Sistem Zonasi untuk Eliminasi?

SISTEM ZONASI UNTUK ELIMINASI?

Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) Pasal 5 Ayat (1) menyatakan bahwa ” Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu.” Dalam Pasal 11 Ayat (1) ditegaskan bahwa “Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi.”

Dua dekade Reformasi dan hampir tiga perempat abad sudah usia republik ini. Namun, dunia pendidikan Indonesia masih menghadapi persoalan-persoalan dasar yang klasik, yaitu rendahnya mutu dan terbatasnya akses pendidikan.

Masalahnya adalah Sekolah

Banyak orang tidak mengira bahwa masalah yang paling serius dalam pendidikan Indonesia saat ini justru terlalu banyak sekolah. Masalah ini muncul saat kita mulai menyamakan pendidikan dengan persekolahan. Wajib belajar diartikan wajib sekolah. Ada asumsi kuat bahwa semakin lama bersekolah pasti makin baik karena semakin terdidik.

Oleh karena itu semakin banyak sekolah didirikan, dan semakin banyak anggaran digelontorkan di sektor pendidikan dengan harapan masyarakat akan semakin terdidik. Orang dengan gelar makin panjang berarti makin kompeten dan terdidik.

Padahal yang semakin kita lihat di lapangan justru sebaliknya : tawuran pelajar dan antar-warga makin sering terjadi, pornografi dan narkoba merajalela, intoleransi meningkat, korupsi merebak di mana-mana. Semakin banyak anggota DPR dan birokrat dengan gelar master dan doktor, bahkan profesor, tapi DPR adalah lembaga paling korup.

Persoalan pendidikan justru semakin banyak. Mendikbud pernah bilang, masalah pendidikan dijamin tidak pernah kurang. Contek berjamaah saat Ujian Nasional, sertifikasi guru yang tidak meningkatkan kinerja guru, hasil uji kompetensi guru yang jeblok, budaya baca yang buruk, prasarana dan sarana sekolah yang jauh dari layak, kekerasan oleh guru, serta pengangguran sarjana dan lulusan SMK semuanya justru muncul di sekitar sekolah. Berat mengatakannya tapi kenyataannya memang sekolah justru bagian dari masalah pendidikan, bukan solusinya.

Kesalahan sekolah terbesar adalah kecenderungannya untuk memberi kesan dan pesan sebagai satu-satunya tempat belajar. TK merasa terganggu dengan Pos PAUD Terpadu non-formal yang menjamur. Anak yang tidak bersekolah dicap terbelakang, tidak terdidik dan kampungan. Anak nelayan dan petani usia bersekolah tidak boleh pergi membantu keluarganya pergi ke laut atau ke sawah pada jam sekolah, karena ke laut atau ke sawah membantu orangtua bekerja dianggap bukan kegiatan belajar. Bahkan lebih serius lagi, mengajak anak-anak ini bekerja dinilai melanggar hak anak. Bahkan istilah anak muncul setelah lembaga sekolah diciptakan pada zaman revolusi industri di Inggris. Menjadi dewasa berarti keluar dari sekolah.

Puncak masalah kebanyakan bersekolah adalah Ujian Nasional. Lulus UN dijadikan acuan prestasi pendidikan oleh banyak pihak, terutama birokrat pendidikan. Anak semakin tertekan karena jika tidak lulus UN tidak akan memperoleh ijazah. Menjelang UN banyak dilakukan doa bersama, puasa Senin-Kamis, dan tindakan aneh lainnya. Kata birokrat pendidikan, itu masih lebih baik daripada kebut-kebutan geng motor. Juga terlontar bahwa UN telah berhasil mendorong anak untuk giat belajar. Tanpa UN murid tidak akan terpacu untuk belajar. Karena tekanan psikologis yang tinggi ini menjelang UN digelar juga semakin banyak terjadi kesurupan massal di sekolah.

Anehnya, saat UN dirancang ikut menentukan kelulusan murid dari sebuah sekolah, Kemendikbud justru melakukan sertifikasi guru. Menentukan kelulusan murid adalah tanggungjawab profesional guru yang terpenting, tapi kelulusan murid justru diserahkan sebagian besar pada mesin pemindai melalui Ujian Nasional. UN jelas merampas kewenangan profesional guru yang terpenting yang menjadikannya sebagai profesi yang dihormati. Sejak UN diberlakukan, kehormatan dan harga diri guru hancur berkeping-keping. Tunjangan profesi guru mungkin sebagai penghibur atas kehinaan yang diderita guru.

Belum lama berselang, melalui wajib belajar 12 tahun, Mendikbud Muhammad Nuh telah menggelar kebijakan pendidikan universal untuk memastikan Indonesia menikmati bonus demografi menjelang 2045. Ini jelas maksud baik Mendikbud, tapi berdasarkan banyak studi, prakarsa ini boleh dipastikan akan gagal jika Kemendikbud masih mendekati pendidikan sebagai persekokahan belaka. Saya justru khawatir yang akan kita hadapi adalah tagihan demografi.

Sekitar 40 tahun yang lalu Ivan Illich sudah mengingatkan bahwa pendidikan universal tidak mungkin tercapai melalui sistem persekolahan. Saat itu Ivan Illich belum membayangkan adanya internet. Internet sekarang sedang mengubah segalanya, termasuk pendidikan. Illich mengajukan jejaring belajar (learning web) sebagai opsi alternatif untuk memastikan setiap warga dapat belajar di mana saja, kapan saja, dan dengan siapa saja. Dalam jejaring belajar ini prakarsa belajar secara mandiri (otodidak) secara informal amat dihargai, dan layanan non-formal ditingkatkan kapasitasnya.

Kita rupanya sudah lupa bahwa institusi yang disebut sekolah itu gejala baru yang umurnya kurang dari 200 tahun, di Indonesia bahkan kurang dari 150 tahun. Kampus umurnya jauh lebih tua. Harvard umurnya 400 tahun. Oxford dan Cambridge atau Sorbonne lebih dari 700 tahun. Hindia-Belanda lebih dulu mengenal pesantren, sebuah lembaga pendidikan dengan set-up yang berbeda dengan sekolah yang diperkenalkan Belanda sebagai respons atas tuntutan the founding fathers. Belanda dengan cerdik menggunakan sekolah justru untuk kepentingan penjajahan.

Perlu diicermati bahwa grand design persekolahan kita tidak berubah banyak sejak Belanda membukanya di Hindia Belanda untuk pertama kali hingga kita memasuki Abad 21 ini : menyiapkan pegawai. Bagi penjajah waktu itu, membuka sekolah berarti menyiapkan pegawai bagi pemerintah penjajahan di Hindia Belanda. Menarik untuk memahami bagaimana KH. Ahmad Dahlan di Jogya, dan Teuku Syafii di.Padang mendirikan sekolah sebagai upaya melawan grand design Belanda ini.

Kurikulum juga sumber masalah. Baru-baru ini Kemendikbud mewacanakan akan mengurangi konten kurikulum yang dinilai oleh banyak kalangan sebagai overloaded. Anehnya, Kemendikbud malah ingin memperpanjang jam sekolah mengikuti model full-day school. Jika ini terjadi sindrom too much schooling akan semakin menjadi-jadi. Keluarga sebagai “sekolah” yang pertama dan utama semakin tergusur, dan murid akan semakin diasingkan dari masyarakat dan lingkungannya sendiri. Setelah lulus murid akan tergagap-gagap hidup di masyarakat.

Pengalaman para pendiri bangsa ini menunjukkan, bahkan sebelum internet dan sekolah ada, belajar tidak pernah mensyaratkan sekolah atau guru bersertifikat. Pada saat dunia sebelum sekolah diciptakan, belajar adalah bagian menyatu dari kehidupan sehari-hari dan pekerjaan yang dilakukan warga saat itu. Belajar dan bekerja berjalan beriringan. Bahkan belajar dimaksudkan untuk memperbaiki praktek bekerja. Bukan sekolah melulu bertahun-tahun, lalu lulus baru mencari pekerjaan. Model kehidupan seperti ini hanya cocok untuk anak orang kaya yang tidak perlu beketja.

Betapa belajar tidak mensyaratkan sekolah jelas dari proses belajar itu sendiri, yaitu mengikuti sebuah siklus belajar : baca – praktek – tulis – bicara. Banyak sekolah kita gagal membangun siklus belajar itu. Sekolah hanya menjadi tempat guru mengajar, bukan tempat murid belajar. Budaya baca kita terbelakang. Layanan perpustakaan sekolah umumnya menyedihkan. Kesempatan praktek hampir tidak ada, pengalaman sehari – hari anak tidak dihargai guru. Budaya menulis kita amat ketinggalan. Budaya bicara kita mandeg. Yang berkembang bukan budaya dialog dan musyawarah untuk mencapai reasoned agreement, tapi justru voting dijadikan kata putus. Budaya demonstrasi satu arah marak. Lebih buruk lagi : perselisihan diselesaikan dengan tawuran dan pentungan.

Menyambut Abad 21 sebagai abad internet ini, kemampuan beradaptasi secara berprinsip (principled adaptability) akan ditentukan oleh ketrampilan belajar mandiri. Kenyataannya banyak sekolah justru gagal mengembangkan ketrampilan belajar mandiri ini, sementara anak yang miskin semakin kehilangan kepercayaan diri karena tidak bisa bersekolah. Pendidikan dasar dan menengah yang amburadul mendorong kebutuhan pendidikan tinggi. Padahal pendidikan dasar dan menengah yang bermutu seharusnya sudah cukup untuk bekal hidup yang sehat dan produktif.

Perlu dinyatakan secara luas bahwa setiap warga bisa belajar tanpa harus bersekolah. Seorang anak bisa bekerja di pagi hari membantu ayahnya ke laut mencari ikan, lalu sore atau malamnya ke perpustakaan Kelurahan untuk membaca buku dan websites tentang ikan, laut dan kapal. Dia juga kemudian bisa ke bengkel di dekat rumahnya untuk belajar mesin kapal, sementara bengkel tadi bisa mengajukan dana bantuan magang di bengkel ke Dinas Pendidikan setempat. Kurikulum harus menyesuaikan nurid, bukan sebaliknya.

Di zaman internet ini, yang perlu dilakukan untuk memastikan pendidikan yang relevan bagi warga negara adalah menghentikan kecenderungan pendekatan persekokahan yang berlebihan, mengurangi formalisme pendidikan seminimal mungkin, menghapus ijazah SD, SMP, dan SMA. Hanya ijazah sarjana yang perlu dikeluarkan, itupun jika lulusan universitas tsb. memintanya karena tidak cukup percaya diri. Putus sekolah boleh, putus belajar jangan.

Jagat pendidikan tidak boleh terlalu didominasi oleh Pemerintah dengan berbagai macam kebijakan. Sejak sertifikasi guru, akreditasi sekolah, otak-atik kurikulum, bahkan anggaran pendidikan. Pendidikan untuk semua juga berarti pendidikan oleh semua. Kecenderungan Kemendikbud yang sangat mendominasi ini perlu dikurangi dampak negatifnya dengan menyadari bahwa tanpa murid gedung sekolah yang megah dan guru yang pintar sekalipun hanya akan menjadi gudang. Murid ikut memproduksi jasa pendidikan. Murid tidak bisa diremehkan begitu saja. Guru juga perlu diberdayakan dengan memperkuat organisasi profesi guru yang mampu melakukan sertifikasi guru secara mandiri.

Dalam perspektif itulah segala bentuk Ujian, terutama untuk.kepentingan seleksi masuk, seharusnya ditentukan secara opsional oleh murid sendiri on their own terms, bukan oleh Pemerintah. Jika sekolah tidak berubah, tidak lama lagi ia akan menjadi museum. Jika guru tidak berubah, ia akan menjadi dinosaurus, dan Indonesia akan menjadi Jurassic Park.

***

ditulis oleh :
Prof. Daniel Mohammad Rosyid
Guru Besar Institut Teknologi Sepuluh Nopember
Penasehat Dewan Pendidikan Jawa Timur

Sumber:
Bincang Edukasi

Advertisement

Pendidikan dari dan untuk Semua

Najelaa Shihab,
Inisiator Jaringan Semua Murid Semua Guru

Koran Tempo, 2 Mei 2018

Pendidikan sering kali dipersalahkan atas banyak fenomena. Minimnya pemahaman dan produktivitas yang rendah merupakan bagian dari “hasil pendidikan” kita dalam berbagai usia. Di antara murid kelas II sekolah dasar, ada 20,7 persen yang lancar membaca tapi tidak memahami bacaan dan 5,8 persen tidak bisa membaca sama sekali (EGRA, 2014). Di antara populasi warga Jakarta usia 16-65 tahun, ada 70 persen yang hanya mampu membaca kalimat dengan topik yang familier tanpa memahami struktur kalimat atau paragraf (OECD, 2016).

Selama puluhan tahun, sudah banyak program pendidikan yang kita jalankan. Peningkatan akses menjadi strategi utama yang dituju oleh semua pemangku kepentingan, dari pembangunan sekolah inpres pada 1973 hingga distribusi Kartu Indonesia Pintar beberapa tahun belakangan. Capaian partisipasi pendidikan usia 6-22 tahun naik 7 persen sejak 2006 dan kesenjangan gender berkurang signifikan (Bappenas, 2015). Tapi akses semata tidak cukup menjadi landasan pembangunan berkelanjutan. Banyak anak menempuh “jembatan kertas” yang rapuh-secara kasatmata telah “terdidik” tapi belum mendapatkan pendidikan yang berkualitas.

Kenyataan ini mudah sekali berujung pada penyalahan murid dan guru di sekolah. Padahal, dalam banyak situasi, justru mereka sangat membutuhkan dukungan. Jumlah orang yang “berada di sekolah” rata-rata hanya 20 persen dari total penduduk suatu negara. Pembebanan tanggung jawab pendidikan secara berlebihan kepada mereka adalah salah kaprah dan melupakan 80 persen kekuatan kita.

Kita sering lupa bahwa pendidikan merupakan proses kompleks yang terjadi dalam ekosistem multisektor yang saling mempengaruhi. Pendidikan berkaitan dengan kesehatan, kemiskinan, lingkungan, dan ribuan aspek kemanusiaan lain yang menjadi tantangan sekaligus kesempatan. Anak tumbuh di lembaga formal atau nonformal, tapi juga terdidik lewat pola pengasuhan keluarga dan nilai budaya masyarakat. Anak belajar dari media yang dikonsumsinya dan semua orang dewasa di sekitarnya.

Dalam revolusi industri masa kini, ciri kolaborasi menjadi syarat terjadinya disrupsi. Dalam pendidikan, “tradisi” bekerja sendiri masih dominan. Di tingkat sekolah, hanya 36 persen orang tua yang merasa perlu hadir secara rutin di sekolah saat tidak ada masalah dan hanya 44 persen pemimpin lembaga yang melibatkan komite sekolah dalam pengambilan keputusan (RAND, 2012). Di tingkat negara, warga melepaskan tanggung jawabnya kepada pemerintah karena terlena lantaran 20 persen dari APBN telah dianggarkan untuk pendidikan, yang apabila ditotal sebetulnya hanya 3,3 persen dari produk domestik bruto kita (Kearney, 2014).

Salah satu perubahan esensial yang perlu terjadi dalam ekosistem pendidikan kita adalah kesadaran bahwa pendidikan merupakan tanggung jawab kita semua. Semua murid semua guru. Demi akselerasi perbaikan, sikap saling menyalahkan perlu digantikan dengan kerja bareng dan pelibatan berkelanjutan antar-pemangku kepentingan. Tanpa publik yang peduli, banyak inovasi yang gagal sebelum dimulai karena direspons dengan acuh tak acuh. Tanpa publik yang melakukan aksi, pendidikan akan selalu terjebak dalam tujuan-tujuan jangka pendek dengan agenda perubahan yang dipaksakan.

Pengalaman beberapa negara, dari Finlandia dan Singapura hingga Tunisia, menunjukkan bahwa reformasi pen didikan membutuhkan pelibatan publik secara berkelanjutan. Pelajaran utama yang dapat dipetik dari mereka adalah ihwal bagaimana menghargai keberagaman dan memberdayakan pelaku serta peran pendidikan. Penekanan yang berlebihan pada struktur formal dan standardisasi yang berdasar administrasi sudah terbukti merugikan konteks yang punya keunikan tersendiri. Penyeragaman akan terus menumbuhkan perasaan “dikorbankan” pada sebagian teman yang terpinggirkan.

Tanggung jawab utama kita adalah kepentingan anak dan kesadaran bahwa pemenuhan hak serta kebutuhannya berdampak puluhan tahun ke depan. Indonesia pada 2045 sudah hadir hari ini melalui apa yang terjadi pada anak-anak kita di ruang kelas, ruang keluarga, dan ruang publik setiap hari.

EDUCATION vs SCHOOLING

http://youtu.be/TGg-mFBX0Kc

From Prussia to America: Public schools destroy lives

http://youtu.be/Omx5KrRVkMc

Education Is NOT The Same As Schooling

Resonansi Guru dan Murid

LUKITO EDI NUGROHO·
SATURDAY, JANUARY 27, 2018

Dalam beberapa bulan terakhir ini cukup banyak mahasiswa S2 dan S3 saya yang berhasil menyelesaikan studinya dengan baik. Seperti layaknya semua guru, ada rasa bahagia ketika mendengar berita kelulusan para mahasiswa tersebut.
Munculnya rasa bahagia yang berulang tiap kali ada berita keberhasilan mahasiswa tersebut memunculkan pertanyaan iseng tapi penting bagi saya: apa sih yang paling membahagiakan bagi seorang guru? Sempat muncul beberapa jawaban, dari mulai perhatian yang diberikan oleh murid meski jauh setelah mereka lulus, sampai ke kabar-kabar tentang prestasi murid yang melesat jauh melebihi gurunya.
Tapi rasanya semua itu belumlah bisa memberikan “the ultimate happiness” bagi seorang guru. Karena itu juga pertanyaan iseng, maka sayapun tidak terlalu tertarik mengeksplorasi jawabannya.

Sampai kemudian pertanyaan itu kembali menyeruak hari-hari terakhir ini.

Dalam beberapa hari belakangan ini saya bertukar peran, biasanya sebagai guru, kali ini saya mencoba menempatkan diri sebagai murid. Murid kehidupan tepatnya. Kebetulan saya berkesempatan untuk mengunjungi rumah seorang Guru yang luar biasa. Beliau sudah lama meninggal, tetapi ajaran yang beliau sampaikan tak lekang oleh jaman dan tetap sangat relevan dengan kehidupan saat ini.

Dalam perjalanan saya sebagai murid, saya menyadari bahwa saya bukan murid yang istiqomah. Kadang mendengarkan ajaran Sang Guru, kadang tidak. Saya juga murid yang angin-anginan, kadang bersemangat dalam belajar, kadang nglokro, kadang malasnya keluar. Tapi di balik semua itu, dalam hati kecil saya, ada semangat kuat untuk belajar agar menjadi lebih pintar, lebih baik lagi.

Bagaimana dengan Sang Guru? Kemarin-kemarin saya berpikir bahwa Sang Guru tidak tahu apa yang saya lakukan dalam belajar. Toh Sang Guru sudah lama meninggal, saya tidak pernah bertemu dengan beliau, begitu pandangan saya. Beliau hanya meninggalkan ajaran, tapi tidak ikut mengawasi bagaimana saya berproses dalam belajar. Saya belajar secara independen, tidak dibimbing langsung oleh beliau. Mirip dengan saat saya studi S3 dulu ketika supervisor saya memiliki latar belakang keilmuan yang jauh berbeda dengan bidang riset saya.

Tapi ternyata saya salah besar.

Begitu masuk ke rumah Sang Guru, segera saja terasa keteduhan dan kedamaian. Aura rumah itu sungguh membawa ketenangan. Seolah setiap bagian dari rumah itu berbisik,”Selamat datang wahai muridku”, sebuah sapaan personal yang langsung melembutkan hati ini. Sapaan yang merepresentasikan kecintaan dan perhatian Sang Guru terhadap murid-muridnya, termasuk saya. Menangislah saya, malu akibat prasangka negatif terhadap Sang Guru selama ini.

“Tidakkah kau sadari muridku, bahwa tiap kali kau memahami sebuah ilmu kehidupan yang baru, itu karena akulah yang diutus Sang Pemilik Ilmu untuk menaruhnya di hatimu. ”, demikian kata-kata beliau yang saya terima.

“Apa yang engkau rasakan saat engkau memahami sebuah ilmu baru?”, beliau melanjutkan.

“Tidak tahu guru, rasanya tiba-tiba jadi mengerti saja”, demikian jawab saya. “Tapi yang jelas ada rasa syukur yang besar karena pemahaman saya tentang mutiara-mutiara hidup jadi bertambah.”, buru-buru saya sampaikan perasaan yang selalu muncul tiap kali cahaya ilmu tersebut datang.

Sang Guru hanya tersenyum, tidak ada kata apapun yang terucap.

Tapi yang kemudian segera saya ketahui adalah bahwa saat saya menjadi paham tentang sebuah ilmu baru, di situlah terjadi “resonansi” antara saya dengan Sang Guru. Guru dan murid beresonansi, artinya terjadi kondisi terhubung antara keduanya. Resonansi juga bermakna adanya kesepahaman, adanya transfer ilmu yang sangat optimum dan efektif. Apa yang diharapkan Guru, tersampaikan dengan sempurna kepada murid.

Resonansi itu seperti pemicu. Membayangkan resonansi antara guru dan murid itu ternyata mampu menggetarkan jiwa. Guru memiliki keluasan ilmu dan kewaskitaan. Murid memiliki semangat dan energi untuk mewujudkan. Bila ilmu dan kewaskitaan ini terhubung dengan semangat dan energi untuk mewujudkan, maka terwujudlah apa yang diharapkan dan direncanakan. Bayangkan jika apa yang diharapkan dan direncanakan itu adalah hal-hal besar untuk menuju alam yang lebih damai, tenteram, seimbang. Bayangkan jika resonansi itu terjadi pada banyak murid. Pasti akan terjadi proses memakmurkan alam seisinya secara viral.

Begitu terjadi resonansi dengan Sang Guru, saya segera paham tentang apa yang harus saya kerjakan. Tugas saya. Dan pada saat itu, saya melihat Sang Guru tersenyum. Sekali lagi, tanpa kata-kata, tapi saya juga tidak memerlukan tutur lisan untuk dapat memahaminya.

Setelah itu, saya mengawalinya dengan niat,”Bismillah” dan doa untuk mohon selalu dibimbing agar bisa menjadi murid yang baik.

Dan sayapun menjadi mengerti akan jawaban dari pertanyaan saya di atas: apa yang bisa mewujudkan kebahagiaan paling tinggi bagi seorang guru…

Epilog:

Kisah saya di atas memang terjadi dalam dimensi transendental, tetapi bisa diproyeksikan ke kehidupan sehari-hari secara pas. Resonansi antara guru dan murid juga bisa dibangun dalam kehidupan belajar-mengajar di keseharian kita.

Jika guru sudah memberikan ilmunya, cobalah para murid untuk menyetel frekuensinya masing-masing agar bisa menemukan resonansi dengan gurunya. Saat guru memberikan ilmu, tidak hanya ilmu lahiriah saja yang tersampaikan. Di dalamnya juga terkandung pesan-pesan nilai (values), moral, serta harapan-harapan baik yang ikut tersampaikan. Tangkaplah itu, lalu gabungkan dengan semangat dan energi yang dimiliki untuk mewujudkan hal-hal baik yang bisa dilakukan. Itulah langkah awal untuk membangun dunia menjadi lebih baik lagi. Itulah yang akan memberikan “the ultimate happiness” bagi seorang guru.

Bahagiakanlah guru-gurumu dengan cara itu…

Madinah, 27 Januari 2018

ZPD dan Ban Zhuren

Khairil Azhar
Kepala Divisi Pelatihan Yayasan Sukma Jakarta
Media Indonesia, 20 November 2017

PEMBELAJARAN, bagi Vygotsky, pada 1930, adalah soal mengelola perkembangan untuk menghapus jarak.

Ini setidaknya seperti yang ditulisnya dalam Mind in society: the Development of Higher Psychological Processes.

Jarak itu, kata psikolog prolifik Rusia yang mati muda ini, ada di antara perkembangan aktual dan potensial murid.

Pembelajaran, kata Vygotsky, hanya akan berhasil sejauh tingkat kerumitan isinya berada dalam jangkauan murid.

Pelajaran yang terlampau sulit, banyak, atau terlalu jauh berpeluang menyebabkan demotivasi atau bahkan kegagalan, seperti munculnya kebosanan dan melemahnya kepercayaan diri murid.

Inilah yang disebut sebagai pembelajaran yang mesti merentang dalam wilayah perkembangan maksimal murid, atau zone of proximal development (ZPD).

Berbeda dari Piaget, Vygotsky menekankan pentingnya kehadiran ‘orang lain’, seperti guru, orangtua, atau teman.

Itu tidak saja dalam proses pembelajaran, tetapi juga dalam percepatan perkembangan kecerdasan.

Namun, ini tentu tidak sesederhana bayangan umum tentang pola relasi vertikal antara seorang murid dan ‘orang yang lebih tahu’ (the more knowledgeable others).

Pembelajaran, bagi para Vygotskian, adalah proses dialog atau dialektika dalam sebuah konteks relasional. Di dalamnya ada proses afirmasi atau negasi, penambahan atau reduksi, atau pertarungan tesis dan antitesis.

Belajar adalah proses pergumulan yang dinamis, dalam diri murid maupun secara interpersonal. Kehadiran guru atau orang tua bukan untuk mendominasi, tetapi sebagai mitra dialog supaya jarak antara ketidakmampuan dan kemampuan murid terhapus.

Lalu bagaimana guru tahu tentang jarak di antara kedua perkembangan tersebut? Vygotsky, dalam buku yang baru terbit dalam bahasa Inggris pada 1978 itu, secara tegas bicara tentang kemampuan memecahkan suatu masalah atau menyelesaikan sebuah persoalan secara mandiri.

Ini yang disebutnya sebagai indikasi telah terjadinya perkembangan aktual.

Perkembangan potensial atau potensi perkembangan, selanjutnya, diketahui dengan mencermati tingkat ketergantungan. Seorang guru, mengikuti Vygotsky, mesti mampu melihat “…Sejauhmana ketergantungan muridnya pada bimbingan orang dewasa atau teman belajar yang lebih kapabel dalam memecahkan masalah atau mengatasi persoalan.” Belajar dikatakan terjadi ketika ketergantungan berkurang dan hapus.

Salah satu indikasi umum yang menunjukkan telah terjadinya perkembangan aktual ialah ketika murid mampu menghasilkan sebuah ‘produk’ secara mandiri.

Dalam bentuk paling sederhana, seperti di tingkat TK umpamanya, ini bisa dilihat dari keberhasilan murid menyusun puzzle atau lego.

Secara sosial, perkembangan aktual tecermin dari keberhasilan murid mengelola konflik dan terterima dalam satu komunitas.

Demikian juga, ini bisa dilihat ketika murid mampu merespons suatu fenomena secara kritis dan menghadirkan solusi yang kreatif.

Ban zhuren

Praktik kewalikelasan sejatinya ialah salah satu bentuk penerapan ZPD dalam konteks sistem pendidikan massal, yakni kehadiran the more knowledgeable others.

Wali kelas merupakan penanggung jawab supaya terjadi perkembangan aktual sesuai dengan potensi perkembangan murid-murid di kelasnya.

Wali kelas dalam sistem pendidikan Tiongkok disebut ban zhuren atau sutradara kelas.

Sebagai kunci keberhasilan pendidikan, Liu dan Barnhart, dalam The Educational Forum edisi 63, 1999, menulis “… Wali kelas mengorkestrakan keberhasilan murid dengan membangun suatu komunitas belajar.”

Komunitas belajar itu sendiri dikelola dengan konsep ‘homeroom’ dan ‘home setting’.

Sederhananya, tempat belajar, yang tidak melulu dalam arti ruangan, adalah rumah dan ditata secara rumahan.

Rumah ini merepresentasikan adanya sebuah keluarga belajar yang bertumpu pada kesalingpercayaan mutual trust.

Guru disyaratkan percaya pada potensi perkembangan murid sebagai cermin bagi murid supaya juga percaya pada gurunya.

Dalam tata-kelola rumahan ini, sebagai sutradara, wali kelas berpeluang besar membangun ikatan emosional yang kuat, tidak saja dalam hubungan guru-murid, tetapi juga murid dengan murid.

Keterikatan ini kemudian memungkinkan terciptanya komunikasi yang efektif dan membesarnya peluang untuk bekerja sama.

Bagi guru, proses pembelajaran tentu menjadi lebih mudah.

Ketika komunikasi berjalan efektif, guru bisa secara lebih tepat mendiagnosis perkembangan aktual murid sekaligus memprediksi perkembangan potensialnya.

Bagi murid, selain rasa aman dan nyaman dalam bereksplorasi dan berkreasi, komunikasi efektif dengan guru dengan sendirinya memperbesar peluang melejitnya perkembangan potensial mereka.

Kemandirian murid

Sebuah potret pendidikan di Jepang memberi tahu kita lebih jauh tentang bagaimana guru memfasilitasi berkembangnya kemampuan mengelola diri murid-murid sejak masa prasekolah. Para murid di Jepang, sebagaimana ditulis Catherine C Lewis dalam New Direction for Child Development, edisi 73, 1996, sedapat mungkin diperlakukan seperti orang dewasa. Konsep ini bertumpu pada upaya-upaya untuk memfasilitasi perkembangan kematangan murid.

Dalam risetnya, Lewis terutama menunjukkan bagaimana murid-murid KB, TK, dan SD di Jepang difasilitasi pertama-tama supaya mampu secara reflektif memahami dan memaknai persoalan sosio-relasional mereka.

Berdasarkan pemahaman reflektif ini, mereka selanjutnya tidak saja digiring untuk mampu menemukan resolusi, tetapi juga lebih jauh bertindak secara bersama-sama untuk membangun, merawat, dan mengembangkan kolektivitas.

Salah satu contoh yang menarik ialah bagaimana seorang wali kelas ‘membiarkan’ dua murid yang berkelahi dengan disaksikan teman-temannya, dan dia hanya melihat dari jauh.

Dalam perspektif Vygotskian, tindakan ‘membiarkan’ ini bukanlah tindakan tak terukur.

Sebagai sutradara, sang guru berupaya mengondisikan supaya inisiatif dan upaya menuju gencatan, perdamaian, dan terbangunnya relasi bermula dari murid-murid yang ‘menonton’ perkelahian.

Sebagaimana dicatat Lewis, terjadi perdamaian di antara kedua murid TK yang berkelahi tersebut.

Dimulai dengan adanya inisiasi yang dicetuskan seorang murid, teman-teman mereka yang ‘menonton’ secara bersama-sama membangun resolusi.

Perlu dicatat lebih lanjut, basis perdamaian dalam kasus tersebut bukanlah doktrin klise hasil indoktrinasi atau karena rasa takut.

Lewis mendefinisikan kompetensi (atau agensi) sebagai kemampuan untuk memulai dan menjalankan tindakan dalam berbagai konteks karena pertimbangan kebernilaian (worthwhileness).

Artinya, murid-murid TK tersebut mampu mencerna fenomena secara kognitif dan memutuskan tindakan secara mandiri.

Wali kelas kita

Idealnya, tentu saja, wali kelas di Indonesia mampu mempraktikkan ZPD menjadi ban zhuren seperti di Tiongkok atau memfasilitasi perkembangan kemandirian murid seperti di Jepang, atau bahkan lebih dari itu.

Sayangnya, tak terbantahkan praktik pendidikan kita masih bertumpu pada berbagai bentuk ‘penghakiman’ terhadap akuntabilitas belajar murid.

Di kelas-kelas ada berbagai bentuk tugas, kuis, ujian harian, ujian tengah semester, ujian akhir semester, ujian nasional, dan sebagainya. Murid-murid di sekolah kita born free but tested to death.

Dalam praktik pendidikan semacam itu, tugas utama wali kelas masih melulu untuk memastikan semua muridnya lulus ujian, naik kelas dan tamat sekolah.

Wali kelas lebih banyak bergumul dengan borang, laporan, administrasi, rapat, dan tindakan-tindakan intimidatif supaya murid-muridnya belajar.

Membenahi Bahasa, Membenahi Matematika

Iwan Pranoto,
Atase Pendidikan dan Kebudayaan KBRI di New Delhi

Pengajaran kebahasaan yang bermutu di suatu sekolah akan berdampak positif pada pelajaran lain. Khususnya keberadaan guru mata pelajaran bahasa yang baik akan meningkatkan prestasi murid bukan saja di bahasa, tapi juga di mata pelajaran matematika, dan pengaruhnya pada matematika ini bertahan lama. Lebih tepatnya, murid yang belajar dari guru bermutu di mata pelajaran English Language Arts (ELA), prestasinya di pelajaran matematika akan meningkat juga.

Temuan ilmiah yang mendukung pernyataan di atas dilaporkan dalam sebuah artikel berjudul “Learning that Lasts: Understanding Variation in Teachers’ Effects on Students’ Long-Term Knowledge”. Penelitian yang tentunya bermanfaat pada perancangan kebijakan pendidikan ini dilaksanakan oleh Benjamin Master dan Susanna Loebdari Universitas Stanford serta James Wyckoff dari Universitas Virginia.

Hal ini memberi pesan bagi penentu kebijakan pendidikan bahwa upaya perbaikan mutu guru kebahasaan sangat strategis, karena dampaknya bersifat lintas disiplin dan bertahan lama. Khusus untuk Indonesia, jika situasinya boleh disejajarkan, ini berarti bahwa peningkatan mutu guru matematika perlu dibarengi dengan peningkatan mutu guru kebahasaan (bahasa Indonesia dan bahasa lain) sekaligus kurikulum dan buku ajarnya. Ini berarti bahwa perancangan strategi pengembangan pendidikan matematika dan bahasa perlu disiapkan dalam sebuah payung serta sasaran bersama.

Dalam laporan tadi tidak dijelaskan mengapa hasilnya demikian. Namun temuan di atas menyokong keyakinan bahwa seseorang yang cakap berbahasa akan terbantu saat bermatematika. Bahkan, saat sekadar memahami buku matematika, seseorang dituntut memaknai tiap kalimat sekaligus istilah teknis di dalamnya. Karena itu, masuk akal bahwa kecakapan berbahasa akan membantu seseorang dalam bermatematika.

Ini sekaligus menyangkal mitos kuno yang menyatakan bahwa kemampuan bermatematika terlepas dari kemampuan berbahasa. Pendapat bahwa seseorang yang cakap berbahasa, tak akan cakap bermatematika, dan sebaliknya, yang cakap bermatematika, tak akan cakap berbahasa, disangkal lewat penelitian ini.

Pada saat yang sama, dugaan kelemahan kecakapan berbahasa sebagai penyebab lemahnya pelajar kita dalam bermatematika dapat digali dari laporan tes internasional bidang matematika seperti TIMSS dan PISA. Untuk memperoleh dugaan ini, perlu mengkaji laporan tadi dengan mendalam, tak cukup sampai pada pemeringkatan negara saja.

Isu pemeringkatan negara memang menarik untuk bahan bakar perdebatan politik dalam layanan publik, tetapi sejatinya pemeringkatan ini tak berguna dalam merumuskan kebijakan perbaikan pendidikan. Laporan dan data perlu dikaji secara rinci, khususnya mengenali jenis soal seperti apa yang mudah serta sulit dikerjakan pelajar Indonesia. Dari situ dapat disorot kecakapan atau pengetahuan apa yang kurang dikuasai pelajar, sehingga dapat disusun langkah perbaikannya.

Dalam TIMSS 2011, misalnya, sekitar dua pertiga pelajar kelas VIII kita berhasil mengerjakan sebuah soal aljabar yang bentuknya sudah “siap dilahap” dengan mengganti lambang peubah dengan bilangan yang diberikan, walau sesungguhnya ini bentuk soal abstrak.

Meski demikian, saat menghadapi sebuah soal yang dinarasikan dalam teks, walau tak menuntut keterampilan berhitung sama sekali, hanya sekitar seperempat pelajar kita yang berhasil mengerjakan. Karena itu, wajar diduga bahwa pelajar kita memiliki kendala membaca dan memaknai narasi dari soal. Dan kendala ini menyulitkannya dalam bermatematika.

Memang berbahasa dalam bermatematika mungkin lebih sulit dibanding berbahasa sehari-hari, karena dalam bermatematika dituntut bahasa teknis. Walau kata dalam bahasa teknis sama dengan yang digunakan dalam percakapan sehari-hari, tapi maknanya kerap jauh berbeda.

Misalnya, contoh soal berikut: “Diketahui bahwa dua akar suatu persamaan kuadrat jumlahnya nol. Apa yang istimewa dari persamaan itu?” Kata “akar” dan “persamaan” memang jamak digunakan dalam perbincangan sehari-hari. Namun dua kata tadi berbeda makna saat di dalam pelajaran matematika.

Ini berarti bahwa, untuk dapat bermatematika dengan baik, seorang pelajar butuh mampu berbahasa yang baik sekaligus menguasai bahasa teknis matematika.

Dari pembahasan di atas, mendesak lahirnya terobosan inovasi pembelajaran kebahasaan yang memberlatihkan kecakapan membaca untuk memahami teks sekaligus menulis untuk mengungkapkan argumen bernalar. Dapat dipertimbangkan agar bahan pelajaran bahasa Indonesia setara dengan ELA, yang menekankan kegiatan mengajak anak memahami literatur sastra, menghargai keindahan karya sastra, sekaligus menuliskan pemikirannya. Sejalan dengan itu, terobosan inovasi pengajaran matematika ke depan juga mendesak dalam menumbuhkan kecakapan berbahasa formal dan menyajikan gagasan.

Jantung Budaya Sekolah

Ahmad Baedowi ; Direktur Pendidikan Yayasan Sukma, Jakarta
MEDIA INDONESIA, 20 April 2015

“In toxic schools, the elements of culture reinforce negativity. Values and beliefs are negative. The cultural network works in opposition to anything positive. Rituals and traditions are phony, joyless, or counterproductive“ (Deal and Peterson, 1999, p. 119).

KUTIPAN tersebut ingin menggambarkan betapa berbahasanya budaya sekolah yang buruk dan negatif. Sebagai lawan dari budaya sekolah yang sehat dan positif, budaya sekolah yang negatif secara perlahan, tetapi pasti akan membuat semua bangunan struktur mental komunitas sekolah akan hancur, karena di dalamnya terjadi banyak kebohongan dan kepura-puraan. Adakah sekolah jenis ini di dalam sistem pendidikan kita?

Dalam banyak kesempatan, ketika melakukan interaksi dengan para guru dan kepala sekolah, baik dalam pelatihan maupun pendampingan program pengembangan kapasitas guru dan kepala sekolah, saya sering sekali mendapat pertanyaan tentang bagaimana cara dan memulai sebuah budaya sekolah yang efektif dan efisien. Meskipun banyak sekolah mengaku memiliki bu daya sekolah yang baik, ketika saya lacak melalui rancangan anggaran belanja sekolah (RAPBS), tidak sedikit di antara kepala sekolah dan guru yang mengakui betapa buruknya budaya sekolah mereka. Mengapa RAPBS?

Dalam banyak literatur tentang manajemen sekolah efektif, memang tak banyak dibahas tentang sisi buruk bagaimana sekolah merancang dan menggunakan anggaran belanja sekolah secara sehat dan bertanggung jawab. Kebanyakan yang dibahas dalam buku-buku manajemen sekolah efektif ialah karakter dan gaya kepemimpinan kepala sekolah atau school leadership. Meskipun diakui, bahwa kepemimpinan kepala sekolah sangat memengaruhi bagaimana sebuah sekolah akan dikelola serta budaya sekolah akan diterapkan, tetapi karakter kepemimpinan hanya menyumbang 30% dari total kesuksesan sebuah sekolah.Selebihnya ialah persoalan manajerial, sistem, dan aturan tata kelola sekolah, termasuk di antaranya ialah bagaimana sekolah membelanjakan anggaran belanjanya secara transparan dan akurat.

Untuk melihat sebuah sekolah memiliki semangat dan budaya sekolah yang sehat, lihatlah bagaimana cara kepala sekolah, guru, komite sekolah, dan stakeholders lainnya membuat perencanaan keuangan sekolah. Jika RAPBS dirancang dan digunakan sesuai dengan kesepakatan dan sistem yang transparan dan akuntabel, dapat dipastikan sekolah tersebut memiliki budaya sekolah yang sehat dan positif. Namun sebaliknya, ketika keuangan sekolah dirancang dan digunakan hanya segelintir orang, seperti kepala sekolah dan bendahara sekolah, tanpa ada keterlibatan pihak lain, dapat dipastikan sekolah tersebut memiliki budaya sekolah yang buruk dan negatif.

Ratusan ribu sekolah di Indonesia, menurut hemat saya, memiliki budaya sekolah yang buruk dan negatif, karena tata kelola keuangan sekolah yang berasal dari dana BOS, DAU, dan DAK tidak dibuat berdasarkan kebutuhan proses belajar mengajar. Banyak uang BOS yang dikelola secara tidak transparan alias penuh kecurangan, karena baik kepala sekolah maupun dinas pendidikan secara menyengaja membiarkan praktik tak sehat pengelolaan dana BOS itu terus berlangsung dari hari ke hari. Di tingkat sekolah dasar misalnya, pembelian buku dan LKS menjadi ajang yang kasatmata penuh dengan budaya koruptif. Belum lagi, dana-dana program pengembangan kapasitas guru yang dikelola seadanya, tanpa ada rujukan yang jelas.

Perlu skema

Kebiasaan inilah yang mela hirkan racun atau toxic yang tiada henti dalam budaya sekolah kita, tanpa ada keinginan sedikit pun dari Kemendikbud mengubah pola penyaluran dana BOS melalui pendekatan yang berbeda, misalnya dengan menggunakan basis jumlah sekolah sebagai unit analisisnya. Dana BOS disalurkan dengan asumsi kepala siswa, yakni jumlah siswa pun sampai sekarang sangat mudah dimanipulatif. Jika kita ingin mengubah mentalitas para kepala sekolah dan guru serta aparat dinas pendidikan menjadi lebih baik, tak ada cara lain kecuali membuat skema penyaluran dana operasional sekolah melalui pendekatan berbasis kebutuhan sekolah yang dirancang dengan orientasi proses belajar mengajar yang menyenangkan.

Terrence E Deal dan Kent D Peterson dalam Shaping School Culture: Pitfalls, Paradoxes, and Promises (2009) mengingatkan kita akan bahaya budaya sekolah yang bu ruk dan pasti akan meracuni semua yang ada di dalamnya. Bukan hanya siswa yang paling akan menjadi korban, melainkan juga para guru, staf administrasi sekolah, serta orangtua. Kesadaran untuk mengubah budaya sekolah sesungguhnya sangat sederhana, yaitu dimulai dengan keterbukaan dalam merancang RAPBS secara bersama dan berorientasi pada program peningkatan kapasitas guru yang memicu kreativitas mereka dalam menciptakan suasana belajar mengajar yang menyenangkan.

Meskipun budaya sekolah bisa jadi merupakan persoalan subjektif, tetapi perlu diberikan bingkai yang relevan dengan tuntutan proses belajar mengajar saat ini, karena budaya sekolah ialah satu elemen sekolah yang teramat penting dan nyata, meskipun sangat sulit untuk mendefinisikannya. Pemahaman terhadap budaya sekolah merupakan salah satu faktor penting dalam struktur reformasi dan kebijakan pendidikan di mana pun. Karena apa pun jenis perubahan yang diinginkan dalam suatu sistem pendidikan, pasti akan mengalami resistensi.
Karena itu, perlu dilakukan pendefinisian yang bijak tentang budaya sekolah serta sejauh mana para pengambil kebijakan dan pelaksana sekolah memahami makna budaya sekolah dalam konteks peningkatan mutu pendidikan di Indonesia.

Salah satu ciri sekolah yang memiliki budaya sekolah yang sehat, dapat dilihat dari bagaimana sekolah mengembangkan budaya sekolah dalam praktik merancang anggaran belanja sekolah serta praktik keseharian interaksi guru dan siswa dalam proses belajar mengajar. Keduanya memberi arti banyak dalam menentukan perspektif dan ragam tindakan pengajaran, yakni guru dalam konteks budaya, dapat mempengaruhi setiap aspek dari proses belajar mengajar (Peterson, 1998). Karena itu, penting untuk dirumuskan kembali mekanisme sekolah dalam merancang, merencanakan, dan melaksanakan APBS sesuai dengan prinsip-prinsip keterbukaan, transparan, dan akuntabel. Jika tidak, efek budaya sekolah terhadap keseluruhan performansi guru dan siswa, serta implikasinya terhadap kebijakan bidang pendidikan dalam konteks budaya sekolah, pasti akan terus terpuruk.

Menumbuhkan Gerakan Rakyat

Anies Baswedan ; Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
KOMPAS, 12 November 2014

PEMERINTAH tidak akan sanggup menangani sendiri persoalan pendidikan, apalagi di jenjang pendidikan dasar dan menengah yang kini wewenangnya berada di tangan pemerintah daerah. Karena pemerintah pusat tidak mampu menggapai sekolah, guru, dan murid di daerah, perlu ada gerakan masyarakat yang bisa ikut menjadi faktor pendorong perubahan.

Ajakan ini berkali-kali diucapkan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan ketika menemui Kompas, Selasa (11/11) pukul 07.00, di kediamannya di Jakarta Selatan. Setelah hampir dua pekan menanti kepastian wawancara yang tak kunjung datang, Anies akhirnya meluangkan waktu sebelum berangkat ke kantor. Secangkir kopi panas menemani perbincangan kami selama 1,5 jam.

Selamat atas terpilihnya sebagai Mendikbud. Tentu semua menanti gebrakan di Kemdikbud. Apa yang akan jadi fokus?

Banyak masalah di pendidikan, apalagi pendidikan dasar dan menengah, yang sesungguhnya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Artinya, pemerintah pusat menangani kebijakan. Di sini persoalan utamanya di pusat. Itu mengapa saya tidak mau banyak mengeluarkan pernyataan di hari-hari awal. Saya sudah lama melihat masalah pendidikan. Yang belum saya lihat, internal kementerian. Ini harus dibereskan dulu.

Kemdikbud adalah arsitektur rekayasa sosial masa depan. Jika kebijakan tidak tepat, implementasi melenceng sampai di daerah. Saya yakin Kemdikbud bisa berubah selama ada keinginan untuk maju. Saya tidak mau melakukan apa pun dengan mempermalukan siapa pun. Saya justru ingin memulai dengan mengajak, ”Yuk, berubah.”

Ini berarti akan ada perubahan manajemen di Kemdikbud?

Manajemen di hulu yang harus diperbaiki. Selama ini yang selalu dilihat adalah hilir. Ada tantangan besar di hulu dan hilir. Apakah kita tahu hasil kebijakan pusat di hilir? Cara mengomunikasikan kebijakan saja selama ini berjalan sendiri-sendiri. Memang semua berjalan cepat, tetapi ke arah yang berbeda. Contohnya, kita tidak mengomunikasikan tanggung jawab pendidikan antara pusat dan daerah. Seperti sekolah rusak. Seharusnya itu ditangani daerah karena otoritasnya sudah pindah sejak 13 tahun lalu, tetapi masyarakat belum tahu hal ini sehingga protesnya ke pusat. Ini karena kita tidak mengomunikasikan dengan baik.

Setelah manajemen hulu beres, apa prioritas selanjutnya?

Saya ingin agar pendidikan dipahami sebagai gerakan. Jangan sebagai program. Masyarakat harus aktif terlibat meningkatkan kualitas pendidikan. Negara lebih berfungsi sebagai fasilitator, menjalankan program kebijakan dan mendorong partisipasi masyarakat. Jangan disalahartikan pemerintah lalu tidak melakukan apa-apa. Bukan begitu, tetapi, believe me, negara tidak sanggup mengurus pendidikan sendiri.

Negara juga jangan melarang siapa pun yang ingin membantu. Pendekatan negara harus diubah dengan mengajak dan memfasilitasi siapa pun yang membantu menyelesaikan masalah. Banyak orang yang mengurus pendidikan, tetapi jalan sendiri-sendiri. Seharusnya Kemdikbud bisa menjadi mercusuar dengan membuat arah jelas menuju satu titik.

Gerakan dari masyarakat bisa memberi tekanan kepada pusat atau daerah. Apa menteri bisa memerintah dinas pendidikan di daerah? Tidak bisa. Saya harus minta ke rakyat lalu rakyat yang akan menekan daerah. Bukan pemerintah yang memberi perintah, melainkan harus datang dari bawah dan itu berarti harus berbentuk gerakan.

Apa seharusnya yang menjadi fokus perbaikan di pendidikan?

Orientasi kita selama ini salah. Pendidikan itu sejatinya tentang interaksi antarmanusia. That’s it. Artinya, yang harus menjadi fokus perhatian adalah murid dan guru. Selama ini fokusnya hanya kepada murid dan muatannya. Lalu, bagaimana guru? Guru tidak diperhatikan. Mari kita hormati guru.

Tanpa guru, kita tak akan jadi seperti sekarang. Kurikulum 2013 juga fokusnya lebih banyak kepada muatan materi bukan kepada manusia. Saya akan evaluasi Kurikulum 2013, tetapi masih butuh pendapat dan pandangan obyektif dan netral.

Lalu bagaimana dengan bidang kebudayaan?

Pemerintah akan menjadi fasilitator bagi tumbuh kembangnya kebudayaan. Kebudayaan sendiri seluruhnya dilakukan oleh masyarakat, masyarakatlah yang kemudian bergerak. Yang penting adalah menjaga kedinamisan budaya karena persoalan kebudayaan tidak semata-mata melakukan konservasi saja.

Menurut saya, keberagaman adalah kekayaan terbesar bangsa kita. Keberagaman punya semangat persatuan dengan adanya negara. Rasa kesatuan di Indonesia sudah muncul saat Sumpah Pemuda 1928. Saat itu, ada kesepakatan tentang satu bahasa yang bukan dilakukan negara, melainkan oleh kebinekaan. Karena itulah, kita akan merawat dalam bingkai kesatuan tanpa harus menyamaratakan.

Bagaimana mengaitkan program pendidikan dengan kebudayaan secara bersama-sama?

Keterdidikan dan kebudayaan itu saling berhubungan. Kebudayaan adalah bagian dari pendidikan. Masalahnya, yang terjadi selama ini, kita justru lebih sering mengurusi masalah sekolah saja. Padahal, yang terpenting justru bagaimana orang terdidik dan kemudian tercerahkan, bukan bersekolah semata.