Indonesia tak cakap karena Matematika dianggap Sulap

https://tirto.id/indonesia-tak-cakap-berhitung-karena-matematika-dianggap-sulap-dacn

Hasil Indonesian National Assessment Program (INAP) yang dilakukan Pusat Penilaian Pendidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) memperlihatkan sebagian besar siswa kelas 4 Sekolah Dasar (SD) di Indonesia kurang cakap dalam literasi matematika. Hanya 2,29 persen siswa yang masuk kategori baik, sementara 20,58 lainnya masuk kategori cukup. Sedangkan siswa yang kurang cakap dalam literasi matematika mencakup 77,13 persen.

Tidak hanya yang duduk di bangku SD saja, pun orang Indonesia berusia lebih dewasa kurang cakap dalam berhitung.

Indonesian Family Life Survey (IFLS) yang digelar Rand Corporation pada 2000, 2007, dan 2014 salah satunya mengukur kecakapan berhitung dasar orang Indonesia usia 7-28 tahun. IFLS menyuguhkan dua bentuk tes: Tes A untuk responden berusia 7-14 tahun dan Tes B untuk responden berumur lebih dari 15 tahun. Di masing-masing tes itu, sesuai dengan usianya, responden diminta menjawab soal matematika sederhana kelas 1 SD, misalnya berapa 49-23?, hingga 5 SD, misalnya berapa bunga 5 persen dari Rp75.000?.

Hasilnya, tidak semua responden di suatu rentang umur tertentu menjawab semua soal perhitungan secara benar. Selain itu, persentase responden yang menjawab tes secara benar di usia anak sekolah tidak berbeda jauh dengan responden yang lebih dewasa.

Untuk soal “Berapa 49 dikurangi 23?”, yang memiliki persentase terbanyak menjawab dengan benar ialah responden berusia 15 tahun, yakni sebanyak 82,7 persen. Sedangkan persentase responden berusia 28 tahun yang menjawab pertanyaan itu dengan benar tidak sampai 80 persen.

“Dari kelas 1 sampai kelas 12 itu penambahan kemampuan bermatematikanya sangat kecil atau cenderung datar. Pergi ke sekolah tidak berarti anak itu belajar. Itu temuan masalahnya,” ujar Niken Rarasati, peneliti bidang pendidikan di SMERU Research Institute, kepada Tirto usai deklarasi.

Di sisi lain, pendeklarasian Gerakan Nasional Pemberantasan Buta Matematika menandakan orang yang peduli dengan pendidikan, terutama matematika, di Indonesia tidaklah sedikit. Dalam acara yang diselenggarakan di Gedung Perpustakaan Lama Universitas Indonesia (UI) itu, para guru, peneliti, dan pemerhati pendidikan berkumpul membicarakan cara pengajaran yang mampu mengentaskan buta matematika.

Matematika Bukan Sulap

Dalam Proofs and Refutations (1976), Imre Lakatos menjelaskan metodologi Euclidean (Euclid adalah filsuf Yunani Kuno perintis matematika geometri) mengarahkan Matematika untuk disajikan melalui cara-cara baku, yang disebut Lakatos sebagai gaya deduktif.

“Gaya ini dimulai dengan daftar aksioma, lemma dan/atau definisi yang susah. Aksioma dan definisi sering terlihat artifisial dan membingungkan. Seseorang tidak pernah diberitahu bagaimana rincian itu muncul. Setelah daftar aksioma dan definisi, muncul teorema yang ditulis dengan hati-hati. Begitu beratnya kondisi itu; tampaknya tidak mungkin ada orang yang pernah mereka-reka. Kemudian, teorema diikuti buktinya (proof),” sebut Lakatos.

Alhasil, matematika laiknya sulap. Siswa wajib menerima pengajaran tanpa diberikan kesempatan berdialog mengenai asumsi yang mendasari penjelasannya. Gaya deduktif menyembunyikan petualangan. Seluruh cerita di balik formula pun lenyap.

Namun, Brian Hudson, Sheila Henderson, dan Alison Hudson menuliskan dalam “Developing Mathematical Thinking in the Primary Classroom: Liberating Students and Teachers as Learners of Mathematics” (2014) bahwa pendekatan deduktivis yang mendominasi pengajaran matematika memang bermasalah. Namun, mereka mengutarakan masalahnya tidak sesederhana itu. Hudson dan kawan-kawan juga menyatakan transposisi didaktik juga menjadi hal yang perlu diperhatikan.

Konsep transposisi didaktik berhubungan dengan konteks sosial. Ia menekankan matematika bukan sekumpulan pengetahuan untuk bertindak dan menyelesaikan masalah di lingkungan di mana ia diciptakan atau digunakan. Tetapi, ia merupakan pengetahuan untuk diajarkan dan dipelajari.

Transposisi didaktik ada untuk mengakui bahwa keberadaan patahan (rupture) antara kehidupan sehari-hari dan sekolah. Menurut Hudson dan kawan-kawan, patahan ini dapat mengarah kepada degradasi kualitas epistemik suatu ilmu ketika ia diajarkan di sekolah.

Kualitas epistemik meninggi terjadi kala matematika disajikan sebagai sesuatu yang labil, tidak pasti, dan dapat dibantah. Kualitas ini mendorong pelajarnya berpikir kritis, bernalar. Sedangkan kualitas epistemik menurun dicirikan Matematika yang disajikan secara otoritatif, dogmatis, mutlak, atau tidak bisa dibantah. Melalui kualitas ini, para pelajar didorong untuk mengikuti prosedur dan membatasi diri di antara dua jawaban: benar atau salah.

Peneliti pendidikan Guy Brosseau menjelaskan bahwa melalui transposisi didaktik, guru harus mampu membuat matematika mengikuti selera dan konteks para pelajarnya. Padro Palhares menuliskan dalam “Mathematics Education and Ethnomathematics. A Connection in Need of Reinforcement” (2012) bahwa etnomatematika dapat membantuk kontekstualisasi dan, bahkan, membuat matematika lebih manusiawi untuk dipelajari.

Usaha untuk mendekatkan antara siswa dan matematika dengan menggunakan etnomatematika pun sudah banyak dikaji para peneliti pendidikan di Indonesia.

Muhammad Suhadak menguji penggunaan buah pinang untuk pembelajaran aritmatika siswa SMP Negeri 3 Biak, Papua. Pinang adalah buah yang digunakan sehari-hari dan mudah ditemui di Papua. Menurut riset Suhadak terhadap 40 siswa yang kemudian ia publikasikan dalam “Keefektifan Penggunaan Media Berbasis Budaya Papua Dalam Pembelajaran Penjumlahan dan Pengurangan Bilangan Bulat Ditinjau dari Prestasi” (2016), rata-rata skor siswa sebesar 77,36 dalam skala 100. Menurut Suhadak, cara ini efektif.

Jelas, ruang kelas bukan arena pertunjukan yang hanya membuat siswa seolah menjadi penonton, sementara guru menjadi pesulap dan matematika adalah sihirnya.

Advertisement

Membuka Ruang Pembuktian Anak Muda Indonesia

Membuka Ruang Pembuktian Anak Muda Indonesia

Oleh : Achmad Zaky, Pendiri dan CEO Bukalapak
Kompas, 29 Oktober 2018

Seperti yang sudah-sudah, bulan Oktober senantiasa diramaikan oleh beragam kegiatan yang bertema pemuda. Momentum Sumpah Pemuda kembali hadir menyapa kita. Kali ini, penting memaknainya secara lebih serius. Mari bertanya: “apakah generasi muda kita sudah siap untuk menghadapi zaman baru yang hadir dengan perubahan-perubahan yang cepat?”

Sebagaimana para pemuda yang kemudian menjadi para pendiri Republik, anak muda hari ini hidup dan tumbuh di tengah dunia yang berubah secara kilat. Generasi Bung Karno dan Bung Hatta menyaksikan gejala-gejala berakhirnya tatanan dunia lama yang menopang kolonialisme.

Seiring dengan interaksi mereka dengan sesama anak muda dari seluruh dunia, pemimpin-pemimpin muda itu menyadari bahwa ada semangat zaman yang tidak akan terbendung.

Zaman baru akan segera lahir. Menyadari hal tersebut, mereka kemudian menjadi dokter dan bidan yang merancang kelahiran zaman baru itu.

Generasi muda hari ini juga tumbuh di dunia yang tengah berubah. Gejala-gejalanya juga terlihat jelas. Negara-negara, pilar utama sistem dunia modern, mulai harus menerima kenyataan bahwa mereka bukan lagi menjadi satu-satunya otoritas yang menentukan berbagai persoalan.

Perusahaan-perusahaan besar yang sudah mapan mulai berjatuhan satu per satu karena kalah bersaing menghadapi perusahaan-perusahaan rintisan yang lincah dan inovatif. Cara kita kini mengelola kehidupan sehari-hari juga mungkin tidak akan bertahan lama.

Kehadiran mobil tanpa pengemuka (driverless car) atau rumah cerdas (smart home) hanyalah sedikit icip-icip kecil dari masa depan yang akan segera menghampiri kita.

Untuk menjawab pertanyaan di atas, kita memiliki berbagai jawaban untuk membuat kita optimistis. Anak-anak muda hebat bermunculan dalam berbagai bidang. Di bidang ekonomi, generasi muda kita terus berinovasi dan menjadikan Indonesia sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi digital di Asia.

Dalam sektor pengetahuan dan teknologi, nama-nama anak muda Indonesia juga mulai dikenal dunia karena karya-karyanya. Dalam bidang politik, tokoh-tokoh muda mulai tampil menjadi juru bicara sejumlah partai dan kelompok.

Partai-partai bahkan berlomba-lomba menjadi “partainya milenial”. Hal ini dapat dimengerti mengingat sekira 40 persen pemilih pada pemilu tahun depan adalah para milenial yang berusia 17-35 tahun.

Ekosistem belum mendukung

Sayangnya, saya khawatir ekosistem kita belum memberikan ruang yang optimal bagi generasi muda yang menjanjikan ini. Di banyak sektor, anak-anak muda brilian banyak yang tertahan semata-mata karena usianya belum sampai. Saya tidak ingin mengatakan bahwa tokoh-tokoh senior yang berpengalaman tidak layak memimpin di berbagai sektor dan mundur saja.

Namun, di dunia kita yang berubah dengan sangat cepat ini, anak-anak muda memiliki peluang dan kemampuan yang jauh lebih baik untuk membawa bangsa kita pada kemajuan yang diharapkan. Saat tokoh-tokoh berpengalaman kesulitan mempelajari disrupsi, anak-anak mudalah yang berselancar di atas berbagai gelombang disrupsi itu.

Dalam panel “Youth Dialogue: Youth at Work” pada Pertemuan Tahunan Dana Moneter Internasional-Bank Dunia di Bali yang lalu, saya ditanya mengenai prospek anak muda di dunia yang berubah dengan cepat ini.

Saya justru menegaskan bahwa anak-anak muda tidak terbebani oleh cara berpikir lama yang telah membatu, yang menghambat kita melangkah di zaman baru. The younger the better. Kepalanya masih “kosong”, tidak dikuasai oleh paradigma lama yang mungkin sudah usang di banyak situasi.

Sayangnya, paradigma-paradigma lama itu masih menguasai berbagai aspek kebijakan di Indonesia. Meski “Revolusi Industri 4.0” telah menjadi pembicaraan umum di berbagai generasi dan bahkan telah ditulis dalam berbagai dokumen resmi, saya tidak yakin jargon itu telah benar-benar dipahami.

Dalam banyak hal, birokrasi kita masih bergerak seperti dalam revolusi industri yang pertama atau bahkan sebelum masa industrialisasi, ditandai dengan beragam tumpang tindih peraturan dan proses yang bertele-tele.

Seperti dalam masa feodal pra-industrial, urusan lancar hanya jika kita punya koneksi. Sampai-sampai ada pemeo yang terus bertahan hingga hari ini: “Kalau bisa dibuat susah, mengapa dibuat mudah?” Tak mungkin kita unggul di dunia yang berubah dengan cepat jika kita terus seperti ini.

Beragam tantangan

Mari menengok beragam tantangan kita. Kita bicara Revolusi Industri 4.0, tetapi Trade Expo kita yang digenjot dalam diplomasi ekonomi didominasi oleh komoditas-komoditas mentah atau paling banter kerajinan-kerajinan dan produk minim nilai tambah.

Kita masih sibuk berdebat tentang banjirnya buruh asing saat dunia mulai menyiapkan diri untuk otomatisasi dengan kecerdasan buatan.

Kita memasuki era di mana mesin bisa berkomunikasi dengan mesin, tetapi peta lahan dan hutan kita saja masih tumpang tindih antarkementerian, antara pemerintah pusat dan daerah, antara pemerintah dan perusahaan, juga antara perusahaan dan penduduk setempat.

Sebagai orang yang percaya bahwa ekonomi digital dapat menjadi kunci bagi kebangkitan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) kita dan terus bekerja untuk itu, kami harus menemui kenyataan bahwa sistem logistik kita masih dihinggapi banyak masalah.

Di ASEAN saja, peringkat Indeks Kinerja Logistik Indonesia (peringkat ke-46) berada di bawah Singapura (7), Thailand (32), Vietnam (39), dan Malaysia (41).

Jika hal ini terus dibiarkan, kita tidak akan mampu keluar dari jebakan pendapatan menengah (middle income trap). Bonus demografi yang digadang-gadang oleh Bank Dunia sebagai jendela kesempatan akan terlewat dengan sia-sia. Untuk mencegah hal tersebut terjadi, peluang terbesar kita adalah dengan membuka sebesar-besarnya bagi generasi muda kita yang lebih akrab dan siap dengan berbagai perubahan dunia yang cepat itu untuk menjadi nakhoda bagi bangsa.

Kita tidak mungkin unggul jika tokoh-tokoh yang tertatih-tatih belajar Web 1.0 (web statis, internet satu arah, e-mail) dan Web 2.0 (internet sebagai platform, menekankan kolaborasi online dan berbagi antarpengguna, media sosial) menentukan kebijakan kita menghadapi era Web 3.0 (ditandai dengan keterlibatan kecerdasan buatan dan machine learning).

Sejarah menunjukkan bahwa ketika anak-anak muda benar-benar hadir di panggung kepemimpinan, terjadi lompatan inovasi yang menakjubkan. Pada 90 tahun lalu, di sebuah rumah bergaya Eropa di Kramat Raya, sekumpulan pemuda menawarkan inovasi yang luar biasa.

Dalam Sumpah Pemuda itu, mereka menawarkan sebuah visi politik inovatif yang berorientasi masa depan dengan mengatakan bahwa mereka yang berasal dari berbagai suku bangsa dan berbeda bahasa itu “Bertanah Air Satu, Berbangsa Satu, dan Menjunjung Tinggi Bahasa Persatuan”. Visi politik yang berorientasi masa depan itu mungkin terdengar seperti mimpi di siang bolong pada tahun 1928, tetapi kepercayaan kepada visi tersebut kelak akan benar-benar mengantarkan bangsa-bangsa terjajah pada kemerdekaan.

Panggung generasi muda

Dalam semangat Sumpah Pemuda, marilah kita sebagai bangsa bersama-sama memberikan kepercayaan yang lebih luas kepada anak-anak muda. Berikan mereka kesempatan untuk membuktikan kemampuan di berbagai bidang kehidupan.

Jangan sampai anak muda hanya dipasang untuk menggaet konsumen atau menjaring suara. Bukalah ruang yang lebih luas bagi mereka untuk dapat terlibat dalam pembuatan kebijakan di perusahaan, partai politik, atau birokrasi. Niscaya mereka akan menghadirkan pembuktian.

Tentu saja, Sumpah Pemuda juga mengajarkan kepada generasi muda hari ini bahwa kepemimpinan tidak bisa diminta begitu saja untuk diserahkan. Mereka juga harus mengambilnya sendiri dengan kerja-kerja cerdas yang sebelumnya tak terpikirkan. Jika tidak, jangan-jangan kita hanyalah muda dalam usia, tetapi telah renta dalam pemikiran.

Selamat memperingati Sumpah Pemuda!

Dan Indonesia Itu Islam

Adriano Rusfi

Sebuah desa di Rumpin, Bogor, medio 90-an

Desa itu tak jauh dari Jakarta, hanya sekitar satu jam naik angkot. Tapi masyarakatnya masih sangat tradisional. Kumandangkan adzan pakai loudspeaker masih haram ketika itu. Sedangkan khutbah Jum’at sepenuhnya berbahasa Arab, dengan durasi super singkat. Masyarakatnya adalah petani tradisional.

Mereka masih memupuki sawahnya dengan urea tabur, dan penyuluh pertanian ingin merubahnya dengan urea tablet. Mereka menyuluh di balai desa… petani mengangguk… tapi perilaku memupuk tak berubah. Mereka minta Kepala Desa menginstruksikan petani… petani mengangguk… tapi perilaku memupuk tetap tak berubah. Mereka membuktikan langsung di sebuah sawah percontohan… petani mengangguk… tapi mereka tetap pakai urea tabur. Lalu penyuluh meminta bantuan ulama/kyai/ajengan setempat untuk meyakinkan… petani mengangguk… dan PETANI BERUBAH !!!

Contoh di atas mungkin terlalu sederhana untuk menjelaskan perilaku bangsa ini. Tapi aku hanya ingin menjelaskan : mengabaikan dimensi keislaman yang telah merasuk pada jiwa terdalam bangsa ini adalah sebuah kebodohan Mukidial yang dungu. Islam memang bukan satu-satunya dimensi untuk memahami, menggerakkan dan mengubah bangsa ini. Bahkan sebagian besar dari bangsa ini mungkin masih sekuler dan abangan. Tapi bawah sadar mereka telah “kadung” tercelup dengan Islam. Islam, walau hanya simbolik dan permukaan, “terlanjur” telah menjadi darah, tulang dan daging keberadaban mereka.

Sebagian mereka mungkin pemabuk, tapi aku tak kaget andai mereka memulai minum khamar dengan basmalah… Banyak diantara mereka yang tak shalat, tapi saat kaki mereka tersandung batu mereka spontan merintih “astaghfirullah”… Aku pernah nyengir di sebuah angkot tengah malam, ketika seorang pelacur mengucapkan hamdalah di depan temannya, karena “rejekinya banyak malam ini”. Sering aku tertawa masam : ini terlalu Mukidik, kebodohan yang planga-plongo. Tapi aku harus menangkap fenomena ini dengan waras untuk memahami bangsaku. Bukan malah mengingkari dan menyangkalnya.

Entahlah, saat ini ada upaya sistematis untuk menyangkal keberadaan Islam sebagai nadi bangsa ini, sebagai sebuah agama yang telah menjadi budaya, yang suka tak suka telah menjadi identitas Indonesia. Di pesawat kubaca sebuah feature di Harian Kompas tentang menjadi Indonesia, menjadi bhinneka dan menjadi berkearifan lokal. Anehnya, Islam tak disebut di dalamnya. Islam diposisikan sebagai pendatang, sedangkan jatidiri Indonesia adalah tentang Sabang hingga Merauke belaka. Aneh dan Mukidiholic, karena para bapak bangsa justru berkeinsafan tinggi bahwa Islam adalah penentu dominan bangsa ini.

Sebagai sebuah wacana di sebuah koran, sah-sah saja. Tapi, serius nggak sih ingin berbuat baik bagi masa depan bangsa ini ? Bukankah memberikan solusi dan membangun sebuah peradaban harus dimulai dari pemahaman yang akurat tentang jatidiri sebuah negeri ? Dibutuhkan ketulusan untuk mengerti bangsa ini, bukan sekadar memajang seorang kakek bersarung dan berkopiah untuk meraup simpati. Dibutuhkan ketulusan untuk sadar bahwa elemen keindonesiaan tak sama dengan kenusantaraan. Tulus mungkin menyakitkan, tapi jauh lebih bijak daripada bertahan menjadi Mukidist.

Tulisan ini tak untuk menampik warna-warna lain yang membuat kita menjadi Indonesia. Kita begitu kaya dengan berbagai lokalitas. Dan kita juga begitu kaya dengan agama dan keyakinan. Itulah yang membuat kita memiliki Bhinneka Tunggal Ika. Tapi sadarkah kita bahwa ada “nyawa dan ruh” yang mampu membuat bhinneka itu menjadi tunggal, yang membuat segala keragaman itu menjadi satu ? Itulah tauhid !!! Dan sadarkah kita hal yang dapat memecah-belah ketunggalan itu menjadi serpihan bhinneka ? Itulah logika Mukidian yang rajin bicara bhinneka, namun tak pernah bicara tunggal ika .

Indonesia Darurat Matematika!

Ahmad Rizali
Kompas, 24 Sep 2018

Entah apa yang sudah dilakukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), dinas pendidikan provinsi dan kabupaten kota dalam menyikapi fakta rendahnya keterampilan berhitung warga sekolah yang dikelolanya, selain mengucurkan Tunjangan Profesi Pendidik (TPP) yang tahun ini berjumlah lebih dari Rp 71 triliun di APBN, yang tak berdampak berarti kepada kenaikan kompetensi guru (De Ree dkk, WB 2016).

Apalagi, ketika keterampilan itu dijadikan tolok ukur kesiapan menghadapi era abad ke-21 dan sebuah studi terbaru (Amanda dkk, CFEE Annual Digest 2018) yang menyatakan bahwa anak muda Indonesia akan siap menghadapi abad ke-21, ketika abad ke-31 menjelang, karena studi tersebut menghitung bahwa selama sekian tahun sejak masuk SD hingga lulus SMA sekolah hanya meningkatkan keterampilan menghitung atau aritmatika sederhana dari peserta didik sebanyak nol koma nol sekian persen.

Hasil studi makro tersebut sejalan dengan hasil ulangan di sebuah kelas di SMA di Kalimantan Tengah yang diunggah oleh seorang guru (Rukim, 2018) pada awal September 2018. Ketika hasil studi itu didiskusikan dengan koleganya di pulau dan kota lain, hasilnya tak jauh berbeda.

Kesimpulannya, meski duduk di kelas IPA, murid tak terampil menyelesaikan operasi sederhana “tambah, kurang, kali dan bagi” termasuk pengertian “peratus atau prosen”, perpuluhan dan pecahan. Padahal, sebuah operasi paling dasar dari aritmatika, seperti menyambung huruf membentuk kata dan kalimat “i-ni bu-di…” dalam konteks membaca dan menulis.

Satu catatan penting, yakni delapan tahun lalu, sudah diingatkan bahwa keadaan darurat buta matematika ini (Koran Tempo, 2008) dengan merujuk ke hasil uji PISA (Program for International Student Assesement) dan uji TIMSS (Trend for International Mathematic and Sciences Study) ketika peringkat siswa Indonesia kelas 2 SMP/MTs hanya selapis di atas Bostwana Afrika.

Ya, peringkat Indonesia nomor dua dari bawah! Sebuah kondisi buta total matematika, dan mereka diramalkan tak siap menghadapi abad ke-21.

Tulisan tersebut yang sudah pasti hanya sebuah peringatan kecil keadaan darurat, karena cukup banyak tulisan lain yang mengingatkan situasi serupa. Tapi, hal itu ternyata dianggap sepi oleh pemerintah yang menganggap semuanya baik-baik saja.

Gerakan transformasi eksponensial

Sikap “Complacency” yang menganggap sebuah persoalan darurat seperti angin lalu adalah sebuah pembiaran dan merupakan kejahatan publik berdosa besar. Persis seperti membiarkan seorang yang diketahui merokok sambil mengisi bensin atau membiarkan got lingkungan rumah tinggalnya penuh jentik nyamuk DBD.

Mirisnya, sulit berharap insiatif perbaikan tersebut datang dari pemerintah, apalagi jika mengikuti logika paper itu, bahwa baku mutu yang memenuhi syarat baru siap di abad ke-31.

Untuk itu, perubahan perbaikan keterampilan tersebut haruslah dimulai secara linier dengan sudut yang curam dan segera menjadi deret ukur atau eksponensial. Insiatif harus dimulai dari organisasi masyarakat sipil (civil society organisation) dan bersama sama membuat sebuah platform untuk berbagi peran.

Tidak sulit mengurainya, terutama jika kita mulai dengan menelaah beberapa Standar Nasional Pendidikan (SNP), yaitu Standar Kompetensi Lulusan (SKL), Standar Isi (SI) dan Standar Proses (SP) untuk Matpel Matematika SD hingga SMP.

Begitu sudah diketahui “bottle-neck” dari telaah itu, kita ajak relawan yang faham operasi aritmatika dasar, yang dengan metodenya bisa saling memeriksa keterampilan putra-putrinya mulai SD sampai SMP dan mencari persoalan yang menghambat serapan mereka atas mata pelajaran tersebut.

Karena disebut matematika dasar seharusnya itu tidak rumit, karena terjadi kasat mata dalam kehidupan keseharian kita. Belanja ke pasar atau minimarket, kredit motor, membeli bakso, membayar zakat, menghitung hutang harian ke bank pasar, bahkan berbagi warisan peninggalan orang tua, semua memerlukan keterampilan dasar berhitung.

Maka, mereka yang sudah lulus SMA, meskipun mungkin lupa, pasti akan mudah mengingat kembali, apalagi mereka yang lulus di bidang Rekayasa dan MIPA seharusnya masih terampil.

Gerakan ini sulit dan akan menjadi masif, bahkan terukur jika tak dirancang dengan baik. Untuk itu, setiap pemangku kepentingan harus dipetakan perannya, termasuk yang hanya mampu menyumbang uang, bukan keterampilan.

Uang sangat berarti, tapi sebuah gerakan lebih memerlukan semangat berbagi apa yang dimiliki dan tentu kesadaran kondisi darurat, baik dari si penerima manfaat (guru dan murid) atau pemangku kepentingan lain.

Hal tersulit dalam menggelindingkan gerakan ini menjadi bola salju adalah meyakinkan semua pemangku kepentingan, terutama orangtua murid (Sumintono, 2017) bahwa kondisi sudah darurat nasional, karena sikap “complacency” itu sangat sulit berubah, dan sama sulitnya meyakinkan akan adanya banjir bandang jika hutan di ketinggian tidak dijaga, kecuali langsung mengalami sendiri.

Tetapi, pertanyaannya, akankah kita menunggu datangnya abad ke-31 barulah di liang kubur kita berteriak, siapkah akhirnya cucu dan cicit kita menghadapi abad-21?

Destiny of Indonesia

Ust Harry Santosa

Tiada yang kebetulan di muka bumi, semua pasti dan selalu ada maksud penciptaannya…

Apakah kebetulan jika Indonesiamu mirip syurga hijau yang memasok 80% Oksigen dunia?
Apakah kebetulan jika Indonesiamu mirip miniatur dunia dengan ribuan suku, bahasa dan tradisi?
Apakah kebetulan jika Indonesiamu mirip miniatur dunia dengan kepulauan yang sebagian besarnya lautan?
Apakah kebetulan jika Indonesiamu dilingkari sabuk gunung berapi sirkum mediteran dan sirkum pasifik?
Apakah kebetulan jika Indonesiamu adalah pertemuan 2 Benua dan 2 Samudera?
Apakah kebetulan jika Indonesiamu terletak di Khotul-Isthiwaa?
Apakah kebetulan jika Indonesiamu dihuni oleh agama2 besar dunia lalu rukun semuanya?
Apakah kebetulan jika Indonesiamu diberi anugrah ribuan tradisi dan budaya serta kearifan2 yang mempesona?
Apakah kebetulan jika Indonesiamu berpenduduk besar dan banyak lagi produktif?
Apakah kebetulan jika Indonesiamu sangat menyukai silaturahmi, gotongroyong dan bertoleransi?
Apakah kebetulan jika Indonesiamu itu diberikan kekayaan keanekaragaman hayati, flora dan fauna yang keren?
Apakah kebetulan jika Indonesiamu dikaruniai gudang energi terbarukan masa depan berlimpah?
Apakah kebetulan jika Indonesiamu diberi sejarah panjang perjuangan dengan ribuan bahkan jutaan pahlawan?
Apakah kebetulan jika Indonesiamu diamanahkan kepadamu dgn kelahiranmu di atas tanah dan airnya?

Apakah kebetulan jika ada begitu banyak kebetulan?
Tentu itu semua bukan kebetulan,
Ada begitu banyak keistimewaan, keunikan dan kekhasan Indonesiamu…
Tentu ada maksud Tuhan memberikan Indonesia sedemikian istimewa, unik dan khas.
Sesungguhnya semua keistimewaan, keunikan, kekhasan dsbnya adalah Misi Penciptaan Indonesia…
Misi yang menjelaskan mengapa Indonesia harus ada di muka bumi…
Misi yang menjelaskan mengapa kita lahir dan hidup di Indonesia…

Mari berhenti melihat keburukan dan kelemahan Indonesia kita, karena tiada negeri yang Allah ciptakan dalam keburukan dan kelemahan…
Mari melihat dan berfikir tentang potensi kekuatan berupa keistimewaan, keunikan dan kekhasan Indonesia kita sbg takdir peran peradaban bagi dunia kita…
Mari hebatkan semua potensi Indonesiamu sebagai wujud kebersyukuran tiada tara..

Namun ingat…
Itu bukan bagaimana Indonesiamu hendak menguasai dunia…
Itu bukan tentang Indonesia Raya yang membentang dari Campa Vietnam sampai Papua New Guinea…
Itu bukan tentang eksploitasi alam besar2an atas nama kesejahteraan rakyat…
Itu bukan bagaimana Indonesiamu hendak menjadi macan atau naga di dunia…
Itu juga bukan tentang alasan mengapa kita harus cinta pada Indonesia.
Itu semua tentang bagaimana Indonesiamu hendak memberi manfaat sebesar-besarnya bagi dunia.
Itu semua tentang bagaimana Indonesiamu mampu menebar rahmat seindah-indahnya bagi dunia
Itu semua tentang bagaimana Indonesiamu hendak menjalani misi dan tugas penciptaannya di dunia
Itu semua tentang takdir dan panggilan hidup Indonesiamu. Destiny of Indonesia!

Sadarkah kita,
Jika dunia kini menunggu peran Indonesiamu?
Jika Palestina dan bumi2 terzhalimi lainnya menanti peran Indonesiamu?
Jika krisis alam dan pemanasan global menanti peran Indonesiamu?
Jika kiamat kehancuran bumi tergantung peran Indonesiamu?
Jika krisis kemanusiaan dan perselisihan juga menanti peran Indonesiamu?
Jika dunia kini menanti peran2 spesifik yang signifikan dari peran Indonesiamu?

Mari kita kuatkan tekad untuk membangkitkan semua keistimewaan, keunikan, kekhasan Indonesia kita
Mari kita rancang bangun pendidikan yang mampu menghebatkan semua karunia dan misi keberadaan Indonesia di muka bumi menuju peran peradaban Indonesiamu
Mari kita gali dan sinergikan semua potensi itu menuju peran peradaban sbg takdir Indonesia kita.

Mulailah dari dirimu dan anak2mu.
Mulailah dari rumahmu
Mulailah dari desamu
Mulailah dari komunitasmu
Mulailah dari rumah2 ibadahmu
Mulailah dari fikiran dan perasaanmu
Mulailah dari nalar dan mentalmu.

Segera mulailah sebelum destiny itu dicabut Allah SWT dari Indonesiamu

Salam Pendidikan Peradaban
#pendidikanberbasispotensi

#fitrahbasededucation
#pendidikanberbasisfitrah

Anak-Anak Penggenggam Masa Depan Gemilang

Oleh : Seto Mulyadi,
Ketua Umum Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI),
Dosen Fakultas Psikologi Universitas Gunadarma

Media Indonesia, 9 Apr 2018

APRESIASI tinggi pantas dianugerahkan kepada sejumlah pelajar Indonesia yang menjadi juara di berbagai ajang kompetisi ilmu pengetahuan internasional.

Mereka, sedikit banyak, mampu mempertahankan gelora dalam hati yang kadang-kadang terasa meredup seiring dengan bertambahnya usia bangsa ini.

Namun, apa betul dari sekian banyak prestasi anak-anak Indonesia yang cemerlang ini tidak akan banyak pengaruhnya bagi tertolaknya ramalan Indonesia raib pada 2030? Para pelajar berprestasi ini justru menumbuhkan harapan baru bahwa merekalah kelak yang akan membawa Indonesia ke titik kehidupan yang lebih gemilang.

Sebuah anekdot menyebut Indonesia sebagai negara yang paling ‘siap’ memasuki era globalisasi. Betapa tidak? Saat di Thailand baru mulai mewabah flu burung, Indonesia segera masuk deretan negara dengan tingkat epidemi yang serius. Ketika di Afrika mulai berkembang modus pencucian uang, Indonesia langsung membuka diri untuk dijadikan sebagai negara yang ‘aman’ bagi praktik kejahatan semacam itu. Atau, ketika di sejumlah negara meruyak gerombolan teroris, Indonesia tak mau ketinggalan dengan membiarkan sebagian warga seolah menjadi objek eksploitasi propaganda sesat. Begitu pula saat homoseksualitas menjadi pilihan hidup di banyak negara, di sini seolah ikut-ikutan berkampanye pergerakan untuk memosisikan homoseksualitas sebagai orientasi dan perilaku seksual yang normal.

Berbagai teori psikologi perkembangan tegas menyatakan bahwa usia anak ialah periode keemasan. Rumah, sekolah, dan masyarakat menjadi tiga medan strategis untuk pembentukan fondasi fisik, psikis, sosial, dan spiritual yang dibutuhkan seluruh individu. Konsekuensinya, dibutuhkan tiga pilar yang harus selalu ada di setiap rumah, sekolah, dan masyarakat sebagai bagian integral dalam setiap pola asuh dan pola pendidikan.

Pertama, kompetensi: perbendaharaan serta perkembangan pengetahuan, nilai, sikap, dan keahlian yang dibutuhkan untuk menjadi insan bermanfaat dalam lingkungan tertentu. Kedua, karakter: kualitas moral dalam arah putusan dan orientasi hidup individu. Ketiga, ini yang tidak kalah penting: visi. Visi merupakan identifikasi tentang ‘aku menjadi apa kelak’, termasuk perumusan misi hidup serta gaya hidup yang diinginkan. Visi memuat gambaran tentang diri individu pada masa depan, yang tidak ada kompromi harus lebih baik daripada masa kini.

Saya yakin sifat sporadis dan tak terintegrasi yang hingga saat ini ada dalam rumusan penyelesaian masalah bangsa sering berakar dari belum cukup kukuhnya visi tentang ‘menjadi orang Indonesia’ di sanubari setiap individu.

Kembali ke asumsi usia anak sebagai masa paling menentukan, dapat dinalar bahwa tidak terbiasanya anak membangun visi menjadi sumber kesulitan saat individu dewasa untuk melakukan hal yang sama saat mereka harus menyelesaikan berbagai problematika bangsa.

Ringkasnya, kita tidak tahu secara tepat ‘posisi diri’ yang ingin dituju. Andai pun ada, terbentur pada dua realitas. Pertama, visi-visi yang bertebaran sebatas berkaitan dengan diri sendiri, kerabat sendiri, organisasi sendiri, dan ikatan-ikatan primordial sendiri. Namun, visi Indonesia sering tidak jelas.

Kedua, visi tidak terjabarkan ke indikator nyata yang menjadi tolok ukur berhasil tidaknya individu tersebut mewujudkan visinya. Sebagai contoh, harapan orangtua akan anak menjadi manusia yang saleh dan memberikan nilai tambah bagi masyarakat. Makna visi tersebut tidak terjabarkan sehingga hanya sebatas retorika. Padahal, untuk menjadi ‘saleh dan memberi nilai tambah’, mereka membutuhkan berbagai kompetensi pendukung.

Akibatnya, harapan dan kenyataan sering menjadi bertolak belakang.

Nilai penting visi juga dapat dicermati dalam konteks organisasi. Dalam proses penilaian terhadap para kandidat pemangku jabatan strategis, saya sering memperhatikan ketajaman serta kesebangunan antara visi pribadi seorang kandidat dan visi organisasi serta berbagai kemungkinan yang dapat dilakukan kandidat untuk mempertajam visi organisasi pada waktu mendatang. Hilangnya ‘ketajaman dan kesebangunan’ ini mengindikasikan banyak hal, termasuk kecerdasan pribadi dan kecerdasan yang bersangkutan. Begitu pula dalam tataran kebangsaan.

Ketiadaan ‘visi keindonesiaan mengakibatkan kompetensi yang dimiliki tiap warga tidak tersatupadukan. Pada saat yang sama, absennya visi menyebabkan setiap orang tidak menemukan titik kepentingan untuk mempertemukan keberagaman karakter mereka. Visi yang mantap terbentuk sebagai hasil peleburan pemikiran yang jernih dan suasana batiniah yang sehat.

Pengejawantahan visi merupakan aksi yang nyata dan pantas. Visi, dengan demikian, menjadi kunci kebersatuan Indonesia. “Kita sering bingung memikirkan anak-anak akan menjadi apa kelak. Namun, hal ini menunjukkan bahwa kita justru abai bahwa mereka ialah individu yang berarti pada hari ini,” kata Stacia Tauscher.

Unicef pada Desember 2005 meneliti kondisi anak-anak korban tsunami di beberapa negara. Sejumlah kutipan langsung berikut ini ialah jawaban mereka. Di India, anak-anak berseru, “Kami ingin bekerja gigih, belajar tekun. Namun, kadang kami waswas, dapatkah kami menuntut ilmu lebih tinggi lagi?”

Anak lain India berkata, “Kami ingin bekerja secara layak agar bisa mendapatkan kembali barang-barang kami yang hilang.” Jawaban anak-anak di Thailand, “Kami hanya ingin wisatawan kembali ke sini.” Bocah-bocah di Sri Lanka menyatakan, “Aku ingin ayahku bisa mendapatkan peralatan sehingga mereka dapat kembali bekerja.”

Berbeda pilihan kata, tetapi ada benang merah: mereka ialah anak-anak visioner yang percaya perbaikan nasib ditentukan diri sendiri.

Membangun visi anak Indonesia

Bagaimana dengan anak Indonesia? Suluh Indonesia Muda pada 1928 memuat tulisan Bung Karno yang bertajuk Melihat ke Muka!. Sebagaimana karya-karya lain Bung Karno, Melihat ke Muka! menyajikan kaca benggala yang sungguh tak lekang oleh zaman. Cahayanya kian benderang terlebih saat hari-hari belakangan ini publik di Tanah Air bergairah membicarakan kapan jam pasir Indonesia akan berakhir.

Kata Bung Karno, “Kita pertama-tama haruslah mengabdi pada roh dan zemangat itu.” Tandasnya, “Roh muda dan semangat muda, yang harus menyerapi dan mewahyui segenap kita punya tindakan dan segenap kita punya perbuatan.”

Berabad-abad hidup menjadi sapi perahan penjajah, kepercayaan atas diri-sendiri itu hampir binasa. Namun, Bung Karno yakin dan meyakinkan pembaca lewat goresan penanya, bahwa sedahsyat apa pun kekuatan yang ingin melumat Indonesia, niscaya itu tidak akan berdaya selama di dalam diri kita tumbuh roh muda dan semangat muda itu. ‘Sang Bapak Bangsa’ membuka selembar halaman sejarah sebagai ilustrasi nyata, “Dapatkah ditahan kekuatannya gelombang keislaman, sesudah roh dan semangat keislaman itu tertanam dan hidup?” Roh dan semangat itulah yang–tak ada kata kompromi–harus senantiasa dijaga nyalanya. Anak-anak Indonesia–tak bisa ditawar-tawar lagi–mesti senantiasa didukung sekuat tenaga. Mereka patut menggenggam kuat kepercayaan bahwa Indonesia telah keluar sebagai pemenang dari masa lalu yang kelam.

Indonesia juga tidak akan terintimidasi oleh proyeksi seram apa pun tentang masa depan. Tsunami bisa meluluhlantakkan bumi, gempa bisa meremukkan semua yang dicintai, dan api dapat menghanguskan apa pun yang berharga. Namun, itu semua belum apa-apa. Andai jawaban anak-anak Indonesia yang dikenal sebagai sosok polos dan jujur itu tidak memperlihatkan adanya visi dan derajat keberdayaan diri yang optimal, inilah malapetaka yang sesungguhnya.

Sebaliknya, betapa pun permukaan bumi porak-poranda digilas bencana alam, tapi selama anak-anak kita tetap memiliki visi tentang Indonesia kelak di kemudian hari, negeri ini akan tetap tegak perkasa di kolong langit. Kitalah, para orang dewasa, yang justru harus memiliki semangat tinggi untuk senantiasa menghidupkan visi anak-anak Indonesia itu.

Mari mulai sekarang juga, tatap mata mereka, sentuhlah hati mereka dengan kekuatan cinta, dan tepuklah bahu mereka dengan bisikan lembut, “Nak, engkaulah penggenggam masa depan gemilang negeri ini. Terus maju dan jangan mundur setapak pun!”

.

Saatnya Indonesia Memikirkan Urbanisasi

Bernardus Djonoputro
Kompas.com – 28/06/2017

Setelah mudik atau “the grand exodus”, kembali kita menghadapi migrasi ke perkotaan. Pertanyaan menggelitik saya, bagaimana kota seperti Jakarta harus menghadapi migrasi ke kota?

Saya sangat percaya merencanakan Jakarta itu bukan seperti membangun kota kecil di kampung.

Jakarta sebagai salah satu mega city dunia, tentu menjadi pusat perhatian penduduk di negara Indonesia. Diperkiraan total pendatang baru sebanyak 70.000 orang pasca Lebaran kali ini.

Kita harus memandang Jakarta seperti Shanghai, New York, Tokyo, Mexico City dan kota-kota besar lainnya di dunia.

Karena itu, dibutuhkan kecakapan, dana, kepemimpinan, kaidah-kaidah ekonomi dan kualitas perencanaan kota yang sama kualitasnya seperti kota besar dunia tersebut.

Konsekuensinya, kualitas wali kota atau gubernur kota Jakarta, harus sekelas atau lebih baik dari kota dunia.

Lalu bagaimana Jakarta harus menghadapi gelombang urbanisasi?

Urbanisasi merupakan fenomena planet bumi, dan menjadi perhatian semua kalangan. Habitat 3 memandang bahwa urbanisasi seharusnya bisa menjadi produktif, apabila pemerintah dan masyarakat dapat melihat sisi lainnya.

Berbagai solusi dan kebijakan untuk antisipasi urbanisasi dilakukan di berbagai belahan dunia berkembang dan sedang berkembang. Ada yang berhasil, namun banyak pula yang justru menciptakan tekanan sosial dan politik di negara tersebut.

China menerapkan ‘hukou’ sejak lama, yaitu sistem pembatasan populasi perkotaan melalui pendaftaran penduduk di tempat asal, dan membatasi akses para migran kepada pelayanan sosial, pendidikan dan pelayanan medis di kota besar. Penduduk imigran menjadi warga kelas dua di kota besar.

Permasalahan urbanisasi di China menarik dipelajari, karena statistiknya begitu luar biasa. Tahun 1978, tidak ada satu pun kota China berpopulasi di atas 10 juta jiwa, dan hanya dua kota berpenduduk antara 5 dan 10 juta.

Tahun 2010, sudah 10 kota berpenduduk di atas 10 juta jiwa, dan 10 kota berpenduduk antara 5 juta hingga 10 juta jiwa. Tahun 2011, lebih dari setengah penduduk negeri Tirai Bambu ini tinggal di perkotaan.

Saat ini urbanisasi menjadi kebijakan utama nasional, melalui program “Rencana Urbanisasi Baru Nasional 2014-2020.” Dalam program ini, ditentukan daerah pertumbuhan utama akan semakin cepat berkembang menjadi perkotaan.

Di negara-negara besar Afrika, pemerintah kota-kota besar menghadapi tantangan mencari solusi untuk membiayai peningkatan tunjangan sosial bagi para migran dari desa.

Beberapa studi dalam rangka Habitat 3 memperlihatkan banyak pertentangan antara usaha membuat urbanisasi yang “berorientasi warga” dengan menjadikannya program prestisius para politisi.

Di Afrika Selatan, sebuah studi memperlihatkan berbagai tantangan dalam mengelola urbanisasi. Antara lain keterbatasan kebijakan perkotaan, kurangnya prioritas pada pengelolaan perubahan kependudukan dalam proses urbanisasi, hasil perencanaan yang meleset dari tujuan kebijakan, dan terus berkembangnya permukiman informal di pinggiran kota.

Dari beberapa studi urbanisasi di negara-negara tersebut, benang merahnya yaitu diperlukan kaji ulang atas kebijakan-kebijakan perkotaan, perencanaan, praktik tata kota, dan implementasinya.

Kebijakan Urbanisasi Indonesia

Hemat saya, kebijakan yang diambil pemerintah Indonesia sebenarnya sudah dalam koridor yang tepat, walaupun masih tampak sangat ad-hoc. Yaitu dengan perbaikan ekonomi dan peningkatan penghasilan masyarakat pedesaan, peningkatan kualitas SDM masyarakat perkotaan dan desa, dan peningkatan infrastruktur.

Dana desa dan pembangunan infrastruktur ke daerah pinggiran sangat tepat. Tinggal pelaksanaannya yang harus tepat sasaran dan memenuhi standar.

Mengurangi kesenjangan harus merupakan roh utama kebijakan urbanisasi, ditambah dengan peningkatan utilitas dan fasilitas perkotaan di kawasan pedesaan.

Untuk Jakarta sebagai mega city, masih sangat banyak yang harus dilakukan, terutama berkaitan dengan regenerasi dan revitalisasi kawasan perkotaan yang memburuk kualitasnya, menjadi kawasan kawasan inklusif layak huni. Untuk itu, membentuk compact city di beberapa bagian Jakarta sangat perlu.

Untuk itu kalau dilihat dari rencana detail tata ruang (RDTR) dan Peraturan Zona DKI, ada beberapa revisi yang harus dilakukan, terutama berkaitan dengan usaha menahan alih fungsi dan meningkatkan koefisien luas bangunan (KLB) di beberapa bagian kota.

Namun, peningkatan KLB ini harus berbasis pada daya dukung lahan. Daerah Kemang, kawasan Pasar Minggu, Kebagusan, dan bantaran-bantaran sungai harus ditahan menjadi daerah penyangga.

Sebagai salah konurbasi terbesar ke-4 di dunia, tak pelak Jakarta akan selalu menjadi gula ekonomi bagi warganya.

Mekanisme pasar tidak bisa terelakkan, sehingga diperlukan keberpihakan pemerintah DKI terhadap keberagaman, peningkatan ekonomi warga miskin, perbaikan kawasan kumuh, dan terus menciptakan pekerjaan yang kompetitif.

Penyiapan ruang-ruang terbuka bagi warga dan anak-anak, harus juga disertai dengan program-program pemberdayaan masyarakat, pengentasan ekonomi berbasis warga, dan pelayanan kesehatan kelas dunia bagi semua warga.

Seperti yang pernah saya sampaikan dalam tulisan yang lalu, Indonesia harus segera memiliki kebijakan urbanisasi nasional dan sistem perkotaan yang mumpuni. Saat ini, kebijakan masih sangat apa adanya, cenderung sektoral, dan sama sekali tidak memperlihatkan sifat urgensi mengelola urbanisasi. Pemerintah pusat, bahkan tidak punya statistik resmi target dan besaran urbanisasi

Dengan 60 juta orang diperkirakan bertransformasi menjadi masyarakat perkotaan, dan 70 juta kelas menengah baru hingga 2030, Indonesia harus cepat bergerak.

Harus ada langkah nyata dari pemerintah. Kementerian Agraria Tata Ruang (ATR), Bappenas, Kemenko Perekonomian, Kemendagri, harus berlomba menjadi yang terdepan.

“Indonesia 2045”

Indonesia 2045

Oleh : Salahuddin Wahid,
Pengasuh Pesantren Tebuireng
Kompas, 7 April 2018

Media sosial menyebarluaskan potongan pidato Prabowo Subianto yang menyatakan para ahli di luar negeri memperkirakan Indonesia mungkin bubar pada 2030. Apa yang dikemukakan Prabowo itu berdasar novel berjudul Ghost Fleet karya Peter Warren Singer dan August Cole.

Langsung saja, masyarakat menanggapi pidato itu, yang umumnya bersifat negatif. Mereka mengatakan Prabowo adalah pemimpin yang pesimistis, bertolak belakang dengan Joko Widodo (Jokowi) yang optimistis. Pendukung Prabowo dan sejumlah pihak netral menyatakan bahwa pidato Prabowo itu adalah peringatan supaya kita waspada terhadap potensi negatif itu.

Mau tak mau kita teringat pada situasi 1998 ketika kita dilanda krisis multidimensi. Saat itu warga Aceh dan Papua amat kuat memperjuangkan supaya dua wilayah itu lepas dari Republik Indonesia (RI). Warga Riau juga menyuarakan aspirasi sama. Saat itu banyak orang menduga Indonesia akan terpecah menjadi beberapa negara. Alhamdulillah kini kita masih tetap bersatu sebagai bangsa, dengan Timor Timur kembali di luar RI. Masalah Aceh sudah diselesaikan pada 2005 lewat Perjanjian Helsinki. Papua masih penuh masalah, Alhamdulillah diberi perhatian penuh Presiden Jokowi.

Berkaca pada negara lain

Pada abad XX, disintegrasi terjadi di sejumlah negara yaitu Swedia-Norwegia (1905), Inggris-Irlandia (1922), Otoman -Turki (1923), Denmark-Eslandia (1944), Korea Utara-Korea Selatan (1950), Jerman Barat-Jerman Timur (1945), Mali-Senegal (1960), Malaysia-Singapura (1965), Pakistan-Bangladesh (1971), Uni Soviet (1990), Yugoslavia (1991), Ethiopia- Eritrea (1993), dan Cekoslowakia (1993). Pemisahan Sudan Selatan dari Sudan adalah kasus pertama pada abad XXI.

Ada kasus yang menarik yaitu penggabungan Mesir dan Suriah dengan nama Republik Persatuan Arab pada 1958, lalu diikuti Yaman, tetapi tidak berhasil. Yang paling menarik adalah unifikasi atau penggabungan Jerman Barat dan Jerman Timur menjadi Jerman pada 1989 dan kini menjadi negara terkuat di Eropa. Saat ini di dunia tak banyak negara yang berusia di atas 100 tahun, sekitar 40-an. Negara yang mencapai usia 100 tahun dengan tingkat homogenitas etnis tinggi (51-100 persen) dan tingkat homogenitas agama tinggi (51-100 persen) yaitu Portugal, Jepang, Haiti, Dominika, Italia, Kolombia, Brasil, Kostarika, Yunani, Hongaria, Venezuela, Cile, Paraguay, Luksemburg, Honduras, El Salvador, Nikaragua, Uruguay, Rumania, Perancis, Panama, Meksiko, Argentina, Swedia, Denmark, Spanyol.

Ada sembilan negara berusia di atas 100 tahun dengan tingkat homogenitas etnik kurang dari 50 persen tetapi homogenitas agamanya lebih dari 50 persen, yaitu Belgia, Peru, Guatemala, Ekuador, Thailand, Bolivia, Nepal, Amerika Serikat (AS), dan Liberia. Kalau berusia 100 tahun, Indonesia akan berada di dalam kelompok ini, dengan tingkat homogenitas etnis sekitar 30 persen dan tingkat homogenitas agama 88 persen. Negara berusia lebih dari 100 tahun dengan tingkat homogenitas etnik lebih dari 50 persen dan tingkat homogenitas agama kurang dari 50 persen adalah Belanda dan Inggris. Negara berusia di atas 100 tahun dengan tingkat homogenitas etnik kurang dari 50 persen dan tingkat homogenitas agama kurang dari 50 persen adalah Swiss.

Mencapai usia 100 tahun bagi suatu negara bukanlah hal mudah. Banyak yang usianya mencapai 100 tahun tetapi rakyatnya tak sejahtera dan negaranya tak demokratis. Contohnya Haiti dan Nepal. Yang betul-betul sejahtera, maju dan menjadi kekuatan terbesar dunia ialah AS yang selama beberapa belas tahun terakhir mengalami kesulitan dan kemunduran.

Kekuatan besar ekonomi

PricewaterhouseCoopers (PwC) membuat proyeksi Produk Domestik Bruto (PDB) sejumlah negara pada 2030. Urutan 10 besar adalah China (38 triliun dollar AS), AS (23,5 triliun dollar AS); India (19,5 triliun dollar AS); Jepang (5,6 triliun dollar AS); Indonesia (5,4 triliun dollar AS); Rusia (4,7 triliun dollar AS); Brasil (4,4 triliun dollar AS); Jerman (4,7 triliun dollar AS); Meksiko (3,7 triliun dollar AS) dan Inggris (3,6 triliun dollar AS).

Pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pernah menyampaikan pengumuman tentang proyeksi Mc Kinsey yang mendekati proyeksi PwC. Ada sejumlah lembaga lain yang melakukan kegiatan serupa. Untuk Indonesia, ada yang hasilnya mendekati hasil PwC di atas, tetapi ada yang tidak. Proyeksi Dana Moneter Internasional (IMF) di Wikipedia, mengungkap, pada 2030 PDB Indonesia berada pada posisi kesembilan dengan angka 2,45 triliun dollar AS, tetapi pada 2050 berada pada posisi keempat dengan angka 7,3 triliun dollar AS.

Dari besaran ekonomi, jelas Indonesia mengalami peningkatan berarti, dan itu adalah potensi pasar yang amat menjanjikan bagi pengusaha dari negara lain. Tetapi yang menjadi masalah sejak awal adalah bahwa jumlah uang beredar di Indonesia, 70 persen beredar di Jakarta.

Indikator makroekonomi indonesia
Kesenjangan antara segelintir orang dengan jumlah terbesar penduduk Indonesia masih jauh. Jumlah uang beredar di Indonesia tidak banyak berbeda dengan di Malaysia dan Singapura, padahal jumlah penduduk kita berkali-kali lipat. Jumlah uang beredar per kapita di Indonesia amat kecil dibanding kedua negara itu.

Adanya sejumlah perusahaan menguasai jutaan hektar lahan perkebunan, menurut saya bertentangan dengan sila keadilan sosial. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia meminta Pemerintah menyelesaikan masalah itu. Pemerintah pernah berjanji mewujudkan gagasan reforma agraria yang sudah dilontarkan oleh Presiden SBY. Kita berharap pemerintah segera melakukannya. Penerbitan sertifikat tanah rakyat oleh pemerintahan Jokowi amat berarti bagi masyarakat.

Generasi emas

Kita mendengar ada tokoh/pemimpin mengemukakan istilah “generasi emas”. Kalau tujuannya untuk membangkitkan semangat, tidak jadi masalah tetapi harus berpijak pada kenyataan. Perlu disadari bahwa banyak tantangan yang harus kita atasi untuk bisa memanfaatkan bonus demografi untuk bisa mewujudkan “generasi emas”. Sejumlah tantangan bisa kita sebutkan yaitu gizi buruk, narkoba, rokok, pendidikan yang buruk akibat mutu guru yang kurang baik, karakter bangsa yang kurang mendukung, minimnya kejujuran di kalangan pelajar dan mahasiswa, kekerasan terhadap anak, pernikahan dini.

Menurut Organisasi Kesehatan dunia (WHO), 7,8 juta dari 23 juta balita di Indonesia adalah penderita stunting (sekitar 35,6 persen). Sebanyak 18,5 persen termasuk bertubuh sangat pendek dan 17,1 persen termasuk anak pendek. Batas tolerasi stunting menurut WHO adalah 20 persen. Anak yang mengalami gizi buruk sampai 1.000 hari pertama kehidupannya akan menjadi anak yang fisiknya lemah dan otaknya kosong. Tidak diketahui pasti seberapa banyak jumlah penderita gizi buruk di Indonesia seperti yang dialami di Asmat beberapa bulan lalu. World Nutrition Report 2014 menyatakan, 5 persen rakyat menderita gizi buruk. Di sekitar Tebuireng angkanya jauh di bawah itu.

Ancaman narkoba makin hari makin meningkat. Jumlah korban juga makin banyak. Penyelundupan narkoba dari China makin menggila dan tampaknya kita kurang siap menghadapinya. Kondisinya betul-betul sudah darurat. Kita seperti sudah kehilangan akal untuk menghadapi ancaman narkoba. Jumlah perokok di Indonesia adalah yang ketiga terbesar setelah China dan India, mencapai 35 persen dari jumlah penduduk. Perokok muda semakin bertambah, usia mulai merokok makin muda. Masyarakat ekonomi lemah menyisihkan dana yang cukup besar untuk membeli rokok sehingga gizi keluarga terabaikan. Legislatif dan eksekutif kita ramah terhadap industri rokok.

Pendidikan yang menjadi dasar dari semua kegiatan bangsa di masa depan, ternyata tidak menggembirakan. Mutu pendidikan kita secara internasional amat rendah, bahkan untuk ASEAN kita ada di peringkat tengah sudah terbalap oleh Vietnam. Angka rata-rata secara nasional untuk matematika, di bawah angka 50. Dalam sebuah tes, sekitar separuh siswa tidak bisa menangkap dengan baik isi naskah bahasa Indonesia. Guru mata pelajaran tidak menguasai dengan baik materi mata pelajaran itu dan kurang menguasai cara mengajar yang baik. Sekitar sepertiga guru tidak memenuhi syarat. Pendidikan agama lebih merupakan transfer ilmu agama dari pada pembentukan sikap keberagamaan.

Sebuah survei Kompas pada 2017 mengungkap, menurut 42,8 persen responden masalah terbesar bangsa Indonesia ialah korupsi, 17,7 persen responden penegakan hukum, 12,9% responden kemiskinan dan 10 persen responden ialah masalah SARA. Survei lain oleh Kompas mengungkap perilaku bohong seperti plagiat, korupsi, suap dalam masyarakat dianggap sangat parah oleh 50,7 persen responden dan dianggap parah oleh 43,1 persen. Dalam survei yang sama, 74,9 persen responden menganggap korupsi dan suap dipicu oleh kebiasaan berbohong. Survei lain oleh Kompas pada 2017 menyatakan pelajar/mahasiswa yang selalu jujur mencapai 2,3 persen, sering jujur 7,5 persen, kadang jujur 50,5 persen, sering bohong 30,8 persen, dan selalu bohong 5,8 persen.

Dengan sekian hambatan di atas, kita memahami, mewujudkan 100 tahun kemerdekaan yang kita impikan sebagai seabad keemasan bukanlah hal mudah. Insya Allah kita masih akan tetap menjadi satu bangsa Indonesia, tetapi masyarakat adil makmur untuk seluruh rakyat Indonesia belum tentu bisa kita wujudkan. Perlu keberanian dan keteguhan sikap pemimpin untuk memperbaiki banyak kebijakan yang tak sesuai dengan Pancasila dan juga mewujudkan keberadaan Indonesia sebagai negara hukum. Hak-hak dasar rakyat harus dijamin pemerintah.

Indonesia Negara Adidaya Budaya

Oleh : Nadjamuddin Ramly,
Dosen FKIP Universitas Taduloko;
Direktur Warisan dan Diplomasi Budaya Kemdikbud RI

Kompas, 28 Maret 2018

Tidak ada keraguan lagi atas pengakuan kekayaan budaya di negeri ini. Presiden Jokowi sendiri sudah mengikhtiarkan bahwa kekuatan budaya merupakan kekuatan utama dalam membangun negara. Kebudayaan merupakan DNA-nya bangsa Indonesia. Potensi yang dimiliki Indonesia harus dioptimalkan agar dapat bersaing dengan negara lain.

Tentunya, salah satu kekuatan besar yang dimiliki bangsa Indonesia adalah keragaman suku, etnis, dan budaya. Pencatatan warisan budaya benda (tangible) yang sudah dilakukan sejumlah 11.627 benda tak bergerak dan 53.538 benda bergerak. Sementara warisan budaya tak benda (intangible) tercatat sebanyak 7.893 dari seluruh wilayah Indonesia. Itu pun baru yang sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda (WBTB) Indonesia, masih puluhan ribu yang belum dicatat dan ditetapkan.

Ditetapkannya pinisi sebagai Warisan Budaya Tak Benda Dunia oleh UNESCO, tahun lalu, turut menambah satu lagi daftar elemen budaya Indonesia yang tercatat di lembaga yang berada di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tersebut. Karya budaya lain yang sebelumnya sudah masuk dalam daftar Warisan Budaya Tak Benda Dunia adalah wayang (2008), keris (2009), batik (2009), angklung (2010), tari saman (2011), noken (dari) Papua (2012), dan tiga genre tari tradisional bali (2015), serta satu program pendidikan dan pelatihan tentang batik di Museum Batik Pekalongan (2009).

Indonesia tak hanya soal pertumbuhan

Oleh karena itu, sudah saatnya mengakhiri pernyataan di mana hampir semua diskursus mengenai kemajuan hanya berkutat pada pertumbuhan dan pembangunan fisik.

Pendekatan budaya sesungguhnya merupakan sebuah model pendekatan yang usianya paling tua dan sampai sekarang masih sangat dominan digunakan dalam proses perencanaan pembangunan bangsa. Pendekatan tersebut bahkan sudah dirintis sejak zaman VOC berkuasa di negeri ini, yang cakupannya meliputi masalah pertanian, perdagangan, seni dan ilmu pengetahuan, sampai sistem pasar di desa dan tingkah laku ekonomi.

Dalam kaitan ini, pendekatan budaya dalam pembangunan hendaknya diartikan bukan sebagai sarana rekayasa sosial. Namun, pertama-tama, adalah suatu upaya mencari sumber-sumber kekuatan yang ada di dalam diri budaya lokal. Hal itu tak lain untuk memastikan bahwa pembangunan dan transformasi sosial budaya bergerak maju menuju suatu tatanan masyarakat maju dan berkualitas. Akan tetapi, harus diakui, kenyataannya tidaklah semudah itu. Kekayaan budaya yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, tersebut kondisinya sangat beragam.

Kebudayaan dalam konteks sebagai hasil karya, karsa, dan cita rasa berupa tradisi, adat istiadat, ritus, pengetahuan dan teknologi tradisional, seni, bahasa, permainan rakyat, dan sastra, kondisinya saat ini tidaklah sama. Keberadaannya di setiap wilayah sangat bergantung pada kebijakan daerah masing-masing selaku pemilik budaya itu sendiri.

Kebijakan otonomi daerah yang diharapkan memiliki kekuatan otoritas dalam tata kelola pemerintahan, termasuk di dalamnya pengelolaan kebudayaan daerah, belum sepenuhnya mendapat tanggapan positif dari para pemimpin daerah. Masih sedikit keputusan politik pemerintah daerah yang menempatkan kebudayaan sebagai sektor unggul dalam penyelesaian problematika pembangunan yang berdampak pada kesejahteraan rakyat.

Diplomasi budaya

Terkait ikhtiar menjadikan Indonesia sebagai negara adidaya dalam bidang kebudayaan, pemerintah sudah saatnya melakukan penataan terhadap penguatan potensi budaya dalam berdiplomasi, baik secara institusi, regulasi, sarana prasarana, maupun sumber daya manusia.

Peluang untuk menjadi salah satu kekuatan budaya di dunia dilakukan dengan cara melakukan diplomasi antarbangsa. Indonesia harus mempunyai posisi tawar dalam berdiplomasi, dan secara bersamaan memiliki identitas kebudayaan yang perlu digali lagi. Mengapa demikian? Sebab, identitas kebudayaan itu akan menjadi modal dasar yang kuat untuk menyebarkan budaya Indonesia, yang salah satunya dapat dilakukan melalui industri kreatif masa kini.

Tidak kalah pentingnya adalah kerja sama dengan negara lain untuk saling memperkenalkan budaya karena hal itu akan menjadi jalan untuk berdiplomasi. Semua itu dimulai dari pemahaman utuh tentang pendekatan budaya dan koordinat kebudayaan Indonesia itu sendiri.

Secara bersamaan, kearifan lokal sudah semestinya dijadikan alat pemersatu bangsa atas dasar solidaritas sosial budaya rakyat yang saling menghargai sesama warga Indonesia, kebijaksanaan pemangku-pemangku adat yang demokratis yang perlu dilestarikan dan dikembangkan sebagai landasan budaya daerah. Dan, tentunya, kepedulian pemerintah terhadap budaya daerah.

Industri 4.0 dan Masa Depan Ekonomi Indonesia

Umar Juoro,
Senior Fellow the Habibie Center
Kompas, 16 Maret 2018

Tranformasi industri 4.0 adalah perubahan industri, baik dalam peningkatan produktivitas maupun kekuatan destruktif dalam mengubah industri konvensional.

Teknologi digital menjadi kekuatan penggerak utama (driving force) perkembangan ekonomi pada masa kini dan masa datang. Perekonomian dan masyarakat pada umumnya tidak dapat menghindar dari revolusi (perubahan cepat) teknologi digital ini yang menjangkau praktis semua aktivitas kehidupan kita.

Pemanfaatan teknologi digital (konversi berbagai proses dengan digitisasi, dengan bilangan biner satu dan nol) menjangkau berbagai aspek kehidupan dalam kita berkomunikasi, produksi, dan distribusi sehingga menjadi lebih efektif dan efisien.

Telekomunikasi 4G (generasi keempat) yang telah luas kita pergunakan, dan segera akan bertransformasi ke 5G, IoT (Internet of Things) yang dimana berbagai media komunikasi terintegrasi dalam satu jaringan internet, dan pemanfaatan robotik dan AI (Artificial Intellegence) dalam proses industri menjadi semakin meluas. Apalagi jika nantinya komputer kuantum (proses dengan bilangan biner satu dan nol berlangsung sscara bersamaan) diaplikasikan maka revolusi industri akan berjalan lebih cepat lagi.

Bagi Indonesia, sekalipun ekonomi Indonesia masih dalam tahapan berkembang dengan pendapatan per kapita pada tingkatan menengah, tidak dapat terhindar dari revolusi digital ini. Bisa dilihat bagaimana masyarakat luas telah secara luas memanfaatkan komunikasi 4 G di telepon genggam mereka. Industri juga mulai menerapkan robotik dan AI, sekalipun masih dalam lingkup terbatas, kecenderungan ini akan terus berkembang. Perkembangan digitalisasi merupakan keniscayaan.

Kebijakan pemerintah

Sejak masa krisis 1998 praktis Indonesia tidak mempunyai kebijakan industri yang jelas. Road map yang dibuat berhenti pada deskripsi dan praktis tidak ada relevensinya dengan perkembangan ekonomi, khususnya perkembangan industri secara nyata. Kebijakan liberalisasi dan hambatan impor bolak-balik diterapkan sehingga membingungkan bagi para pelaku. Karena itu tidak heran jika pertumbuhan sektor manufaktur, yang merupakan 20% dari ekonomi, menjadi rendah, lebih rendah daripada pertumbuhan ekonomi. Bahkan banyak pihak terlalu dini menyatakan terjadinya deindustrualisasi.

Baru pada masa Kementerian Perindustrian dipimpin oleh Airlangga Hartarto kebijakan industri menjadi jelas dan kesiapan Indonesia dalam Transformasi Industri 4.0 secara sungguh-sungguh disiapkan dan bahkan mulai dijalankan. Pertumbuhan sektor industri manufaktur juga mulai memperlihatkan peningkatan.

Menyadari bahwa pertumbuhan industri harus ditingkatkan, kesempatan kerja diperluas di sektor industri, dan industri harus ditransformasikan sejalan dengan dorongan kekuatan yang mendasar (underlying force) teknologi digital, maka kebijakan industri 4.0 disusun dan mulai dijalankan.

Tentu saja tidak mudah menselaraskan antara mendorong pertumbuhan industri nasional dengan memfasilitasi investasi PMA yang lebih besar. Begitu pula tidak mudah menselaraskan antara perkembangan pemanfaatan teknologi digital yang berorientasi pada pasar domestik, terutama dalam sektor telekomunikasi, dengan kehendak peningkatan ekspor untuk menyeimbangkan neraca perdagangan dan pembayaran. Lebih sulit lagi menyelaraskan pemanfaatan teknologi digital yang dikenal dengan pengurangan tenaga kerja dengan upaya memperluas kesempatan kerja.

Menyelaraskan industri nasional

Sebagai bangsa yang besar tentu kita menghendaki berkembangnya industri nasional. Namun kita juga harus realistis dalam perkembangan ekonomi dan teknologi yang semakin global, sekalipun ada upaya untuk menghambatnya termasuk dari pemimpin negara besar AS.

Pada kenyataannya, perkembangan industri semakin terkait melintasi batas negara dalam produksi, dalam pola rantai pasokan global (supply value chain) distribusi, apalagi dengan perkembangan e-commerce, dan pasar produknya.

Negara yang berhasil mengembangkan industri nasionalnya adalah yang dapat mensinergikan aspek-aspek tersebut menjadi sebesar-besarnya memberikan manfaat kepada rakyatnya. Tidak saja negara berkembang, seperti Indonesia, tetapi juga negara maju seperti AS, EU, dan Jepang menghadapi permasalahan ini dan berupaya mengatasinya.

Negara adidaya AS tampaknya dapat terjebak pada tindakan jangka pendek dengan kebijakan yang proteksionis dan menghambat imigrasi, padahal jadi sarana berdatangannya sumber daya manusia yang berkualitas tinggi untuk mengembangkan teknologi tinggi (high tech).

Pemerintah mulai menyadari bahwa industri nasional harus dikembangkan, dimana kita mempunyai keunggulan, dengan memanfaatkan investasi asing, rantai pasokan global, dan alih teknologi dari luar, serta memperluas kesempatan kerja terutama untuk pekerja usia muda. Industri yang menjadi unggulan adalah makanan dan minuman, tekstil dan garmen, elektronika, dan kimia.

Industri makanan dan minuman pertumbuhannya tinggi dan dapat dikatakan kompetitif di pasar dalam negeri dan ekspor. Hanya beberapa kebijakan dan aturan, seperti perpajakan dan impor bahan antara,masih menghambat perkembangannya lebih lanjut. Begitu pula industri tekstil dan garmen.

Permasalahan yang mereka hadapi biasanya berkaitan dengan insentif pajak yang tidak diberikan pada perluasan investasi. Insentif hanya diberikan pada investasi baru. Padahal industri tersebut memperluas investasi untuk peningkatan teknologi, produktivitas dan inovasi produk yang penting bagi mempertahankan daya saing.

Industri elektronika jadi tertinggal karena kecenderungan investasi berpindah ke negara ASEAN lainnya ketika mereka berhasil meningkatkan teknologi dan inovasi produk dengan menyesuaikan dalam sistem rantai pasokan global. Upah minimum yang naik dengan cepat dan kurangnya insentif membuat mereka beralih ke lokasi di luar Indonesia.

Industri kimia juga mengalami ketertinggalan dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya. Padahal Indonesia mempunyai basis dan potensi besar bagi perkembangan industri kimia. Industri kimia dalam bagian farmasi (obat-obatan) perkembangannya cukup baik. Apalagi dengan perluasan jaminan kesehatan, mendorong perkembangan industri kimia-farmasi lebih lanjut.

Kandungan lokal yang sering dipaksakan tanpa pertimbangan ekonomi yang memadai justru menghambat perkembangan industri. Dengan pengertian yang lebih fleksibel dan bersesuain dengan perkembangan rantai pasokan global maka upaya meningkatkan kandungan lokal dapat sejalan dengan perkembangan industri. Sumbangan perangkat lunak (software) juga diartikan sebagai kandungan lokal. Dengan demikian partisipasi pekerja muda dari generasi milenial yang sangat kreatif dalam mengikuti perkembangan perangkat lunak menjadi terakomidasi.

Begitu pula dengan mengakomodasikan rantai pasokan global, perusahaan besar terutama elektronika dan kimia akan memilih lokasi Indonesia dengan pasar domestik yang besar dan pasar yang terintegrasi, paling tidak secara regional (kawasan).

Dalam hal berkaitan dengan perluasan kesempatan kerja, maka keterampilan (skills) dan pengetahuan (knowledge) menjadi unsur yang paling penting. Dengan besarnya pekerja usia muda maka penigkatan keterampilan dan pengetahuan mereka sangat penting.

Program link and match antara pendidikan dan industri direvitalisasi dengan meningkatkan kuantitas dan kualitas dengan keterlibatan industri yang yang lebih besar. SMK dan politeknik menjadi sarana utamanya. Di setiap kawasan industri dikembangkan SMK dan suatu pola pelatihan yang terkait erat dengan perkembangan industri. Pelatihan juga dilakukan tidak saja di dalam tetapi juga di luar negeri bekerjasama dengan institusi negara lain yang program keterampilan telah berkembang baik. Sinergi antara kebijakan menteri perindustrian dan kementerian pendidikan menjadi penting.

Pada pengembangan pengetahuan yang sejalan dengan transformasi industri 4.0, maka kualitas pendidikan utamanya sains dan teknologi menjadi sangat penting di sekolah menengah dan perguruan tinggi. Kebijakan pemerintah membuka kerja sama dengan perguruan tinggi ternama dunia menjadi salah satu sarana yang efektif. Kerja sama penelitian dengan dunia industri dan kolaborasi internasional sangat penting dalam mengembangkan inovasi yang bernilai ekonomi tinggi. Di sini juga pentingya sinergi antara kebijakan kementerian perindustrian dan kementerian dikti dan penelitian.

Warisan era Jokowi berkelanjutan

Jika pada periode pertama dari pemerintahan Jokowi adalah pada menekankan pada pengembangan infrastruktur, yang bejalan dengan cepat, maka dalam masa periode kedua pemerintahan Jokowi transformasi industri 4.0 semestinya menjadi tema utama.

Transformasi industri 4.0 akan menjadi warisan bagi pemerintahan selanjutnya di pasca era Jokowi nantinya. Transformasi industri ini akan menentukan apakah Indonesia dapat merealisasikan potensi dan prospeknya sebagai negara maju di masa datang.

Transformasi industri ini akan menentukan apakah Indonesia dapat merealisasikan potensi dan prospeknya sebagai negara maju di masa datang.

Dalam transformasi industri 4.0 ini terkandung potensi besar bangsa yang dapat direalisasikan menjadi kenyataan. Skala ekonomi yang besar (potensi menjadi ekonomi 10 besar bahkan lima besar dunia), penduduk dengan usia yang muda (bonus demografi), akses lebih besar bagi rakyat banyak pada sumber keuangan dan pasar (e-finance dan e-commerce), serta pemerintahan dengan agenda dan kebijakan yang jelas dan berkelanjutan.