Redesain Tata Kelola Dana Desa

Oleh : Achmad Maulani,
Kandidat doktor Universitas Indonesia Wakil Sekretaris PP Lakpesdam PBNU
Media Indonesia, 29 November 2018

PRESIDEN Joko Widodo di hadapan aparatur desa dan pendamping desa se-Jawa Tengah, sekali lagi, menegaskan pentingnya menyederhanakan berbagai aturan yang selama ini ‘mengepung’ desa. Kepala negara berjanji akan melakukan perubahan terkait regulasi yang berhubungan dengan desa, terutama dana desa, yang selama ini dinilai rumit.

Prakarsa-prakarsa lokal sebagai prasyarat dan fondasi kemandirian dan demokrasi desa di banyak daerah tampak mengalami anomali dan paradoks. Yang terjadi justru tumpang tindihnya berbagai aturan dan kebijakan yang mengepung desa.

Upaya memperpendek mata rantai birokrasi dalam setiap eksekusi kebijakan seringkali menabrak tembok besar birokrasi itu sendiri. Meski tak seluruhnya, kerja-kerja birokrasi di banyak daerah tampak terjerat dalam tradisi lama: lamban dan berbelit. Masih terdapat jurang yang lebar antara politik legislasi, instrumentasi kebijakan, serta praktik penyelenggaraan pelayanan publik yang baik.

Progres keterlambatan penyaluran dana desa di setiap tahapan mungkin bisa menjadi contoh dalam hal ini. Penyaluran dana desa dari RKUD ke RKD hingga saat ini (per 8 November) baru mencapai Rp39,50 triliun atau 65,84% dari total pagu Rp60 triliun.

Sementara pada tahap ketiga penyaluran dana desa hingga ke tingkat desa baru mencapai Rp4,13 triliun atau 17,22% dari pagu tahap 3, yang mencakup 12.834 desa atau 17,12% dari total jumlah desa secara nasional yang berjumlah 74.957 desa.

Ciptakan sangkar besi

Dalam hal keterlambatan penyaluran dana desa tentu kesalahan tidak bisa sepenuhya ditimpakan kepada desa. Jika dirunut sampai hulu, ternyata terdapat bertumpuk kebijakan dan aturan yang justru menghambat tujuan yang hendak dicapai. Dengan meminjam analisis klasik Weber, instrumentalisasi birokrasi justru menciptakan sangkar besinya sendiri dalam hal ini.

Terdapat beberapa hal yang menyebabkan rumit dan berbelitnya kebijakan. Pertama, panjangnya mata rantai birokrasi. Kunjungan penulis ke beberapa kabupaten, misalnya, menemukan akar masalah mengapa penyaluran dana desa bahkan sangat lamban di awal-awal penyaluran.Penyebab utamanya ternyata bahwa untuk sampai pada tahap pencairan dana desa, proses administrasi harus melalui sembilan mata rantai birokrasi.

Kedua, persoalan politik di daerah seringkali juga ‘menunggangi’ kebijakan yang seharusnya segera diambil kepala daerah. Keterlambatan penyaluran dana desa di banyak daerah tidak sedikit yang justru berembrio dari peraturan bupati (perbup) yang tak kunjung tuntas. Dalih penataan dan penempatan pejabat biasanya menjadi alasan klasik ketika sebuah kebijakan tidak segera diterbitkan.

Ketiga, tumpang tindihnya aturan dan kebijakan antarkementerian/lembaga. Sekadar catatan, dalam hal pelaporan dan persyaratan pencairan dana desa misalnya, terdapat tiga aturan yang harus diselesaikan. Mulai aplikasi OM SPAN (online monitoring sistem perbendaharaan dan anggaran negara) dari Kementerian Keuangan, aplikasi Siskeudes yang diterbitkan BPKP, hingga aplikasi Sipede (Sistem Pembangunan Desa) dari Kementerian Desa.

Pertanyaan yang sering dan hampir pasti diajukan desa dan juga daerah tidakkah bisa aturan-aturan tersebut lebih disederhanakan? Tidak bisakah beberapa kementerian/lembaga duduk bersama dan merumuskan satu aturan atau kebijakan yang bisa menjadi acuan bersama?

Suara-suara kritis itu jelas jauh dari maksud bahwa desa enggan untuk diawasi atas anggaran yang mereka dapatkan. Kita semua tentu tidak alergi, apalagi antipati, terhadap kebijakan atau aturan karena memang lewat itulah pengawasan bisa dilakukan. Lewat aturan pula potensi penyimpangan bisa diminimalisir.

Yang tidak kita inginkan adalah munculnya berbagai aturan dari berbagai lembaga yang tumpang tindih, yang dalam banyak hal justru seringkali menjebak desa untuk berkutat pada soal admintrasi semata. Ketika itu yang terjadi, kita khawatir prakarsa-prakarsa lokal yang menjadi spirit utama UU desa justru mengalami defisit dalam dirinya sendiri.

Reformasi tata kelola

Ketika prakarsa-prakarsa lokal terampas, desa akan kembali hanya sebagai objek yang bahkan selalu disibukkan oleh hal-hal admintrastif yang tampak sangat berlebihan. Hal itu tentu sah-sah saja dan baik sepanjang ia tidak menghilangkan tujuan utama. Hanya dibutuhkan kemauan untuk duduk bersama dan melakukan penyederhanaan terkait berbagai aturan yang terkait dengan desa agar tidak tumpang tindih.

Karena itu, hal mendesak yang harus segera dibenahi ialah melakukan reformasi tata kelola tidak hanya terbatas pada kebijakan Dana Desa semata, tapi pada pelayanan publik secara umum. Komitmen ini penting karena dalam satu dasawarsa terakhir tata kelola dalam soal pelayanan publik, menunjukkan kecenderungan cukup kuatnya orientasi pemerintah pada peningkatan efisiensi dan produktivitas. Hanya, yang harus dilakukan ialah mengurangi ketimpangan regional dalam soal tata kelola.

Selain itu, harus ada pola pikir yang diubah di jajaran birokrasi. Masih banyak cara pandang yang melihat pelayanan hanya sebagai pemenuhan tugas formal dan target yang telah ditetapkan sehingga menafikan sisi relevansi kebijakan dan muatan kepentingan riil masyarakat. Cara pandang demikian harus diubah bahwa pelayanan publik merupakan fungsi dari tanda hadirnya negara, yang salah satunya secara strategis mewujud melalui instrumen kebijakan.

Sedikitnya terdapat tiga masalah yang seringkali muncul dalam masalah kebijakan pelayanan publik. Pertama, pada tataran politik legislasi. Paradigma kebijakan pelayanan publik di beberapa daerah seringkali memang tidak bertolak dari hak dasar dan kebutuhan nyata masyarakat, tetapi berdasar jenis urusan yang dimiliki pemerintah.

Kedua, pada level instrumentasi kebijakan. Contoh dalam masalah ini bisa kita lihat pada kasus penyeragaman mutu layanan lewat konsep SPM (standar pelayanan minimum). Kasus penerapan SPM ialah satu bukti bagaimana pemerintah/lembaga bekerja hanya memenuhi angka (satuan out put) yang telah ditetapkan. Terlepas apakah memang capaian numerik itu secara kualitatif dan kuantitatif, mencerminkan terpenuhinya kebutuhan warganya atau tidak.

Ketiga, dalam soal penjabaran dan praktik penyelenggaraan layanan. Pelayanan di banyak daerah hampir tak berubah signifikan. Bahkan pada sisi lain memperparah kesenjangan gerak maju antardaerah. Dalam kasus kebijakan penyaluran Dana Desa misalnya, ada satu daerah yang sangat responsif dan begitu cepat dalam eksekusi, tetapi pada saat bersamaan ada daerah yang mata rantai birokrasinya justru begitu panjang dan berbelit.

Dari semua hal di atas, kita ingin menegaskan bahwa banyaknya ragam aturan dan kebijakan yang seolah mengepung desa tidak boleh memangkas prakarsa-prakarsa lokal dalam melahirkan inovasi-inovasi. Sebuah reformasi tata kelola mutlak diperlukan guna membangkitkan prakarsa-prakarsa lokal. Sudah saatnya kebijakan dan aturan yang terkait desa tidak boleh memasung atau bahkan menjadi sangkar besi yang menyandera kreativitas masyarakat desa.

Advertisement

Mendekat ke China

Oleh : Humprey Arnaldo Russel,
Kandidat Doktor Ilmu HI, School of International and Public Affairs, Jilin University, China

Kompas, 8 Mei 2018

Sejak terpilih menjadi Presiden RI di 2014, Jokowi telah beberapa kali melakukan kunjungan kenegaraan ke China, baik dalam konteks bilateral maupun untuk menghadiri forum-forum multilateral dan internasional. Presiden China Xi Jinping juga telah melakukan kunjungan ke Indonesia tahun 2015. PM China Li Keqiang dijadwalkan juga berkunjung ke Jakarta minggu ini.

Intensitas kunjungan di antara pemimpin kedua negara serta kecenderungan meningkatnya investasi China di Indonesia, kemudian memunculkan spekulasi Jokowi ingin membawa Indonesia lebih dekat dengan China. Sejatinya, dengan posisi sebagai kekuatan ekonomi terbesar nomor dua di dunia setelah AS, serta potensi pasar yang sangat menjanjikan bagi produk-produk asal Indonesia, langkah Jokowi perlu mendapat dukungan semua pihak. Namun, langkah ini telah menimbulkan kegelisahan beberapa kalangan di Tanah Air. Beberapa faktor yang mendasari kegelisahan terkait intimnya hubungan RI-China adalah, pertama, ideologi.

Bagi sementara kalangan, ideologi komunis China adalah ancaman nyata bagi Indonesia. Sejarah kelam peristiwa 1965 yang didalangi Partai Komunis Indonesia, residunya masih membekas di sanubari rakyat Indonesia. Sampai kini, masih banyak pihak meyakini China penyokong utama pemberontakan kelompok komunis Indonesia pimpinan DN Aidit itu.

Karena itu, kedekatan dengan China dianggap langkah yang sangat membahayakan, sebagaimana pesan-pesan berantai yang berseliweran di berbagai lini masa. Tak terkecuali fitnah yang dialamatkan kepada pemerintahan Jokowi yang dianggap ingin menyuburkan paham komunis karena kedekatan yang sedang dibangun dengan China.

Kedua, ekonomi. Dengan meningkatnya arus investasi dari China ke Indonesia, sebagian kalangan khawatir akan menjadikan Indonesia sangat bergantung secara ekonomi pada China dan kemudian akan berakibat pada hilangnya kedaulatan negara. Hal ini diperparah oleh kasus-kasus penyalahgunaan izin yang dilakukan TKA asal China di beberapa wilayah Indonesia beberapa waktu terakhir.

Ketiga, pertahanan dan keamanan negara. Keinginan investor China terlibat dalam proyek-proyek strategis di Indonesia, misalnya pembangunan kawasan industri terpadu di Kuala Tanjung dan Sei Mankei di Sumatera Utara, Bitung di Sulawesi Utara, serta Tanah Kuning di Kalimantan Utara, diprediksi akan mengancam pertahanan dan keamanan negara.

Keterlibatan investor China dalam proyek itu dikhawatirkan akan memberikan ruang bagi kapal berteknologi tinggi asal China bergerak bebas di perairan Indonesia. Beberapa pihak menganggap ini ancaman serius bagi keamanan laut Indonesia mengingat masih sangat terbatasnya kemampuan armada laut yang dimiliki Indonesia saat ini.

Berlebihan

Tentu saja, kegelisahan dari beberapa kalangan itu harus menjadi masukan penting bagi pemerintah. Namun, ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian kita semua. Pertama, kekhawatiran mengenai bangkitnya gerakan komunis di Indonesia adalah sesuatu yang sangat beralasan. Kita semua tentu tak ingin peristiwa kelam 1965 terulang kembali. Selain itu, ideologi komunis sangat bertentangan dengan falsafah hidup masyarakat Indonesia.

Namun, menjadi tak wajar jika kita kemudian mencari pembenaran atas dugaan kebangkitan paham komunis di Indonesia dengan menyalahkan kedekatan RI-China sebagai pangkal persoalan. Penting diketahui, sejak melakukan ekspansi ekonomi di berbagai kawasan dunia setelah kebangkitan ekonominya tahun 1990-an, belum pernah ditemukan kasus adanya negara yang mengadopsi ideologi komunis karena campur tangan China.

Kedua, pendapat sebagian kalangan bahwa investasi China di Indonesia akan berdampak pada hilangnya kedaulatan negara adalah sesuatu yang sangat berlebihan. Indonesia bukanlah negara kemarin sore yang bisa didikte negara mana pun. Terkait kasus penyalahgunaan izin oleh TKA asal China, pemerintah perlu bertindak tegas. Sulit dibantah ada faktor kelalaian dari petugas di lapangan soal penegakan aturan yang tercantum dalam UU Tenaga Kerja.

Untuk mengatasi ini, dukungan dari Pemerintah China juga sangat diperlukan mengingat umumnya perusahaan yang berinvestasi di Indonesia terafiliasi ke badan usaha milik Pemerintah China. Akan baik jika kebijakan yang digunakan Chinalco (China Aluminum Corporation) ketika berinvestasi di Peru dengan lebih mengoptimalkan tenaga kerja lokal, dijadikan rujukan dalam melakukan investasi di Indonesia.

Karena itu, kunjungan PM Li Keqiang merupakan momentum tepat untuk mendiskusikan itu. Apalagi ada keinginan yang kuat dari Jokowi dan Xi untuk terus meningkatkan kerja sama bilateral dengan mengedepankan prinsip-prinsip kesetaraan.

Ketiga, ketertarikan investor China terlibat dalam proyek-proyek strategis, misalnya lewat pembangunan kawasan ekonomi terpadu di sejumlah wilayah Indonesia harus diikuti dengan penguatan kemampuan maritim di Indonesia. Meski ide Jokowi menjadikan Indonesia Poros Maritim Dunia (Global Maritime Fulcrum) seolah tenggelam dalam hiruk-pikuk politik menjelang 2019, pemerintah perlu memikirkan cara terbaik meningkatkan alokasi anggaran pertahanan untuk matra laut yang merupakan garda terdepan dalam melindungi keamanan maritim dan sumber daya laut Indonesia.

Memang tak mudah bagi Jokowi meyakinkan pihak-pihak yang khawatir dengan langkahnya membawa Indonesia lebih dekat dengan China. Karena itu, perlu ada kerja sama dan dukungan dari berbagai pihak, termasuk Pemerintah China sendiri. Kita semua tentu sadar Indonesia dan China dua negara yang punya posisi penting dalam konteks regional maupun internasional sehingga kedua negara perlu terus bekerja sama agar hambatan yang masih menganjal dalam hubungan kedua negara terselesaikan.

Posisi politik Indonesia dan China selalu sejalan, terutama terkait isu-isu krusial, seperti dukungan terhadap kemerdekaan Palestina. Mungkin tak banyak yang tahu bahwa China sebagai anggota tetap DK PBB konsisten mendukung kemerdekaan Palestina. Yang perlu kita renungkan bersama, jika prediksi berbagai kalangan bahwa China akan menggantikan posisi AS sebagai adidaya global dalam beberapa dekade mendatang menjadi kenyataan, apakah kita masih akan menjaga jarak dengan China?

Masa Depan Energi dan Migas

Oleh : Pri Agung Rakhmanto,
Pengajar di Fakultas Teknologi Kebumian dan Energi Universitas Trisakti

KOMPAS, 23 April 2018

Dalam Rencana Umum Energi Nasional (RUEN), sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2017, ditetapkan sasaran bauran energi nasional pada 2025 adalah porsi energi terbarukan 23 persen, minyak bumi 25 persen, gas bumi 22 persen, dan batubara 30 persen. Sementara sasaran bauran energi untuk 2050 ditetapkan dan diproyeksikan, porsi energi baru dan terbarukan 31 persen, minyak bumi 20 persen, gas bumi 24 persen, dan batubara 25 persen.

Dari angka-angka tersebut ada dua hal yang dapat kita lihat dengan sangat jelas. Pertama, energi baru terbarukan penting dan diproyeksikan serta ditargetkan akan secara signifikan mewarnai bauran energi nasional ke depan. Kedua, energi fosil, migas dan batubara, tetap penting dan tetap akan jadi tulang punggung bauran energi nasional.

Energy Information Administration (EIA—Departemen Energi Amerika Serikat, 2017) memproyeksikan komposisi bauran energi global pada 2040 lebih kurang minyak bumi 30 persen, gas bumi 25 persen, batubara 22 persen, energi baru dan terbarukan 23 persen. BP Energy Outlook (2017) memproyeksikan komposisi bauran energi global pada 2035 lebih kurang minyak bumi 29 persen, gas bumi 26 persen, batubara 24 persen, energi baru dan terbarukan 21 persen. International Energy Agency (IEA) dalam World Energy Outlook 2017 memproyeksikan komposisi bauran energi pada 2040 lebih kurang minyak bumi 27 persen, gas bumi 25 persen, batubara 22 persen, energi baru dan terbarukan 26 persen.

Migas tetap energi utama

Di dalam proyeksi-proyeksi tersebut telah dimasukkan skenario pertumbuhan energi baru dan terbarukan yang terbilang sangat progresif. Di antaranya pertumbuhan konsumsi energi terbarukan yang berasal dari energi angin, matahari, panas bumi, biomassa, dan bahan bakar nabati untuk sektor kelistrikan secara stabil 7 persen per tahun. Juga proyeksi penggunaan jumlah kendaraan listrik global yang melonjak sangat signifikan dari kisaran 1 juta-2 juta kendaraan pada 2016 menjadi lebih dari 200 juta kendaraan pada 2030-2040.

Dari rentang angka-angka proyeksi tersebut, terlihat kisaran yang lebih kurang mirip satu dengan lainnya dan hal tersebut pada dasarnya memang menggambarkan hal yang sama. Bahwa energi baru dan terbarukan penting untuk masa depan energi di tingkat global, tetapi energi fosil, migas dan batubara, juga tetap akan berperan penting. Migas khususnya, di semua proyeksi yang ada porsinya diperkirakan tetap akan di atas 50 persen.

Jadi, keliru jika ada pandangan umum yang mengatakan bahwa di masa yang akan datang migas bukan lagi sumber energi yang penting. Dalam hal pandangan umum ini, argumen untuk meluruskannya sebenarnya dapat sederhana saja. Penggunaan minyak bumi sebagai sumber energi komersial dan modern yang mulai berkembang pada abad ke-19 itu tak kemudian menghilangkan penggunaan batubara yang telah lebih dahulu berkembang satu abad sebelumnya. Prinsip dasar yang perlu dipahami adalah bahwa hubungan satu sumber energi terhadap lainnya tak hanya substitusi, tapi juga komplementer.

Maka, menjadi sangat tidak tepat ketika hanya karena produksi dan cadangan migas kita yang (sedang) terus menurun lalu dikatakan bahwa migas memang sudah jadi energi masa lalu dan bukan lagi energi masa depan kita. Juga tidak proporsional ketika dikatakan bahwa karena migas adalah sumber energi tak terbarukan, maka dengan hadirnya energi terbarukan energi migas dan industri perminyakan sudah memasuki senja kala dan tak lagi akan berperan penting dalam energi ke depan.

Coba tengok negara besar dan maju seperti AS dan Rusia. Keduanya, bersama Arab Saudi, ke depan akan berlomba menjadi produsen dan pemasok terbesar migas untuk pasar dunia. Saat ini, gabungan produksi minyak ketiga negara ini mendekati 30 juta barrel per hari atau lebih kurang setara dengan 30 persen lebih kebutuhan dan pasokan minyak dunia. Revolusi teknologi produksi shale oil dan shale gas di AS akan menjadikan pasokan migas di dunia secara teknikal melimpah dan seperti menjadikan migas sebagai sumber energi “terbarukan” untuk rentang periode yang akan cukup panjang.

Departemen Energi AS (2017) memperkirakan setidaknya ada 345 miliar barrel minyak dan 7.299 triliun kaki kubik gas yang secara teknologi dapat diproduksi di dunia. Angka itu jauh melebihi cadangan minyak Arab Saudi yang “hanya” 267 miliar barrel dan 299 triliun kaki kubik gas. Pertimbangan kompetisi pasar migas di dunia itulah yang utamanya melatarbelakangi Arab Saudi mengubah visi dan arah langkahnya ke depan untuk tidak lagi hanya mengandalkan migas sebagai penerimaan negara, tetapi bukan karena migas tak akan jadi penting lagi bagi energi di masa depan.

Mesti proporsional

Jadi, ketika kita sebetulnya baru dalam tahap sebatas mencoba- coba kendaraan listrik, sebaiknya tidak perlu melebih-lebihkan dengan mengatakan bahwa pada 2040 mobil BBM akan hilang atau dilarang. Negara lain saja, yang sudah jauh lebih progresif daripada kita dan tercatat sebagai kontributor utama di dalam pengembangan kendaraan listrik, seperti AS, China, dan negara-negara maju di Eropa Barat, mereka realistis dalam memproyeksikan ke depan dan tidak meninggalkan kendaraan BBM.

Juga ketika sejatinya kita baru dalam tahap seremonial penandatanganan kontrak jual-beli pembangkit listrik energi terbarukan skala puluhan megawatt (MW) atau pengoperasian pembangkit listrik energi terbarukan skala kilowatt (KW), sebaiknya juga tak perlu melebih-lebihkan dengan seolah-olah mengklaim bahwa kita sudah memasuki era energi masa depan yang tidak lagi konvensional, tetapi terbarukan.

Menurut pandangan saya, hal itu sangat tidak proporsional. Belum lagi kalau dalam beberapa tahun mendatang pembangkit- pembangkit itu ternyata mangkrak, tidak dapat beroperasi lagi, karena sifatnya sebatas proyek (bukan program) yang tidak berkelanjutan. Negara yang paling maju dalam pengembangan energi listrik terbarukan, seperti Jerman, porsi pembangkit listrik batubaranya masih 37 persen dan porsi dari gasnya 13 persen. Janganlah karena ketidakmampuan kita mengelola sektor migas lalu kita meninggalkannya dan mencari-cari “prestasi” di sektor energi lain, seolah kita sudah melakukan lompatan besar.

Sebaliknya, di sektor migas, janganlah ketika lelang penawaran wilayah kerja baru sebatas diminati lima perusahaan dengan komitmen investasi 23,6 juta dolar AS, lalu kita mengklaim bahwa masa depan sektor migas nasional akan cerah kembali. Tentu ini masih sangat jauh panggang dari api. Sebab, angka ini sebetulnya sangat-sangat kecil untuk skala industri hulu migas dan belum berarti apa-apa karena belum tentu juga direalisasikan nantinya.

Sekadar pembanding, biaya pengeboran satu sumur eksplorasi di lepas pantai Indonesia saat ini pada kisaran 40 juta-150 juta dollar AS, bergantung pada kedalaman dan tingkat kesulitannya. Investasi hulu migas Indonesia secara keseluruhan pada 2017 yang besarnya 9,33 miliar dollar AS juga tercatat masih turun 16,7 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Padahal, di tingkat global investasi hulu migas pada 2017 mencapai 400 miliar dollar AS lebih dan rata-rata sudah tumbuh positif 3 persen lebih dibandingkan dengan tahun sebelumnya, seiring pemulihan harga minyak yang sudah terjadi sejak 2016. Jadi, sejatinya kita tidak cukup kompetitif dan tertinggal di dalam menarik investasi hulu migas. Maka, tidak proporsional jika hanya dengan diminatinya lelang wilayah kerja migas dengan magnitude seperti itu lalu kita mengklaim sudah mencapai prestasi signifikan di sektor migas.

Oleh karena itu, akan lebih baik untuk masyarakat dan bangsa ini jika kita dapat lebih proporsional, baik dalam melihat maupun menyampaikan sesuatu. Sebagai sumber energi, migas tetap akan berperan penting dalam energi ke depan, baik di skala global maupun nasional, dan karena itu jangan diabaikan.

Dalam pengelolaan sektor hulu migas, saat ini kita juga masih tertinggal dan tidak cukup menarik bagi investasi skala besar yang kita perlukan untuk penyediaan migas di masa mendatang. Angka-angka pencapaian yang kita dapatkan, baik dalam energi terbarukan maupun investasi hulu migas, sangat belum signifikan untuk menjawab tantangan energi masa depan yang ada. Jangan dilebih-lebihkan karena dikhawatirkan nanti dapat dinilai sebagai “pengibulan”.

Beras, Terigu, dan Pangan Lokal

Oleh : Khudori, Pegiat Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI); Anggota Kelompok Kerja Dewan Ketahanan Pangan (2010–sekarang)

KORAN SINDO edisi Kamis, 05 April 2018

Mengartikan pa­ngan identik de­ngan be­ras sesungguhnya hanya akan me­nipu kita. Sejarah Indonesia men­catat gaplek (Lampung, Jawa Tengah, Jawa Timur), sagu (Ma­luku, Papua), jagung (Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Teng­gara), cantel/sor­gum (Nusa Teng­gara), talas, dan ubi jalar (Papua) sebagai pangan baku warga se­lama bertahun-ta­hun.

Kema­juan di bidang eko­nomi dan teknologi, terutama tele­ko­mu­ni­kasi, dibarengi per­baikan ke­se­jah­­te­ra­an plus ke­bi­jakan yang sa­lah mem­buat pola makan meng­kris­tal pada beras, sedang­kan gaplek, jagung, ubi, dan can­tel, jus­tru menjadi pa­kan pokok ternak. Sampai saat ini semua perut warga negeri ini tergantung pa­da beras dengan tingkat partisipasi rata-rata 100%, kecuali Maluku dan Papua (80%).

Kon­sumsi per kapita mencapai 114 kg/tahun, tertinggi di dunia. Akibatnya, pemerintah dipaksa melakukan segala cara untuk menggenjot pro­duksi beras agar pasokan do­mestik ter­cu­kupi. Padahal sawah letih dan kelelahan, produk­ti­vitas me­lan­dai, serta luasnya terge­ro­goti penggunaan lain.

Dae­rah hulu gundul membuat iri­gasi terbengkalai dan kon­ti­nui­tas air sulit dipenuhi. Dari sisi tek­nologi produksi, hasil pe­tani di sawah irigasi saat ini mendekati batas frontier yang bisa dicapai: 6,4 ton/ ha, kedua tertinggi di Asia Timur setelah China (7,6 ton/ha). Potensi pe­ningkatan pro­duk­tivitas ha­nya 0,5-1,0 ton/ hek­tare de­ngan input yang mahal.

Guna mengurangi tekanan dari sisi suplai, Oktober 2010, pemerintahan Presiden SBY menggulirkan kampanye “se­hari tanpa nasi” (One Day No Rice). Menurut kalkulasi saat itu, cara ini bisa menghemat 1,1 juta ton beras senilai Rp6 tri­liun.

Jika uang itu dialihkan un­tuk mengonsumsi pangan lo­kal, seperti singkong, ubi jalar, ga­nyong, dan sukun, akan men­cip­takan dampak bergan­da luar bia­sa. Seperti yang di­duga, pro­gram itu layu se­belum berkem­bang. Pro­gram berhen­ti di jar­gon. Baik di ide, memble di­eksekusi. Mengalihkan ses­ua­tu yang sudah jadi ke­bi­asaan (habit ) ber­tahun-tahun, termasuk da­lam pangan, bukan hal mudah.

Ke­biasaan itu tercipta me­lalui pro­ses adaptasi pan­jang, me­li­bat­kan segenap indera (ter­ut­a­ma perasa dan peng­l­ihatan), dan per­tim­ba­ng­an ekonomi (akses dan efisiensi), politik (ke­bi­ja­kan), serta kebudayaan (akultu­rasi dan adap­tasi). Dalam hal be­ras, hasilnya seper­ti ini: mema­sak beras itu mu­dah, harganya murah (ka­re­na sub­si­di), gam­pang didapat kapan dan di mana saja.

Dari sisi gizi dan nutrisi, beras relatif unggul daripada pangan lokal lain. Pelbagai kele­bih­an beras ini belum ter­tandingi oleh ane­ka pangan lokal. Dari sini ter­lihat betapa absurd nya kam­p­anye “satu hari tanpa nasi”. Sampai saat ini pangan lokal masih sulit didapat, kon­ti­nui­tas ke­tersediaannya tak ter­jaga, har­ganya fluktuatif, ra­sa­nya ku­rang enak, gizinya lebih ren­dah, dan me­masaknya ribet.

Saat pangan lokal dibelit aneka masalah, pangan in­tro­duksi berbasis terigu justru semakin perkasa. Dalam se­pu­luh tahun terakhir, konsumsi bahan pangan dari gandum impor yang diolah jadi tepung terigu itu meningkat pesat.

Pada 1987 konsumsi terigu per kapita Indo­nesia masih 1,05 kg per ta­hun, naik jadi 2,64 kg per ta­hun pada 1996 dan meledak menjadi 24 kg per ta­hun pada 2017. Jadi, hanya dalam 30 ta­hun konsumsi terigu meledak 23 kali lipat.

Di Indonesia, tidak ada jenis pa­ngan lain yang me­ngalami le­da­kan sebesar konsumsi te­r­i­gu. Kon­se­kuensinya, im­por gan­dum juga me­ledak, menjadi le­bih 12 juta ton pada 2017 de­ngan nilai USD 2,1 mi­liar. De­visa yang terkuras ini tidak kecil.

Dalam struktur diet ma­kan­an warga, gandum kini me­nem­­pati posisi kedua setelah beras yang mencapai 25%, menyalip jagung atau umbi-um­bian. Aneka pangan berbasis gandum jauh lebih populer ke­timbang pangan lokal, seperti singkong, sagu, sukun, atau ganyong.
Di mata warga, aneka pangan lokal itu lebih inferior daripada gandum yang lebih mewakili cita rasa dan selera global. Temuan Fabiosa (2006) dalam “Westernization of the Asian Diet: The Case of Rising Wheat Consumption in Indo­nesia “cukup mengejutkan: se­tiap peningkatan 1% pen­da­pat­an warga Indonesia, penge­luaran konsumsi pangan yang dibuat dari gandum meningkat di kisaran 0,44-0,84%. Seba­lik­nya, kon­sum­si beras tergerus.

Ini menegaskan dua hal se­kaligus. Pertama, subs­ti­tu­si beras oleh gandum demikian cepat. Dari sisi diversifikasi makanan, substi­tu­si itu meru­pakan hal yang baik. Namun, substitusi be­ras oleh gandum adalah di­versifikasi yang salah kaprah.

Sebab ini yang kedua, substitusi itu hanya akan kembali mem­per­tegas feno­me­na pening­kat­an keter­gan­tungan kita pada pangan im­por. Padahal In­do­nesia memiliki aneka sum­­ber daya lokal yang bisa menggan­ti­kan gan­dum, seperti singkong, gem­bili, sukun, sagu, dan ubi jalar. Subs­ti­tusi gan­dum dengan pa­ngan lokal tidak hanya meng­­­he­mat devisa, tapi juga men­cip­takan dam­pak ber­gan­da (multiplier effect) yang luar bia­sa di berbagai sektor.

Mensubstitusi terigu de­ngan pa­ngan lokal bukan hal mus­­tahil. Namun, substitusi itu memerlukan kebijakan ra­dikal, konsisten, dan memihak kepen­tingan domestik. Salah satu kandidat pengganti te­pung terigu adalah te­pung sing­kong mo­di­fikasi (mocaf).

Mocaf su­dah diproduksi secara in­dustrial di banyak tempat, melibatkan petani, koperasi, dan peme­rin­tah daerah. Di sinilah ne­gara per­lu hadir dengan beleid memihak.

Pertama, secara ekonomi, harga mocaf (lebih Rp 6.000/ kg) cukup bersaing. Tapi, harga ini belum menarik bagi in­dus­tri dibandingkan dengan te­pung terigu curah (di bawah Rp6.000/kg).

Jika mocaf tidak dikenai PPN 10%, tentu har­ga­nya kian menarik. Pemerintah harus membebaskan PPN 10% untuk mocaf. Sebaliknya, bea masuk impor terigu yang 0% harus ditata ulang.

Kedua, stra­tegi diversifikasi pangan berbahan lokal akan berhasil bila pemerintah tak memilih ke­bi­jakan dan strategi melepas se­mua ke pasar (hands-off policy). Dukungan kebijakan itu meliputi kebijakan fiskal, seperti alokasi anggaran dalam APBN, tarif bea masuk, pajak, kredit berbunga rendah, serta subsidi pertanian, termasuk riset dan teknologi.

Ketiga, strategi ini harus terintegrasi dalam ren­cana pembangunan jangka menengah sebagai bagian dari pen­ciptaan lapangan kerja dan pengurangan kemiskinan. Sebagai industri yang masih bayi (infant industry), tidak adil membiarkan industri mocaf —yang sepenuhnya berbahan baku lokal, melibatkan ribuan (bahkan jutaan) petani, menciptakan dampak berganda yang maha luas—bersaing de­ngan industri tepung terigu yang sudah mapan.

Tanpa cam­pur ta­ngan pemerintah, mustahil mocaf bersaing dengan 6 korporasi penguasa bisnis te­pung te­rigu (yang salah sa­tu­nya m­e­ngua­sai pangsa pasar 70%). Ber­bagai kebijakan itu harus dila­ku­kan konsisten dan berkesinambungan. Saat te­pung terigu tersubstitusi mo­caf, dengan sendirinya tekanan pada beras akan berkurang.

Tiga Pilar Pertumbuhan Ekonomi : Desentralisasi Ekonomi, Kebangkitan Industri Nasional dan Pasar Domestik terkelola atau Managed

Jusman Syafii Djamal·
February 23, 2018

Tulisan ini merupakan sebuah Catatan Kecil tentang harapan di Tahun 2018 yang disebut tahun Politik. Sebab Pilkada serentak ada dimana mana.

Harapan agar ada Fokus untuk menciptakan kehidupan demokrasi yang semakin bersinar . Demokrasi politik dengan ritual pilkada setiap lima tahunan hingga saat ini, tidaklah cukup jika kita tidak menempatkan demokrasi sebagai wahana pencipta kesejahteraan bersama. Demokrasi adalah musyawarah untuk mufakat yang dijiwai hikmah kebijaksanaan untuk menciptakan Keadilan social bagi seluruh rakyat begitu kata para Pendiri Republik.

Pengalaman di banyak negara memperlihatkan bahwa Demokrasi tidak dapat berfungsi sebagai pembangkit kesejahteraan dan mesin pendorong pertumbuhan ekonomi tanpa desentralisasi kekuatan ekonomi yang tumbuh berkembang di pelbagai kawasan ekonomi. Inti dari Demokrasi adalah distribusi kekuasaan dan kewenangan yang dilengkapi oleh “systems check and balances”, agar tidak terjadi monopoli kekuasaan di satu tangan.

Dalam buku Demokrasi Kita, Bung Hatta sebagai Founding Father telah memberikan arah tentang demokrasi ekonomi dan demokrasi politik sebagai dua sisi dari mata uang yang sama. Tak mungkin Demokrasi Politik berkembang dengan baik tanpa demokrasi ekonomi.

Dalam banyak tulisannya Bung Hatta menegaskan keyakinannya , ia mengatakan :”bangsa ditentukan oleh keinsafan sebagai suatu persekutuan yang tersusun jadi satu, yaitu keinsafan yang terbit karena percaya atas persamaan nasib dan tujuan. Keinsafan yang bertambah besar oleh karena seperuntungan, malang yang sama diterima, mujur yang sama didapat, pendeknya oleh karena peringatan kepada riwayat bersama yang tertanam dalam hati dan otak”.

Pada kedalaman filosofinya, demokrasi ekonomi Bung Hatta berisi gagasan tentang pola pengambilan keputusan sosial-ekonomi di tangan publik mayoritas .

Rasionalitas yang mendasarinya adalah pandangan bahwa hak politik yang penuh tidak dapat dimenangkan tanpa hak ekonomi yang penuh. Untuk menjamin tata kelola perekonomian yang demokratis dan memastikan distribusi yang pantas atas sumber daya ekonomi, kontrol politik dan hukum selayaknya dikembalikan kepada rakyat mayoritas. Hatta menegaskan bahwa rakyat tidak akan benar-benar berdaulat kecuali juga berdaulat dalam bidang ekonomi

Ini sebuah adagium yang kelihatannya dapat digunakan jika kita merenungkan makna demokrasi bagi kemajuan suatu bangsa. Sebab demokrasi adalah wahana bukan tujuan akhir. Sebuah wahana tak mungkin ia dapat bergerak seenaknya tanpa arah dan tujuan. Demokrasi bukan semata mata soal kebebasan berpendapat, bukan juga hanya suatu system yang bertumpu pada mekanisme pemungutan suara setiap lima tahun. Demokrasi harus ditempatkan sebagai pilar pencipta kesejahteraan rakyat, bukan sebaliknya. .

Salah satu tujuan Industrialisasi di Indonesia yang dilaksanakan secara terus menerus dari sejak tahun 1970 hingga 2018 atau selama kurang lebih 48 tahun, adalah mengurangi laju pertumbuhan Kemiskinan dan kepincangan social. Serta menjadi wahana transformasi dan infrastruktur iptek pencipta nilai tambah agar kemampuan penguasaan teknologi dan wahana pembangkit lapangan kerja dalam masyarakat, dapat di wujudkan dalam realitas sehari hari.

Salah satu kebijakan yang dapat muncul dari alam demokrasi adalah konsistensi kebijakan industrialisasi. Dalam kerangka fikiran demokrasi ekonomi seperti disampaikan diatas , maka pembangunan kawasan industry Nasional yang kokoh dan kuat, menempati posisi strategis dalam kebijakan ekonomi selama 48 tahun ini. Suatu arah kebijakan ekonomi yang didasarkan pada preposisi utama :”Industrialisasi mustahil tumbuh berkembang tanpa perlindungan negara yang kuat dan terus menerus”.

Mengapa sebagai suatu bangsa kita terus menerus seolah kalah bersaing dengan bangsa bangsa lain didunia dalam memproduksi barang dan jasa adalah pertanyaan klasik yang selalu muncul dipermukaan. Solusi atas pertanyaan itu adalah “policy on trade and industrialization”. Kebijakan tata kelola mekanisme pasar dan tata niaga produk industry Nasional.

Tingkat industrialisasi dibatasi oleh luasnya pasar. Mengapa di abad 18, Inggris dan bukan Belanda yang menjadi pembangkit Revolusi Industri Pertama adalah karena kesuksesan Inggris dalam menciptakan pasar tekstil dan mata rantai pasokan bahan baku kapas di dunia pada abad ke-18. Yang membuat industry tekstil dan produk tekstil tumbuh berkembang.

Demikian juga mengapa Amerika Serikat dan bukan Perancis atau Jerman yang mampu menyalip Inggris menjadi negara adidaya ekonomi berikutnya adalah karena dukungan kebijakan pemerintah AS yang konsisten dalam menciptakan pasar barang produksi industry dalam negerinya di abad ke-19. Yang lahir menjadi penemu terbesar dunia seperti Thomas Edison dan raksasa industri seperti Andrew Carnegie, Henry Ford, JP Morgan, John D. Rockefeller, dan Cornelius Vanderbilt.

Di abad 21 yang disebut sebagai abad Asia, bukannya India melainkan Tiongkok yang berada diposisi terdepan untuk mengambil alih posisi Amerika Serikat di bidang manufaktur dan inovasi. Mengapa begitu ?

Ini semata mata karena pemerintah Tiongkok telah secara konsisten dan bertahap berhasil meproteksi pasar domestiknya dan menciptakan pasar raksasa bagi Industri Domestiknya. Pasar Tiongkok ini berapa kali jauh lebih besar dari pasar Amerika Serikat

Di Tiongkok muncul kesadaran para pemimpin politik nya akan kenyataan bahwa “Pasar ‘bebas’ tidaklah sepenuhnya bebas dari pertarungan kepentingan. Pasar adalah barang publik mendasar yang sangat mahal.

Ambil contoh proses pembangunan industri yang sedang berlangsung sejak masa 1978 di Tiongkok yang didorong tumbuh berkembang bukan semata mata karena keberhasilan untuk menciptakan “layer keahlian” manusia bersumber daya iptek dalam mengadopsi teknologi maju.

Meski pembangunan keahlian Manusia Bersumber Daya Iptek merupakan prasyarat utama dari kemajuan industry nasional. Melainkan karena penguasaan teknologi oleh Manusia bersumber Daya Iptek, ditopang oleh pilar keberhasilan kebijakan ekonomi yang diarahkan pada upaya sistimatis berkesinambungan.

Kebijakan ekonomi yang diarahkan untuk penciptaan pasar domestic yang kuat dan kokoh dalam melindungi produk yang dibuat di dalam negerinya sendiri, oleh manusia bersumber daya iptek yang bekerja di pelbagai sektor industri nasional nya.

Pengalaman Tiongkok dari sejak tahun 1978 hingga 2018, atau 40 tahun, menunjukkan bahwa Pasar untuk barang-barang industri yang diproduksi secara massal didalam negeri tidak dapat diciptakan oleh satu policy economy ‘big Push’ berupa kebijakan industry substitusi impor dan “export oriented economic policy” semata.

Tidak mungkin industry nasional dapat tbuh berkembang hanya melalui sebuah surat keputusan dan program deregulasi diatas kertas semata. Ada proteksi terus menerus yang dipimpin oleh pemerintah untuk memajukan Industri Dalam Negeri melalui pelbagai kebijakan ekonomi, industry dan perdagangannya.

Industri tak mungkin tumbuh berkelanjutan hanya dengan “shock theraphy”. ini hanya dapat dibuat langkah demi langkah dalam urutan yang benar dalam rangkaian urutan ‘shock therapy’ untuk menjebol dan membangun pasar domestic yang memihak pada produk dalam negeri.

Jika kita ingin memetik pelajaran dari Kebangkitan Tiongkok untuk supremasi ekonomi global yang tak terbendung , itu semata mata karena mereka telah menemukan dan mengikuti resep yang benar melalui sistimatika urutan penciptaan pasar bagi industry dalam negerinya.

Pendekatan ini berbeda dengan kebijakan industry yang sebelumnya. Tiongkok mengalami tiga kali kegagalan dalam proses industrialisasi antara 1860 dan 1978. Sebab tidak dikaitkan dengan kebijakan perdagangan dan tata niaga komoditas dalam negeri.

Dengan kata lain Pasar domestik adalah kekuatan pembangkit industry. Tanpa pasar domestik yang terkelola dengan baik maka industry Nasional akan kehilangan mata air, sumber aliran revenue dan EBITDA yang cukup untuk tetap bertahan sepanjang masa.

Mohon Maaf jika terdapat kekeliruan dalam sharing tulisan kali ini.
Salam

Keriangan yang Punah

Oleh : Damhuri Muhammad ;
Sastrawan; Penulis Buku Anak-anak Masa Lalu (2015)
Kompas, 12 Desember 2017

Jangan bergegas menuju dewasa. Tak perlu tergesa menuju tua. Sebab, puncak kegembiraan ada di masa kanak-kanak

Demikian pesan seorang ayah kepada anaknya dalam sebuah obrolan ringan akhir pekan. Sekilas terdengar ganjil dan barangkali dapat menimbulkan banyak pertanyaan. Sebab, lazimnya, orangtua menginginkan anaknya lekas besar, segera matang, hingga secepatnya pula menggapai cita-cita.

Jauh sebelum game online merajalela, anak-anak masa silam hanya mengenal permainan mobil-mobilan dari kulit jeruk bali. Bodi utamanya terbuat dari satu belahan simetris kulit jeruk. Lalu, bagian atap diambil dari belahan simetris yang lain dalam ukuran lebih kecil. Empat roda dibentuk dari bahan yang sama, dibuat dengan perkakas sederhana sehingga ukurannya sulit untuk dibikin persis sama. Rangka penghubung antara bodi, atap, dan empat roda hanya memerlukan beberapa bilah bambu ukuran kecil. Mobil kulit jeruk segera meluncur di jalan setelah dihubungkan dengan tali rafia hingga dapat dihela ke mana suka.

Satu-dua hari kulit jeruk tentu akan layu dan lisut, hingga mobil berjalan egol-egol lantaran putaran rodanya tak imbang lagi. Selain itu, warnanya juga akan berubah. Tetapi, anak-anak masa lalu masih menyeretnya ke mana-mana. Bahkan, masih digasak di gelanggang balapan dengan anak-anak lain hingga akhirnya semua mobil itu hancur di jalan berbatu. Tak usah khawatir sebab persediaan jeruk bali melimpah. Mereka akan kembali membuat mobil baru untuk kemudian dihancurkan kembali.

Barang langka

Di sanalah kegembiraan tumbuh. Membuat mainan dengan tangan sendiri, meminjam pisau dari dapur ibu, saling meledek karena hasilnya mungkin terlalu jauh dari bentuk mobil sebenarnya, tertawa terpingkal-pingkal, lalu main bersama hingga tiba waktu senja.

Anak-anak masa silam juga terbiasa bermain meriam bambu. Terbuat dari dua ruas bambu tua yang mereka tebang dari rumpun aur sendiri. Bagian pangkal ruas pertama dilubangi sebagai pintu untuk memasukkan minyak tanah dan kain bekas. Perlu sebilah bambu ukuran kecil sebagai pemantik api yang akan disulutkan ke lubang di pangkal meriam.

Setelah itu, terdengarlah suara dentuman yang saling berbalas di antara satu kampung dan kampung lain. Kadang-kadang meriam bambu juga digunakan sebagai senjata dalam perang-perangan. Biasanya dilakukan di tengah sawah selepas panen. Satu kelompok anak-anak dengan lima meriam berposisi saling berhadap-hadapan dengan kelompok anak-anak lain dengan jumlah meriam yang sama, dalam jarak 150 meter. Sebelum saling menyerang sesuai aba-aba, di ujung tiap meriam dipasangkan tempurung kelapa terlebih dulu. Dentuman yang bertubi-tubi makin semarak oleh tempurung kelapa yang beterbangan.

Tak ada ukuran baku guna menentukan pemenang dari perang itu. Tetapi, yang menarik dari permainan itu adalah bulu mata para operator meriam yang gundul akibat lidah api yang menyembul di lubang penyulut. Panas tinggi dari ruas bambu mengakibatkan cipratan api. Sekali lagi, di situlah keriangan menyala. Kedua pasukan terbahak-bahak melihat muka sahabat-sahabatnya belepotan arang dan bulu mata yang gundul lantaran terkena jilatan api meriam bambu.

Siapa tak kenal petak umpet? Tak ada wilayah Indonesia yang tak memiliki permainan ini meski nama dan cara bermainnya berbeda-beda. Permainan populer ini telah menyisakan banyak kegembiraan yang mustahil diulang setelah kita beranjak dewasa. Manakala sekelompok anak sudah bersembunyi di ceruk-ceruk yang paling sukar ditemukan, ternyata anak yang bertugas mencari pulang diam-diam. Berjam-jam mereka meringkuk di persembunyian, sementara si pencari tak kunjung tiba. Ketika hari beranjak sore, yang muncul di lokasi justru teriakan seorang ibu yang merasa kehilangan anaknya. Begitu mereka keluar dari persembunyian, meledaklah kekecewaan, juga tawa, karena mereka telah tertipu secara berjemaah. Meski begitu, esoknya mereka bermain lagi.

Kini, keriangan demi keriangan itu adalah barang langka, baik di desa, apalagi di kota-kota besar. Suatu kali, pada masa liburan sekolah, saya mengajak anak- anak saya mudik ke pedalaman Sumatera. Saya hendak memperkenalkan ”adu sijontu” alias adu jangkrik, permainan masa kecil yang saya gemari.

Sebelum kami bertolak ke areal bekas kebun cabai guna mencari beberapa ekor sijontu jantan, saya bertanya kepada seorang anak tetangga perihal di mana sijontu jantan mudah diperoleh. Ia menggeleng tanpa beban. Bukan saja karena ia tak bisa menunjukkan sarang sijontu, tetapi juga karena ia betul-betul tak mengenal makhluk bernama sijontu itu.

Kecanduan gawai

Telapak kaki anak-anak kampung masa kini ternyata tidak lagi bersentuhan dengan pematang sawah. Sepulang sekolah, mereka duduk berdesak-desakan, bermain game elektronik di tempat-tempat penyewaan PlayStation (PS). Jika penyewaan PS penuh, mereka akan terpaku berjam-jam di kamar, bermain game online di telepon pintar. Dalam permainan digital itu, mereka terhubung oleh koneksi internet, tetapi tak saling berjumpa meski berada di kampung yang sama.

Kecanduan gawai yang sedang menjangkiti generasi ”Kids Jaman Now” telah membuat mereka malas bergerak dan tak gandrung bercengkrama di alam terbuka. Michael Rich (2015), peneliti Center on Media and Child Health di Boston Children’s Hospital, mengungkapkan, pada 2013 sedikitnya 70 persen anak usia delapan tahun ke bawah sudah menggunakan perangkat gawai, seperti smartphone, tablet, dan iPod. Padahal, pada 2011 datanya masih di angka 38 persen.

Hasil riset yang dilansir http://www.uswitch.com (2014) juga melaporkan, lebih dari seperempat anak-anak di seluruh dunia memiliki komputer genggam sebelum usia mereka genap 8 tahun. Hasil survei dari lembaga yang sama mencatat, satu dari tiga anak bahkan mulai menggunakan smartphone ketika berumur 3 tahun. Laporan ini menunjukkan jutaan anak telah mengalami kecanduan gawai.

Apabila Tuan dan Puan meragukan kabar ini, periksalah tingkah anak saat mereka ketinggalan gawai dalam sebuah perjalanan piknik, atau saat jaringan Wi-Fi di rumah sedang bermasalah. Mereka akan uring-uringan, gelisah tiada tentu arah sebab kebiasaan bermain di dunia virtual adalah nyawa kedua mereka. Lalu, di mana gundu, congklak, lompat tali, gobak sodor, pletokan, engklek, dan rupa-rupa permainan anak-anak Nusantara yang hingga kini belum terhitung jumlah pastinya?

Boleh jadi beberapa jenis permainan itu telah mengalami digitalisasi hingga dapat dimainkan melalui aplikasi digital, tetapi proses kreatif saat memproduksinya, persentuhan fisik dengan kawan-kawan sebaya, kekompakan dalam permainan kolektif, dan keriangan yang dapat digapai apabila permainan itu digelar di dunia nyata tiada bakal tergantikan oleh histeria dunia maya. Alih-alih dapat meraih keriangan dalam kebersamaan, generasi ”Kids Jaman Now” justru karam di liang-liang keterasingan.…

Tujuan Pengasuhan – Blueprint 5 : Siap Bermanfaat Bagi Diri Sendiri Dan Masyarakat dengan Profesional – Bag 1

Yayasan Kita dan Buah Hati
Serial Parenting #25

Kadang, tanpa sadar kita mendidik anak untuk hari ini saja : tak terbayang apa yang akan terjadi padanya di kemudian hari dari perlakuan kita padanya hari ini. Padahal, mengasuh itu seperti kita menyemai benih, benih apa yang kita tanam saat ini adalah apa yang akan kita panen di kemudian hari.

Dalam rangka menyiapkan anak kita agar siap bermanfaat bagi diri sendiri dan masyarakat dengan profesional, tugas orangtua sebagai fasilitator adalah memberi kesempatan benih itu tumbuh dengan baik sesuai ritmenya sendiri. Memberi kesempatan benih itu tumbuh alami karena setiap penciptaan sudah pasti punya tujuan penciptaannya dari Sang Pencipta.

Fasilitator yang diberi amanah dari Sang Pencipta sebagai penanggungjawab “benih” ini bertugas memastikan ‘tanah’nya subur, ‘air’nya pas, ‘pencahayaan matahari’ cukup, dan ‘menyiangi dari rumput liar’.

Pupuk yang diberikan cukup pupuk universal bukan pupuk khusus menumbuhkan akar, menumbuhkan daun, menumbuhkan bunga, atau menumbuhkan buah. Karena saat kita dikaruniai benih tersebut, kita tidak tahu kelak akan jadi apa benih tersebut bukan? Tunas yang baru tumbuh ini seperti tak ada bedanya dengan tunas tanaman lain. Maka bersabarlah, jika ia tumbuh sehat, kelak ia akan menunjukkan sendiri, tanaman apakah ia.

Artinya, yang perlu kita lakukan sebagai fasilitator adalah memberinya ruang yang baik untuk tumbuh, menyediakan kesempatan seluas-luasnya, mengajarinya lifeskill umum yang perlu dikuasai semua orang, mendampingi ia menikmati proses perjuangannya, memberinya pemahaman dan kebijaksanaan mengenai dunia yang telah kita kenal lebih dulu, serta mengajarkan anak bagaimana cara agar ia bisa melindungi dirinya sendiri dari kemungkinan hal-hal negatif. Tentu saja bertahap, kita perlakukan dan didik ia sesuai usianya.

Mudah-mudahan cara yang kita lakukan tepat untuk memfasilitasi ia dalam proses penemuan dirinya. Kelak pada usia 12 tahun, anak yang mengenal dirinya akan lebih mudah mengenal di bidang apa dia akan menyumbang karya pada dunia. Berkarya yang bukan hanya bekerja.

Innovasi ditengah Transformasi Analog ke Digital society : Munculnya Sharing Economy dan Bahaya Competitive Authoritarian.

Jusman Syafii Djamal
May 25, 2017

Ownership atau kepemilikan di zaman analog merupakan suatu hal yang utama. Tidak dimasa Digital. Kini “access” atau jalan menuju sumber daya jauh lebih utama. Tidak heran jika kini Negara Adi Daya seperti Amerika mengedepankan motto : “American First”.

Presiden Trump bertekad untuk menDahulukan kepentingan Amerika, baru lainnya. Dengan motto itu Amerika di masa kepemimpinan Trump ingin mengisolasi semua pintu masuk Bangsa lain ke sumber daya Amerika.

Pintu masuk untuk Bangsa lain seperti Tiongkok dan Negara Asia lainnya mempelajari Teknologi Amerika yang terejawantah dalam Perusahaan dan Industri Amerika kini ditutup. Industri Amerika tidak dibolehkan untuk di investasikan di luar Amerika. Pajak nya terlalu tinggi.

Begitu juga pintu masuk ke lapangan kerja di Amerika bagi Immigrant Mexico terutama ditutup dengan tembok tinggi. Hal sama pintu masuk untuk produk asing masuk pasar Amerika juga dipersempit. Semua perjanjian Perdagangan seperti Nafta atau Trans Pacific Trade Agreement yang sebelumnya di gerakkan oleh Inisiatip Amerika juga kini dibatalkan.

Seolah fikiran Perdagangan bebas kini dipandang tidak relevan lagi. Apakah trend ini bersifat sementara, ketika Trump menjadi Presiden atau seterusnya dan akan menjadi model serta arah baru kebijakan semua Negara, kita belum tau pasti.

Yg kasat Mata Terlihat ada kecenderungan semua pihak yang kini memiliki akses pada kekuatan politik dan kekuatan ekonomi semakin memprioritaskan segala tindakannya pada pada upaya mempersempit pintu masuk bagi orang lain ke dalam alokasi sumber daya.

Dalam teori politik muncul istilah “Competitive Authoritarian”. Seorang teman mengirim sebuah buku menarik karya Steven levitsky dari Harvard University dan Lucan A. Way dari University of Toronto berjudul :” Competitive Authoritarianism : Hybrid Regimes After the Cold War”.

Kata Competitive sebetulnya merujuk sisi positive outcome. Akan tetapi ajektive Authoritarian yg menimbulkan kehawatiran. Ada pengertian dominasi kepemilikan yg membuat level playing field yg tidak setara .

Buku ini diawali dengan kutipan kata Daniel arap Moi, President of Kenya yang bilang “Politics …is not like football, deserving a level playing field. Here, you try that and you will be roasted.” Politik bukan permainan sepak bola. Jika kita mencoba untuk bermain jujur dan fair mungkin akan terpanggang.

Dalam sepak bola lapangan permainan dijaga seimbang oleh Wasit dan setiap tim memiliki kesempatan sama untuk membukukan kemenangan.

Fairness membuat bola bundar menjadi menarik untuk ditonton. Akan tetapi dalam politik “fairness” atau “level playing field yang sama” sukar ditemukan.

Dalam buku tersebut dikatakan : rejim “Competitive authoritarian” adalah rejim pemerintahan sipil yang berkuasa melalui mekanisme demokrasi seperti pemilu akan tetapi sebagai incumbent akan terus melanggengkan kekuasaan nya sepanjang waktu dengan memanfaatkan instrument negara untuk melumpuhkan saingan .

Rejim ini seolah menggunakan kompetisi sebagai sarana demokrasi bagi pemilih menemukan pilihan terbaiknya . Tetapi lapangan pertandingan sudah “disetting” tidak seimbang.

Muncul fenomena Rejim Putin di Russia dan kini mungkin Trump di Amerika ??
“Competitive Authoritarian regimes are civilian regimes in which formal democratic institutions exist and are widely viewed as the primary means of gaining power, but in which incumbents’ abuse of the state places them at a significant advantage vis-`a-vis their opponents.”

Such regimes are competitive in that opposition parties use democratic institutions to contest seriously for power, but they are not democratic because the playing field is heavily skewed in favor of incumbents. Competition is thus real but unfair.”

Buku Steven Levitsky tentang Competitive Authoritarian tersebut dapat dinikmati dalam bentuk lain pada essay pendek di majalah Foreign Affairs May/June issue, judulnya “Is America Still Safe for Democracy?” ditulis oleh Robert Mickey, Steven Levitsky, and Lucan Ahmad Way.

Tulisan itu diawali dengan kata begini :” Terpilihnya Donald Trump sebagai Presiden memculkan cara baru dalam pemerintahan demokratis di Amerika. Trump yang menyatakan pers dan media mainstream seperti CNN dan banyak lainnya sebagai “enemy” dan tiap hari gunakan “tweeter” untuk menyerang siapa saja termasuk Obama pendahulu nya atau juga memuji Pemimpin dunia lain yang dianggap diktator telah menumbuhkan rasa hawatir Amerika menuju Negara Otoriter. Sebab mekanisme check and balance seolah tak berfungsi sebagaimana adanya.

The election of Donald Trump as president of the United States—a man who has praised dictators, encouraged violence among supporters, threatened to jail his rival, and labeled the mainstream media as “the enemy”—has raised fears that the United States may be heading toward authoritarianism.

While predictions of a descent into fascism are overblown, the Trump presidency could push the United States into a mild form of what we call “competitive authoritarianism”—a system in which meaningful democratic institutions exist yet the government abuses state power to disadvantage its opponents.”

Dengan kata lain akibat kemajuan internet dan proses transformasi dari analog ke dunia digital, kini muncul masalah akibat banyak orang tidak lagi peduli pada institusi, ingin serba cepat “mak jeg mak nyes”, kata orang jawa. Dunia seolah dalam genggaman.

Melalui jempol jari di twitter Presiden Trump dapat memecat seorang tokoh profesional Comey, Direktur FBI, misalnya, ketika sedang pidato didepan anak buahnya dikota lain. Comey tau dipecat ketika menonton TV.Tidak lazim dan Semua geger.

Ini suatu petunjuk bagaimana Pintu masuk kekuasaan dapat dengan mudah dimanfaatkan untuk memutus mata rantai pandangan independent dalam mengelola institusi Negara dan diputar menjadi hamba kepentingan satu golongan.

Di Indonesia pengalaman “Competitive Authoritarian” sebenarnya sudah pernah terjadi baik dimasa Demokrasi Terpimpin maupun dimasa Orde Baru. Hanya ketika itu istilah “competitive authoritaritarian” tidak dikenal dalam ilmu politik.

Akan tetapi saya bukan politisi dan juga bukan ahli ilmu politik. Sy engineer yg menyenangi mathematical model dan simulation.

Yang ingin saya tonjolkan sebetulnya adalah perubahan atau proses transformasi dari dunia analaog ke dunia digital ini sangatlah perlu dipelajari dengan seksama oleh para ahli.

Sudah saatnya ahli sosiologi, psikologi, politik dan ekonomi dari Universitas Gajah Mada dan Universitas Indonesia sebagai leading University di Indonesia membahas fenomena ini. Agar masa depan generasi muda Indonesia memiliki roadmap dan arah yang dapat diprediksi.

Ambil contoh dalam model dan platform bisnis masa kini seperti Taxi Uber dan Arbnb yang tidak memiliki “ownership” terhadap sumber daya seperti mobil , motor dan juga property.

Kumpulan anak anak muda yang berlokasi nun jauh di New York dengan sebuah algoritme dan software mampu menembus dan menyediakan access atau pintu masuk kesetiap orang dipelosok dunia untuk menggunakan mobil atau motor atau rumah orang lain dengan leluasa untuk melayani kepentingan sesaatnya.

Sebuah model bisnis dan platform bisnis yang dapat menghancurkan “Perusahaan Bisnis taksi yang menyediakan lapangan kerja ribuan orang”, Perusahaan Perhotelan dan lain sebagainya. Industri analog dgn pabrik dan ribuan pekerja kini jadi soal apa diperlukan ataukah tidak ?

Lapangan kerja dalam industri barang dan jasa berskala besar mungkin meng hilang, potensi pajak dari perusahaan dapat menyusut, keuntungan terbesar dapat dipindahkan secara virtual ke Negara lain seperti yg dilakukan Google di Indonesia tanpa Menteri Keuangan mampu berbuat apa apa.

Dan dilapangan menyempitnya pendapatan bagi para sopir taksi tradisional lahirkan konflik antar bisnis online dan tradisional terus bergerak seperti api dalam sekam diseluruh dunia. Pemerintah mau condong kemana ??

Transformasi analog ke Digital society menyebabkan makna Access to Resources jauh lebih utama dari ownership pada Sumber Daya. Dan ini menjadi PR besar untuk dikelola ketika kita sebagai “policy maker” bicara tentang “level playing field”.

Policy untuk menDistribusikan asset jauh berkurang relevansi nya dibandingkan kesetaraan aksess terhadap Kapital, Pasar dan Sumberdaya lainnya.

Karenanya Tak mudah menemukan Policy atau kebijakan yang setara dan tidak diskriminatip bagi semua warga negara. Diperlukan smart policies bukan hanya smart cities.

Sebab teknologi telah mengalami percepatan pertumbuhan yang tak mudah diprediksi daya “disruption” nya. Perubahan landskap ekonomi dan politik dapat terjadi serta merta.

Dulu kepemilikan “automobile” merupakan simbol “ownership”. Kata Automobile sendiri terdiri atas dua suku. Auto-nomy dan Mobil-ity. Otonomi dan Mobilitas. Semua anak muda atau kepala keluarga menginginkan mobile. Sebab dengan mobil yang dimiliki sendiri lahir kebebasan untuk bepergian kemana suka. Ada perasaan bebas merdeka jika memiliki mobil sendiri. Freedom melahikan autonomy dan mobility. Automobile menjadi simbol “our conventional notion of freedom”.

Akan tetapi generasi anak anak saya dimasa digital ini pemahaman freedom dengan memiliki sendiri sebuah property kini berubah makna. Freedom tidak lagi diartikan “to exclude other”, Kebebasan memiliki sebuah property seperti rumah dan mobil tidak berarti mengharamkan orang lain menggunakan atau memanfaatkannya. Kini Freedom is measured more by access to others in networks than ownership of property in markets. Begitu kata Jeremy Rifkin in his book :”The Zero Marginal Cost Society”.

Generasi digital anak anak saya sekarang telah mentransformasikan ketergantungannya pada kepemilikan mobil pribadi dan lebih cendrung menyenangi kebebasan untuk memiliki akses pada pemanfaatan kepemilikan mobil orang lain melalui jaringan networking tersedia. Dalam hal ini konsep taxi uber menjadi menarik bagi mereka.

Begitu juga jika bepergian keluar negeri yang dicari tidak lagi hotel atau rumah teman, melainkan Arbnb, rumah orang lain yang sedang tak ditempati tetapi dapat digunakan melalui network. Sharing Economy.

Dengan dua contoh diatas saya ingin mengajak para ahli politik, ekonomi, sosiologi dan psikologi untuk mengamati dan menganalisa dua kecenderungan berikut :

Pertama Apa yang dilakukan Presiden Trump selama 100 hari dalam kehidupan Demokrasi Amerika kini seolah dianggap mengabaikan Institusi lain dan Kepentingan Negara lain dalam mengelola Amerika. Pertanyaannya apakah benar asumsi ini ?

Pertanyaan kedua, apakah tingkah laku Presiden Trump yang berusia 70 tahun dapat dianggap sebagai mewakili paradigma bergfikir generasi analog atau generasi tua, yang mengedepankan “ownership” , kepemilikan sebagai sesuatu yang sakti dan harus digenggam sendiri.

Paradigma ownersip ini telah menyebabkan muncul kehawatiran akan lahirnya “competitive authoritarian”. Dimana kekuasaan politik dapat dianggap sebagai milik pribadi selama lima tahun dan dimanfaatkan sebagai milik mereka ya memenangkan pemilu, sehingga yang lain dan kalah “di exclude” atau ditutup jalan masuk nya ke sumber daya.

Dalam paradigma seperti ini Demokrasi kehilangan elan vitalnya. Demokrasi untuk menciptakan kesejahteraan bersama menjadi problema tersendiri dan “vulnerable”. Jika kekuasaan dianggap milik sendiri, semua orang bisa dipenjara dengan pelbagai alasan. Semua Pajak orang orang yang tak sefaham dapat diperiksa tanpa sebab musabab. Dan lain sebagainya.

Demokrasi yang seharusnya melahirkan “playing field” yang setara kehilangan elan vitalnya. Ini yang dihawatirkan oleh Steven Levitsky sehingga ia menulis buku Competitive Authoritarian tersebut dan essay pendek di majalah Foreign Affairs May/June issue, judulnya “Is America Still Safe for Democracy?” yang ditulis bersama Robert Mickey, Steven Levitsky, and Lucan Ahmad Way.

Yang kedua , Fenomena Uber Taxi, Arbnb yang mengedepankan penggunaan software dan algoritme dan platform bisnis “sharing economy” yang mengedepankan “Access to Network” telah menjadi trend masa depan. Generasi Digital berbasis internet telah lahir.

Jika begitu bagaimana kita sebagai suatu bangsa dapat menciptakan “level playing field” yang sama dalam sistem ekonomi nasional agar generasi muda Indonesia dapat membendung kebebasan entrpreneur bangsa lain yang ada di mancanegara dan berpusat di New York, Tokyo, Beijing, Singapura misalnya, untuk memiliki kebebasan akses terhadap sumber daya di Indonesia tanpa kendali ? Bagaimana sharing economy dapat dijadikan fondasi bagi platform bisnis untuk menciptakan lapangan kerja dan membayar pajak ?

Jika ada yang keliru, mohon koreksi dan komentar nya. Salam

Tujuan Pengasuhan – Blueprint 5 : Mendidik Anak Manusia Bermanfaat Bagi Orang Lain atau Sebagai Pendakwah (Penyampai Kebenaran) – Bag 1

Yayasan Kita dan Buah Hati
Serial Parenting #24

Kita sudah sampai pada tujuan pengasuhan ke 5, yang perlu kita didikkan pada anak laki-laki maupun perempuan kita. Sedangkan tujuan pengasuhan ke 6 dan 7, khusus bagi anak laki-laki saja.

Mengapa dibedakan? Sebetulnya akan lebih jelas jika sudah dibahas, tapi kami ulas sedikit saja. Tujuan Pengasuhan anak laki-laki dan perempuan perlu dibedakan karena :
1. Allah ciptakan struktur dan cara kerja otaknya beda
2. Fitrah dan Fungsinya dalam keluarga beda
3. Tanggungjawabnya juga beda
4. Anak laki laki merupakan sasaran tembak utama bisnis narkoba dan pornografi

Mari kita fokus pada tema artikel ini. Mendidik anak menjadi pribadi yang bermanfaat adalah suatu keharusan bagi keluarga muslim, semata kita menginginkan anak kita menjadi manusia yang paling baik di mata Allah dan Rasulnya.

Rasulullah berkata : “Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia” (HR. Ahmad, Hadist Hasan)

Dalam beberapa ayat Al Quran, Allah juga menyatakan bahwa segala perbuatan baik akan kembali kepada pelakunya. Tentu kita ingin anak kita selalu diberkahi kebaikan sepanjang hidupnya, kita ingin Allah selalu membantu anak kita meski tak mampu kita jaga.

“Barangsiapa membantu keperluan saudaranya, maka Allah akan membantu keperluannya.” (Muttafaq ‘alaih)

Bagaimana mendidik anak kita agar menjadi pribadi bermanfaat?

Tak bosan-bosan nasehat yang satu ini : TELADAN. Teladan, seperti ibu Elly Risman katakan, bersuara lebih nyaring dari sejuta kata-kata.

Contoh paling sederhana adalah bagaimana interaksi kita dengan lingkungan terdekat kita : keluarga dan tetangga.

Ajak anak kita menunggu di muka rumah ketika ayahnya akan pulang. Lalu, tunjukkan padanya bagaimana kita melayani kepala keluarga yang lelah seharian bekerja. Libatkan anak kita dengan mengajaknya mengambilkan air minum dan memijati pundak ayahnya, melepaskan kaos kakinya, menyimpankan tas dan sepatu di tempatnya, menawarkan makanan, atau cara apa saja yang Ayah sukai.

Bagi ayah juga sama, dalam hadist riwayat Tirmidzi, Rasulullah saw bersabda, “Sebaik-baik kalian adalah yang terbaik bagi istrinya dan aku adalah orang yang terbaik di antara kalian terhadap istriku”. Teladankan pada anak bagaimana ayah menawarkan bantuan ketika Bunda terlihat kerepotan, buatkan teh manis untuk Bunda, berikan usapan lembut di punggung Bunda yang kelelahan, atau cara apa saja yang Bunda sukai.

Rasulullah saw juga mengajarkan beberapa hak dan kewajiban dalam bertetangga, salahsatunya menganjurkan kita untuk saling bertukar kiriman dan makanan. Bahkan, bau wangi masakan kita jika tercium oleh tetangga, kita harus memberikan sebagiannya.

Lebih luas dari itu, ada 6 hak dan kewajiban seorang muslim terhadap muslim lainnya berdasarkan hadist shahih.

“Hak seorang muslim atas muslim lainnya ada enam:
(1) Jika engkau bertemu dengannya, maka ucapkan salam, dan (2) jika dia mengundangmu maka datangilah, (3) jika dia minta nasihat kepadamu berilah nasihat, (4) jika dia bersin dan mengucapkan hamdalah maka balaslah (dengan doa: Yarhamukallah), (5) jika dia sakit maka kunjungilah, dan (6) jika dia meninggal maka antarkanlah (jenazahnya ke kuburan).” (HR. Muslim).

Menjalankan 6 hak dan kewajiban di atas, merupakan salahsatu bentuk teladan bagi anak kita. Tentu anak kita tidak harus selalu ikut serta jika kondisi tidak memungkinkan. Misalnya mengunjungi orang yang punya penyakit menular, anak-anak cukup diberitahu saja daripada berisiko tertular.

Selain kepada sesama muslim, Rasulullah saw juga mencontohkan bagaimana kita berakhlak kepada non muslim. Islam adalah agama yang toleran. Selama non muslim itu tidak mengajak kepada keburukan, kita dianjurkan berbuat baik dan berakhlak mulia. Batasannya adalah aqidah.

Selain menunaikan hal-hal dasar di atas, besar kemungkinan anak kita menebar manfaat dalam ranah profesionalisme. Saat ini kita melihat tidak semua orang bekerja diiringi oleh hati yang ikhlas bahagia dengan niat ibadah.

Ada orang-orang yang bekerja karena untuk memenuhi kebutuhan saja. Ada orang-orang yang bekerja di bidang tertentu karena mewujudkan impian orangtuanya saja. Ada orang-orang yang bekerja hanya mendapatkan lelah dan rupiah tanpa berpahala.

Mendidik anak agar siap bermanfaat bagi masyarakat dengan profesional dapat dimulai dari membantunya menjadi pribadi yang otentik. Pribadi yang otentik adalah pribadi yang tahu betul apa yang dia suka, apa yang dia mau, apa yang dia inginkan. Anak yang demikian akan menjadi orang yang inisiatif dan solutif terhadap permasalahan yang ada dihadapannya.

Menuju Pendidikan Asembling

Sudaryono,
Guru Besar Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada
Kompas 29 Agustus 2017

Akhir-akhir ini di media sosial sedang hangat didiskusikan dan diperdebatkan perihal universities disruption yang dipicu artikel Jim Clifton, Universities: Disruption is Coming. Isinya secara garis besar mempertanyakan dan mengkhawatirkan peran masa depan pendidikan tinggi dalam menyuplai tenaga kerja industri di dunia.

Pemicu ditulisnya artikel tersebut adalah iklan Google dan Ernst & Young yang akan menggaji siapa pun yang bisa bekerja dengannya tanpa harus memiliki ijazah apa pun, termasuk ijazah dari perguruan tinggi (PT).

Iklan dari Google dan Ernst & Young tersebut seperti halilintar di siang bolong.

Ia mengejutkan dan menyambar kemapanan yang telah dinikmati oleh PT di seluruh dunia dalam perannya sebagai penyuplai tenaga ahli, hasil riset, dan pemikiran-pemikiran yang dibutuhkan dunia industri.

Namun, peran penting PT saat ini seakan telah dinihilkan oleh Google dan Ernst & Young, yang sebentar lagi barangkali diikuti oleh perusahaan-perusahaan raksasa dunia yang lain. Lonceng kematian PT seakan telah didentangkan oleh kedua perusahaan raksasa tersebut, menyusul artikel yang ditulis oleh Terry Eagleton, berjudul The Slow Death of the University (2015).

Artikel Eagleton memberikan gambaran bahwa PT sedang melakukan bunuh diri massal melalui pengabaian pada tugas utamanya, yakni pendidikan, karena telah bergeser lebih mengutamakan riset dan publikasi. Lebih menyedihkan lagi, tradisi hubungan dosen dan mahasiswa yang seharusnya berbasis guru dan siswa telah bergeser menjadi manager dan pelanggan. Khusus di Indonesia, fenomena bunuh diri massal ini ditambahkan oleh keluhan bahwa para dosen saat ini lebih mementingkan meng-update LKD (laporan kinerja dosen) karena berkaitan dengan tunjangan kinerja dosen daripada meng-update materi kuliah yang diampunya.

Pertanyaan menarik untuk diajukan adalah apakah eksistensi pendidikan tinggi akan segera berakhir ataukah tetap akan ada tetapi arahnya akan berbelok tajam tidak mengikuti garis linier lagi?

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kiranya perlu:

(1) melihat lagi ke belakang sejarah kaitan antara pengetahuan, sains, dan teknologi;
(2) tahap-tahap perkembangannya;
(3) esensi dan sifat dasar kaitan ketiganya dalam perspektif kekinian; dan
(4) pengaruhnya pada arah pendidikan tinggi kita di masa depan.

Sejak kelahirannya pada abad ke-17, sains modern telah melahirkan tradisi berpikir yang mengikuti garis linier hubungan antara pengetahuan, sains, dan teknologi. Pengetahuan adalah basis dibangunnya premis-premis atau dalil-dalil umum sains, yang untuk selanjutnya sains akan berperan sebagai ibu kandung dari kelahiran teknologi.

Pengetahuan tentang benda-benda di langit yang didasarkan pada pengamatan yang berulang, pada akhirnya telah melahirkan prinsip-prinsip serta dalil-dalil di bidang sains. Kemudian disusul oleh terciptanya peralatan-peralatan yang mampu digunakan untuk membuktikan dengan akurat hipotesis yang dibangun oleh abstraksi sains. Pendek kata, keberadaan dan perilaku-perilaku alam merupakan sumber berpikir atau guru bagi terbangunnya pengetahuan manusia. Kelak di kemudian hari, pengetahuan tersebut dapat digeneralisasi dalam formula-formula yang dapat menuntun manusia untuk menciptakan alat-alat bantu yang dapat memudahkannya melakukan kegiatan-kegiatan yang sulit dan rumit.

Puncak dari tradisi berpikir yang mengikuti garis linier ini adalah masa yang disebut dalam sejarah sebagai revolusi industri, yang usianya sampai saat ini baru sekitar 200 tahun, tetapi pengaruhnya pada perubahan alam dan perubahan perilaku manusia sungguh sangat luar biasa.

Perkembangan selanjutnya

Revolusi industri ternyata bukan saja hasil puncak dari perkembangan sains modern, melainkan juga awal terciptanya alam (buatan) baru. Tradisi cara berpikir manusia kemudian berubah dari linier jadi siklikal karena produk-produk teknologi yang dihasilkan manusia tidak saja hanya dilihat sebagai hilir dari pengetahuan dan sains, tetapi juga sebagai hulu pengetahuan untuk melahirkan sains dan produk-produk teknologi baru.

Pergeseran cara berpikir ini dapat kita kenali dari berubahnya cara berpikir yang semula disebut sebagai discovery menjadi innovation.

Cara berpikir inovasi telah meremas pengetahuan, sains, dan teknologi ke dalam satu genggaman tangan untuk kemudian dibentuk jadi bentukan-bentukan baru yang lebih mudah dipahami, lebih canggih, lebih mudah untuk memudahkan manusia, dan tentu saja lebih memesona.

Namun, yang sangat mengejutkan, ternyata dalam waktu hanya sekitar 15 tahun terakhir ini cara berpikir manusia modern sudah bergeser dari inovasi menjadi hiper-inovasi atau tepatnya hiper-siklikal. Artinya, inovasi tidak lagi sekadar dijalankan di atas produk tunggal untuk menambah nilai kebaruan dari produk tersebut, tetapi inovasi dilakukan di atas banyak produk (multiproduk) untuk dilipat jadi satu produk. Alhasil, ia bukan saja melahirkan nilai kebaruan pada produk lama, melainkan sekaligus melahirkan produk-produk baru atau benda-benda baru yang sebelumnya belum pernah ada.

Cara berpikir seperti ini kemudian melahirkan panggung-panggung perlagaan di dunia industri untuk saling bunuh dan saling mengalahkan.

Akhirnya, kita banyak menyaksikan perusahaan-perusahaan raksasa dunia terjungkal tanpa membuat kesalahan manajemen maupun produksi hanya karena munculnya benda-benda industri baru yang mengambil teritori pasarnya lantaran para pelanggannya dengan sukarela meninggalkan produk-produknya karena dianggap kuno alias tidak gaul lagi. Dalam payung berpikir seperti itu (hiper-inovatif), baik produsen maupun konsumen hidup dalam perlagaan-perlagaan yang sangat ketat, sibuk, dan cepat karena kegaulan produk-produk teknologi saat ini jadi berusia amat pendek.

Cara berpikir asembling

Untuk melahirkan benda-benda baru serta jasa-jasa baru tersebut di atas dalam payung berpikir hiper-inovasi, sesungguhnya kita telah mereduksi cara berpikir kita dari discovery ke innovation lalu ke asembling. Cara berpikir yang terakhir ini adalah cara berpikir yang menggunakan ilmu gathuk (Jawa). Meng-gathuk-kan orang yang punya sepeda motor atau mobil dengan orang yang memerlukan jasa transportasi melalui IT. Meng-gathuk-kan orang yang perutnya lapar dengan pemilik produk makanan dengan pemilik sepeda motor yang mau disuruh dengan upah melalui IT. Dengan ilmu gathuk, saat ini banyak orang bisa mendapatkan rezeki tanpa harus bekerja di kantor atau di pasar, dan juga banyak orang malas tetapi punya duit yang dimudahkan. Saat ini, cara-cara berpikir dengan ilmu gathuk telah tumbuh dengan pesat dan subur serta telah melahirkan karya-karya jasa ataupun produk benda-benda yang sangat nyata dan dibutuhkan oleh masyarakat. Ilmu semacam ini dapat dilakukan oleh siapa saja, tanpa harus memiliki ijazah apa pun, termasuk ijazah dari PT. Cara berpikir seperti inilah barangkali salah satu yang dibaca dan ditangkap Google dan Ernst & Young untuk berani merekrut siapa pun tanpa ijazah apa pun untuk bekerja dengannya.

Sistem pendidikan asembling
Atas dasar kondisi seperti itulah barangkali Jim Clifton merasa gelisah dan khawatir akan masa depan eksistensi PT dalam perannya sebagai penyedia tenaga kerja industri. Keahlian ilmu gathuk seperti itu ternyata tak pernah dan tak perlu diajarkan PT. Ilmu seperti itu dapat dipelajari siapa pun, di mana pun, dan kapan pun.

Kekhawatiran Jim Clifton barangkali sangat berguna untuk mendefinisikan ulang peran pendidikan tinggi dalam perubahan-perubahan alam dan kehidupan manusia di masa depan. Paling tidak, ada dua arus utama pendidikan tinggi yang dapat ditawarkan kepada masyarakat.

Pertama, pendidikan tinggi yang diselenggarakan atas dasar semangat discovery.

Artinya, pendidikan tinggi semacam ini mengorientasikan kegiatannya untuk dapat meraih penemuan-penemuan besar yang berguna bagi perubahan-perubahan kehidupan manusia di masa depan. Riset-risetnya dilakukan atas dasar kerja kolektif untuk diarahkan pada penyelesaian masalah-masalah besar dan penemuan-penemuan besar sehingga PT semacam ini jumlahnya memang harus dibatasi, termasuk jumlah mahasiswanya juga dibatasi pada mereka yang memang memiliki kemampuan dasar luar biasa (melalui seleksi yang ketat). Untuk perguruan tinggi semacam ini, idealnya diselenggarakan atas basis subsidi, dalam arti mahasiswa tidak dipungut biaya alias gratis karena mereka kelak akan jadi pemandu perubahan kehidupan manusia. Setelah lulus mereka tidak dibiarkan mencari pekerjaannya sendiri, tetapi sudah dikaitkan dengan tugas-tugas besar yang harus dilakukan.

Kedua, pendidikan tinggi yang diselenggarakan atas semangat berpikir asembling, atau pendidikan yang diselenggarakan untuk melembagakan cara berpikir perakit, sehingga tugas utamanya melahirkan sebanyak-banyaknya tenaga ahli perakit yang sangat dibutuhkan oleh industri.

Pendidikan seperti ini mungkin mirip pendidikan vokasi, tetapi bedanya terletak pada cara berpikir yang luas, melintas disiplin, dan kompetensi yang dihasilkannya mampu melahirkan produk-produk baru, baik berupa barang maupun jasa. Mungkin pendidikan semacam ini tepat disebut pendidikan vokasi plus. Taiwan, Korea, dan China tampaknya telah memberi perhatian besar terhadap pengembangan pendidikan semacam ini.

Dengan menyelenggarakan dua arus utama pendidikan tinggi semacam itu (discovery dan asembling), kekhawatiran atas kemungkinan bangkrutnya pendidikan tinggi tidak beralasan lagi. Selain eksistensi pendidikan tinggi tetap dapat dipertahankan, maka pendidikan tinggi dikembalikan lagi perannya sebagai pemandu atau penuntun peradaban manusia, bukannya sebagai pembebek (pengekor) apa saja yang telah dilakukan oleh dunia industri.
____