Kritik Ki Hajar Dewantara Terhadap Sistem Pendidikan Barat

Bondhan Kresna W.
Kompas, 9 April 2018

Beberapa waktu yang lalu istri saya sedang ngobrol di salah satu grup media sosial, salah satu temannya saat diskusi mempromosikan “sekolah Montessori”. Mungkin kita sudah sama-sama tahu, banyak sekali PAUD, TK, ataupun SD yang berlabel “Montessori”.

Montessori diambil dari nama seorang ahli pendidikan dari seorang ahli pendidikan Italia bernama Dr. Maria Tecla Artemisia Montessori (1870-1952). Dia yang mengembangkan metode pendidikan sesuai namanya, metode Montessori. Menurut teman istri saya, Ki Hajar saja muridnya Montessori. Apakah benar demikian?

Pada 1922, Soewardi Soerjaningrat resmi banting setir dari aktivis politik menjadi aktivis pendidikan dan kemudian mengganti namanya menjadi Ki Hajar Dewantara.

Soewardi sendiri mulai tertarik dan belajar mengenai sistem pendidikan kolonial ketika dibuang ke negeri Belanda pada 1913. Ketika di Belanda dia memperoleh ijazah guru dan mengambil bagian dalam suatu diskusi pada Kongres Pendidikan Kolonial, disana pertama kali dia mengusulkan pendidikan nasional bagi orang-orang Indonesia.

Setelah kembali ke Hindia Belanda pada 1919, sebagai pengelola majalah Persatuan Hindia, dan sebagai sekretaris National Indische Partij (NIP), versi baru dari Indische Partij masih menulis artikel-artikel politik yang radikal dan provokatif menyerang pemerintah.

Karena nggak kapok-kapok, akhirnya Soewardi di tangkap lagi, dipenjarakan plus dihukum kerja paksa pada 1920, bukan hanya itu NIP juga dilarang dan dibubarkan ada 1922. Pada tahun yang sama Soewardi, atau sekarang Ki Hajar dibebaskan dan mendirikan Sekolah Taman Siswa.

Mungkin dia melihat bahwa perlawanan non-kooperatif yang frontal di bawah represi Gubernur Jenderal Johan Paul van Limburg Stirum, yang kemudian diganti oleh Dirk Fock pada 1921 tidak terlalu efektif, dan dia mencari cara perlawanan yang lain, yaitu melalui pendidikan.

Sejak didirikan, Sekolah Taman Siswa menolak keras uang bantuan pemerintah, sehingga tidak bisa dengan mudah disetir oleh pemerintah. Sejak itu artikel-artikelnya yang tersebar di berbagai media mulai menyoroti masalah pendidikan. Dari sana kita bisa tahu pendidikan seperti apa yang dibangun oleh Bapak Pendidikan Nasional kita ini.

Ki Hajar, dalam artikelnya pada majalah “Pusara” jilid XI, nomor 8 tahun 1941 mengatakan bahwa memang banyak orang ketika itu mengira bahwa pendidikan di Taman Siswa semata-mata aliran Tagore – Montessori.

Memang benar bahwa Dr Rabindranath Tagore, tokoh nasional dan tokoh pendidikan dari India, pendiri sekolah Shanti Niketan dan orang asia penerima nobel sastra pertama itu pernah berkunjung ke pusat perguruan Taman Siswa di Yogyakarta pada 1927, begitu pula Maria Montessori disebutkan juga sempat berkunjung pada 1941. Pun foto keduanya pernah terpampang di pendapa dan sekolah Taman Siswa yang pertama.

Ki Hajar mengatakan, “Sebenarnya kita menggantungkan potret dari kedua pemimpin itu tidak lain karena kedua-duanya kita anggap sebagai penunjuk jalan baru, Montessori dan Tagore ialah pembongkar dunia pendidikan lama serta pembangun aliran baru.”

Namun demikian justru disini Ki Hajar mengagumi keduanya sekaligus melakukan kritik pada keduanya untuk saling melengkapi dan dijadikan fondasi sistem pendidikan Taman Siswa pada waktu itu yang disebut harus mengikuti perkembangan jaman modern namun juga harus “kulturil-nasional” yaitu tidak boleh meninggalkan adat budaya baik yang sudah ada dan masih hidup dalam masyarakat.

Perbedaan antara sistem Montessori dan Tagore itu terletak pada tujuannya. Montessori sangat mementingkan hidup jasmani anak-anak, terutama untuk menstimulasi dan mengoptimalkan perkembangan kognitif dan panca-inderanya.

Menurut Ki Hajar, metode pendidikan Montessori tidak menyentuh perkembangan batin anak-anak, yang dimaksud batin di sini adalah mengajarkan anak untuk mengenal pencipta-Nya dan kata Ki Hajar “semata-mata bersifat psikologis, jauh dari tujuan religius.”

Sementara Dr. Tagore membentuk sistem pendidikan anak semata-mata sebagai alat dan syarat untuk memperkokoh kehidupan kemanusiaan dalam arti yang sedalam-dalamnya, yaitu religiusitas. Namun demikian kurang menekankan masalah-masalah kognitif dan psikologis.

Lebih jauh lagi saat pidato pada rapat besar gerakan PUTERA (Pusat Tenaga Rakyat), September 1943 Ki Hajar dengan berapi-api mengatakan bahwa pendidikan Eropa itu baik adanya namun “Sangat mengabaikan kecerdasan budi-pekerti sehingga menimbulkan penyakit intellektualisme yakni mendewakan angan-angan, semangat mendewakan angan-angan itu menimbulkan kemurkaan-diri atau individualisme dan kemurkaan-benda atau materialisme, itulah yang menyebabkan hancurnya ketentraman dan kedamaian di dalam hidupnya masyarakat!”

Pendidikan Dikhianati

Oleh karena itu Ki Hajar tidak mengambil mentah-mentah sistem pendidikan barat, namun mensinergikannya dengan kekayaan budaya nasional dan pendidikan spiritual.

Agaknya pendapat Ki Hajar ini masih relevan hingga saat ini, setidaknya menurut saya. Pendidikan “dikhianati” tujuannya bukan untuk membuka batin (rasa-spiritual), memerdekakan pikiran (cipta) dan membangun kemandirian (karsa). Tapi justru untuk menceburkan diri pada materialisme, sekolah supaya dapat kerja, kerja jadi pegawai, entah negeri atau swasta.

Jadi pegawai mengejar karir supaya dapat duit banyak, punya rumah besar (materi/benda), punya mobil (materi), bisa beli iphone (materi), tas bermerk (materi), jam tangan Fossil (materi), sepatu Nike atau Adidas (materi), bisa liburan ke luar negeri dan foto-foto (ketenaran), kalau perlu rumah, tanah dan mobil lebih dari satu atau sebanyak-banyaknya (materi lagi).

Ki Hajar tidak mengatakan bahwa memiliki materi, benda-benda kebutuhan sehari-hari itu salah, yang disalahkan beliau adalah kerakusan, rakus ingin memiliki lebih dari yang dibutuhkan, kalau perlu dengan berhutang (lagi-lagi materi).

Sampai detik ini definisi “sukses” masih seperti itu bagi sebagian besar orang Indonesia. Apa namanya itu kalau bukan materialisme? Mungkin pada titik Nietszche benar bahwa Tuhan telah mati “dibunuh”. Atau kalau terlalu ekstrem, Tuhan dikerdilkan dalam tembok-tembok rumah ibadah, rapalan-rapalan doa, dan pelajaran agama. Tuhan diusir dalam pelajaran Fisika, Matematika, Biologi, Geografi, Sosiologi, Olahraga dan hampir semua materi yang diajarkan di sekolah.

Jadi menurut saya, meski dalam artikel-artikelnya Ki Hajar mengagumi sekaligus mengkritik Montessori, yang dalam hal ini waktu itu sebagai wakil dari sistem pendidikan barat secara umum. Ki Hajar sebenarnya sedang melakukan kritik terhadap pendidikan barat secara keseluruhan.

Ironisnya, justru model pendidikan semacam demikian yang saat ini sedang naik daun. Sekolah berlomba-lomba mendapatkan sertifikasi “Cambridge” atau berlabel internasional dan semacamnya untuk menarik para orangtua bahwa institusinya “berkualitas”. Apalagi ada upaya pemerintah untuk menerapkan sistem “student loan” atau “sekolah dengan hutang” seperti yang berlaku di Amerika dan terbukti membelenggu lulusannya dengan hutang seumur hidup.

Sekolah bukan lagi tempat menyenangkan untuk menciptakan masyarakat yang damai (Shanti Niketan), tapi menjadi bagian dari mesin perusahaan-perusahaan besar yang rakus mencari uang sebanyak-banyaknya (What?!, materi lagi)…

Advertisement

Pak Dika dan Hancurnya Nurani Kita

Hancurnya Nurani Kita

Ditulis oleh Alvin Nicola 9 January 2017

Nama ‘Andika Ramadhan Febriansyah’ bukan nama yang asing di mesin-mesin pencari internet. Ia dikenal karena gigih menolak menyerah karena keadaan. Dika adalah lulusan Sekolah Master (Masjid Terminal) Depok, sebuah sekolah mandiri di area terminal Depok yang siswa-siswanya merupakan anak-anak jalanan atau berasal dari keluarga yang kurang mampu. Dika memiliki mimpi besar: mengeyam pendidikan hingga ke pendidikan tinggi. Dengan ketekunannya tersebut, ia berhasil masuk Universitas Negeri Jakarta (UNJ).

Selama 5 bulan kebelakang, Dika juga dikenal sebagai seorang pendidik muda yang moderat dan berintegritas. Dika –atau Pak Dika– mengabdi sebagai guru honorer mata ajar sejarah di SMAN 13 Depok. Bagi muridnya, Pak Dika adalah sosok progresif yang gemar memberikan dorongan motivasi yang membangun. Pak Dika menolak berjarak dengan anak-anak muridnya. Seorang sosok teman, kakak dan juga orang tua di sekolah.

Baginya, pendidikan adalah ruang yang luas dan inklusif. Guru harusnya mengajarkan bahwa sekolah adalah tempat yang menyenangkan, bukan berlaku sebagai sipir pemikiran. Pendidikan bukan sarang yang merepresi siswa dengan berbagai macam aturan yang mengekang kebebasan berpikir. Diatas semuanya, sekolah bukan tempat eksploitas dan pencetak robot; sekolah mengajarkan untuk menjadi manusia seutuhnya.

Namun sayangnya, ketulusannya mengajar anak-anak dan kecintaannya terhadap dunia pendidikan, diganjar ketidakadilan. Statusnya sebagai guru terpaksa ditangguhkan karena dianggap telah ‘mengganggu’ aktivitas belajar mengajar dengan mengungkap berbagai praktik korupsi yang terjadi di sekolah. Akibatnya, hingga saat ini namanya tidak tercantum di dalam daftar guru yang akan mengajar pada semester baru (Baca kronologi lengkapnya disini).

Dalam catatannya di blog pribadi, Pak Dika resah karena menemukan banyaknya praktik korupsi yang merugikan siswa. Ia mencatat banyaknya pungutan uang gedung, uang seragam, uang remedial hingga harga fotocopy yang dibebankan tidak sesuai dengan harga aslinya. Padahal menurut Peraturan Mendikbud No. 44 tahun 2012, biaya-biaya tersebut termasuk pungutan liar. Hal tersebut dikarenakan pemerintah sudah mengalokasikan uang untuk sekolah lewat Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Bantuan Operasional Pendidikan (BOP), Kartu Indonesia Pintar (KIP). dan APBD. Dana tersebut tentu berjumlah besar dan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pengembangan sekolah.

Pungutan liar di sekolah tidak hanya terjadi di SMAN 13 Depok. Hasil penelitian Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) yang dilansir Harian Terbit menunjukkan sejumlah pungutan liar masih banyak terjadi di wilayah Cakung, Jakarta Timur. Pungutan itu juga tidak membedakan mana siswa miskin dan berada. Alasannya, dana BOS yang diberikan pemerintah tidak mampu memenuhi seluruh operasional sekolah. Di Sleman, Yogyakarta, juga terjadi pungutan liar sekolah negeri. Komite sekolah meminta sumbangan sukarela yang diberikan batas waktu pada wali murid. Angkanya berkisar dari Rp1,9 juta hingga Rp3,5 juta. Di Solo, Jawa Tengah, hal serupa pun terjadi. “Banyak pungutan di sekolah yang seolah dilegalkan karena sudah mengatasnamakan Komite Sekolah,” kata Ketua Lembaga Penyelamat Aset dan Anggaran Belanja Republik Indonesia (Lapaan RI) Kusumo Putro.

Korupsi di sektor pendidikan juga dilanggengkan dengan budaya permisif yang bahkan datang dari pihak otoritas sekolah. Menurutnya, tidak jarang siswa-siswa yang ikut resah terhadap praktik pungli tersebut dipaksa diam dan tutup mulut. Menurut Retno Listyarti, Sekjen Federasi Serikat Guru Indonesia, pendidikan di Indonesia belum berhasil melakukan pengajaran yang mampu membangun cara berpikir kritis dan jiwa yang humanis. Retno menilai, problem pendidikan di Indonesia berasal dari guru-guru yang hanya bisa mengajar tanpa paham ideologi dan filosofi pendidikan. Oleh karena itu, sekolah tidak dibangun dengan nilai-nilai integritas, melainkan dengan mengajarkan toleransi terhadap korupsi.

Jika kasus Pak Dika ditarik dalam konteks yang lebih luas, dampak korupsi di sektor pendidikan jauh lebih memilukan. Dari hasil pantauan Indonesia Corruption Watch (ICW), korupsi anggaran di sektor ini selama 2006-2015 mencapai Rp 1,3 triliun. Dalam Global Corruption Report: Education, Transparency International melaporkan bahwa anggaran pendidikan sangat rentan dengan tindak pidana korupsi. Dana yang besar untuk pendidikan memperbesar peluang terjadinya korupsi, baik dari pemerintah pusat hingga pelaksana pendidikan lokal di sekolah. Alokasi anggaran yang mencapai 20%-30% ini menjadi rentan untuk dikorupsi, baik oleh pemerintah pusat hingga universitas dan sekolah lokal.

Siswa merupakan korban utama dari korupsi dalam sektor pendidikan, dan hal ini akan berdampak pada integritas anak-anak tersebut didalam kehidupannya kelak. Munculnya guru yang memiliki integritas seperti Pak Dika adalah contoh baik bahwa guru dapat mengajarkan nilai-nilai antikorupsi kepada siswa-siswanya. Pak Dika juga mengajarkan siswa untuk menjauhi praktik pungli yang terjadi di sekolah. Lebih dari itu, Pak Dika juga melatih siswa untuk kritis dengan layanan di sekolah. Kondisi infrastruktur di SMAN 13 Depok yang menurut Pak Dika memprihatinkan, bisa jadi merupakan dampak dari penyelewengan dana operasional dan relasi praktik patron-klien di sekolah.

***

Pada akhirnya, kesewenang-wenangan yang didapatkan Pak Dika patut untuk dilawan. Bergeraknya para siswa untuk membela keadilan untuk gurunya adalah bukti bahwa nilai integritas juga mengajarkan cara berpikir kritis dan tidak tunduk pada relasi koruptif yang dilanggengkan elit sekolah. Siswa juga dapat memainkan perannya lebih jauh dengan misalnya memanfaatkan platform CekSekolahKu (CSK) dari Transparency International Indonesia, yakni sebuah sistem pengaduan pelayanan publik di sekolah yang dapat digunakan siswa terkait pelayanan publik di sekolah.

Namun lebih jauh lagi, permasalahan ini harusnya menyadarkan kita –para siswa, praktisi pendidikan, guru, pemerintah dan orang tua– dan bersepakat bahwa korupsi pada akhirnya akan melahirkan buruknya kualitas pendidikan dan menciptakan generasi yang abai terhadap korupsi. Pak Dika adalah korban dari sistem pendidikan yang toleran terhadap korupsi dan maka dari itu patut untuk diperjuangkan.

Dari sinilah kita harus mengamini:

#SavePakDika
#SavePendidikanIndonesia.

http://youthproactive.com/…/pak-dika-dan-hancurnya-nurani-…/

Ada Apa dengan Pendidikan Kita?

Bambang Nurcahyo Prastowo
SEPTEMBER 30, 2016

Baru-baru ini masyarakat dibuat tercengang-cengang dengan pemberitaan adanya sejumlah artis yang ‘berguru’ pada seseorang yang menjadi tangkapan polisi. Belum habis rasa tercengangnya, datang lagi berita ada intelektual berpendidikan tinggi menjadi pengurus yayasan milik seseorang yang diyakininya bisa mengadakan uang begitu saja. Sebelum itu sudah muncul pemberitaan dari banyak petugas penegak hukum yang melanggar hukum. Bagaimana bisa? Semua menuding perilaku tidak masuk akal ini dari berantakannya sistem pendidikan. Pertanyaannya berantakan yang bagaimana?

Di antara sekian banyak masalah pendidikan, ada satu hal yang menurut saya relatif mudah dan murah untuk mengatasinya namun sebagaimana solusi-solusi masalah pendidikan yang lain, kita harus bersabar untuk menjalaninya untuk jang panjang. Entah bagaimana asal muasalnya, sistem pendidikan kita tidak mendorong dan membekali siswa untuk menempati bidang-bidang kerja yang diperlukan masyakarat/negara tapi untuk menempati bidang-bidang kerja yang bergengsi atau diprediksi dapat memberi penghasilan besar.

Secara sistematis, sekolah-sekolah dipetakan menurut tingkat peminatan memasukinya. Telah terjadi pemetaan SD berdasar tingkatan favorit sehingga orang-orang tua secara otomatis mengerahkan kemampuan masing-masing untuk menempatkan anaknya pada level favorit se tinggi mungkin. Pemetaan level favorit terjadi pula di SMP dan SMA. Orang tua mengerahkan segala daya dan dana, tidak segan dengan kecurangan (misalnya status domisili), untuk meraih kursi sekolah favorit. Gilanya, di perguruan tinggi pun ada pengarahan pemetaan kecerdasan lulusan SMA pada program studi favorit. Ada siswa yang sempat mendapat teguran dari gurunya karena memilih program studi tidak bergengsi, pada hal nilai dan prestasi pendukung bisa menempatkan dia di fakultas kedokteran.

Perkiraan saya, hancurnya pendidikan kita karena ada pengarahan dalam masyarakat untuk menempuh pendidikan berbasis sekolah/program studi favorit menuju high income, bukan mengkombinasikan kebutuhan masyarakat/negara dengan pengembangan minat individual. Saya ingat pada acara anak-anak Barney dan semacamnya di Canada dulu selalu ada penekanan pilihan luasnya lapangan kerja: fire fighter, nurse, engineer, librarian, teacher, dll. Anak-anak dihadapkan pada pengalaman asiknya bekerja di berbagai bidang. Pilihan cita-cita diprogramkan secara sistematis diarahkan agar menyebar. Tidak ada salahnya kita coba mengadopsi strategi itu. Jangan diterus-teruskan mengajari anak taman kanak-kanak kita untuk mengenal dokter saja sebagai cita-cita.

Kita tidak bisa mengontrol bagaimana orang tua mendidik anak-anaknya, tetapi kita bisa menyusun pedoman pada para guru fak dan bimbingan penyuluhan untuk fokus pada pemetaan minat bakat siswa pada bidang-bidang kerja yang benar-benar dibutuhkan masyarakat dan negara. Pengkaitan bidang pekerjaan dengan income harus secara sistematis dilepaskan. Peserta didik harus dibuat akrab dengan bidang kerja apa pun, mengenali keasikan, tantangan dan yang penting kesadaran bahwa masyarakat dan negara membutuhkan semuanya.

Sistem Pendidikan Negara Kita

Harry Santosa – Millenial Learning Center

Wahai negara, mengaku sajalah bahwa sistem pendidikan negara kita gagal. Kini semua hal menjadi darurat. Museumkan saja kurikulum usangmu. Sudah terlalu lama kalian melenakan para orangtua menjadi para tukang titip anak anak. Kalian sudah memasung fikiran orangtua bahwa sukses mendidk itu jika lulus UN, perayaan wisuda, dan bergelar berderet deret.

Lihatlah anak anak kita dipaksa bisa baca sejak PAUD tapi jadi malas belajar dan malas membaca seumur hidupnya, lihatlah mereka diabaikan kodratnya sehingga buta bakatnya dan tidak tahu peran terbaiknya sampai mati, lihatlah mereka tahu agama tapi buruk moralnya, lihatlah mereka tahu sains tapi tidak tahu melestarikan alam, lihatlah para sarjana kalian tidak kompeten dan tak laku di pasar kerja, lihatlah lihat jangan cuma menjual ilusi kemajuan.

Semua bencana yang menimpa generasi anak anak kita, yang kini semakin meluas dan parah itu adalah bukti betapa rentan dan rapuhnya rumah dan jamaah. Anak anak kita sejak lama tercerabut dari akar rumah dan komunitasnya, masjid masjid dan rumah rumah sepi dari mendidik anak secara utuh dengan karya hebat, orangtua sejak lama dibelenggu tangan dan kakinya, dimandulkan lisan dan telinganya di hadapan anak anaknya, juga dilumpuhkan aqal dan perasaannya untuk mampu dan berani mendidik anak anaknya sendiri.

Wahai orangtua, ini salah kita sendiri, kita para orangtua yang melalaikan fitrah peran mendidik, menyerahkan sepenuhnya pada lembaga, mendidik anak sekadarnya saja, lebih khawatir jika anak tidak pandai akademis dan tidak berstatus shalih daripada berproses menjadi dirinya sendiri dan berproses untuk mencintai kebenaran sesuai fitrahnya dan KitabNya.

Sudahlah negara, mundurlah dari campurtangan mendidik generasi, kuatkan saja peran orangtua dan komunitas untuk berani dan kreatif mendidik anak anak mereka sendiri. Fasilitasi saja para orangtua dan komunitas agar hebat mendidik anak anak mereka sendiri, toh tiap keluarga dan tiap komunitas unik. Memang negara tahu semua? Jadi negara fokus saja pada riset dan perguruan tinggi.

Sudahlah para orangtua kembalilah kepada rumah dan jamaahmu, apa sih yang kita cari? Ayo didiklah anak anak kita secara bersama, bahu membahu, sebelum semuanya terlambat. Ayo bangkit, perkuat kemandirian komunitas untuk peradaban yang lebih baik.

Salam Pendidikan Peradaban
‪#‎pendidikanberbasisfitrah‬ dan akhlak
‪#‎pendidikamberbasispotensi‬

Renungan Pendidikan #47

Harry Santosa – Millenial Learning Center

Akhir abad 19, menjelang keruntuhan Kekhalifahan Islam terakhir, Turki Utsmani atau dikenal dengan nama Ottoman, sejarah mencatat seorang Ulama besar Turki bernama Said Nursi (1878 – 1960), berupaya mengingatkan agar Sultan Abdul Hamid II segera merubah sistem pendidikan modern yang dijalankan ketika itu di Turki Utsmani.

Sistem pendidikan modern di Turki, sebagaimana ditanamkan dan dicangkokan kolonial ke seluruh negeri negeri Muslim jajahan dan bangsa bangsa di Afrika, Amerika Latin dan Asia bahkan sampai saat ini memang sangat berorientasi pada pengetahuan dan keterampilan modern semata.

Dalam sistem ini, fitrah generasi terutama fitrah keimanan (spirituali) dan akhlak serta sistem hidup atau agama sangat diabaikan.

Said Nursi, semoga Allah merahmati Beliau, bukan hanya mengingatkan tetapi mengusulkan agar pendidikan memadukan aspek sains, aspek sistem hidup atau syariah dan aspek ruhiyah. Dalam pandangannya, pendidikan sangat erat kaitannya dengan tegak atau runtuhnya peradaban.

Pendidikan bukan bertujuan sebagai pengisian lapangan pekerjaan, pabrik dan perkebunan agro kolonial.

Sayangnya, peringatan dan usulan tidak digubris bahkan beliau dijebloskan ke dalam penjara dan dibuang ke pengasingan. Sultan Abdul Hamid II, khalifah Turki terakhir terlambat menyadari bahayanya sistem pendidikan modern yang ternyata berujung kepada runtuhnya kekhalifahan Turki Utsmani. Kekhalifahan Islam terakhir.

Begitu dahsyatnya sebuah sistem pendidikan meruntuhkan peradaban besar Islam, Ottoman, yang sudah ada sejak abad 14M silam. Dari sistem pendidikan modern buatan kolonial ini lahirlah, Young Turk Movement, gerakan generasi pemuda Turki, yang cerdas, tersekolahkan namun minus agama dan akhlak. Generasi inilah sesungguhnya yang berjasa “menghabisi” kekhalifahan Turki.

Apa makna kisah di atas?

Bahwasannya jika ingin melihat kehancuran atau keruntuhan suatu bangsa atau suatu peradaban, maka laihatlah bagaimana kerusakan sistem pendidikannya.

Jika ingin menjadi sebuah bangsa atau peradaban yang mengalami perbudakan, maka rekayasalah sistem pendidikannya menuju perbudakan dan ketergantungan selamanya.

Maka untuk mengembalikan sebuah peradaban yang gemilang dan merdeka, bangunlah sistem pendidikan yang berorientasi peradaban yang mandiri dan merdeka.

Tentu yang dimaksud bukan pendidikan dalam arti sekolah setingginya agar banyak orang bergelar dan pandai. Tentu yang dimaksud bukan sembarang sistem pendidikan, namun pendidikan yang mampu membebaskan dan memerdekakan peradaban.

Tentu juga bukan pendidikan yang cuma berisi akumulasi penumpukan ilmu modern dan ilmu syariah, namun pendidikan yang mampu mengintegrasikan keseluruhannya dalam kerangka kerja yang berorientasi menumbuhkan dan membebaskan semua potensi fitrah yang Allah karuniakan menuju peran peran peradaban dengan semulia mulia akhlak.

Lihatlah mengapa banyak lembaga dan model pendidikan gagal melahirkan generasi peradaban yang tercerahkan dan terhidayahkan sehingga mampu memerdekakan dirinya dan peradabannya?

Itu karena lembaga dan model yang ada, masih berorientasi kepada materi muatan ilmu semata tanpa orientasi menumbuhkan potensi fitrah dan berujung kepada melahirkan peran peradaban sesuai fitrahnya itu.

Orientasi lembaga dan model yang ada umumnya adalah pengisian dan penjejalan ilmu sebanyaknya, secepat dan sedini mungkin, namun tanpa sadar sebenarnya hanya untuk menggiring anak anak kita menjadi kuli dan budak peradaban.

Janganlah menegakkan peradaban terbaik dengan meniru sistem pendidikan yang bertujuan menjajah peradaban itu sendiri.

Lalu bagaimana model pendidikan yang terbaik untuk mengembalikan peradaban yang cemerlang?

Upaya mengembalikan pendidikan yang membebaskan firrah (kodrat) dan berujung kepada pembebasan peradaban bukan tidak dilakukan setelah runtuhnya Turki Utsmani. Kita mengenal tokoh tokoh pendidikan untuk pembebasan peradaban di seantero dunia. Ada Hasan alBanna di Mesir, ada KH Ahmad Dahlan di Indonesia, Abul A’la Maududi di Pakistan dsbnya.

Tentu rujukan terbaiknya ada pada bagaimana Rasulullah saw membangun sistem pendidikan para Sahabat yang kita kenal dengan manhaj (metode) Tarbiyah (Penddikan).

Ali Abdul Halim Mahmud (1910-1978 M) – Syekh al-Azhar. Penulis Buku Perangkat Perangkat Tarbiyah Ikhwanul Muslimin, mengatakan bahwa:

“Tarbiyah adalah cara ideal dalam berinteraksi dengan fitrah manusia, baik secara langsung melalui kata-kata maupun secara tidak langsung dalam bentuk keteladanan, sesuai dengan sistem dan perangkat khusus yang diyakini, untuk memproses perubahan dalam diri manusia menuju kondisi yang lebih baik”

Jadi sistem pendidikan yang memerdekakan peradaban hanya ada apabila pendidikan mampu memerdekakan semua potensi fitrah anak anak generasi lalu memuliakannya dengan sistem hidup yang terbaik sehingga setiap anak generasi secara personal mencapai peran peradaban penebar rahmat dan pembawa berita gembira serta peringatan. Lalu secara komunal mencapai peran peradabannya sebagai khoiru ummah dan ummatan wasathon.

Seorang pendidik atau Murobby hendaknya memahami metode merawat dan menumbuhkan fitrah, bukan obsesi dan kepanikan menjejalkan anak anak kita dengan berbagai pengetahuan sedini mungkin.

“Katakanlah: tiap tiap orang itu beramal menurut bakat pembawaannya masing masing (Syaakilah). Maka Tuhanmu lebih mengetahui orang yang lebih benar dan lebih tepat jalan yang ditempuhnya” [al ishro 17:84]

Simak dan renungkanlah ucapan Syaikh Ali Hasan al-Halabi dari Syaikh Abdurrahman al-Albani dalam bukunya Madkhal Ila at-Tarbiyah fî Dhau`i al-Islam berikut ini:

“Murabbi/pendidik sebenarnya secara mutlak adalah Allah Subhanahu wa Ta‟ala, karena Dialah Al-Khaliq. Pencipta fitrah dan Penganugerah berbagai bakat manusia. Dia pula yang yang telah menyediakan jalan bagi tumbuh, berkembang, dan bekerjanya fitrah serta bakat-bakat manusia secara bertahap. Dia-lah yang telah menetapkan syariat agar fitrah-fitrah itu tumbuh semakin sempurna, bagus, dan menjadi berbahagia. Aktifitas seorang murabbi/pendidik harus mengikuti fitrah yang ditetapkan Allah, dan harus mengikuti syariat serta hukum-hukumAllah.”

Maka wahai para pendidik, wahai orangtua, wahai para perancang dan pendiri pendidikan, wahai para aktifis pendidikan, orientasikanlah pendidikan generasi kita kepada pembebasan peradaban.

Jika pendidikan berhasil membebaskan fitrah anak anak kita sesuai yang Allah kehendaki maka kelak mereka akan berhasil membebaskan dan menghebatkan peradabannya.

Berangkatlah, awalilah dengan mensyukuri dan memerdekakan semua karunia fitrah anak anak kita dan juga diri kita, lalu muliakanlah semua itu dengan aqidah yang lurus dan akhlak sehingga anak anak generasi mencapai peran peradabannya.

Semoga Allah swt menjadikan kita orang orang yang terpanggil untuk mengembalikan kegemilangan peradaban terbaik di muka bumi. Semoga generasi setelah kita menyaksikan peradaban yang merdeka dan menebar rahmat di muka bumi.

Salam Pendidikan Peradaban
‪#‎pendidikanberbasispotensi‬
‪#‎pendidikanberbasisfitrah‬danakhlak

Kesalahan Sistem Pendidikan Indonesia

Muhammad Husein Ali, @mhuseinali
Penggiat Sosial Media

Selasa, 21 April 2015

Sumber: https://www.selasar.com/budaya/kesalahan-sistem-pendidikan-indonesia

Lagi-lagi kita temui berita seputar kebocoran ujian nasional, seakan-akan hal tersebut adalah pertama kalinya terjadi kebocoran. Dilansir dari Tempo, Sekretaris Jenderal FSGI Retno Listyarti mengatakan kebocoran terjadi pada pelaksanaan ujian nasional sejak hari pertama hingga ketiga digelar.

Memang ujian nasional tahun ini tidak lagi menjadi syarat kelulusan setelah menteri pendidikan Anies Baswedan menghapus syarat tersebut, namun ujian nasional tetap diadakan sebagai fungsi pemetaan. Selain itu, nilai ujian tahun ini juga akan menjadi pertimbangan seleksi nasional masuk perguruan tinggi (SNMPTN).

“Di abad 21 ini, butuh usaha amat serius untuk menjadi bodoh”

Profesor matematika Institut Teknologi Bandung, Iwan Pranoto kerap kali melontarkan kritikan terhadap sistem ujian nasional ini. “Pendidikan gratis bermutu adalah bualan politisi, tetapi belajar bermutu memang gratis”, tulis Iwan Pranoto di Instagramnya disertai sebuah foto dengan quote serupa.

Selain itu, beliau juga kerap kali melontarkan quote-quote satir untuk mengkritisi pendidikan Indonesia, yakni “Di abad 21 ini, butuh usaha amat serius untuk menjadi bodoh” ujarnya di akun Instagram beliau.

Berikut gambar satir lain buatan beliau:

Ternyata, sepak terjang sistem pendidikan telah terjadi sejak zaman dulu. Plato, filsuf terkenal dari Yunani, mendirikan akademi dengan nama Hekademos. Di akademi ini, Plato menerapkan gaya kritik spontan ala Sokrates sebagai sistem nilai, sehingga terciptalah universitas.

Selama berabad-abad akademi Plato berjaya sebagai pusat matematika dan etika, dua bidang yang berlandaskan prinsip-prinsip mutlak. Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut, Plato merancang tatanan masyarakat.

Dalam tatanan masyarakat tersebut, sekolah menjadi penentu peran setiap orang dalam masyarakat. Rakyat yang tidak cemerlang dalam berolahraga, akan dipaksa menjadi petani yang bercocok tanam demi kesejahteraan bersama.

Rakyat yang sangat menguasai dan hebat dalam berolahraga tapi tak mampu menguasai matematika, akan menjadi tentara. Sedangkan rakyat yang mampu menguasai matematika dan juga hebat dalam berolahraga, akan masuk dalam golongan elit sebagai orang yang dianggap telah ditakdirkan untuk memimpin negara.

Tentu saja tatanan masyarakat tersebut gagal karena menghasilkan pemimpin korup yang membodohi rakyat.

Selain Plato, Ibnu Khaldun juga pernah mengkritisi pendidikan pada zamannya. Dalam buku An Arab Philosophy of History: Selections from the Prolegomena of Ibn Khaldun of Tunis (1332-1406), Ibnu Khaldun meninjau pendidikan dari segi psikologis.

Secara psikologis, pendidikan dibentuk berdasarkan kecakapan dan kemampuan seseorang. Setiap tindakan maupun gagasan, akan meninggalkan jejak pada pikiran setiap individu. Pengulangan berkali-kali dari tindakan yang sama mampu membentuk beberapa keterampilan.

Semakin pikiran mendekati bakat aslinya, semakin ia mudah untuk membentuk keterampilan dan kecakapannya. Ibnu Khaldun menyatakan, pada umumnya, setelah menguasai sebuah keterampilan, seseorang akan kesulitan untuk memperoleh keterampilan lainnya.

Itulah mengapa jarang sekali kita temukan penjahit profesional yang juga terampil sebagai tukang kayu. Di lain sisi, Ibnu Khaldun juga menemukan fakta bahwa mempelajari hal baru mampu mempertajam pikiran dan akan membuat orang memiliki cara berpikir lain ketika memahami subjek yang berbeda.

Ilmu hanya akan berkembang sebagai respon dari kebutuhan lingkungan sosial. Sebagai contoh, bila lingkungan sosialnya agraris, maka orang cenderung akan belajar cara bercocok tanam.

Dalam hal ini, Indonesia sedang dalam masa yang tidak jelas. Apa kebutuhan sosial Indonesia? Lantas, mengapa setiap murid diwajibkan untuk mempelajari seluruh ilmu yang ada? Mengapa pemerintah tidak pernah belajar dari sistem pendidikan yang pernah diterapkan sejak dahulu?

Pada zaman Ibnu Khaldun, sekolah mengajarkan banyak sekali subjek. Diantaranya adalah geometri, aritmatika, geografi, dan matematika. Ibnu Khaldun juga menemukan banyak sekali siswa yang stres. Pendidikan semacam ini terjadi pada era golden age, sementara Indonesia masih menerapkannya. Telat berapa tahunkah pendidikan kita?

“Di Indonesia ini, perbedaan antara buruh dan pelajar itu hanya satu, yakni buruh dibayar sementara pelajar membayar. Tugas mereka disamakan, begitupula tujuannya”

Di Indonesia ini, perbedaan antara buruh dan pelajar itu hanya satu, yakni buruh dibayar sementara pelajar membayar. Tugas mereka disamakan, begitupula tujuannya. Ibarat Mozart dan Einstein dipersaingkan untuk dinilai keahliannya dalam bidang Fisika. Sistem pendidikan kini yang bahkan pernah terjadi dan terbukti gagal di zaman Plato.

Ujian nasional terbukti gagal. Dari tahun ke-tahun, sudah menjadi rahasia umum bila soal ujian nasional ini bocor. Kegagalan ini disebabkan oleh sistem pendidikan yang sangat mengapresiasi hasil dibanding proses.

Awalnya dimulai dari sistem pendidikan yang mengajari muridnya belasan mata pelajaran hanya untuk dipersaingkan. Selain itu, orangtua sebagai pendidik utama juga kerap kali mengapresiasi nilai anak tanpa melihat prosesnya. Jadi, apabila nilai anak jelek, ia akan memarahi anaknya terlepas dari seberapa keras usaha sang anak.

Spesialisasi pendidikan harus dimulai sejak awal. Sistem pendidikan di Eropa mulai melakukan hal tersebut. Pendidikan dasar seharusnya mengajari anak bernalar, belajar, sambil bermain, bukan menguasai segala pelajaran seperti pendidikan Indonesia ini.

Seharusnya setiap sekolah diberikan hak untuk membuat beberapa kurikulum untuknya sendiri. Pemerintah tetap memiliki standar kurikulum, namun selanjutnya, biarkan sekolah yg membuat kurikulum sendiri agar persaingan antar sekolah semakin ketat dalam memproduksi murid yang cerdas. Tentu hal ini akan sangat membantu karena sekolah itulah yang paham kondisi sosial dan pendidikan yang dibutuhkan siswa disekitarnya.

Di Finlandia, guru dilarang memberikan pekerjaan rumah pada siswa sebelum ia berusia 16 tahun. Terbukti negara Finlandia menjadi negara dengan pendidikan terbaik sedunia. Di Jerman, siswa setingkat SMK tak diajari pelajaran yang tidak berhubungan dengan kemampuan siswa. Di Indonesia, siswa SMK tetap diajari untuk mempelajari pelajaran yang tak ada hubungannya sama sekali dengan jurusannya.

Kita mampu melakukan segala hal, namun tak ada satupun yang kita kuasai hingga muncul istilah “Asians;Jack of all trades, master of none”. Sudah saatnya pendidikan kita dibenahi. Tidak hanya menghapus ujian nasional, namun juga merombak sistem dari awal. Kita perlu revolusi pendidikan.

Menteri pendidikan seharusnya memiliki penasihat yang terdiri dari beberapa Profesor visioner. Selama pendidikan Indonesia masih seperti ini, pendidikan kita tidak akan maju. 20% APBN yang digunakan untuk pendidikan akan menjadi sia-sia.

“Semua orang itu cerdas, namun bila engkau menilai ikan dari kemampuannya untuk memanjat, selamanya kau akan mempercayai bahwa ikan itu bodoh”, ujar Einstein”

Itulah mengapa menteri pendidikan harus berpikir maju dan terbuka. Orangtua juga perlu terlibat sebagai apresiator. Ubah kebiasaan apresiasi hasil daripada proses, karena dari sinilah mulainya akar korupsi dan kecurangan lainnya.

Seperti ucapan Ki Hajar Dewantara “Anak-anak hidup sesuai kodratnya sendiri. Pendidik hanya dapat merawat dan menuntun tumbuhnya kodrat itu”. Negara tidak berhak menbandingkan kecakapan murid yang satu dengan lainnya. “Semua orang itu cerdas, namun bila engkau menilai ikan dari kemampuannya untuk memanjat, selamanya kau akan mempercayai bahwa ikan itu bodoh”, ujar Einstein.

Indonesia perlu merevolusi pendidikan karena pendidikan merupakan pondasi dasar kehidupan negara untuk menciptakan rakyat egaliter, jujur, sehat, cerdas, dan jauh dari kemiskinan.

Pendidikan adalah investasi jangka panjang. Tidak seperti BBM, pendidikan akan terus beregenerasi menciptakan hal baru. Inilah mengapa pendidikan Indonesia amat penting untuk dibenahi.

Jantung Budaya Sekolah

Ahmad Baedowi ; Direktur Pendidikan Yayasan Sukma, Jakarta
MEDIA INDONESIA, 20 April 2015

“In toxic schools, the elements of culture reinforce negativity. Values and beliefs are negative. The cultural network works in opposition to anything positive. Rituals and traditions are phony, joyless, or counterproductive“ (Deal and Peterson, 1999, p. 119).

KUTIPAN tersebut ingin menggambarkan betapa berbahasanya budaya sekolah yang buruk dan negatif. Sebagai lawan dari budaya sekolah yang sehat dan positif, budaya sekolah yang negatif secara perlahan, tetapi pasti akan membuat semua bangunan struktur mental komunitas sekolah akan hancur, karena di dalamnya terjadi banyak kebohongan dan kepura-puraan. Adakah sekolah jenis ini di dalam sistem pendidikan kita?

Dalam banyak kesempatan, ketika melakukan interaksi dengan para guru dan kepala sekolah, baik dalam pelatihan maupun pendampingan program pengembangan kapasitas guru dan kepala sekolah, saya sering sekali mendapat pertanyaan tentang bagaimana cara dan memulai sebuah budaya sekolah yang efektif dan efisien. Meskipun banyak sekolah mengaku memiliki bu daya sekolah yang baik, ketika saya lacak melalui rancangan anggaran belanja sekolah (RAPBS), tidak sedikit di antara kepala sekolah dan guru yang mengakui betapa buruknya budaya sekolah mereka. Mengapa RAPBS?

Dalam banyak literatur tentang manajemen sekolah efektif, memang tak banyak dibahas tentang sisi buruk bagaimana sekolah merancang dan menggunakan anggaran belanja sekolah secara sehat dan bertanggung jawab. Kebanyakan yang dibahas dalam buku-buku manajemen sekolah efektif ialah karakter dan gaya kepemimpinan kepala sekolah atau school leadership. Meskipun diakui, bahwa kepemimpinan kepala sekolah sangat memengaruhi bagaimana sebuah sekolah akan dikelola serta budaya sekolah akan diterapkan, tetapi karakter kepemimpinan hanya menyumbang 30% dari total kesuksesan sebuah sekolah.Selebihnya ialah persoalan manajerial, sistem, dan aturan tata kelola sekolah, termasuk di antaranya ialah bagaimana sekolah membelanjakan anggaran belanjanya secara transparan dan akurat.

Untuk melihat sebuah sekolah memiliki semangat dan budaya sekolah yang sehat, lihatlah bagaimana cara kepala sekolah, guru, komite sekolah, dan stakeholders lainnya membuat perencanaan keuangan sekolah. Jika RAPBS dirancang dan digunakan sesuai dengan kesepakatan dan sistem yang transparan dan akuntabel, dapat dipastikan sekolah tersebut memiliki budaya sekolah yang sehat dan positif. Namun sebaliknya, ketika keuangan sekolah dirancang dan digunakan hanya segelintir orang, seperti kepala sekolah dan bendahara sekolah, tanpa ada keterlibatan pihak lain, dapat dipastikan sekolah tersebut memiliki budaya sekolah yang buruk dan negatif.

Ratusan ribu sekolah di Indonesia, menurut hemat saya, memiliki budaya sekolah yang buruk dan negatif, karena tata kelola keuangan sekolah yang berasal dari dana BOS, DAU, dan DAK tidak dibuat berdasarkan kebutuhan proses belajar mengajar. Banyak uang BOS yang dikelola secara tidak transparan alias penuh kecurangan, karena baik kepala sekolah maupun dinas pendidikan secara menyengaja membiarkan praktik tak sehat pengelolaan dana BOS itu terus berlangsung dari hari ke hari. Di tingkat sekolah dasar misalnya, pembelian buku dan LKS menjadi ajang yang kasatmata penuh dengan budaya koruptif. Belum lagi, dana-dana program pengembangan kapasitas guru yang dikelola seadanya, tanpa ada rujukan yang jelas.

Perlu skema

Kebiasaan inilah yang mela hirkan racun atau toxic yang tiada henti dalam budaya sekolah kita, tanpa ada keinginan sedikit pun dari Kemendikbud mengubah pola penyaluran dana BOS melalui pendekatan yang berbeda, misalnya dengan menggunakan basis jumlah sekolah sebagai unit analisisnya. Dana BOS disalurkan dengan asumsi kepala siswa, yakni jumlah siswa pun sampai sekarang sangat mudah dimanipulatif. Jika kita ingin mengubah mentalitas para kepala sekolah dan guru serta aparat dinas pendidikan menjadi lebih baik, tak ada cara lain kecuali membuat skema penyaluran dana operasional sekolah melalui pendekatan berbasis kebutuhan sekolah yang dirancang dengan orientasi proses belajar mengajar yang menyenangkan.

Terrence E Deal dan Kent D Peterson dalam Shaping School Culture: Pitfalls, Paradoxes, and Promises (2009) mengingatkan kita akan bahaya budaya sekolah yang bu ruk dan pasti akan meracuni semua yang ada di dalamnya. Bukan hanya siswa yang paling akan menjadi korban, melainkan juga para guru, staf administrasi sekolah, serta orangtua. Kesadaran untuk mengubah budaya sekolah sesungguhnya sangat sederhana, yaitu dimulai dengan keterbukaan dalam merancang RAPBS secara bersama dan berorientasi pada program peningkatan kapasitas guru yang memicu kreativitas mereka dalam menciptakan suasana belajar mengajar yang menyenangkan.

Meskipun budaya sekolah bisa jadi merupakan persoalan subjektif, tetapi perlu diberikan bingkai yang relevan dengan tuntutan proses belajar mengajar saat ini, karena budaya sekolah ialah satu elemen sekolah yang teramat penting dan nyata, meskipun sangat sulit untuk mendefinisikannya. Pemahaman terhadap budaya sekolah merupakan salah satu faktor penting dalam struktur reformasi dan kebijakan pendidikan di mana pun. Karena apa pun jenis perubahan yang diinginkan dalam suatu sistem pendidikan, pasti akan mengalami resistensi.
Karena itu, perlu dilakukan pendefinisian yang bijak tentang budaya sekolah serta sejauh mana para pengambil kebijakan dan pelaksana sekolah memahami makna budaya sekolah dalam konteks peningkatan mutu pendidikan di Indonesia.

Salah satu ciri sekolah yang memiliki budaya sekolah yang sehat, dapat dilihat dari bagaimana sekolah mengembangkan budaya sekolah dalam praktik merancang anggaran belanja sekolah serta praktik keseharian interaksi guru dan siswa dalam proses belajar mengajar. Keduanya memberi arti banyak dalam menentukan perspektif dan ragam tindakan pengajaran, yakni guru dalam konteks budaya, dapat mempengaruhi setiap aspek dari proses belajar mengajar (Peterson, 1998). Karena itu, penting untuk dirumuskan kembali mekanisme sekolah dalam merancang, merencanakan, dan melaksanakan APBS sesuai dengan prinsip-prinsip keterbukaan, transparan, dan akuntabel. Jika tidak, efek budaya sekolah terhadap keseluruhan performansi guru dan siswa, serta implikasinya terhadap kebijakan bidang pendidikan dalam konteks budaya sekolah, pasti akan terus terpuruk.

Begal Cermin Gagal Budaya Mengajar

Ahmad Baedowi ; Direktur Pendidikan Yayasan Sukma, Jakarta
MEDIA INDONESIA, 09 Maret 2015

FENOMENA begal yang dilakukan oleh lebih banyak anak-anak usia sekolah di beberapa kota besar menyebabkan Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai ada yang salah dengan sistem pendidikan Indonesia. Sontak Mendikbud dihubungi JK agar memerhatikan sistem pendidikan di Tanah Air yang nampaknya memiliki masalah besar. Entah apa yang menyebabkan JK mengambil kesimpulan ada yang salah dengan sistem pendidikan kita.
Menyebut kata `sistem’, seolah-olah pendidikan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah semata. Padahal, dalam pendidikan setidaknya ada tiga aspek yang memiliki peran besar dalam sebuah sistem, yaitu sekolah, keluarga atau orangtua, dan lingkungan. Karena itu, tak mudah memang menyelesaikan fenomena begal ini sebagai masalah sekolah semata, tetapi harus disambung dalam satu tarikan napas dengan memperbaiki juga peran keluarga dan lingkungan.
Segitiga emas
Hubungan sekolah, keluarga, dan masyarakat atau lingkungan ialah laksana segitiga emas dalam dunia pendidikan. Keberhasilan dan kegagalan dari ketiganya akan menyebabkan masyarakat menjadi tenteram atau sebaliknya. Jika gagal, masyarakat akan merasa tidak nyaman seperti yang kita temukan dalam fenomena begal ini. Di tingkat sekolah harus diakui telah banyak usaha dilakukan oleh para guru dan kepala sekolah agar para siswa mereka tidak terjerumus ke dalam kekerasan, narkoba, dan seks bebas. Upaya sekolah sangatlah beragam. Mulai dari memperbanyak kegiatan keagamaan, membuat community services program agar para siswa memiliki kepekaan terhadap lingkungannya, serta usaha-usaha melatihkan manajemen konflik berbasis sekolah (MKBS).
Ada beberapa sekolah yang telah dilatih dengan MKBS merasa bahwa tingkat bullying dan kekerasan di sekolah menurun karena para siswa memiliki keterampilan dasar dalam memediasi konflik, membuat resolusi yang positif, serta membiasakan diri siswa untuk mencari solusi terhadap suatu masalah tanpa harus melakukan tindak kekerasan. Sayangnya, MKBS tak pernah dianggap penting sebagai bagian dari usaha manajemen sekolah, guru, dan orangtua dalam rangka menurunkan angka kekerasan di sekolah.
Pada tingkat keluarga, menurut saya tak jauh berbeda dengan gambaran lingkungan yang ada saat ini. Jika kondisi masyarakat di jalan raya, misalnya dijadikan sebagai tolok ukur bagaimana norma sebuah keluarga seharusnya berlaku. Sangat boleh jadi, hampir seluruh peta psikologis keluarga masyarakat Indonesia terwakili oleh sikap dan sifat saling sikut, tidak menghargai sesama, ingin cepat menang, serta tak taat aturan sebagaimana terlihat dari perilaku keseharian kita dalam berlalu-lintas. Bayangkan, begitu banyak orangtua yang tega membiarkan anak-anak mereka yang masih di bangku SD dan SMP sudah berkeliaran mengendarai sepeda motor di jalan raya. Lihatlah anak-anak sekolah berseragam SMP di seluruh Indonesia luput dari perhatian orangtua, polisi, dan para guru mereka yang secara sengaja sedang mengajarkan pelanggaran kepada anak anak mereka. Tanpa pengaman (helm), tak jarang kita lihat siswa SMP dan SMA bebas mengendarai motor, bahkan hingga 3-4 orang.
Tanggung jawab media
Di samping itu, tantangan pendidikan kita saat ini, selain ketidakmampuan birokrasi dan ketidakberdayaan masyarakat ialah pesatnya arus informasi melalui media massa, seperti televisi dan internet yang menawarkan gaya hidup (life style) dan budaya populer. Keduanya menyediakan peluang sekaligus tantangan bagi masa depan dunia pendidikan kita, baik berupa pengaruh terhadap proses belajar mengajar di kelas maupun pola asuh orangtua di rumah (Gupta, 2000). Seperti diketahui, pendidikan merupakan sebuah cara paling kuat untuk mengubah struktur budaya masyarakat.
Pendidikan massal melalui media massa, seperti televisi, internet, dan surat kabar atau majalah merupakan bentuk lain dari transplantasi budaya, yakni proses infi ltrasi budaya satu ke budaya lainnya berlangsung secara intensif dan dapat menyebabkan terjadinya penghapusan budaya (cultural genocide) secara perlahanlahan (Nandy: 2000).
Sebagai bangsa yang menghargai nilai-nilai kebersamaan dan kegotong-royongan dalam masyarakat, bentuk tayangan yang tersaji di depan kita saat ini sangat mengganggu perkembangan kepribadian anak.
Selain televisi, patut juga diperhatikan regulasi tayangan dalam bentuk permainan (game) yang merambah hingga ke telepon seluler. Jenis pendidikan massal seperti ini pasti akan meningkatkan ‘egoisme’ siswa secara negatif dan men jurus ke individualisme anak yang akan berakibat serius pada keterpecahan keluarga dan struktur sosial sehingga pada akhirnya akan meruntuhkan akar-akar budaya lokal yang solid dan alami. Dapat dibayangkan betapa berat dan sulitnya para guru untuk berlomba kreativitas dengan tayangan elektronik ini.
Efek lain dari berkembangnya jenis tayangan televisi, DVD, dan video game terhadap perilaku siswa ialah berubahnya imajinasi siswa dari tradisi bercerita dan bertutur kepada mimpi buruk interaksi anak dengan dunia elektrik yang meracuni pikiran dan harapan anak. Padahal, dalam sejarahnya, jenis video game yang dikonsumsi anak-anak kita saat ini berasal dan didesain untuk kebutuhan pelatihan tentara sebelum diterjunkan ke medan perang.
Dalam konteks ini, industri elektronik untuk kebutuhan teknologi informasi pendidikan dapat menjadi akses untuk menurunkan daya kritis siswa sehingga kebanyakan sistem pendidikan yang dikembangkan negara-negara dunia ketiga tidak akan berhasil mengembangkan mutu pendidikan mereka (Gidley and Wildman: 1996).
Karena itulah, beberapa hasil riset tentang kekhawatiran pengaruh tayangan berbasis teknologi informasi terhadap pendidikan merekomendasikan langkah-langkah metodologis proses belajar mengajar agar menggunakan pendekatan holistis, proactive social skills, seperti resolusi konflik dan metode cooperative learning. Selain itu, di tengah keragaman budaya dan arus globalisasi yang tidak mungkin kita hindari, kemampuan guru dan orangtua secara emosional tentang budaya mengajar berbasis perkembangan mental anak ialah imperatif.
Jika guru dan orangtua secara emosional tidak mampu mendeteksi antusiasme anak-anak mereka dalam mengikuti pelajaran, yang biasa terjadi di dalam kelas dan rumah ialah terjadinya ‘tekanan sosial’ guru dan orangtua terhadap anaknya agar lebih taat karena posisi guru dan orangtua secara sosial pasti lebih tinggi dari siswanya. Karena itu, menyatukan kembali sekolah, keluarga, dan masyarakat atau lingkungan ialah tugas berat Kementerian Pendidikan sekarang dan akan datang. ●
Diposkan oleh Budi Santoso di 11.47
Kirimkan Ini lewat EmailBlogThis!Berbagi ke TwitterBerbagi ke FacebookBagikan ke Pinterest
Label: Ahmad B

Renungan Pendidikan #25

Harry Santosa – Millenial Learning Center

Hal yang sulit didapat bahkan tidak pernah didapat dari sistem pendidikan yang tidak berbasis kepada potensi fitrah dan peradaban adalah kedewasaan. Menjadi dewasa atau matang (mature) tidak pernah menjadi opsi utama dalam proses maupun hasilnya.

Lihatlah begitu banyak kita saksikan orang orang dengan jiwa, fikiran, perasaan dan sikap “kekanak kanakan” yang terperangkap dalam tubuh orang dewasa. Sebagian besarnya bahkan menyandang posisi sosial yang penting, yang menentukan nasib dan hajat begitu banyak orang.

Semuanya diawali oleh pendidikan sejak masa balita. Lihatlah para balita kita, mereka tidak pernah terpuaskan egonya, tidak tuntas perkembangan senso motorik dan tidak terpenuhi tumbuhkembang imaji imajinya. Mereka diperkosa haknya untuk utuh tumbuh fitrahnya pada tahap usianya demi obsesi kecerdasan, calistung dan persiapan masuk sekolah dasar.

Anak anak pada tahap 0-6 tahun yang tidak terpuaskan egonya, tidak tuntas senso motoriknya, tidak selesai bahasa ibunya, tidak berkembang imajinya, maka pada tahap usia selanjutnya akan tumbuh menjadi pribadi yang terhambat mengkonstruksi konsep dirinya, membenci proses dan belajar, bermasalah pada ekpresi perasaan dan gagasan serta nalarnya dstnya.

Kemudian, masa sekolah dasar. Anak kita, umumnya tidak utuh menjadi dirinya pada tahap usia dasar, karena mereka digegas untuk persiapan masuk sekolah menengah. Lihatlah anak anak sekolah dasar, mereka tidak terpuaskan pengenalan aspek sosialnya, tidak terpuaskan aktifitas, wawasan dan gagasannya, tidak berkembang mental pembelajar dan nalarnya. Mereka diperkosa hak tumbuh kembang fitrahnya demi alasan obsesi kecerdasan dan persiapan masuk sekolah menengah.

Anak anak pada tahap 7 sampai 10 tahun, yang tidak terpuaskan mengenal nilai sosial, minim aktifitas wawasan gagasan, pendek nalarnya maka pada tahap usia selanjutnya akan sulit memiliki keterampilan sosial dan tanggungjawab moral, galau dan krisis kepercayaan diri karena sulit mengenal siapa dirinya, memiliki nalar dan persepsi yang buruk terhadap dirinya, Tuhannya, alamnya dan masyarakatnya.

Kemudian, masa sekolah menengah. Mereka lagi lagi gagal terpuaskan untuk menjadi makhluk sosial dewasa yang eksis, mereka terus dianggap bocah. Satu satunya penghargaan adalah nilai rapot yang bagus dan harus terus menerima status menjadi anak kecil. Seluruh energi dipersiapkan untuk masuk perguruan tinggi bergengs sebagai obsesi walau salah jurusan.

Maka pemuda2 kita tumbuh menjadi makhluk dewasa yang terisolir dalam masyarakat, mereka berjamaah dalam geng dan “anak nongkrong” yang menjauh dari realitas sosial apalagi tanggungjawab sosial. Mereka memiliki kecerdasan dan keterampilan bersosial yang rendah, mudah terbakar emosi, menumpuk dendam dan kebencian sosial. Di sisi lain sibuk mencari eksistensi diri yang hilang lalu berwujud pd perilaku menyimpang.

Lalu tiba tiba mereka bergelar S1, S2 dan S3. Lalu tiba tiba sebagian ada yang menjadi elite birokrat baik eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Lalu, sebagian lagi menjadi elite teknokrat, sebagian lagi masuk dalam kelas kelas elite konglomerat. Sebagian lagi tersebar dalam beragam posisi dan profesi di masyarakat.

Lalu, jiwa jiwa anak2 yang terperangkap dalam tubuh orang dewasa ini, tiba tiba memegang begitu banyak posisi dengan amanah besar yang menentukan nasib orang banyak.

Ketidakdewasaan mereka membawa mereka pada parade dan panggung dunia anak anak yang tidak utuh menjadi dirinya, tidak mengenal utuh Tuhannya, tidak pernah tuntas mengenal realitas dan tanggungjawab sosialnya, tidak menyadari keberadaan perannya di semesta, tidak pernah tahu jelas peran peradabannya.

Amanah amanah besar peradaban itu kemudian bagai “harta karun” di tangan “anak anak” bertubuh dewasa yang tidak pernah dewasa. Amanah itu menjadi bahan jarahan dan kerakusan akibat ego yang gagal dipenuhi ketika balita dan masa aqilbaligh. Dan itu juga akibat tanggungjawab sosial yang gagal dibentuk ketika usia dasar dan menengah.

Amanah amanah besar yang menentukan begitu banyak nasib ummat, kemudian hanya menjadi mainan dan permainan semata bagi imaji imaji liar akibat tidak tuntasnya imaji positif ketika balita dan tidak pungkasnya nalar serta tidak munculnya sensitifitas sosial ketika usia dasar dan menengah. Layaknya anak kecil bengal mereka saling serang, saling menjatuhkan, saling menyungkurkan satu sama lain, dstnya.

Maka kehancuran tinggal menghitung hari bahkan sudah terjadi jauh sebelumnya. Maka penjajahan peradaban atas bangsa ini adalah keniscayaan.

Mari kita konstruksikan pendidikan yang sesuai sunnatullah, sesuai fitrah agar fitrah anak anak kita tumbuh utuh sempurna pada tiap tahapannya. Agar lahir generasi aqil baligh, insan kamil yang membawa manfaat, maslahat dan menebar rahmat. Agar lahir peradaban dengan peran peran peradaban yang berakhlak mulia.

Sesungguhnya, itulah misi sesungguhnya keberadaan kita di muka bumi.

Salam Pendidikan Peradaban
#‎pendidikanberbasispotensi
#‎pendidikanberbasisfitrah dan akhlak

Renungan Pendidikan #22

Harry Santosa – Millenial Learning Center

Sadarkah kita, bahwa anak anak kita, generasi kita, digiring memasuki sistem pendidikan berorientasi persaingan atau kompetisi yang menyengsarakan dan membahyakan kebudayaan dan akhlak manusia?

Kompetisi terlihat sepintas sebagai sebuah hal yang biasa, layaknya perlombaan olahraga atau sebagai kemestian bisnis, dsbnya. Ketika diingatkan bahaya kompetisi maka selalu pertanyaannya adalah, “bukankah orang perlu berkompetisi agar menjadi unggul atau terlihat unggul?”.

Ingatlah bahwa menjadi unggul bukanlah secara tunggal mengungguli semua orang bak anak Tuhan ala Yahudi atau ras termulia ala nazisme, namun menjadi unggul adalah menjadi paling bermanfaat dan paling menebar rahmat atas semua manusia, ummat dan bangsa dengan fokus tumbuh atas keunikannya sendiri lalu bekerjasama dengan beragam keunggulan unik yang lainnya sebagai karunia Allah swt.

Siapapun tahu, bahwa sebuah sistem pendidikan adalah alat pembentuk karakter personal, lalu secara kolektif karakter2 personal ini akan mengkonstruksi budaya. Budaya yang dilahirkannya, bisa budaya yang baik maupun budaya yang buruk, yang disebut kebudayaan dan akhirnya melahirkan peradaban.

Tanpa sadar, selama beberapa generasi, sistem persekolahan telah menanamkan sebuah budaya yang penuh dengki, dendam, jumawa dan rivalitas. Doktrinnya adalah siapa yang paling hebat adalah yang paling mampu mengungguli siapapun, yang paling bisa berdiri tegak di atas siapapun.

Dan yang paling mengerikan adalah untuk mencapai itu semua, maka semua cara dihalalkan. Sudah mafhum, sejak PAUD, anak anak belum cukup umur dimanipulasi agar bisa calistung sbg syarat masuk SD. Sudah rahasia umum di kalangan pelajar smp, sma untuk bahu membahu membeli bocoran soal, sementara guru guru bergotong royong memberikan jawaban soal, para ortu bersikap seolah tidak tahu menahu dstnya. Sementara di kalangan mahasiswa untuk menjiplak skripsi dan tesis sudah dianggap kelaziman.

Tentu saja itu semua demi Tuhan baru bernama kompetisi dan keunggulan semu, layaknya Lata dan Uza.

Tuhan baru untuk memperebutkan status sosial semu dengan sedikit remah remah dunia. Sungguh kepalsuan demi kepalsuan yang melahirkan budaya kepalsuan, kebencian, rivalitas, kedengkian dsbnya yang mengorbankan semua kesejatian dan misi penciptaan manusia.

Mari kita ingat ingat, sejak bersekolah, umumnya kita terpola untuk tidak pernah benar benar ikhlash melihat anak lain dipanggil maju ke depan ketika upacara, untuk menerima penghargaan atau hadiah sebagai juara umum, juara satu, dua dan tiga.

Begitu juga sejak kita menikah dan memiliki anak, umumnya kita juga tidak bisa ridha ketika melihat anak orang lain yang juara melebihi anak kita. Kita selalu ingin melihat anak kita menyaingi teman2nya dalam segala hal. Kita lupa bersyukur dan beriman atas fitrah keunikan kebaikan setiap anak.

Selalu terbersit, bahwa saya atau anak saya juga bisa. Obsesi yang menuduh kecurangan pihak lain atau pembenaran atas “ketidakberhasilan” kita. Kita bertepuk tangan, tapi hati kita meradang, senyum kecut mengembang. Ketidakberhasilan dimaknakan sebagai kegagalan berkompetisi yang sangat memalukan untuk menjadi pemenang.

Lihatlah banyak orangtua dan guru, masyarakat, para pengambil keputusan dll selama beberapa generasi itu telah memuja dan menyembah keunggulan tunggal lewat kompetisi, menggantikan Tuhan. Padahal tiap manusia punya martabat atas tugas, peran atas keunikannya masing2 untuk saling mengenal dan bekerjasama.

Itu semua karena kompetisi sudah menjadi budaya, kompetisi dalam benak banyak orang adalah sebuah keniscayaan bahkan sebuah kewajiban layaknya fardu ‘ain.

Lalu semakin hari semakin banyak lahir sekolah sekolah yg diberi “branding” keunggulan, yang hanya diperuntukan untuk para juara. Sekolah bagai sebuah arena pacuan dimana anak anak digegas berkompetisi.

Padahal semakin hari semakin banyak orang salah jurusan dalam belajar, salah karir dalam bekerja, salah bisnis ketika pensiun. Banyak orang unggul bergerak tanpa tujuan manfaat kecuali mengungguli orang lain semata.

Para pemenang di sekolah dan di masyarakat adalah mereka yang memperoleh score tertinggi dalam akademik, begitu membanggakan dan dipuji siapapun. Lalu para pecundang terlihat begitu menjijikan, memalukan dan bahkan layak dipermalukan, diolok olok seumur hidupnya dengan sebutan si bodoh, si nakal, si dungu dstnya.

Si bodoh atau si nakal yang tidak suka pelajaran di sekolah ini terus dikenang dalam pertemuan dan reuni sekolah sampai akhir hayatnya, “oh si bodoh itu ya…, oh si rangking terakhir, …oh dia yang berkali kali tidak naik kelas itu ya,… oh dia yang gagal di ujian,… dstnya. Biasanya mereka yang dicap demikian akan terpicu rasa dendam sosial dan pembuktian eksistensi yang menyimpang.

Status ranking sekolah ini kemudian berkembang menjadi status sosial. Segregasi sosial berupa bodoh dan pandai kemudian bergeser jadi miskin dan kaya, pecundang dan pemenang, dengan menggunakan cara apapun. Konsep diri yang rusak, membawa penyakit sosial dan terbawa sampai kubur

Jelas siapapun menolak kekejaman sosial macam itu bagi yang dianggap pecundang, maka lahir kesimpulan atau antitesis dari kekejaman sosial ini berupa filosofi hidup, “jangan pernah dikalahkan oleh siapapun, kekalahan adalah kehinaan tak terampunkan, maka selalulah di atas, apapun caranya, at all cost, at all risk”

Sepanjang sejarah kapitalisme ditegakkan, kompetisi adalah jantungnya. Kompetisi sesungguhnya hanya ilusi kemajuan, pacuan yang tidak menuju kemana mana kecuali ekses kerusakan kemanusiaan dan alam. Kompetisi mendorong individu, lembaga atau perusahaan selalu mengintip permainan lawan, meniru niru, membajak, mencurangi dstnya.

Tidak ada kreatifitas positif dan kemaslahatan ummat dihasilkan lewat kompetisi, kecuali obsesi mengalahkan siapapun. Setiap tindakan dikendalikan oleh permainan lawan dan meniru niru pesaing.

Di ranah bisnis, kompetisi akan terus terus memangkas biaya produksi, mengeksploitasi sumberdaya, mencari pengganti bahan baku semurah mungkin walau berbahaya, menekan biaya dan gaji pekerja, menghadirkan produk dgn harga serendah mungkin dengan kualitas pas pasan. Jika terus dilakukan maka sampai sebuah titik, akan membunuh semuanya.

Kompetisi tidak sesederhana yang dibayangkan. Perhatikanlah, bila ini sudah menjadi budaya yang dilakukan secara masif, sadar maupun tidak maka akhirnya akan menghancurkan sumberdaya manusia dan sumberdaya alam.

Manusia dan alam “boleh dirusak” atas nama kompetisi. Banyak orang baik “terbunuh” atas nama kompetisi. Kompetisi yang dicetuskan Darwinisme Sosial ini telah merusak akidah dan keimanan sampai kepada peradaban ummat manusia.

Di ranah sosial, kompetisi masuk ke dalam institusi lembaga pemerintahan, ke persekolahan bahkan ke lembaga agama, lembaga zakat, LSM dsbnya.

Mereka berlomba bukan lagi demi kebaikan bersama dalam tugasnya masing masing sehingga menebar rahmat, tetapi berlomba untuk bertarung demi kebaikan diri sendiri dengan mengkhianati tugasnya masing masing sehingga menebar laknat dan maksiat.

Mari kita segera menyadari dan bertaubat dari sistem pendidikan berbasis persaingan, menuju pendidikan berbasis potensi keunikan dan akhlak.

Mari segera rancang pendidikan anak anak kita yang membangkitkan fitrah2 baik mereka, yang mengkonstruksikan budaya kerjasama saling melengkapi dan menghargai keunggulan unik tiap manusia baik personal maupun komunal.

Agar bangsa dan peradaban tidak ditegakkan di atas puing2 kehancuran yang menghinakan martabat manusia, organisasi atau bangsa lain, tetapi ditegakkan atas manfaat bersama dan rahmat semesta alam.

Salam Pendidikan Peradaban
#‎pendidikanberbasispotensi
#‎pendidikanberbasisfitrah dan akhlak