Platform Bisnis berbasis 3D : Digitalisasi, Desentralisasi dan De-Carbon-isasi

Jusman Syafii Djamal
2 Jan 2019

Ketika tanggal 1 Januari 2019 saya melintasi jalan dari Amsterdam menuju Hamburg , karena jalan 360 km terasa sangat mulus, goncangan mobil tak begitu terasa, saya dapat membaca majalah the Economist. Judulnya The World in 2019.

Ada pandangan Isabelle Kocher CEO Engie yang menarik untuk saya share. Semoga bermanfaat.

Ia bilang di tahun 2019 Ada Tiga trend kemajuan teknologi Yang perlu ditunggangi agar suatu wilayah ekonomi dapat tumbuh lebih tinggi.

Yang pertama adalah trend akselerasi teknologi Yang bergerak dalam paradigma digitalisasi.

Yang kedua desentralisasi sumber daya untuk mempercepat proses kolaborasi kompetensi dan integrasi jaringan kerja dalam global production network

ketiga adalah akselerasi proses de carbonisasi. Untuk membangun masyarakat bebas emisi karbon.

Pada bulan Agustus 2018 meski California mengalami kebakaran hutan yang meluluh lantai kan daerah pemilik Iman kaum élite kaya nya, akan tetapi pemerintahan negara bagian California telah mensahkan undang undang sumber energi dan sistem Transportasi bebas karbon.

Pada tahun 2045 ditargetkan 100% sumber energi fossil Menghilang diganti renewable source of energy. Tahun 2018 Isabelle Kocher sebagai CEO telah menanda tangani kontrak untuk pengadaan sumber energi Matahari atau solar cell dengan harga 0,043 dollar per kilowatt hour di Senegal. Seperlima harga jual energi berbasis Batubara. Harga energi solar cell telah turun 73% pada 2017 dibanding harga 2010.

Juga kini di Paris telah terjadi peningkatan penggunaan mobil dan motor listrik. Tahun 2015 ada satu juta mobil listrik beredar dijalan. Tahun 2017 meningkat jadi 3 juta.

Kedua trend diatas memperlihatkan bahwa Policy On De Carbonization mungkin diimplementasikan dalam
Satu wilayah ekonomi. Perlu insentip Fiskal dan moneter untuk mewujud kan nya. Jika tak mau ketinggalan.

Kini di Eropa dan Amerika jumlah kantor, pabrik dan industri Yang memanfaatkan “Internet of Thing” Yang mengkoneksikan pelbagai gawai, sensor , displays dan personal computing meningkat. Banyak kawasan kini sudah benar benar berada dalam era digital economy.

Dicatat tiap orang paling tidak telah mengkoneksikan 11 peralatan utamanya satu sama lain dan terhubung dengan sensor dan displays dalam jaringan wifi atau online sepanjang waktu. Digital home and office sudah jadi gaya hidup. Digitalisasi jadi penggerak utama kemajuan.

A digital network kini juga telah mendorong terbentuknya proses desentralisasi pusat pusat produksi dan kreativitas.

Innovation kini terdesentralisasi dalam banyak “Silicon Valley” yang terdistribusi dipelbagai Wilayah. Proses desentralisasi ini melahirkan pusat pertumbuhan klaster Inovasi dan klaster ekonomi

Dengan Tiga trend yang akan semakin tampak nyata pada tahun 2019 ada baiknya kita “banting stir “ seperti anjuran Bung Karno. Banting stir untuk memutar arah dan strategi bisnis dalam perusahaan kita masing masing agar dapat terus survive menuju masa depan.

Begitu kata Isabelle Kocher. Bagaimana kata kita di Indonesia ? Wallahu Alam.

Mohon maaf jika ada yang keliru. Salam

Advertisement

Menaruh Asa pada Bisnis Digital

Tajuk Tempo.co, 23 November 2018

Jangan lagi memandang bisnis digital di negeri ini sebagai remah-remah perekonomian. Di tengah kelesuan ekonomi, bisnis ini justru menjadi alternatif strategis untuk menggerakkan perekonomian nasional. Hasil riset Google dan Temasek menunjukkan omzet ekonomi digital pada semester pertama tahun ini mencapai Rp 394 triliun.

Di Asia Tenggara, omzet Indonesia pada empat sektor bahkan paling tinggi, yaitu belanja, travel, media, dan transportasi online. Luasnya pasar pengguna Internet di Indonesia-ada 143,26 juta orang pengguna pada 2017-tentu bakal meningkatkan omzet. Kelebihan bisnis online memotong rantai distribusi yang ikut memangkas harga jual juga membuat pasar kian meliriknya. Hasil riset bertajuk “e-Conomy SEA 2018” tersebut juga menunjukkan arus modal yang masuk ke Indonesia pada semester gasal sudah mencapai US$ 9,1 miliar. Hampir pasti, jumlah investasi bisnis digital tahun ini meningkat. Tujuh tahun lagi, atau pada 2025, diperkirakan jumlah dana yang masuk mencapai US$ 50 miliar atau sekitar Rp 730 triliun. Perusahaan rintisan Tanah Air dipercaya bisa menyerap seluruh potensi dana tersebut.

Besarnya kue investasi ini menjadi potensi untuk mengembangkan industri digital. Apalagi bisnis ini bisa merevolusi banyak hal. Misalnya, hadirnya sharing economy membuat ekonomi menjadi lebih efisien dan tak hanya dikuasai segelintir pemain. Internet juga melahirkan pola kerja yang nyaris tanpa batas, sehingga orang di daerah juga bisa bersaing dengan orang yang berada di perkotaan. Internet juga membuat inklusi keuangan lebih berkembang karena hadirnya layanan teknologi keuangan (fintech), seperti pembayaran lewat ponsel. Ditambah lagi, masih banyak sektor yang belum tergarap maksimal. Di bidang perikanan, misalnya, tak sampai lima start-up muncul.

Namun masih ada sejumlah tantangan yang dihadapi, seperti pengembangan infrastruktur Internet, peningkatan kepercayaan konsumen terhadap layanan daring, dan perluasan pembayaran digital. Sebagian menjadi tugas pemerintah dan Bank Indonesia sebagai otoritas moneter dan sistem pembayaran. Sayangnya, belum semua persoalan tuntas. Sampai sekarang, belum ada kepastian tentang standar sistem dan infrastruktur uang elektronik.

Pemerintah punya andil dalam mendukung perkembangan bisnis digital. Melalui paket kebijakan ekonomi yang diluncurkan dua tahun lalu, pemerintah memberi solusi pendanaan untuk usaha rintisan berupa kredit usaha rakyat yang tingkat bunganya tidak tinggi. Pemerintah pun memberikan hibah untuk inkubator bisnis pendamping perusahaan rintisan dan mengadakan program seribu start-up.

Jika pemerintah dan otoritas terkait bisa menyelesaikan berbagai persoalan tersebut, bukan tidak mungkin target menjadikan Indonesia sebagai negara ekonomi digital terbesar di ASEAN dua tahun lagi akan terwujud.

Krisis Talenta di Industri Ekonomi Digital

Ignatius Untung
Ketua Umum Indonesia E-Commerce Association (idEA) periode 2018 – 2020; Country General Manager Rumah123.com
Kompas, 08 Nov 2018

SIAPA bisa menyangkal bahwa pendidikan adalah jendela masa depan. Melalui pendidikan, setiap orang memperbesar kesempatannya mengubah nasib. Tentu pantas jika pemerintah menganggarkan 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk pendidikan. Mungkin ke depan harus lebih besar lagi.

Perhatian pemerintah memang diperlukan demi pengembangan pendidikan rakyat Indonesia. Meski demikian tak lantas masyarakat menyerahkan sepenuhnya tanggung jawab itu kepada para penyelenggara negara. Perlu ada kesadaran dari masyarakat terkait pendidikan dan masa depannya sendiri.

Setiap tahun, masih saja muncul banyak pertanyaan pengulangan dari para lulusan sekolah tingkat atas. “Sebaiknya saya ambil jurusan apa di bangku kuliah?” Sayangnya, pertanyaan ini seringkali tidak memperoleh jawaban yang tepat.

Riset yang dilakukan Asosiasi E-commerce Indonesia ( idEA) menemukan fakta bahwa 87 persen lulusan SMA memilih jurusan kuliah tanpa alasan ideal. Setidaknya 36,26 persen di antaranya memilih jurusan hanya lantaran menyukai mata pelajarannya. Tak penting apakah pelajaran tersebut bisa membawa mereka ke pekerjaan yang tepat baginya kelak.

Fakta lain, pengaruh eksternal memengaruhi sekitar 50,55 persen calon mahasiswa dalam pemilihan jurusan kuliahnya. Misalnya karena ikut dengan teman, disuruh orangtua, atau sekadar persepsi bahwa jurusan tersebut akan lebih mudah mencari pekerjaan.

Berkompromi dengan masa depan

Ironis. Fakta riset idEA tersebut menunjukkan adanya kompromi dengan masa depan oleh para calon mahasiswa tersebut. Padahal, sejak lama hingga kini, mayoritas anak kecil di Indonesia memiliki cita-cita menjadi dokter, insinyur, atau pilot. Sebuah gambaran masa depan ideal di mata anak-anak.

Sayangnya, sekitar 65,55 persen dari mahasiswa (masih dari studi yang sama) hampir tidak mengetahui karier apa yang ditawarkan jurusan pilihannya di masa mendatang. Lebih jauh lagi 71,7 persen pekerja ternyata memiliki profesi yang melenceng dari jurusan kuliah pilihannya dulu.

Tidak heran jika saat ini, tingkat pengangguran terbuka pada kelompok lulusan sarjana dan diploma ternyata meningkat (Sumber: BPS), walau secara keseluruhan golongan pendidikan, jumlah tersebut menurun.

Gambaran masa depan ideal menjadi penting dalam konteks belajar. Mereka yang paham tujuan belajarnya akan berkembang dan memperoleh hasil yang sesuai dengan gambaran masa depan idealnya tadi.

Sayangnya, sistem di Indonesia, dan pola pikir masyarakatnya seringkali menciptakan fatamorgana seolah-olah pendidikan hanyalah tentang nilai bagus dan mendapat pekerjaan nantinya.

Tak peduli pekerjaan itu sesuai dengan jurusan kuliah atau tidak. “Tapi kan kuliah itu adalah pendidikan karakter”, begitu “alibi” yang lantas didengungkan. Seolah mematahkan “alibi” tersebut, beberapa perusahaan raksasa termasuk Google mempertontonkan budaya kerja baru. Dua raksasa digital ini membuka diri bagi para talenta tanpa ijazah, selama memiliki kemampuan teknikal yang mumpuni.

Masalah yang sekilas sepele ini ternyata punya dampak besar. Dari sisi siswa, ketidaktahuan tujuan belajar membuat mereka menjalani context less learning yang pada akhirnya mengaburkan masa depannya.

Dari sisi perguruan tinggi, kualitas siswa seperti ini akan menghasilkan lulusan medioker. Di samping adanya gap antara kampus dan bisnis.

Di sisi lain, pengusaha kian sulit mendapat talenta bagus, dan harganya pun relatif tinggi karena minimnya ketersediaan. Pada akhirnya, kondisi ini akan menyeret bangsa dalam masalah competitiveness. Pada akhirnya memaksa Indonesia terus mengimpor tenaga kerja, dan investasi strategis pada bidang-bidang yang menuntut adanya inovasi.

Kita pun terjebak pada lingkaran setan. Sebagian besar orangtua pun jadi begitu permisif pada masa depan anak-anak hanya karena berkaca pada masa lalu mereka yang ternyata tidak jauh berbeda.

Sebagai orangtua, kita merasa baik-baik saja meski dulu melanjutkan pendidikan atau tidak, tak tahu mau kuliah apa, setelah lulus pun bekerja dari jurusan yang diambilnya. Kemungkinan pola pikir orangtua adalah kita baik-baik saja, anak-anak pun akan baik-baik saja.

Booming industri digital

Di sisi lain, sebuah industri yang saya sebut dengan ekonomi digital sedang tumbuh pesat. Lima merk paling bernilai di dunia menurut Majalah Forbes pun diborong sektor ekonomi digital. Sebut saja Amazon, Apple, Microsoft, Facebook, dan Google.

Hal yang menarik perhatian, Amazon dan Apple memiliki kapitalisasi market masing-masing kurang lebih sama besarannya dengan GDP Indonesia. Bayangkan, suatu perusahaan memiliki nilai yang sama dengan Indonesia yang notabene adalah sebuah negara. Lebih lanjut lagi, tiga dari lima orang terkaya di dunia pun berasal dari industri ekonomi digital.

Tak hanya jadi penonton, ekonomi digital turut berkembang pesat di Indonesia. Menurut riset Google, AT Kearney & Amvesindo, pada 2017, ekonomi digital sudah menduduki posisi tiga investasi terbesar di Indonesia, setelah industri tambang, juga minyak dan gas.

Seiring melambatnya pertumbuhan kedua kategori lainnya, sepertinya tidak butuh waktu lama bagi industri ekonomi digital untuk duduk di posisi puncak.

Tengok saja bagaimana ojek daring merajai jalan raya setiap harinya. Sebuah online travel agency yang usianya belum mencapai 7 tahun pun sudah mencatatkan omset lebih besar dibanding usaha serupa yang sudah IPO dan beroperasi selama puluhan tahun.

Fakir Talenta Terbaik

Bayangkan, dalam hitungan kurang dari 10 tahun Gojek, Tokopedia, dan Bukalapak sudah memiliki masing-masing lebih dari 2.000 karyawan dan masih terus mencari. Raksasa komunitas online Kaskus & GDP Labs mengklaim masih mencari 1.000 engineer.

Gojek bahkan harus berinvestasi di India untuk bisa mendapatkan talenta terbaik di bidang teknologi.

Di tempat berbeda, Menperin Airlangga Hartarto pernah mengklaim bahwa Indonesia butuh 17 juta talenta melek teknologi. Sementara itu, Prof Rhenald Kasali mengungkapkan bagaimana negara ini akan menghadapi ancaman pengangguran akibat automatisasi berbagai macam pekerjaan oleh mesin dan robot.

Sungguh sebuah situasi yang saling berkaitan. Kekurangan tenaga kerja di industri ekonomi digital bisa teratasi jika para calon mahasiswa punya wawasan tentang pekerjaan di sektor ini.

Andai saja data scientist, digital marketer, machine learning engineer, dan puluhan profesi lain di industri ekonomi digital sebagai opsi yang sejajar dengan dokter, pilot, dan insinyur. Terlebih profesi-profesi di industri ini mampu memenuhi check list pekerjaan ideal generasi muda sekarang yang didominasi milenial.

Ada unsur “keren”, mengutamakan kreativitas, serta fleksibilitas, dan penghasilan yang kompetitif. Jika saja bangku kuliah jurusan yang relevan dengan industri ekonomi digital terisi penuh dengan talenta dengan pemahaman pekerjaan yang sudah menunggu, maka masa depan pun terjamin.

Kampus pun akan menghasilkan lulusan berkualitas, dan permasalahan competitiveness bangsa teratasi, di samping ancaman meningkatnya angka pengangguran akibat automatisasi pekerjaan yang “diserobot” teknologi.

Semua permasalahan dan jawaban terkait hal ini tentu tidak bisa diselesaikan hanya dengan sibuk membicarakannya. Pun sekadar memformulasi kurikulum yang mengadopsi kualifikasi kemampuan industri ekonomi digital untuk tingkat perguruan tinggi bukanlah solusi jitu.

Semua harus dimulai dengan membuka mata, hati, dan pikiran anak-anak serta adik-adik kita tentang pilihan masa depan cerah yang menunggu di jalur ekonomi digital. Ada banyak profesi yang menjanjikan masa depan cerah di industri ekonomi digital, karena Indonesia dan dunia butuh tak hanya pilot, dokter, dan insinyur. (IUS)

Optimisme Ekonomi Digital Indonesia

Rhenald Kasali
Kompas, 17 Okt 2018

“Anjing menggonggong kafilah berlalu,” begitulah pepatah yang pantas disematkan dalam gelaran bergengsi IMF-World Bank Group annual meeting 2018 di Bali. Gelaran itu baru saja usai. Indonesia terbilang sukses menggelarnya.

Dari berbagai segi boleh dibilang gelaran ini sama apiknya dengan pelaksanaan Asian Games 2018. Jumlah peserta yang fantastis, nilai promo bagi Indonesia, keapikan dalam penyelenggaraan, kesempatan bagi pejabat-pejabat tinggi kita duduk sama tinggi dengan ekonom kelas dunia, serta capaian-capaian penting lainnya.

Tak heran kalau banyak pujian berdatangan dari pemimpin negara-negara dan juga lembaga keuangan dunia. Ini jelas semakin meningkatkan rasa percaya diri kita sebagai bangsa yang diprediksi banyak kalangan menjadi negara dengan ekonomi terbesar keempat pada tahun 2050.

Namun seperti pepatah tadi, selalu ada yang tidak puas. Tetapi sebagai bangsa saya memilih sikap objektif: menerima dengan bangga.

Investasi

Pertemuan ini sendiri mendatangkan investasi dalam bidang infrastruktur yang nilainya mencapai 202 triliun rupiah. Tak hanya dana, komitmen kerjasama lainnya juga dicapai melalui pertemuan itu. Salah satunya kesepakatan dalam pengembangan SDM (sumber daya manusia) Indonesia dalam hal teknologi. Kesepakatan ini dicapai bersama salah satu raksasa teknologi dunia asal Tiongkok, Alibaba. Jack Ma

melalui Alibaba membantu pengembangan SDM Indonesia dengan program 1.000 pengusaha bidang digital. Bahkan Jack Ma langsung bertindak dengan melibatkan lima brand Indonesia diperdagangkan dalam ajang Single’s Day di China.

Ekonomi Digital

Baiklah, kita fokus pada dampak pertemuan itu terhadap perkembangan ekonomi digital Indonesia. Mengapa? Karena konsumsi dan kehidupan tengah shifting kedalam dunia cyber, ekonomi semakin kolaboratif, dengan munculnya banyak inisiatif yang didasari sharing economy.

Kaum muda – generasi millenial, bukan generasi kolonial, adalah motor penggerak utama dalam transformasi ekonomi menuju ekonomi digital. Di OJK saja, kini kita mulai biasa menyaksikan anak-anak muda berkaos oblong atau bersepatu kets mengurus perijinan sektor keuangan. Mereka itulah para juragan fintech yang merubah peta kompetisi perbankan dunia.

Di rumah, anak-anak muda itu tetaplah anak-anak, tetapi dalam dunia baru itu mereka adalah idola kaum muda. Dan kegiatan mereka itu tak lepas dari mata para menteri keuangan dunia. Itu sebabnya muncul bahasan Bali Fintech Agenda, dengan dorongan untuk merelaksasi aturan dan mendorong pelibatan fintech dalam inklusi keuangan.

Potensi Digital Indonesia

Pada tahun 2016, menurut laporan Huawei dan Oxford Economics yang berjudul Digital Spillover, ekonomi digital dunia mencapai 11,5 triliun dollar. Ini sama dengan 15,5 persen dari GDP dunia. Lalu kurang dari satu dekade kemudian angkanya meningkat luar biasa menjadi 25 persen GDP dunia. Bagaimana dengan potensi digital Indonesia?

Dalam laporannya belum lama ini, McKinsey menyebutkan bahwa ekonomi digital Indonesia sekarang hampir sama dengan China pada tahun 2010, berdasarkan indikator-indikator seperti penetrasi e-retail, GDP per kapita, penetrasi internet, pengeluaran ritel, dan urbanisasi.

Pada tahun 2017, nilai perdagangan online Indonesia mencapai 8 miliar dollar. Nilai ini meningkat menjadi 55 sampai 65 miliar dollar pada tahun 2022. Sedangkan penetrasi pengguna internet meningkat dari 74 persen penduduk menggunakan internet saat ini menjadi 83 persen pengguna di tahun 2022.

Benarlah Jack Ma saat berbicara di IMF-World Bank Group annual meeting beberapa hari yang lalu, “tiga puluh tahun yang lalu, jika tidak ada aliran listrik, maka negara tersebut tidak memiliki harapan. Sekarang, acuannya bukan lagi aliran listrik, melainkan koneksi internet.”

Akses internet yang buruk sama artinya dengan hilangnya kesempatan anak-anak muda untuk mendapatkan informasi dan pengetahuan.

Perlu dicatat, di Asia Tenggara saat ini sudah ada 8 Unicorn dan setengahnya berasal dari Indonesia. Mereka antara lain: Go-Jek, Traveloka, Tokopedia, dan Bukalapak. Begitupun dengan nilai pendanaan yang didapat Indonesia dari venture capital selama tiga tahun ini mencapai 38 persen dari total pendanaan di Asia Tenggara.

Dampak Perdagangan Online

Dengan pencapaian saat ini saja, dampak yang dihasilkan luar biasa. Mengacu pada laporan McKinsey (2018), perdagangan online memiliki dampak di empat area. Pertama, financial benefits. Saya kira ini jelas. Indonesia adalah pasar terbesar untuk e-commerce di Asia Tenggara.

Nilainya saat ini kurang lebih 2,5 milyar dollar dan akan menjadi 20 milyar dollar di tahun 2022. Nilainya meningkat delapan kali dalam kurun lima tahun. Untuk diketahui, 30 persen dari penjualan e-commerce adalah konsumsi baru yang tidak pernah terjadi di perdagangan offline.

Kedua, job creation. Diperkirakan akan ada 26 juta pekerjaan baru di tahun 2022 akibat dari ekonomi digital ini yang kebanyakan dipengaruhi oleh perkembangan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Agaknya ini juga yang membuat Jack Ma membuat strategi agar Alibaba fokus pada UMKM di China. Bahkan Jack Ma mengatakan “helping small business to make money is the key”.

Lalu, buyer benefits. Ini bisa dilihat dari harga-harga di marketplace e-commerce yang biasanya lebih murah dari offline. Dengan berbelanja online, konsumen di luar Jawa dapat menghemat 11 sampai 25 persen dibandingkan berbelanja di ritel tradisional.

Terakhir, social equality. Mungkin ini dampak yang kurang kita sadari. Ekonomi digital telah berdampak terhadap kesetaraan gender, inklusi layanan keuangan, pemerataan pertumbuhan dan masalah sosial lainnya. Faktanya, wanita menikmati 35 persen “kue” penjualan online dibandingkan dengan 15 persen pada ritel tradisional. Ini artinya kesetaraan gender memungkinkan dicapai melalui ekonomi digital.

Begitupun dengan pemerataan pertumbuhan ekonomi dan inklusi keuangan yang semakin dinikmati masyarakat. Dengan adanya ekonomi digital, bisnis kecil yang awalnya hanya menjual produknya di kota asalnya saat ini bisa menjual produknya ke luar kota bahkan luar negeri.

Membangun Ekosistem Digital

Singkat kata, pertemuan IMF-World Bank Group ini sangat spesial bagi Indonesia. Lucu kalau masih ada yang mengaitkan dengan utang, sebab agenda yang dibahas bukan soal pinjaman sungguhpun dilaksanakan oleh lembaga pemberi pinjaman. Kita berpikir sehat saja. Ambil manfaatnya untuk masa depan perekonomian kita. Bukankah dunia sedang dipenuhi banyak kerisauan dan mentalitas kalah?

Jadi, kita benahi saja PR-PR yang belum dikerjakan. Tetap fokus, bangun masa depan. Ekosistem digital harus terus dibangun, karena ia memainkan peran untuk membentuk interkoneksi yang membuat segalanya menjadi terhubung. Ini artinya pembangunan infrastruktur logistik harus terus diupayakan.

Begitupun dengan sistem pembayaran digital Indonesia yang masih tertinggal dari negara tetangga seperti Malaysia dan Thailand. Disini peran fintech yang melayani cashless payment sangat diharapkan untuk mendorong shifting sistem pembayaran.

Tantangan Disrupsi Teknologi

Oleh : Paul Sutaryono,
Pengamat Perbankan dan Mantan Assistant Vice President BNI

Kompas, 9 Oktober 2017

Perbankan di Uni Eropa telah menutup 9.100 kantor cabang dan memangkas sekitar 50.000 orang staf pada 2016. Hal ini terjadi sejalan dengan meningkatnya penggunaan layanan perbankan daring (online) oleh nasabah.

Secara keseluruhan sudah ada 48.000 kantor cabang yang ditutup di Uni Eropa selama kurun 2008-2016. Pengurangan ini mencapai seperlima dari jumlah kantor cabang yang ada (Kompas..com, 13/9/2017). Inilah tantangan sejati bagi bank: disrupsi teknologi.

Apa itu disrupsi teknologi (disruptive technology)? Disrupsi teknologi merupakan sesuatu yang menggeser teknologi yang telah mapan dan menggoyang industri atau produk yang kemudian melahirkan industri baru (Prof Clayton M Christensen, 1997). Berikut beberapa contoh disrupsi teknologi. Personal computer (PC) telah menggeser mesin tik. Surat elektronik telah menggantikan menulis surat dan mengganggu bisnis kantor pos dan industri kartu ucapan. Telepon seluler telah menggantikan industri telepon tetap dan laptop menggantikan PC. Pun telepon pintar telah menggeser kamera saku, pemutar MP3, dan kalkulator. Jaringan media sosial telah menggeser telepon, surat-el, dan pesan singkat (SMS).

Di Indonesia telah lahir bank nirkantor (branchless banking). Bank nirkantor atau Layanan Keuangan Tanpa Kantor (Laku Pandai) merupakan kegiatan jasa layanan perbankan dan jasa keuangan lainnya yang dilakukan tidak melalui jaringan kantor lembaga keuangan secara fisik. Laku Pandai memanfaatkan teknologi dan pihak ketiga yang bekerja sama dengan bank terutama untuk melayaniunbanked dan unbankable people. Nasabah cukup mempunyai nomor telepon seluler bukan rekening bank untuk menerima kiriman uang..

Tak terbayangkan sebelumnya, kini muncul perusahaan teknologi finansial (tekfin). Cara mereka dalam memberikan kredit kepada debitor begitu berbeda dari praktik perbankan konvensional. Misalnya, tanpa agunan, tanpa tatap muka antara kreditor atau investor dan debitor, lebih cepat, dan mudah. Begitu pula dalam menggali dana masyarakat yang disebut investor.

Faktor kunci keberhasilan

Lantas, apa saja faktor kunci keberhasilan (key success factors) bagi bank agar mampu menghadapi disrupsi teknologi?

Pertama, bank harus berani berdamai dengan tantangan disrupsi teknologi seperti munculnya perusahaan tekfin yang terus melaju. Bank berani berdamai berarti bank harus berbenah diri dengan aneka jurus. Katakanlah, bank wajib meningkatkan anggaran teknologi untuk mengembangkan sayap bisnis berbasis teknologi sehingga mampu bersaing dengan perusahaan tekfin. Bank dapat menjalin kerja sama dengan perusahaan tekfin untuk menggarap usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Kiat non-organik itu lebih efektif, efisien, dan cepat daripada membangun sendiri dari awal.

Mengapa? Karena segmen itu menjadi pasar target perusahaan tekfin dengan masuk ke pasar keuangan wong (orang) cilik. Meskipun dipandang kecil, UMKM terdiri dari 61 juta usaha sehingga sanggup menyerap 114 juta tenaga kerja. Selain itu, UMKM mengandung margin yang mahatebal sehingga menjadi mesin penghasil pendapatan dari bunga (interest income) yang gurih habis.

Terlebih ketika kelak pemerintah menurunkan suku bunga kredit usaha rakyat (KUR) dari 9 persen menjadi 7 persen. KUR ditujukan kepada pelaku UMKM dengan plafon kredit di atas Rp 10 juta hingga Rp 25 juta (mikro) dan hingga Rp 500 juta (KUR ritel) melalui bank pelaksana yang telah ditetapkan pemerintah. Penurunan itu bertujuan final supaya UMKM makin terjangkau oleh kredit perbankan. Untuk plafon kredit hingga Rp 10 juta, telah tersedia ultra mikro (UMI) dengan suku bunga kredit sebesar 2-4 persen, dan ini amat rendah.

Akan tetapi, cepat atau lambat, KUR dan UMI akan menggerus rezeki Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Sebab, suku bunga kredit BPR jauh lebih tinggi, padahal segmen mikro menjadi bisnis inti mereka. Liriklah suku bunga kredit BPR untuk modal kerja 27,48 persen, investasi 24,56 persen, dan konsumsi 25,27 persen per Juli 2017. Mestinya pemerintah mempertimbangkan pula kelestarian bisnis 1.617 BPR yang telah membangun ekonomi rakyat.

Selama ini, segmen UMKM telah menyelamatkan ekonomi ketika terjadi krisis ekonomi pada 1997-1998 dengan tetap bertahan dengan perkasa. Mimpinya, UMKM dan UMI dapat menjadi sokoguru ekonomi rakyat untuk mendukung perekonomian nasional.

Kedua, bank pun harus berani berubah seturut dengan sifat teknologi yang terus berubah. Jangan lupa disrupsi teknologi juga (akan) mengubah bukan hanya sektor jasa keuangan seperti perbankan, perusahaan pembiayaan (multifinance), perasuransian, pegadaian, pasar modal, melainkan juga sektor lainnya, seperti sektor ritel, pendidikan, kesehatan, manufaktur, pertanian, dan transportasi.

Akibatnya, bank harus segera menata diri untuk melakukan antisipasi lini bisnis apa saja yang bakal terkena disrupsi teknologi. Paling rawan terkena disrupsi teknologi adalah pegawai yang langsung berkaitan dengan layanan produk dan jasa perbankan di kantor cabang. Kok bisa? Karena fungsi layanan nasabah (front office) itu sangat mudah tergeser dengan pemanfaatan teknologi. Itulah sebabnya banyak kantor cabang kecil (secara fisik) terpaksa ditutup demi efisiensi.

Tingkat efisiensi perbankan tampak terang benderang pada rasio biaya operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO) yang menurun (membaik) dari 81,37 persen per Juli 2016 menjadi 78,85 persen per Juli 2017 di tengah ambang batas 70-80 persen. Hal itu menyiratkan bank telah efisien, tetapi masih jauh jika dibandingkan dengan BOPO bank di ASEAN 40-60 persen. Artinya, bank wajib terus mengerek tingkat efisiensi supaya lebih mampu bersaing.

Oleh karena itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) perlu menetapkan BOPO menjadi 60-70 persen pada semester I-2018 dan 50-60 persen pada semester II-2018. Hal itu sebagai langkah antisipasi bagi bank dalam menepis serbuan bank asing yang terus merangsek Indonesia.

Ketiga, salah satu kiat jitu untuk menaikkan tingkat efisiensi adalah berinovasi dengan memanfaatkan teknologi. Efisiensi merupakan kunci sukses menjadi pemenang dalam persaingan yang semakin sengit.

Inovasi berbasis teknologi pun menjadi kunci kelestarian bisnis. Apa manfaat teknologi bagi perbankan? Beberapa manfaat dapat disebut, misalnya meningkatkan tingkat layanan (service level): dengan ATM, nasabah akan lebih leluasa dalam memberdayakan kekuatan finansialnya; mempercepat antaran jasa (service delivery): dengan sistem online banking, nasabah akan dengan cepat menerima transfer dari mitra bisnisnya di ujung dunia sekalipun; meningkatkan efisiensi (efficiency lever): tidak menuntut banyak personel yang berarti biaya rendah tetapi dengan hasil tinggi; meningkatkan efektivitas (effectivity lever): dengan personel sedikit tetapi efektif.

Manfaat lain, meningkatkan produktivitas pegawai (employee productivity): pegawai akan lebih cepat menyelesaikan tugas dengan menggunakan komputer; meningkatkan layanan kepada nasabah (customer service): dengan sistem online banking, nasabah dapat terlayani dengan cepat dan akurasi tinggi dan meningkatkan kemampuan penjualan (sales capabilities): dengan internet banking, phone banking, SMS banking,mobile banking, tawaran produk dan jasa serta transaksi perbankan akan lebih cepat sampai kepada nasabah.

Tengok saja BRI sebagai satu-satunya lembaga keuangan yang memiliki satelit sendiri, BRISat, sudah selayaknya menjadi bank paling efisien. Dengan satelit itu, BRI dapat memaksimalkan kapasitas produk dan jasa perbankan untuk meningkatkan kecepatan layanan sampai ke daerah yang terpencil sekalipun. Itulah inovasi.

Sayangnya, ketika Satelit Telkom 1 tidak berfungsi pada 25 Agustus 2017, ribuan ATM pun terkapar, yakni 4.700 ATM Bank BCA, 2.000 ATM Bank Mandiri, 1.500 ATM BNI, dan 300 ATM BRI. Akibatnya, ribuan nasabah merugi. Itu berarti ATM BRI masih terhubung dengan Satelit Telkom 1, padahal semestinya sudah terhubung dengan BRISat sejak diluncurkan pada 2016.

Hal itu menegaskan bahwa bank wajib meningkatkan manajemen risiko terutama risiko teknologi yang termasuk risiko operasional. Mengapa? Mengingat dalam kemajuan teknologi pasti tersembunyi risiko (inherent risk).. Untuk mitigasi risiko teknologi, bank wajib melakukan audit teknologi yang dilakukan oleh pihak eksternal. Ini mutlak.

Menyikapi disrupsi

Keempat, pemerintah melalui Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan wajib untuk mengawal sektor jasa keuangan dalam menghadapi disrupsi teknologi dengan aneka aturan.

Setiap aturan wajib melindungi kepentingan konsumen, nasabah, atau investor. Anehnya, terkait dengan suku bunga kredit perusahaan tekfin, Otoritas Jasa Keuangan menyatakan hal itu tak perlu diatur. Sebab, dalam industri keuangan konvensional, mereka berada dalam posisi price maker. Sementara dalam bisnis tekfin, calon peminjam menjadi price maker, bukan price taker(tabloid Kontan, 4-10/9/2017).

Pernyataan itu dapat dianggap permisif. Padahal, terdapat perusahaan tekfin yang menawarkan suku bunga kredit terlalu tinggi. Untuk itu, suku bunga kredit perusahaan tekfin perlu diatur untuk melindungi kepentingan nasabah. Jangan sampai nasabah menjadi sapi perah.

Kelima, ketika muncul ATM pertama kali di Indonesia sekitar 30 tahun lalu, banyak prediksi mengatakan kelak tak ada lagi antrean di teller di bank. Ternyata sampai kini masih ada.

Hal itu menyiratkan bahwa budaya Eropa jauh berbeda dari budaya Indonesia. Orang Indonesia suka bertemu dengan orang lain yang berarti teller dancustomer service masih diperlukan. Akhir tutur, pengurangan pegawai perbankan sebagai akibat disrupsi teknologi tak perlu terlalu ditakutkan. Namun, tetap waspada bagai mengantisipasi dampak gunung meletus. Berbekal aneka faktor kunci keberhasilan demikian, bank bakal tetap mampu menghadapi tantangan disrupsi teknologi dengan trengginas.

Bank: Menjadi Fintech atau Cuma Techfin?

Rhenald Kasali – Rumah Perubahan
Kompas.com 20 September 2018

Kalau diibaratkan fauna, maka perusahaan konvensional itu adalah gajah: Ia besar, kokoh, berwibawa, namun sudah sulit diajak menari.

Begitulah bank-bank konvensional. Tak berbeda dengan perusahaan manufaktur yang sudah lebih dari 25 tahun atau hotel-hotel branded, airlines bintang lima, retail atau taksi konvensional dalam mengahadapi era disrupsi. Semua kini dituntut bertransformasi.

Maka menjadi menarik bagaimana insan-insan perbankan mendisrupsi diri, dengan lebih tiga juta pegawai dan 32.285 kantor cabang. Sebanyak 138 bank konvensional kini berhadapan dengan 65 fintech (yang terdaftar di OJK), dan diprediksi menjadi 164 pada akhir 2018.

Fintech atau Techfin

Sampai akhir abad 20, bahkan saat Christensen menulis teori disruption (1997), business model bank di seluruh dunia masih sama.

Singkat kata, core system perbankan konvensional dikelola dan dikendalikan internal dan menjadi kekuatan tradisi bank itu sendiri. Data dan sistemnya dikembangkan sendiri.

Bank menerima titipan uang dari nasabah, lalu diputar melalui usaha-usaha perbankan. Bank memberi pinjaman dan memungut jaminan serta biaya. Bank-bank konvensional memiliki dan mengelola aset.

Namun sejak dunia mengenal internet, yang bisa dipakai untuk kegiatan komersial (web 2.0), muncullah cara-cara baru. Semua orang bisa berjejaring tanpa kantor, tanpa jaminan, tanpa aset. Saya ingin menggaris bawahi, cara-cara baru, bukan sekedar menggunakan teknologi.

Tentu saja teknologi mengubah fondasi kehidupan dan konsumsi. Terjadi shifting.

Maka pada awal abad 21, “gajah-gajah besar”, itu mulai dikerubungi burung-burung kecil. Mereka mengambil bisnis dari elemen-elemen perbankan semisal remitansi, kredit perumahan, sampai alat pembayaran. Merekalah fintech 1.0 yang hidup dari melemahnya daya saing, dan unbundling perbankan.

Perlahan-lahan fintech 1.0 ini, menurut Skinner, berkembang menjadi besar dan mengubah pola perbankan namun mereka besar di luar bank konvensional dengan core system yang berbeda. Mereka melihat pasar dari kekuatan teknologi (AI, APIs, Analitics, VR, Cloud Computing, dan mobility).

Kekuatannya pun ada pada jaringan (mempertemukan) dan kemampuan mesin mendeteksi karakter dan kebutuhan nasabah. Wajar kalau mereka merajutnya ke dalam platform, bukan korporasi biasa.

Lantas bagaimana respons bank-bank besar? Pakar fintech, Chris Skinner (2018) mencatat, kehadiran fintech cukup mengkhawatirkan bank-bank tua. Pantaslah DBS dan Barclay misalnya merespon dengan cara-cara baru. Tetapi jalurnya bukan fintech, melainkan techfin.

Berbeda dengan cara lama yang tertutup, mereka lebih kolaboratif dan kooperatif dengan fintech maupun antarbank. Hanya saja core strength mereka tetap sama, yaitu fundamental perbankan.

Fokus techfin adalah perbaikan (improvement), bukan mendisrupsi diri. Mereka sendiri kesulitan beralih menjadi fintech yang inklusi dan low cost karena SDM maupun nasabah-nasabahnya terikat dengan kebiasaan-kebiasaan lama, dan resisten terhadap perubahan.

Inklusi Keuangan

Sebenarnya kehadiran fintech bisa kita harapkan untuk mendisrupsi sektor keuangan dengan melayani “the bottom market” sebagaimana digagas Prahalad (2002) untuk memerdekakan kaum miskin. Sebab pembuatan, distribusi dan sistem perdagangan uang kertas dan logam mahal.

Kemampuan teknologi mengikis peran middleman dan fixed aset, terbukti berlaku dalam banyak sektor termasuk perbankan. Kantor pun berubah menjadi platform. Dan tatkala bank-bank konvensional mengkampanyekan branding untuk membidik nasabah prioritas, fintech dibuka untuk menciptakan pasar-pasar baru di bawah.

Gagasan OJK tentang inklusi keuangan yang selama bertahun-tahun didengungkan barangkali baru bisa dijawab melalui kekuatan disruptif dari fintech.

Namun saat meneropong cara kerja para pelaku fintech di tanah air, saya cukup terganggu. Saya menemukan hampir semua pelaku usaha yang mendaftarkan diri sebagai fintech masih mengenakan beban bunga yang jauh di atas rata-rata bank. Bahkan ada yang bunganya 0,95 persen per hari, 15 persen per 25 minggu atau 30 persen per 50 minggu.

Ini berarti mereka telah menerapkan tarif premium dan sejatinya belum bisa kita sebut fintech.

Pertanyaannya, mengapa konsumen mau? Sampai April 2018 fintech Indonesia telah berhasil melayani 1,47 juta nasabah peminjam dengan nilai Rp 5,42 triliun. Dan jawabannya adalah, mereka terdiri dari kelompok masyarakat konsumtif, yang memiliki dorongan keterdesakan yang tinggi untuk mengonsumsi sesuatu (umumnya gadget, atau pengeluaran gaya hidup), bukan investasi.

Proses yang cepat, tanpa jaminan dan mudah telah mendorong mereka memanfaatkan fasilitas ini. Namun sekali lagi ini bukanlah fintech yang dimaksud dalam disruption.

Akan menjadi lebih jelas lagi saat kita meneropong fintech Indonesia lebih dalam, ternyata hampir semuanya bekerjasama dengan perbankan konvensional. Artinya, masih mengandalkan dana-dana mahal dan belum bisa digunakan untuk memerankan inklusi keuangan.

Kalau sudah demikian, pertanyaannya, siapa yang akan menjalankan peran inklusi keuangan?

Menurut index keuangan inklusi internasional yang dikeluarkan oleh Bank Dunia (April 2018), baru 48,9 persen orang dewasa Indonesia yang memiliki akun bank. Jumlah ini naik pesat memang, dari era pemerintahan sebelumnya yang hanya mencapai 20 persen (2011).

Namun masih ada gap sebesar 50 persen. Kepada siapa lagi kita bisa berharap kalau bukan pada fintech yang benar-benar dirancang secara disruptif, low cost dan serba digital.

Tentu saja bagi perbankan konvensional kini muncul persoalan, tentang peta jalan masa depan baru yang perlu diambil. Lain kali saya akan membahasnya.

Namun perlu saya garis bawahi bahwa kini perbankan memiliki 3 pilihan: (1) Bertahan pada core strength yang sudah kita miliki namun pasarnya deminishing (menipis), (2) Melakukan pengembangan menjadi techfin, atau (3) merajut jalan baru melalui fintech yang inklusif dan low cost.

Apapun yang ditempuh, bank-bank yang kita kenal perlu mempersiapkan sebuah desain yang ambidextrous atau cerdas. Lain kali kita bahas lebih dalam. Selamat bertransformasi.

Focus – Speed – Damage Control : Tiga Langkah atasi Volatilitas

Jusman Syafii Djamal
May 17, 2018

“Think small, act fast” , fokus pada yang sederhana, bertindak cepat”, adalah pelajaran berharga yang diperoleh pengusaha Indonesia ketika menghadapi krisis 1998. Pada saat krisis ekonomi yang bergulir dari Thailand akibat merosotnya nilai tukar bath yang merembet pada pelemahan nilai rupiah dan menyebabkan banyak perusahaan bangkrut, telah membuat semua pengusaha dan entrepreneur tidak sempat lagi terobsesi pada upaya memikirkan gagasan-gagasan besar dan grandiose.

Pengusaha dipaksa keadaan fokus pada hal-hal yang kecil dan sederhana. Cash flow, likuiditas, uang keluar masuk pada arus kas menjadi pusat perhatian. Semua mengejar upaya untuk tidak terkena krisis. Ketika itu pengusaha tidak punya banyak waktu untuk berasyik masyuk dengan kegelisahan nya sendiri. Sebab “bleeding cash flow” dan hutang terus menekan keadaan. Kecepatan tindakan amat diperlukan”. Dalam krisis ekonomi 1998 ternyata usaha kecil menengah dan sektor informal menjadi bantal kestabilan ekonomi. Pengusaha kecil menengah ternyata lebih tahan banting dan lebih ulet.

“Dari pengalaman mengatasi krisis ekonomi, semua pengusaha Indonesia banyak belajar untuk melihat dan percaya pada kekayaan Manusia Bersumber Daya yang dimilikinya. Ternyata potensi kreatif yang dimiliki untuk merobah kesulitan jadi oportunitas melalui karya cipta sendiri, menjadi kekuatan yang tak dapat diabaikan. Apalagi dalam situasi krisis tidak ada seorang teman tempat bergantung.

Krisis hanya dapat diselesaikan oleh kekuatan diri sendiri. Dari krisis kita belajar ternyata pada tiap meja kerja, tiap mesin, tiap alat, tiap ruang kerja, tiap jenis pekerjaan, tiap bidang keahlian, mempunyai pesarnya sendiri-sendiri. Tiap ruang kerja mempunyai pundi-pundi emas permatanya sendiri,” Karena itu, semua pengusaha ketika itu berupaya untuk mulai membersihkan meja kerja masing-masing karyawannya dari persoalan yang rumit rumit dan jelimet. Para karyawan diminta untuk merapihkan ruang kerja masing-masing, diminta untuk saling bekerja sama bahu membahu dan menjaudi debat berputar putar dan berdiskusi tanpa henti tentang kesulitan ekonomi.

Perusahaan yang cenderung sempoyongan tak mungkin dipaksa menaikkan gaji. Semua berfikir perusahaan lolos krisis 1998 saja sudah harus disyukuri. Semua fokus diarahkan pada upaya menemukan pasar yang dapat diterobos melalui keahlian dan peralatan yang dimiliki. Semua karyawan juga belajar dari krisis bahwa banyak menuntut sesuatu yang tak mampu dipenuhi oleh kesanggupan dana perusahaan akan membawa kejurang kebangkrutan bersama. Karenanya semua pekerja selalu bersatu , tiada yang mencoba jalan sendiri-sendiri apalagi dengan bikin perusahaan dalam perusahaan, atau ancam mengancam mogok kerja yang dapat membangunkan macan tidur berupa situasi impasse deadlock tak ada ujung solusi.

Sebab perilaku semacam itu akan meruntuhkan semua proses restrukturisasi dan turn around untuk merubah musibah jadi berkah. Merubah problema jadi opportunità. Itu adalah pelajaran krisis tahun 98.

Kini kita tidak berada dalam krisis seperti itu lagi. Badai sudah ber lalu. Dari pengalaman dua kali krisis atau gonjang ganjing ekonomi tahun 1997-1998 krisis ekonomi Asia, 2008-2009 tahun finansial krisis , paling tidak pengusaha Indonesia sudah belajar bahwa siklus bisnis memang selalu naik turun, ada pasang surut. Kadangkala krisis menyergap tanpa diduga. Fenomena bisnis kini kian menjadi kompleks. Keterkaitan antar wilayah, globalisasi perdagangan, kekuatan finansial global menyebabkan semua faktor berjalin kelindan. Kelamahan internal berupa kelambatan antisipasi dan tekanan perubahan ekonomi global bisa saling menimbulkan resonansi yang berdampak spiral down. Kejutan dan diskontinuitas pertumbuhan ekonomi bisa lahir tanpa peringatan.

Karenanya kini banyak perusahaan besar yang membelah portofolio bisnisnya kedalam pelbagai Strategic Business Unit dan Unit Profit Center. Sebuah kapal induk direstrukturisasi menjadi memiliki pelbagai fast boat, kapal cepat dan kapal fregat serta kapal selam untuk menghadapi pelbagai kemungkinan ancaman. Restruktursasi melahirkan organisasi yang ramping bermakna (lean and mean), organisasi yang adaptip dan memiliki fleksibilitas untuk memitigasi resiko jika diperlukan.

Melalui cara diskritisasi dgn pembentukan pelbagai unit reaksi cepat dalam skala ukm membuat ruang inovasi perusahaan besar menjadi lebih terbuka. Perusahaan skala besar perlu bertingkah laku seperti usaha kecil menengah. Biaya produksi efisien, penetrasi pasar lebih menonjol memenuhi setiap ceruk pasar yang semakin mengecil. Pakar management high tech company dari MIT menyebutnya dengan istilah Decentralize Empowering and Enabling. DE2. Mengajari Gajah menari. Elephant learning how to dance kata Reformer IBM perusahaan Komputer yang hampir bangkrut ketika Apple dan Windows serta komputer desktop muncul.

Dalam tulisan David Wessel, “In FED We Trust.” Crown Publishing Group, 2009 digambarkan bagaimana Manusia Bersumber Daya Iptek seperti Bernanke (Gubernur Bank Central Amerika), dan Geithner Menteri keuangan Amerika pada tahun 2008 bekerjasama bahu membahu dalam upaya temukan solusi terbaik. Keduanya merupakan “the best among equal”atau primus interpares” yang ahli dari yang expert” pada saat krisis finansial global yg melanda Amerika Serikat.

Keduanya sebagai Gubernur Bank Sentral pengelola instrumen moneter dan Menteri Keuangan sebagai pengelola instrumen fiskal tidak sibuk dan asyik masyuk dengan kejagoan diri sendiri. Masing masing tak merasa syok aksi mempertahankan independensi aktivitas.

Sebab mereka ibarat dua sisi dari mata uang yang sama. Tidak mungkin intrumen moneter bisa bekerja sendiri terlepas dari instrumen fiskal. Karenanya baik Bernanke maupun Geithner telah menunjukkan profesionalisme dan menurunkan ego sektoralnya. Mereka membangun sinergi dan memiliki komitment dan dedikasi untuk secara bersama membangkitkan ekonomi Amerika yang sedang terpuruk ketika itu, dilanda krisis finansial tahun 2008. Dari Geithner kita memperoleh tiga “lesson learned” ketika hadapi krisis yakni :

1. Selalu Pecahkan masalah kompleks menjadi puluhan masalah rinci yang sederhana dan kelihatan mudah dipecahkan. Diskritisasi ” a complex system” through “hundred of subsystems” dengan pembagian tugas dan tim kerja yg profesional.Then, as Geithner always did in a crisis, he divided the necessary work among task forces.

2. Jangan cepat puas pada satu solusi. Sebab satu solusi belum tentu terbaik. Terus Lakukan proses Iterasi. Batin dan daya imajinasi kita harus terus diasah untuk senantiasa trengginas dan tidak pernah cukup puas dgn jawaban sembarangan dan apa adanya.

Kita perlu mengembangkan daya kritis dan daya imajinasi Staff atau bawahan kita agar mereka menjadi problems solver yang andal. Karenanya kita harus meminta mereka pulang balik, lakukan pelbagai telaahan dan sugesti solusi. Jika perlu tiap dua jam mereka harus datang kembali dgn pilihan solusi yg lebih baik.

Hanya melalui masalah yang berat kecerdasan seorang staff dan teamwork dapat dikembangkan.”He is very iterative,” one of Geithner’s aides said. “What’s the best idea? Go back and work on it. Come back in two hours.

3. Jangan pernah menyatakan “we give up”, kita menyerah. Kembangkan semangat Tak kenal putus asa u dapat solusi terbaik pada para staff.
Bangun ekosistem intelektual dalam ruang kerja yang selalu berupaya teliti, cermat dan berdialog tentang pelbagai solusi. Sebuah ekosistem dimana para karyawan dan staf secara teliti dan cermat serta cekatan membuat solusi terbaik perlu terus menerus ditemukan dalam dialog dan iterasi.

Jika perlu bolak balik 500 kali untuk ketemu policy terbaik bagi Bangsa dan Negara agar terhindar dari krisis finansial, Mengapa tidak. Ya ke 500 proses iterasi dilakukan dengan penuh kesabaran.
He’s incredibly tenacious. He just keeps going. How many iterations are required to get to where we want to go? Five hundred? OK, I’ll go to five hundred.”

Itulah yang kita bisa pelajari dari dua krisis 1998 dan 2008.Fokus pada yang sederhana dan kecil. Think Global act Locally. Think on small things act fast merupakan strategi jitu menemukan cahaya diujung lorong yang gelap gulita.

Sun Tzu. dalam “The Art of War.”, merekomendasikan agar “Setiap pekerjaan besar itu lebih mudah dimulai dari yang kecil. Membuat langkah perubahan, merencanakan langkah aksi atasi problem yang sukar dicapai hendaknya dilakukan ketika tak menghadapi kendala dimana semua terasa mudah.

“Plan for what is difficult while it is easy, do what is great while it is small. The most difficult things in the world must be done while they are still easy, the greatest things in the “world must be done while they are still small.

Mohon maaf jika keliru, Salam

Jembatan Ekonomi Kerakyatan Bernama Fintech

Oleh : Aldi Haryopratomo, Wakil Ketua Umum Bidang Inklusi Keuangan Asosiasi Fintech Indonesia & CEO Go-Pay

16 Agustus 2018

“SANUBARI rakyat Indonesia penuh dengan rasa bersama, kolektivitas”. Demikian bunyi salah satu kutipan sekaligus intisari pemikiran Bung Hatta dalam tulisannya Ke Arah Indonesia’ Merdeka yang dirilis pada 1932.

Jauh-jauh hari, Bapak Proklamator telah menegaskan bahwa syarat menciptakan kesejahteraan yang merata bagi rakyat Indonesia ialah sebuah ekonomi yang berdasarkan semangat tolong-menolong antarwarga masyarakat.

Sebuah semangat yang sudah mengakar dalam tradisi dan budaya Indonesia. Tanggung renteng, paguyuban, gotong royong, hanyalah sedikit dari banyak kata yang mencerminkan rasa kebersamaan yang kuat di Indonesia.

Salah satu bukti nyata tentang eksistensi tingginya rasa kebersamaan di Indonesia ialah arisan. Arisan ialah satu aktivitas yang tidak bisa dilakukan sendiri. Perlu sekelompok orang yang sudah saling percaya.

Mereka menentukan jumlah setoran dan setiap bulan bertemu untuk melakukan kocokan pemenang. Setelah semua menang, arisan yang baru bisa dimulai kembali sehingga tali silaturahim tak pernah putus.

Tak cuma itu, arisan juga berfungsi sebagai jaringan pengaman saat keadaan darurat. Jika salah seorang anggota arisan masuk rumah sakit, meninggal, atau ada kebutuhan mendadak lainnya, ia bisa meminta kepada ketua arisan untuk didahulukan.

Berbicara tentang arisan, ingatan saya berkunjung ke Balai Desa Tambang Ayam di bantaran Pantai Anyer, Serang, Banten. Saya dikelilingi kurang lebih seratus ibu-ibu berkerudung warna-warni. Mereka berdandan dengan sungguh-sungguh karena akan menghadiri sebuah acara penting. Setiap Rabu sebelum zuhur, mereka turun dari berbagai desa di lereng gunung untuk hadir di pengajian dan ikut arisan bulanan.

Walaupun setiap bulan mereka arisan uang, untuk membeli barang seperti panci mereka masih menggunakan kredit sehingga harga bisa naik hingga dua kali lipat dari harga jika beli tunai. Dari sinilah cikal bakal Arisan Mapan, sebuah aplikasi arisan yang anggota kelompoknya arisan bisa memilih barang yang mereka inginkan di aplikasi, lalu bergiliran mendapatkan barang tersebut secara bergantian, tanpa membayar bunga sepeser pun. Kini Arisan Mapan sudah memiliki jutaan anggota, salah satu bukti bahwa dengan teknologi, ekonomi kolektivitas bisa menggabungkan daya beli penduduk.

Pilar penting

Sejatinya, kolektivitas dan kepercayaan tak hanya ditemui dalam aktivitas informal. Sejarah perbankan pun sesungguhnya bermula dari kepercayaan. Kata ‘bank’ berasal dari bahasa Italia banque atau banca yang berarti bangku. Bangku di alun-alun kota Romawi saat itu menjadi tempat para pemberi pinjaman pertama duduk. Memang, di sebuah masa yang hampir semua orang masih saling kenal, kepercayaan menjadi cara utama para bankir menganalisis risiko kredit.

Namun, kepercayaan antarindividu yang menjadi andalan perbankan zaman dahulu sulit dikelola manakala sudah ada jutaan nasabah seperti sekarang. Di dunia perbankan modern, nasabah menabung di bank yang mengelola aset keuangan secara gelondongan berbentuk pinjaman, asuransi, dan investasi lain. Uang inilah yang menggerakkan roda industri di sekitar kita dan bergantung pada kepercayaan nasabah terhadap institusi keuangan dan begitu pun sebaliknya.

Lantas, bagaimana dengan Indonesia? Sama halnya dengan negara di belahan dunia lain dan dengan sederet tantangan yang ada, Indonesia butuh sebuah jembatan yang mampu mengantarkan masyarakat mengakses fasilitas keuangan sebagai pilar penting menciptakan ekonomi kerakyatan. Di tengah zaman yang serba modern, teknologi finansial (financial technology/fintech) yang mampu menjembatani kepercayaan institusi dan orang-orang yang sebelumnya sulit mengakses fasilitas keuangan itu.

Hadirnya semakin banyak uang elektronik seperti T-Cash dan Go-Pay bisa menjadi jembatan tersebut. Pembayaran digital (digital payment) membantu pencatatan transaksi perdagangan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sekaligus merapikan pembukuan mereka. Hal ini yang dapat mereka bawa ke institusi keuangan formal untuk mengakses pembiayaan. Uang elektronik juga memudahkan pelunasan pinjaman itu.

Jika belum lulus di standar perbankan, teknologi tetap memberikan pilihan bagi UMKM mengakses pinjaman dengan mudah, murah dan cepat. Kita kini mulai melihat pinjam meminjam (peer to peer lending) dan penggalangan dana (crowdfunding) yang menggunakan teknologi untuk membantu fasilitasi pinjaman, donasi, dan investasi langsung dari nasabah ke penerima.

Salah satu fintech lending yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, Amartha, misalnya, bisa memfasilitasi karyawan di Sumatra Utara untuk memberikan pinjaman usaha kepada seorang pedagang gorengan di Jawa Barat. Sebaliknya, fintech lending seperti Investree mampu memfasilitasi mahasiswa di Sulawesi untuk memberikan pinjaman kepada karyawan perusahaan di Jakarta.

Tak hanya pinjaman, teknologi juga telah mempersatukan masyarakat untuk saling membantu sesama. Melalui platform crowdfunding, Kitabisa, di mana pun kita dapat menyalurkan bantuan untuk masyarakat yang terkena bencana gempa bumi di Lombok, Nusa Tenggara Barat.

Sampai Juni 2018 penyaluran pembiayaan industri ini telah mencapai Rp7 triliun, tumbuh 173,4% jika dibandingkan dengan akhir Desember 2017 yang mencapai Rp2,56 triliun. Begitu pula dengan jumlah peminjam yang menikmati layanan ini, melonjak dari 259 ribu peminjam di 2017 hingga 1 juta peminjam di Juni 2018.

Peer to peer lending dan pembayaran digital ialah infrastruktur dasar yang akan memungkinkan lebih mendekatkan yang dibantu dan yang membantu, memperkuat rasa kebersamaan kita.

Melalui inovasi digital di industri keuangan, seorang di desa dapat ditolong bersama-sama tidak hanya dengan yang sedesa, tetapi juga se-Indonesia. UKM sekecil apa pun kini bisa akses layanan keuangan melalui fintech. Bisa dibilang, fintech menjadi salah satu senjata untuk melawan kesenjangan sosial. Fintech ialah jembatan menuju gerbang ekonomi kerakyatan yang diidam-idamkan Bung Hatta lebih dari 80 tahun silam.

Hardiknas, Ki Hadjar, dan Perilaku Orangtua Hadapi “Technoference” Revolusi Industri 4.0

Bondhan Kresna W
Kompas, 07 May 2018

Tiap-tiap rumah jadi Perguruan !
Tiap-tiap orang jadi Pengajar !

Demikian semboyan Ki Hadjar Dewantara dalam anjurannya mengenai “mobilisasi intellektuil nasional” yang ditulisnya delapan puluh dua tahun yang lalu di majalah “Keluarga” edisi bulan Desember tahun 1936.

Meski sudah jaman old, tapi relevansinya merentang hingga kini di tahun 2018. Ketika itu Ki Hadjar punya mimpi setiap orang yang terpelajar berbagi ilmunya dengan tidak meninggalkan karakter budaya nasionalnya, dimana saja, kapan saja untuk membangun karakter bangsa Indonesia.

Hari lahir Ki Hadjar Dewantara sendiri di tanggal 2 Mei 1889, dijadikan Hari Pendidikan Nasional. Ki Hadjar sendiri baru serius mempelajari dan terjun dalam dunia pendidikan dan pengajaran tahun 1922, setelah malang melintang menjadi aktivis politik radikal menentang penjajah dan berkali-kali ditangkap polisi, dibuang, dipenjara, dan dihukum kerja paksa.

Tulisan-tulisan Ki Hadjar kebanyakan berupa artikel, konsep, dan risalah pidato sejak tahun 1928 hingga wafatnya di tahun 1959. Ratusan artikel beliau sudah dibukukan oleh Taman Siswa menjadi dua jilid, satu jilid berjudul “Pendidikan” sejumlah 116 artikel, dan satu jilid lagi berjudul “Kebudayaan” berisi 67 artikel kebanyakan dalam bahasa Indonesia, sebagian kecil ada juga dalam bahasa Belanda.

Artikel-artikel tersebut menurut saya layaknya harta karun nasional yang harus diperbanyak dan didalami kembali setiap saat karena kedalaman pemikiran dan ide-idenya yang melampaui jamannya.

Pada era Menteri Pendidikan dan Kebudayaan sebelumnya, sudah pernah ada inisiatif untuk menerbitkan kembali kedua buku tersebut dan dibagikan pada semua guru se-Indonesia. Saya tidak tahu bagaimana akhirnya setelah beliau di-reshuffle. Semoga sudah terlaksana. Tapi minimal menteri yang sekarang juga menyebut-nyebut Ki Hadjar dalam pidato Hardiknasnya 2 Mei 2018 kemarin, sampai tiga kali.

Memang sudah semestinya minimal setahun sekali kita selalu berefleksi dan mempelajari kembali setiap saat pemikiran-pemikiran Ki Hadjar yang menurut saya masih kontekstual dengan masa kini, meski belum semua impian beliau tercapai. Saat ini banyak sekali “pendekar-pendekar” pendidikan di sentero nusantara, mulai dari yang punya inisiatif mengajak mahasiswa menjadi guru di pedalaman, membuat perpustakaan keliling, yang kemudian menginspirasi kegiatan lain yang serupa, ada pula yang membuat aplikasi android dan video sebagai suplemen belajar anak dan sebagainya.

Namun menurut saya itu belum cukup, seperti semboyan Ki Hadjar di awal tulisan ini “Tiap-tiap orang menjadi pengajar!” Atau tidak usah tiap orang lah, minimal seperempat, atau malah sepersepuluh saja dari tiap orang yang berpendidikan di negeri ini bergerak untuk memberikan ilmunya, atau minimal memberikan contoh perilaku yang positif pada anak-anak.

Menurut saya itu sudah cukup untuk membantu Pak Menteri melaksanakan program Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) seperti disampaikan dalam pidato Hardiknas kemarin. Karena pendidikan tidak berhenti sebagai materi ajar di sekolah, apalagi pendidikan karakter.

Tidak bisa diajarkan melalui sekian jam pelajaran. Pendidikan karakter hanya akan terlaksana melalui contoh-contoh nyata dari perilaku orang-orang di sekitar kita. Kalau menggunakan konsep trisentra Ki Hadjar, alam pendidikan ada tiga. Alam-keluarga, alam-perguruan, dan alam-pergaulan. Contoh perilaku yang merefleksikan karakter ada di ketiga alam trisentra tersebut, tidak bisa hanya di sekolah (alam-perguruan). Pada lingkungan keluarga (alam-keluarga) dan pergaulan (alam-pergaulan).

Hampir setengah waktu hidup kita di jaman now ini dihabiskan di depan layar, akumulasi screen-time kita di depan handphone, tablet, laptop, pc, atau televisi dalam sehari bisa berjam-jam. Korban pertama perubahan perilaku ini adalah anak-anak, calon-calon penerus bangsa yang mau dibangun karakternya menghadapi revolusi industri 4.0.

Belum ada penelitian yang membuktikan bahwa screen-time saja menyebabkan perubahan yang negatif terhadap perilaku anak. Dampak buruk hanya terjadi apabila orangtua tidak mendampingi. Sayangnya yang demikian yang paling sering terjadi. Istilah kerennya adalah Technoference. Seperti yang disebutkan Brandon T. McDaniel dan Jenny S. Radesky dari Illinois State University dalam penelitiannya “Technoference: Parent Distraction With Technology and Associations With Child Behavior Problems” di jurnal Child Development edisi Mei 2017.

Technoference adalah interupsi teknologi (technological interruption) yang membuat anak menjadi anak menjadi lemah dalam kontrol emosi, sering gelisah, mudah frustasi, sering merengek dan merajuk lebih dari biasanya (situasi yang mirip ketika orangtua marah-marah karena koneksi wifinya sedang lemot padahal baru mau update status IG atau Facebook).

Kondisi ini apabila tidak diatasi akan berlanjut menjadi kebiasaan dan karakter anak ketika tumbuh dewasa. Menurut penelitian tersebut hal ini terjadi karena lemahnya interaksi anak-ayah, dan anak-ibu disebabkan karena waktu anak berinteraksi dengan orangtua jauh lebih sedikit daripada interaksi anak-smartphone dan orangtua-smartphone.

Di sini juga muncul istilah “absent-presence”, dimana orangtua dan anak ada dalam satu ruangan, tapi tidak saling berinteraksi. Solusinya? Gampang, perbanyak waktu interaksi kita dengan anak-anak, termasuk interaksi dengan orang-orang di sekitar kita secara fisik dibandingkan interaksi kita dengan smartphone.

Gampang, tapi susah.Dari sisi alam perguruan atau sekolah tentu Technoference juga berpengaruh, jangan sampai guru sebagai perwakilan orangtua di sekolah juga berperilaku sama dengan orangtua di rumah yang lebih banyak menghabiskan waktu didepan smartphone dibandingkan di depan anak.

Mari kita lihat sekilas pendidikan di Finlandia,yang saat ini menjadi acuan tempat pendidikan paling bermutu didunia, mendahulukan penanaman kebiasaan membuang sampah pada tempatnya, mengantri, berperilaku sopan pada orangtua, meminta maaf apabila melakukan kesalahan, dan sebagainya.

“Tiga puluh tahun yang lalu, Finlandia memiliki sistem pendidikan yang sangat buruk” kata Dr. Darling Hammond, profesor pendidikan di Universitas Stanford. Titik balik terjadi pada 1970-an ketika pemerintah merombak sistem pendidikan ketika semua guru sekolah diwajibkan untuk mengambil gelar Master – tentu dibiayai oleh pemerintah.

Kurikulum pendidikan Finlandia hanya berupa garis besar, guru dituntut untuk kreatif dan mandiri untuk menentukan proses belajar-mengajar. Karena fungsi pemerintah dalam memajukan sektor pendidikan adalah dukungan finansial dan legalitas berupa sekolah gratis 12 tahun. Bukan malah disuruh hutang (student loan).

Menurut staf ahli menteri pendidikan Finlandia Dr. Pasi Sahlberg –yang sudah menerbitkan 15 buku tentang pendidikan, sebelum usia 16 anak tidak diberikan segala macam ujian dan pekerjaan rumah (PR) karena pada usia tersebut anak bukan untuk dinilai dan dibanding-bandingkan yang bisa menghancurkan tujuan belajar dan kepercayaan diri anak. Evaluasi prestasi anak hanya dibandingkan dengan prestasi sebelumnya, bukan prestasi anak lain.

Anak diajarkan untuk mengevaluasi dirinya sendiri dibimbing oleh guru sejak pra-TK. “Ini membantu siswa belajar bertanggung jawab atas pekerjaan mereka sendiri” Kata seorang kepala sekolah SD Poikkilaakso, Finlandia. Bahkan “menyekolahkan” anak sebelum usia 7 tahun bisa dianggap melanggar hak anak untuk bermain.

Pada usia tersebut anak didorong untuk mengeksplorasi dunianya, mempersiapkan diri untuk belajar, dan mencari minat-bakatnya (passion). Satu-satunya “ujian nasional” wajib, dilakukan saat usia anak 16 tahun.

Mayoritas sekolah merupakan sekolah inklusif, semua anak berhak mendapatkan pendidikan berkualitas. Berdasarkan data PISA (Programme for International Student Assessment), pada usia 15 tahun gap perbedaan antara anak yang berprestasi baik dan buruk sangat tipis.

Hampir semua memiliki kemampuan yang setara di ranah membaca, matematika, dan sains atau STEM (Science, Technology, Engineering, Math). Program-program pengajaran dilakukan guru untuk membimbing anak sampai ke level individu, oleh karena itu kelas tidak terlalu besar tapi juga tidak terlalu kecil. Pada kelas sains rata-rata diisi 16 siswa. Guru menghindari kritik negatif atau menyalahkan langsung kepada siswa yang bisa menjatuhkan kepercayaan diri, karena siswa yang malu cenderung terhambat dalam belajar.

Guru merupakan profesi terhormat di Finlandia sejajar dengan dokter atau pengacara. Hanya lulusan terbaik yang menjadi guru. Fakultas pendidikan merupakan fakultas populer dan terketat persaingannya seperti fakultas kedokteran atau hukum.

Regulasi pemerintah menyatakan guru diberikan waktu mengajar rata-rata 4 jam sehari di dalam kelas. Mereka juga dibayar 2 jam seminggu untuk “professional development”. Padahal guru-guru di Finlandia saat ini digaji rata-rata diantara negara eropa yang lain, bahkan masih lebih rendah dari gaji guru di Amerika –yang banyak dikeluhkan sangat rendah di antara negara maju.

Jadi, nampaknya gaji bukan merupakan faktor utama untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Anggaran pendidikan Finlandia tidak habis untuk menggaji guru melalui sertifikasi dan semacamnya. Namun langsung dialokasikan kepada peningkatan kualitas guru baik melalui beasiswa Master maupun kegiatan-kegiatan yang meningkatkan “professional development”.

Tentu segala prestasi yang dicapai oleh sistem pendidikan Finlandia tidak bisa serta merta di “contek” begitu saja di Indonesia. Kita harus akui dan belajar dari sistem yang ada di sana, namun harus selalu disesuaikan dengan kondisi dan budaya setiap bangsa.

Menurut Dr. Sahlberg “Only dead fish, follow the stream.” Untuk membuat sistem pendidikan yang sukses, selalu harus melihat tujuan pendidikan. Untuk apa ada pendidikan nasional? “Kami tidak berusaha untuk menjadi yang terbaik di dunia, kami hanya berusaha untuk lebih baik dari Swedia. Itu cukup bagi kami.” Lanjut Dr. Sahlberg

Sumber :
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/cdev.12822

Bisnis Maskapai Penerbangan Garuda Indonesia dalam Gelombang Turbulensi dan Fluktuasi : A New Normal ??

JUSMAN SYAFII DJAMAL·TUESDAY, MARCH 13, 2018

Tadi pagi 13 Maret 2018, jam 8 pagi saya diundang oleh Serikat Karyawan Garuda Indonesia atau Skarga. Ketuanya Sdr Achmad Irfan dan Sekjen nya Ana Rosdiana mengagendakan sambutan pengarahan dari saya selaku Komut Garuda dalam acara pelantikan pimpinan DPP Skarga tahun 2018 ini.

Acara juga diselenggarakan dengan sebuah seminar Nasional tentang ketenaga kerjaan Topiknya : Membina Hubungan Industrial dan Mencegah Perselisihan”. Ketika saya menyampaikan pidato sambutan, saya meminta waktu sedikit lebih panjang. Sebab saya ingin menceritakan pengalaman pribadi saya untuk menemukan persfektip jika menilai dan mengamati perjalanan Garuda selama 10 tahun terakhir dari usia 69 tahunnya.

Saya mengatakan bahwa saya memiliki kedekatan dengan Garuda sejak tahun 2007. Ketika saya menjadi Menteri Perhubungan Kabinet Indonesia Bersatu jilid Pertama, Presiden SBY. Tahun 2007 menurut catatan saya jumlah pesawat Garuda 48 unit. Usia rata rata 11,5 tahun. Sementara Maskapai Penerbangan berbendera Indonesia lainnya usia pesawatnya rata rata 15 tahun keatas.

Ketika itu semua maskapai penerbangan berbendera Indonesia yang beroperasi di langit Indonesia, memiliki pesawat tua memerlukan biaya perawatan lebih mahal. Seringkali manajemen melupakan Safety karena biaya dan berkompromi dengan tingkat keselamatan penumpang dengan menunda perawatan pesawat tua tersebut.

Tidak begitu dgn Garuda, yg tdk tergoda untuk mengorbankan kenyamanan dan keamanan serta keselamatan penumpang sebagai prioritas no 1 dalam tata kelola operasional nya. Safety Culture sudah melekat pada nya.

Karenanya ketika pada tahun 2006 sering terjadi kecelakaan di maskapai Penerbangan lainnya . Dan banyak Accident dan incident itu yang menyebabkan saya diberi amanah untuk menjalankan Policy Roadmap to Zero Accident. Saya menggunakan Safety Culture Garuda sebagai Benchmark.

Sasarannya Modernisasi, Revitalisasi dan Peremajaan Pesawat Terbang. Melalui Roadmap ini Undang Undang Penerbangan No 1/2009 lahir. Tahun 2009 ketika masa jabatan sebagai MenHub saya berakhir, Garuda Indonesia telah memiliki pesawat 70 unit, dün usia rata rata 9,5 tahun.

Dengan kata lain langkah Peremajaan usia pesawat telah dimulai dalam tubuh Garuda juga pada maskapai penerbangan lainnya. Ada langkah Restrukturisasi Armada pesawat dalam Maskapai Penerbangan Lion Air dan Batik AIr, Begitu juga Sriwijaya dan Nam Air. Semua berupaya menemukan pesawat terbang yang jauh lebih efisien biaya operasionalnya, sesuai rute yang dijalani.

Pada akhir Desember tahun 2014, ketika Ibu Rini Sumarno selaku Meneg BUMN memanggil saya dan meminta saya bertukar tempat dari Komisaris Utama Telkom menjadi Komut Garuda, saya menemukan fakta tentang armada Garuda yang telah jauh berbeda dari tahun 2009.

Tahun 2014 armada pesawat Garuda dan Citilink berjumlah 169. Usia rata rata 4 tahun. Dan kini setelah tiga tahun saya berada di Garuda grup , pada tahun 2017 Armada pesawat Garuda menjadi 194 pesawat. Usia rata rata 5 tahun.

Langkah Restrukturisasi dan Peremajaan Pesawat telah dimulai sejak 2011-2012 menjelang IPO, membuahkan hasil.Saya mengatakan dalam sambutan tadi pagi tersebut, fenomena penambahan pesawat dan peremajaan pesawat yang dilakukan secara bertahap selama 10 tahun menyebabkan Garuda ibarat seperti Pohon yang tumbuh besar dengan kecepatan dan akselerasi yang lumayan tinggi. Tiap tahun ada penambahan rata rata 13 pesawat. Tiap penambahan pesawat mengandung tambahan biaya. Additional Cost, sehingga memerlukan langkah berikutnya yakni Restrukturisasi Rute dan Juga Peningkatan Efisiensi Biaya. Baik biaya operasional maupun biaya investasi.

Dan itu bukan pekerjaan mudah. Easy to say than done.

Ibarat pengusaha property yang terus memperlebar sayapnya dengan membangun kiosk, mall dan hotel serta kompleks cluster hunian yang baru ditiap kota. Tiap investasi lahir , muncul tambahan biaya modal investasi dan modal kerja termasuk beban biaya akibat pembayaran hutang jatuh tempo dan bunga berjalan. Setiap tahun beban biaya dan revenu yang diperoleh dari hasil penjualan tercatat dalam neraca rugi laba.Karenanya ketika saya masuk di tahun 2014, pada April 2015 saya memimpin RUPS pertama, dalam neraca rugi laba tahunan perusahaan tercatat kerugian disekitar 386 juta dollar. Ketika itu semua kaget kok ruginya besar banget. Apa ada yang keliru ?

Saya mengatakan setiap investasi yang melahirkan beban biaya, baik karena peningkatan biaya operasi maupun beban pembayaran hutang jatuh tempo serta sebab lainnya memang perlu dicatat dalam neraca rugi laba tahunan.

Tiap investasi barang modal penggerak revenu, pasti membawa dampak sampingan nya berupa beban biaya tiap tahun meningkat sampai Return On Invested Capital tercapai. Ada pembebanan biaya Depresiasi dan Amortisasi paling tidak. Seperti pabrik Industri Pesawat Terbang Airbus milik konsorsium negara Eropa yang didirikan tahun 68 an untuk menembus dominasi Boeing Amerika. Pada awal kebangkitannya dalam memproduksi pesawat family A300 mencatat kerugian selama 14 tahun tanpa henti. Akibat beban biaya investasi “development cost” pesawat terbang baru. Tiap Investasi memerlukan modal kerja dan biaya tambahan yang mengikutinya.

Secara operasional Garuda Indonesia tahun 2009 sangat berbeda jauh dengan Garuda tahun 2017. Tahun 2009 penerbangan per hari 225 kali. Tahun 2014 meningkat 3 kali menjadi 609 kali. Setiap penambahan pesawat memerlukan rute tambahan dan frekuensi Penerbangan yang meningkat. Tiap penambahan pesawat terbang memerlukan Pasangan Pilot Crew dan awak kabin tambahan. Tiap jenis dan tipe pesawat terbang seperti Boeing 737 atau Airbus A320 , Boeing 777 ER atau Airbus A330-300 memerlukan infrastruktur operasional yang berbeda. Tiap tahun penambahan dan modernisasi armada menuntut adanya langkah adaptasi dan mitigasi resiku. Diperlukan proses transformasi struktural baik dalam tata kelola sehari hari maupun tatacara pembebanan biaya.

Peningkatan Armada pesawat dari 70 unit pada tahun 2009 menjadi 194 unit pada tahun 2017 telah menyebabkan peningkatan Revenu. Tahun 2009 , Revenue stream berkisar pada angka 1,7 Milyar Dollar. Pada tahun 2017 beriksar pada angka 4,2 Milyar Dollar. Meningkat 2,5 kali Revenue nya dalam 8 tahun. Menjadi kurang lebih 60 Trilliun.

Sementara catatan Rugi dalam neraca akhir tahun juga menurun. Jika di tahun 2014 tercatat rugi 386 juta dollar. Tahun 2017 berkisar diangka 86 juta dollar. Rugi sebesar 2,2 Triliun dari pendapatan 60 Trilliun. Berarti rugi 3,5% dari Revenue.Kerugian itu juga terjadi karena Garuda membukukan proses Restrukturisasi beban pajak masa lalu. Dengan mengikuti program Tax Amnesty sebesar 138 juta dollar. Yang berarti ikut mendukung program Anggaran Pendapatan Pemerintah, melalui pembayaran kewajiban masa lalu yang tertunda.

Bagi saya pribadi yang bekerja selama kurang lebih 25 tahun di Industri Penerbangan Prestasi Garuda selama sepuluh tahun yang saya ikuti secara pribadi ini sangat mengesankan. Banyak ahli lain diluar Garuda, menyatakan semua prestasi itu belum cukup. Bahkan ada yang mengatakan “sia sia” atau “nonsense”.

Tentu tiap ahli yang berbeda latar Belakang disiplin pengetahuan dan pengalaman profesionalnya mempunyai pandangan yang Mungkin secara diametral berbeda tengan persfektip yang saya miliki. Suatu yang wajar, lain lubuk lain ikannya, lain padang lain belalangnya. Begitu kata pepatah.

Bagi saya yang sehari hari hidup di Garuda Indonesia sejak 2014, dari dekat dapat merasakan dan melihat nyata dan kasat mata dedikasi dan profesionalisme jajaran manajemen dan karyawan, cabin crew dan pilot yang luar biasa, dalam upaya membangun brand name sebagai flag carrier Indonesia. Saya juga mencatat banyak perbaikan layanan cabin crew yang telah boleh disejajarkan dengan Maskapai Penerbagan Internasional seperti Emirat, Qatar dan Singapore Airlines.
Apakah itu sudah sempurna, pasti jawabannya belum. Masih banyak yang dapat diperbaiki jauh lebih baik. Di bulan Februari 2018 ketika menghadiri Singapore Airshow, saya mencatat, untuk ketiga kalinya secara berturut turut Garuda diberi penghargaan sebagai Maskapai Penerbangan Bintang Lima. Dan Citi Link untuk pertama kali mendapat peringkat bintang 4. Garuda juga mendapatkan penghargaan sebagai maskapai dengan “the best cabin crew dalam economy class”. Garuda masuk jajaran top ten airlines terbaik dunia.

Sebuah prestasi kinerja Operational Excellence yang membanggakan. Bahwa kemudian prestasi dan kinerja operasional, yang meningkatkan leverage dan brand name Garuda Indonesia perlu di “monetize” tentulah itu yang jadi tantangan.

Hingga saat ini setiap keterbukaan informasi dalam laporan kwartal 1 , 2, 3 dan 4 yang dilaporkan sebagai kewajiban perusahaan Tbk, tentulah masih mencatat angka kerugian dalam neracanya. Dan angka yang disajikan bagi banyak orang sangat besar. Akibatnya tentu ada rasa hawatir pada tingkat kerugian itu. Ada rasa was was yang muncul. Semua hawatir apakah Garuda bisa survive hadapi gelombang fluctuais tersebut ?

Tentu semua itu tidak dapat dinafikan, dan perlu dihayati sebagai bentuk emphati yang menunjukan kecintaan pelanggan pada Garuda. Begitu kurang lebih yang saya katakan.

Sebagai penutup sambutan kemudian saya menjelaskan tentang fenomena bisnis maskapai penerbangan sebagai hibrida industri manufaktur dan industri retail yang selalu memiliki “siklus bisnis” yang tinbul tenggelam. Bisnis Maskapai penerbangan memang secara alamiah, selalu mengalir dalam Pasang naik dan Pasang surut. Ikuti gelombang naik turunnya biaya. Baik biaya bahan bakar, pungutan di bandara dan terminal yang terus meningkat, ketentuan Kemenhub yang tidak boleh menaikkan harga ticket batas bawah, dan kendala bisnis lainnya yang kadang kala membawa Garuda selalu berada dalam fluktuasi.

Ibarat Pesawat Terbang dari Jakarta ke Surabaya, ditengah jalan selalu ada peringatan untuk mengencangkan ikat pinggang. Karena turbulensi akibat gelombang perubahan cuaca yang tak bersahabat, yang terjadi disepanjang perjalanan.

Sebuah gelombang Fluctuation and Turbulences yang merupakan fenomena sehari hari dan menjadi A New Normal bagi Garuda. Sehingga jika terjadi kerugian dalam rugi laba tahunan, yang perlu dilakukan adalah upaya untuk menemukan sumber revenu baru seperti Cargo dan revenue stream lainnya dari anak anak perusahaan. Agar tingkat Kerugian dalam neraca rugi laba tidak masuk kedaerag berbahaya. Sebuah perusahaan akan masuk “red zone” jika kerugian tersebut berdampak pada aliran kas lancar. Jika perusahaan tak mampu membiayai operasional nya dari tingkat revenue yang meningkat dari tahun ketahun. Sehingga Dan kinerja operacional menjadi kata kunci.

Produktivitas dan Efisiensi harus terus didorong tanpa henti.

Diakhir sambutan saya mengutip pesan Ketua Serikat Karyawan Garuda yang mengajak semua hadirin untuk membangun Solidaritas dalam Amanah untuk selalu menciptakan lingkungan kerja yang penuh optimisme dan berdiri diatas fakta apa adanya secara transparant, akuntabel, apa adanya dan lugas. Ketua Skarga sdr Achmad Irfan dalam sambutannya menekankan pentingya upaya untuk mencegah perselisihan perburuhan yang akan membuat perusahaan menjadi tidak produktip dan tidak berfungsi dengan baik, melalui ruang dialog yang terbuka, apa adanya. Agar semua karyawan dan jajaran managemen dapat membangun spirit kerjasama, emphati saling bersinergi menjaga amanah dan tupoksi masing masing.

Bersinergi positip membangun optimisme dan menciptakan hubungan industrial yang saling terbuka, dialog. Dan bekerja keras menciptakan Revenu Stream serta Profit yang baik bagi perusahaan untuk dimanfaatkan bagi kesejahteraan bersama. Dialog dalam keterbukaan adalah kata kunci.

Dalam sambutan berikutnya Direktur Utama Sdr. Pahala N Mansyuri menjelaskan tentang visi Perusahaan menuju 2020. Sky Beyond 2020. Beliau menekankan tentang pentingnya membangun Trust diantara Jajaran managemen dengan Karyawan. Trust atas dasar silih asih, silih asuh dan silih asah.

Saya mengatakan visi Sky Beyond 2020 yg disampaikan Pak Dirut adalah sebuah Das Sollen. Sesuatu yg menjadi cita cita yang harus di kejar dgn kerja keras tak kenal menyerah. Apa yg disampaikan Ketua Skarga adalah Das Sein sesuatu yg terjadi saat ini. Diperlukan persfektip dan framework yg pas dan tepat agar gap , jurang pemisah Das Sollen dan Das Sein mengecil dan menyempit.

Sungguh suatu Acara yang digagas Serikat Pekerja yang sangat menarik untuk saya ikuti pagi ini. Dalam acara itu juga saya bertemu pimpinan Asosiasi Pilot Garuda Capt Bintang dan juga Ikatan Awak kabin serta jajaran Manajemen dan Direksi.

Saya share pengalaman ini untuk menjadi “lesson learned”.
Jika ada yang keliru, mohon dimaafkan. Salam