan Industri seperti Guangzhou, Shenzen, Tianjin hanya untuk mendapatkan sertifikat sebagai Industri Nasional mereka dan memiliki akses pada pasar domestic Tiongkok.

Pasar Tiongkok ini berapa kali jauh lebih besar dari pasar Amerika SerikatDi Tiongkok muncul kesadaran para pemimpin politik nya akan kenyataan bahwa “Pasar ‘bebas’ tidaklah sepenuhnya bebas dari pertarungan kepentingan. Pasar adalah barang publik mendasar yang sangat mahal.

Ambil contoh proses pembangunan industri yang sedang berlangsung sejak masa 1978 di Tiongkok yang didorong tumbuh berkembang bukan semata mata karena keberhasilan untuk menciptakan “layer keahlian” manusia bersumber daya iptek dalam mengadopsi teknologi maju. Meski pembangunan keahlian Manusia Bersumber Daya Iptek merupakan prasyarat utama dari kemajuan industry nasional. Melainkan karena penguasaan teknologi oleh Manusia bersumber Daya Iptek, ditopang oleh pilar keberhasilan kebijakan ekonomi yang diarahkan pada upaya sistimatis berkesinambungan.

Kebijakan ekonomi yang diarahkan untuk penciptaan pasar domestic yang kuat dan kokoh dalam melindungi produk yang dibuat di dalam negerinya sendiri, oleh manusia bersumber daya iptek yang bekerja di pelbagai sektor industri nasional nya.

Pengalaman Tiongkok dari sejak tahun 1978 hingga 2018, atau 40 tahun, menunjukkan bahwa Pasar untuk barang-barang industri yang diproduksi secara massal didalam negeri tidak dapat diciptakan oleh satu policy economy ‘big Push’ berupa kebijakan industry substitusi impor dan “export oriented economic policy” semata.

Tidak mungkin industry nasional dapat tbuh berkembang hanya melalui sebuah surat keputusan dan program deregulasi diatas kertas semata. Ada proteksi terus menerus yang dipimpin oleh pemerintah untuk memajukan Industri Dalam Negeri melalui pelbagai kebijakan ekonomi, industry dan perdagangannya.

Industri tak mungkin tumbuh berkelanjutan hanya dengan “shock theraphy”. ini hanya dapat dibuat langkah demi langkah dalam urutan yang benar dalam rangkaian urutan ‘shock therapy’ untuk menjebol dan membangun pasar domestic yang memihak pada produk dalam negeri.

Jika kita ingin memetik pelajaran dari Kebangkitan Tiongkok untuk supremasi ekonomi global yang tak terbendung , itu semata mata karena mereka telah menemukan dan mengikuti resep yang benar melalui sistimatika urutan penciptaan pasar bagi industry dalam negerinya. Pendekatan ini berbeda dengan kebijakan industry yang sebelumnya. Tiongkok mengalami tiga kali kegagalan dalam proses industrialisasi antara 1860 dan 1978. Sebab tidak dikaitkan dengan kebijakan perdagangan dan tata niaga komoditas dalam negeri.

Dengan kata lain Pasar domestik adalah kekuatan pembangkit industry. Tanpa pasar domestik yang terkelola dengan baik maka industry Nasional akan kehilangan mata air, sumber aliran revenue dan EBITDA yang cukup untuk tetap bertahan sepanjang masa.

Mohon Maaf jika terdapat kekeliruan dalam sharing tulisan kali ini. Salam

Mosaik Statistik Desa

Oleh : Ivanovich Agusta,
Sosiolog Pedesaan Kementerian Desa PDTT

Kompas, 18 Agustus 2018

Sebetulnya, desa semakin maju atau mundur? Badan Pusat Statistik merilis kemiskinan perdesaan menurun dan pendapatan orang miskin meningkat (Kompas, 16/7/2018). Namun, inflasi perdesaan dilaporkan melejit bersamaan dengan ketimpangan ekonomi (Kompas, 2-3/8/2018).

Keraguan mencuat lantaran tiap data ditinjau sebagai tabel terpisah. Padahal, lebih tepat melihatnya sebagai rangkaian puzzle (mosaik) yang bakal membentuk gambaran lengkap desa.

Menyusun mosaik statistik desa patut dimulai dari potongan informasi kenaikan pendapatan warga. Sepanjang September 2017-Maret 2018, pendapatan golongan 40 persen terbawah naik 2,93 persen. Dibandingkan dengan itu, ternyata kenaikan upah buruh tani dan buruh bangunan lebih rendah. Upah buruh tani hanya naik 2,29 persen, buruh bangunan sekadar bergeser 1,31 persen. Selisih angka itu menerangkan peran program pemerintah dalam menaikkan 0,64 persen sampai 1,62 persen pendapatan golongan miskin.

Ada program yang berstrategi menurunkan biaya hidup orang miskin, seperti jaminan kesehatan, jaminan pendidikan, dan beras murah. Perbaikan infrastruktur pedesaan juga mempercepat orang miskin mencapai tempat kerja. Program lainnya menyasar kumulasi pendapatan melalui upah proyek padat karya.

Berbiaknya pendapatan golongan bawah menurunkan 0,73 persen kemiskinan pedesaan sepanjang Maret 2017-2018. Ini setara mengentaskan 1,29 juta orang miskin. Indeks kedalaman kemiskinan juga turun jadi 2,37. Artinya, selisih pendapatan orang miskin dari garis kemiskinan setipis Rp 35.000/kapita/bulan.

Golongan 40 persen menengah yang sejak 2016 mendominasi laju pendapatan justru sedikit merosot jadi 2,35 persen. Sebaliknya, golongan 20 persen teratas yang tumbuh negatif sejak 2016 kini mulai menyalip 4,95 persen. Sebab, pendapatan golongan teratas melaju lebih kencang daripada golongan bawah, ketimpangan pedesaan terungkit 0,004 menurut rasio Gini.

Dengan pendapatan seluruh golongan di pedesaan yang sama- sama meningkat, kenaikan rasio gini lebih tepat dimaknai sebagai penanda berbunganya ekonomi desa. Mesin pembangunan desa membesar sebagaimana dipamerkan dari lonjakan pendapatan desa se-Indonesia, dari Rp 24 triliun pada 2014 menjadi Rp 102 triliun pada 2017.

Simon Kuznets menjelaskan fenomena paradoksal ini sebagai kurva U terbalik. Di awal pembangunan wilayah pedesaan, peningkatan pendapatan warga diiringi peningkatan ketimpangan ekonomi. Indikasi perbaikan desa ditandai peningkatan indeks desa membangun, dari rata-rata 0,5662 pada 2014 menjadi 0,5947 pada 2018. Artinya, dari rata-rata desa tertinggal awal menuju gerbang desa berkembang. Orang miskin membelanjakan uangnya pada usaha perdagangan yang dimiliki elite desa. Kelak, setelah melangkah ke rata-rata desa mandiri, Kuznets meramalkan ketimpangan bakal turun. Saat itu, golongan bawah sudah kompeten dalam pekerjaannya dan punya waktu untuk berinovasi.

Mesin ekonomi desa mulai panas sejak 2017, sejalan berlipatnya pertumbuhan badan usaha milik desa (BUMDes) dari 15.000 menjadi 39.000. Inilah yang memanaskan inflasi pedesaan tahun ini jadi 3,15 persen antara Januari dan Juli 2018. Sebelum usaha ekonomi BUMDes menjamur, guyuran dana desa sepanjang 2015-2017 justru diikuti penurunan inflasi pedesaan tahunan, berturut-turut 5,8 persen, 4,56 persen, dan 2,76 persen.

Mengapa lonjakan inflasi pedesaan tahun ini beriringan dengan penurunan kemiskinan? Sebab, menurut Sajogyo, inflasi riil yang dialami orang miskin adalah kenaikan garis kemiskinan. Sepanjang September 2017- Maret 2018, garis kemiskinan hanya merambat 2,60 persen. Kenaikannya lebih rendah daripada pendapatan orang miskin (2,93 persen) sehingga mengentaskan 0,27 persen golongan papa ini.

Memeratakan kue pembangunan

Setelah rangkaian mosaik statistik merupa peningkatan ekonomi pedesaan, tantangannya adalah meningkatkan daya saing sembari memeratakan kue pembangunan desa.

Porsi pembiayaan pembangunan masih mendominasi separuh APBDes 2018. Selama ini 83 persen digunakan untuk pembangunan infrastruktur. Komponen pembentuk daya saing ini diperkirakan tetap mampu mendukung penurunan biaya produksi di desa. Jika investasi pemerintah desa lewat penyertaan modal BUMDes dapat ditinggikan dari 0,8 persen pada 2017 jadi 20 persen mulai 2018, dapat diharapkan desa segera tinggal landas menuju kemandirian.

Nilai tambah produk pedesaan ditingkatkan melalui pengolahan pasca-panen, e-dagang, dan pembangunan kawasan pedesaan. E-dagang mengatasi biaya logistik sekaligus memutus peran perantara. Petani avokad di Soe, NTT, yang biasa menerima Rp 2.500/kg, kini memperoleh untung Rp 12.000/kg. Sebab, konsumennya langsung perorangan dari Jakarta yang bersedia membeli Rp 30.000/kg (termasuk ongkos kirim). Strategi merangkul korporasi sebagai offtaker produk BUMDes Bersama sudah mampu menggeliatkan produk unggulan kawasan pedesaan senilai Rp 22 triliun. Pendekatan kawasan meningkatkan skala ekonomi seraya menurunkan biaya tetap.

Pemerataan kue ekonomi paling efektif memanfaatkan basis data orang miskin. Dengan memenuhi aspek-aspek kekurangan keluarga miskin, Banyuwangi menurunkan kemiskinan dari 22 persen jadi 8 persen dalam delapan tahun. Bahan pembangunan juga sebanyak mungkin dari dalam desa dan kecamatan.