Menimbang Sistem Zonasi

ELIN DRIANA·
Kompas, 13 Juli 2018

Penerapan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB) di sekolah-sekolah negeri telah memicu protes dan kekecewaan dari sebagian orangtua dan anak.

Gagalnya peserta didik yang memiliki nilai ujian nasional (UN) lebih tinggi untuk dapat diterima di sekolah negeri karena tergeser oleh peserta didik dengan nilai UN lebih rendah, namun tinggal lebih dekat dari sekolah atau memiliki surat keterangan tidak mampu (SKTM), merupakan salah satu isu yang muncul berdasarkan analisis atas respons warganet melalui Facebook dan pemberitaan media massa yang saya lakukan.

Penyalahgunaan SKTM oleh mereka yang sebenarnya tidak berhak untuk memanfaatkan kuota minimal 20 persen bagi siswa dari keluarga tidak mampu dan gangguan-gangguan teknis saat pendaftaran secara daring juga mewarnai pelaksanaan PPDB tahun ini.

Selain itu, analisis Ismail Fahmi, seorang ahli komputasi bahasa dan analisis media, yang memantau percakapan terkait PPDB di Twitter dan media daring menggunakan Drone Emprit, menunjukkan bahwa respons negatif masyarakat terhadap pelaksanaan PPDB jauh lebih dominan dibandingkan dengan respons positif, sebagaimana ditulis di akun Facebook-nya pada tanggal 12 Juli 2018.

Di sisi lain, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) masih cenderung lebih mendengarkan respons positif dari masyarakat. Meskipun demikian, terpantau juga dua orang kepala daerah, yaitu Ridwan Kamil dan Ganjar Pranowo yang paling aktif merespons keluhan dan kekecewaan masyarakat dan mencari jalan keluar atas masalah-masalah yang muncul dalam pelaksanaan PPDB.

Tidak adil?

Banyak yang menilai bahwa sistem zonasi tidak adil karena nilai UN yang tinggi sebagai buah kesungguhan peserta didik dalam belajar seakan-akan sia-sia karena dikalahkan oleh jarak antara rumah dan sekolah ataupun status sosial ekonomi. Sistem zonasi juga dipandang dapat menurunkan motivasi peserta didik dalam belajar karena nilai yang tinggi tidak lagi menjadi pertimbangan utama dalam seleksi penerimaan peserta didik baru.

Pembatasan jumlah peserta didik dari luar zona yang hanya 5 persen juga dirasa merugikan peserta didik yang ingin mendapatkan layanan pendidikan lebih baik dibandingkan dengan yang ada di dekat tempat tinggalnya.

Selama ini, pandangan bahwa peserta didik dengan prestasi akademik yang lebih tinggilah yang lebih pantas untuk diterima di sekolah-sekolah negeri mengingat kapasitasnya yang terbatas, apalagi di sekolah favorit, tampaknya telah terpatri di masyarakat. Sekolah-sekolah favorit tersebut dianggap memiliki mutu yang lebih tinggi dibandingkan sekolah-sekolah negeri lainnya.

Iklim belajar di sekolah favorit ini pun dinilai lebih baik karena peserta didik yang diterima di sekolah tersebut umumnya memiliki kemampuan akademik dan motivasi belajar yang tinggi. Di samping itu, bersekolah di sekolah-sekolah favorit, terutama di jenjang pendidikan menengah, juga dianggap dapat membuka peluang lebih besar untuk dapat diterima di PTN melalui jalur SNMPTN yang mempertimbangkan nilai rapor, ranking siswa, dan reputasi sekolah.
Meskipun demikian, ada juga warganet yang berpendapat bahwa sistem zonasi sebenarnya positif untuk mendorong pemerataan pendidikan, sehingga ke depannya diharapkan mutu sekolah menjadi lebih setara. Mereka juga menilai bahwa sekolah-sekolah negeri yang selama ini dianggap bermutu oleh masyarakat sebenarnya lebih merupakan cerminan input dibandingkan mutu pembelajaran di sekolah itu sendiri karena selama ini peserta didik yang diterima di sekolah-sekolah itu adalah mereka yang memang memiliki prestasi akademik yang tinggi.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy dalam beragam kesempatan menegaskan bahwa “penerapan sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) merupakan upaya mempercepat pemerataan di sektor pendidikan.” Akan tetapi, kata “pemerataan” sendiri tidak muncul dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 14 Tahun 2018 Pasal 2 Ayat (1) yang menyebutkan bahwa “PPDB bertujuan untuk menjamin penerimaan peserta didik baru berjalan secara obyektif, transparan, akuntabel, nondiskriminatif, dan berkeadilan dalam rangka mendorong peningkatan akses layanan pendidikan.”

Tidak terteranya frasa “pemerataan mutu”, tetapi hanya “akses layanan pendidikan” dikhawatirkan dapat mengurangi gaung pesan utama sistem zonasi ini sehingga tidak tertangkap sepenuhnya oleh para kepala daerah, pejabat-pejabat di dinas pendidikan, kepala sekolah, guru, dan masyarakat dalam sosialiasi dan implementasi PPDB. Permendikbud ini tampaknya perlu direvisi lagi untuk lebih menegaskan tujuan sistem zonasi.

Di samping itu, Kemendikbud pun perlu segera menjabarkan dan mengimplementasikan “rangkaian kebijakan yang utuh, terintegrasi, dan sistemik” yang terkait dengan sistem zonasi ini. Rangkaian kebijakan ini amat esensial karena salah satu keraguan ataupun malah resistensi masyarakat atas sistem zonasi adalah kesenjangan mutu antar sekolah.

Orangtua tentu menginginkan anaknya mendapatkan hak atas pendidikan bermutu sebagaimana tertuang dalam Undang-Undanf Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) Pasal 5 Ayat (1) bahwa ” Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu.” Di sisi lain, Pasal 11 Ayat (1) menegaskan bahwa “Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi.”

Penentuan zona

Peraturan Mendikbud RI Nomor 14 Tahun 2018 Pasal 16 Ayat (1) menyebutkan bahwa “Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat dari sekolah paling sedikit sebesar 90 % (sembilan puluh persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima.”

Dalam penentuan zona, tiap-tiap daerah menggunakan kriteria masing-masing. Ada daerah yang menggunakan jarak antara rumah peserta didik dan sekolah, yang bervariasi antardaerah, dan ada pula yang mendasarkan pada kewilayahan, seperti di Sleman yang membagi dalam empat wilayah, yaitu Sleman barat, Sleman tengah, Sleman utara, dan Sleman timur (antaranews.com, 6/6/2018).

Dalam implementasinya, berbagai masalah terkait penentuan zona ini bermunculan yang disebabkan antara lain oleh tidak meratanya sebaran sekolah di suatu daerah, perbedaan mutu sekolah, perbedaan kepadatan penduduk di sekitar sekolah, dan ketimpangan antara lulusan suatu jenjang pendidikan dan daya tampung sekolah-sekolah negeri di jenjang berikutnya.

Konsekuensinya, ada sekolah-sekolah negeri di suatu zona yang kekurangan peserta didik dan ada pula yang terpaksa menolak peserta didik karena pendaftar melebihi daya tampung. Di zona yang padat penduduk, ada juga peserta didik yang tak dapat diterima di sekolah negeri manapun meskipun jarak antara rumah dan sekolah kurang dari satu kilometer.

Warganet juga mencatat adanya ‘blank spot’ dalam sistem zonasi ini, yaitu lokasi rumah yang tidak masuk ke dalam zona manapun sehingga peserta didik tidak dapat mendaftar ke sekolah negeri manapun. Peserta didik dari keluarga yang mampu mungkin memiliki alternatif untuk melanjutkan pendidikan ke sekolah swasta, tetapi tentunya tidak begitu mudah bagi peserta didik dari keluarga yang kurang mampu.

Beberapa daerah, misalnya DKI Jakarta, sejak beberapa tahun yang lalu telah memberikan bantuan melalui Kartu Jakarta Pintar (KJP) untuk membayar SPP dan memenuhi keperluan sekolah lainnya bagi peserta didik dari keluarga tidak mampu yang bersekolah di sekolah swasta. Walikota Bandung, Ridwan Kamil, juga telah menyatakan bahwa Pemerintah Kota Bandung akan membiayai warga yang harus bersekolah di sekolah swasta karena tidak tertampung di sekolah negeri, baik untuk SPP maupun perlengkapan sekolah lainnya. Solusi-solusi semacam ini perlu menjadi pemikiran para kepala daerah lainnya bila sistem zonasi ini memang akan tetap dipertahankan.

Untuk mengurangi masalah-masalah terkait penentuan zona, warganet juga mendorong pemerintah untuk membuat pemetaan yang akurat dengan memerhatikan, antara lain sebaran sekolah, daya tampung, jumlah guru, kepadatan penduduk, dan topografi wilayah. Pemetaan ini tentunya perlu didukung data kependudukan yang akurat dan mutakhir.

Zonasi atau prestasi?

Tidak mudah untuk menentukan sistem penerimaan peserta didik baru di sekolah negeri yang paling tepat untuk Indonesia yang sangat beragam ini dan yang dapat memuaskan semua pemangku kepentingan. Penerimaan peserta didik baru, baik berdasarkan kedekatan tempat tinggal peserta didik dengan sekolah maupun prestasi akademik dan nonakademik, memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing.

Dengan sistem zonasi, peserta didik dapat berinteraksi dengan teman-teman yang lebih beragam, baik dari kemampuan akademik maupun latar belakang lainnya. Namun, guru akan menghadapi kelas yang lebih heterogen. Selain itu, peserta didik yang tinggal dekat sekolah yang kurang bermutu tentunya akan dirugikan.

Di sisi lain, bukti-bukti empirik menunjukkan keterkaitan yang erat antara prestasi akademik dan status sosial ekonomi. Bila penerimaan didasarkan pada prestasi akademik, peserta didik yang berasal dari keluarga berada memiliki peluang lebih besar untuk diterima di sekolah-sekolah yang lebih bermutu. Konsekuensinya, mereka yang kurang dari sisi akademik ditambah lagi berasal dari keluarga kurang mampu secara ekonomi, akan cenderung terkumpul di sekolah-sekolah yang kurang bermutu.

Penelitian dan evaluasi atas sistem zonasi dalam PPDB amat mendesak dilakukan untuk memperoleh landasan yang kuat atas kebijakan yang dipilih, memperbesar peluang tercapainya tujuan kebijakan tersebut, dan mengurangi dampak-dampak negatifnya

Advertisement

Kampus dan Radikalisme

Adriano Rusfi
June 12, 2018

1983
Saya resmi menjadi mahasiswa, dan segera disambut oleh NKK/BKK ala Daoed Joesoef. Itu adalah konsep Normalisasi Kehidupan Kampus dan Badan Koordinasi Kemahasiswaan, yang mengusung satu pesan : jangan jadikan kampus sebagai ajang politik melawan rejim Soeharto. Dan saat saya masuk kampus Jaket Kuning, Sang Mendikbud adalah Nugroho Notosusanto, sejarawan yang bersepatu lars. Ia juga terbitkan Wawasan Almamater : Institusionalisasi, Profesionalisasi dan Transpolitisasi. Pesannya sama : jangan coba-coba melawan kekuasaan.

Ah, ini pasti ulah Dipo Alam dkk yang mengganggu kenyamanan kursi malas kekuasaan pada tahun 1978. Maka kekuasaanpun segera naik pitam menggebrak : “Kalian Anti Pancasila !!!”. Angkatan kamipun terpaksa harus jadi korban : dilarang bergaul dengan senior, dan harus ikut Penataran P4 paket 100 jam. Penataran yang benar-benar menjemukan itu terlalu arogan meyakinkan kami, bahwa “Pancasila adalah kebenaran tunggal yang tak boleh lagi kalian pertanyakan !!!”. Kami, namanya juga anak muda, jengah bahkan muak mendengarnya. Mulai dari Mahasiswa Muslim garis keras hingga sekuler garis keras tiba-tiba sepakat di secarik kertas : mau muntah…

Mahasiswa diminta duduk manis di bangku-bangku kuliah. Ia harus fokus mendengarkan dosen… ujian dengan nilai A… segera lulus kuliah… kerja lalu menikah… Tapi api itu masih saja membara dalam sekam. Tahun 1984 meletus peristiwa Tanjung Priok, yang ditumpas bengis oleh Sang Murdenaar. Api itu padam, atau bersembunyi entah ke mana. Oposisi menjadi begitu senyap menyelinap ke bawah tanah. Begitu senyap… sehingga kaki-tangan kekuasaan pun ketakutan dibuatnya. Konon, Sang Menteri Agama marah pada Jenderal Pembunuh : “Anda terlalu keras”.

Tapi ini bak fenomena backdaft. Api itu hanya bersembunyi. Bahkan kini makin terakumulasi di peraduannya. Maklumlah, semua ventilasi dengan kasar disumbat : Mimbar akademik dibungkam, ulama ditangkap, demo dilarang. Dulu kepengapan itu sesekali diberi wadah katarsis, sehingga bara yang tersisa tak cukup untuk meledakkan sebuah tirani. Tapi sejak 1982 ventilasi itu tak ada lagi. Lalu, tahun 1997-1998 segalanya terjadi. Sumbat itu akhirnya tak mampu lagi tutupi marah. Mahasiswa ngamuk dan rejim tumbang. Dan pembuat segala skenario selamanya adalah Allah.

2018
Rupanya sejarah ingin diulang, tapi lucunya manusia tak kunjung belajar dari sejarah. Jargon Anti Pancasila kini muncul lagi, dan diperkeras dengan istilah ngeri-ngeri sedap : Radikalisme. Sebuah rejim sebenarnya baru berusia seumur jagung, tapi sangat pede mengusung tahta tirani. Tampaknya ia dikepung oleh lautan fatamorgana : bahwa ada jutaan pemuja fanatik yang siap mendukungnya. Dan entah oleh ulah siapa, ia bagai sedang diburu waktu : kalau tak sekarang, kapan lagi ? Ah, persis seperti kasus Ahok dan pendukungnya yang jumawa : kini, atau tidak sama sekali !!! Mereka menipu Allah, lalu Allah balas menipu mereka. Serasa telah menjadi naga, padahal hanya ulat bulu.

Maka, lagi-lagi mimbar akademik ingin mereka bungkam. Sejumlah kampus besar disangka terpapar Radikalisme… Beberapa dosen harus memilih : NKRI atau berhenti… Beberapa unit kegiatan mahasiswa harus ditutup… Beberapa kajian ilmiah harus dibatalkan dan berganti tema… Tampaknya mereka cukup pede bikin beberapa front sekaligus : versus ulama, versus masjid, versus ummat, versus mahasiswa, versus dosen. Tapi sebenarnya yang sedang mereka lawan hanya satu : AKAL SEHAT !!!. Terkesan terburu-buru mengejar waktu… Tapi itulah makarullah : Ketika Allah ingin mengakhiri sebuah kuasa ( = ajal), maka Dia membuat penguasa serba tergesa-gesa ( = ajal)

China Era Baru

Oleh : Huang Xilian, Duta Besar China untuk ASEAN
Kompas, 4 April 2018

Kontribusi China terhadap pertumbuhan ekonomi dunia lebih dari 30 persen, melampaui akumulasi kontribusi AS, Jepang dan negara-negara Eropa. China adalah kontributor utama pengentasan orang miskin dunia, dengan tingkat kontribusi melampaui 70 persen.

Sidang Kongres Rakyat Nasional (KRN) dan Sidang Majelis Permusyawaratan Politik (MPPR) China telah usai. Hasilnya adalah memilih pemerintahan baru, diluluskannya Rancangan Amandemen Konstitusi, dan dimulainya reformasi kelembagaan negara.

Sidang KRN dan MPPR sebagai “Dua Sesi” telah mengeluarkan sinyal kuat, yakni China akan memperdalam reformasi dan memperluas keterbukaan sehingga China dapat berkontribusi lebih besar bagi perkembangan dunia.

Kini pembangunan sosialisme yang berkarakteristik China sudah memasuki babak baru, sehingga menjadi sorotan masyarakat internasional. Terutama pengaruh apa saja yang akan dibawa oleh China terhadap dunia di masa depan.

Sudah 40 tahun

Ini bukan topik baru. Tahun ini adalah peringatan 40 tahun diberlakukannya kebijakan reformasi dan keterbukaan di China, di mana China telah berkembang dari negara miskin menjadi kekuatan ekonomi terbesar kedua dunia.

Kontribusi China terhadap pertumbuhan ekonomi dunia lebih dari 30 persen, melampaui akumulasi kontribusi AS, Jepang dan negara-negara Eropa. China adalah kontributor utama pengentasan orang miskin dunia, dengan tingkat kontribusi melampaui 70 persen.

China aktif mendorong PBB merealisasi agenda pembangunan berkelanjutan serta menanggapi perubahan iklim global. China merupakan negara yang paling banyak mengirim pasukan pemelihara perdamaian. China membangun platform kerja sama internasional dan menyediakan produk-produk keperluan publik internasional.

Akan tetapi perkembangan China selalu diiringi dengan “suara bising”. “Teori keruntuhan Tiongkok” bermunculan, namun teori itu malah satu per satu runtuh lebih dulu. Kini ada “teori ancaman Tiongkok” yang membesar-besarkan “Sharp Power” China, dan “mengingatkan” dunia agar mewaspadai model pembangunan China. Bagaimana duduk perkaranya? Apa yang ditawarkan China era baru pada dunia?

Pada Oktober 2017, Kongres Nasional ke-19 Partai Komunis China melakukan “top-level design” terhadap diplomasi China di era baru, sekaligus menetapkan dua target utama, yakni “aktif mendorong pembentukan komunitas senasib sepenanggungan umat manusia serta pembentukan hubungan internasional tipe baru”.

Sidang KRN China meluluskan Rancangan Amandemen Konstitusi, dengan tambahan tiga teori pada bagian pengantarnya, antara lain “berpegang teguh pada jalan pembangunan yang damai”, “mempertahankan strategi keterbukaan yang saling menguntungkan dan menang bersama (win-win)” serta “mengintensifkan pembentukan komunitas senasib sepenanggungan”.

Dua target utama serta tiga teori dalam Konstitusi baru itu, sepenuhnya mencerminkan tekad bulat China di era baru untuk menempuh jalan pembangunan yang damai, sekaligus menunjukkan keinginan mengusahakan pembangunan dan kemakmuran bersama dengan berbagai negara dunia.

Kerja sama dunia

Tiongkok pada era baru akan menempuh jalan pembangunan yang berbeda. China akan secara aktif memelihara keadilan internasional, tidak memaksakan kehendak, aktif mendorong pembangunan “Satu Sabuk Satu Jalan”, meningkatkan pertukaran dan kerja sama dengan negara-negara lain; dan aktif berpartisipasi dalam reformasi dan pembentukan sistem pemerintahan global.

Di tengah ekonomi dunia yang melesu, kita seharusnya bekerja sama mendorong pertumbuhan. Namun, proteksionisme malah semakin bergolak. Pemikiran Zero Sum yang “menomorsatukan negeri sendiri” telah merusak kerja sama yang saling menguntungkan.

Terhadap unsur-unsur instabilitas yang meningkat, kita seharusnya berupaya bersama menghadapinya, namun mentalitas perang dingin yang telah ketinggalan zaman kembali muncul ke permukaan, persekutuan militer terus meningkat, menyebar-luaskan “teori ancaman Tiongkok”. Padahal, China di era baru bukan konfrontasi melainkan kerja sama; bukan ancaman melainkan persahabatan, bukan Zero Sum melainkan win-win. Jadi di mana ancamannya?

Tiongkok pada era baru akan menempuh jalan pembangunan yang berbeda. China akan secara aktif memelihara keadilan internasional, tidak memaksakan kehendak, aktif mendorong pembangunan “Satu Sabuk Satu Jalan”, meningkatkan pertukaran dan kerja sama dengan negara-negara lain; dan aktif berpartisipasi dalam reformasi dan pembentukan sistem pemerintahan global. China pada era baru, tidak hanya mengupayakan kesejahteraan bagi rakyatnya tetapi juga menyediakan “lautan biru yang baru” untuk maju bersama negara negara lain.

Untuk ASEAN

Apa yang dapat ditangkap oleh ASEAN sebagai tetangga China? Ibarat pepatah China yang berbunyi “paviliun tepi air akan disinari bulan terlebih dahulu”, ASEAN adalah prioritas China dalam implementasi inisiatif Satu Sabuk Satu Jalan.

Presiden Xi Jinping menunjukkan bahwa sangat penting membina hubungan kemitraan strategis China-ASEAN pada tingkat yang lebih tinggi, dan bersama-sama membentuk komunitas senasib sepenanggungan China-ASEAN.

Anggota Dewan Negara merangkap Menteri Luar Negeri China Wang Yi dalam jumpa pers Sidang KRN menggarisbawahi, kerja sama China-ASEAN adalah contoh kerja sama paling sukses dan paling dinamis di Asia Pasifik. China menempatkan ASEAN pada halaman pertama agenda kerja samanya dengan luar negeri.

Tahun ini bertepatan dengan 15 tahun pembentukan hubungan kemitraan strategis China-ASEAN. Kedua pihak tengah menyusun “Visi Hubungan Kemitraan Strategis China-ASEAN Tahun 2030”.

Kami gembira ASEAN bersedia meningkatkan sinergi strategi kedua belah pihak dan memperdalam kerja sama pragmatis di berbagai bidang, supaya hubungan China-ASEAN di era baru dapat membuahkan hasil melimpah. Ini akan menjadi kekuatan vital dalam upaya memelihara perdamaian dan kestabilan kawasan, layaknya “jangkar” kapal, dan pada akhirnya berubah menjadi sepasang sayap yang membawa ekonomi kawasan melambung tinggi.

Mari bergandengan tangan mewujudkan eskalasi hubungan China-ASEAN, membentuk komunitas senasib sepenanggungan Asia, serta membangun dunia yang damai, aman, makmur, terbuka dan inklusif!

PerkeretaApian : Jejak Makna Kultural Transportasi Publik

Jusman Syafii Djamal
March 6, 2018

Seorang teman saya Hariman Siregar sedang mampir di musium kereta API Ambarawa, dari sana ia mengirim wa berisi foto ketika saya ikut menyemai lahirnya benih Dirjen Perkerata APIan dan UU No 23/2007. Ia bilang :”Jusman ini foto mu gagah juga”. Saya hanya tertawa menerima WA itu. WA yang membuat saya kembali membalik balik buku karya Tony Judt y berjudul Thinking Twentieth Century. Saya teringat Tony Judt, sebab ia menulis tentang datangnya kehidupan modern melalui media sejarah kereta API, dalam salah satu babnya.

Tony Robert Judt, adalah seorang sejarawan Inggris, esais, dan profesor yang mengkhususkan diri dalam sejarah Eropa. Judt pindah ke New York dan menjabat sebagai Erich Maria Remarque Professor di European Studies di New York University, dan Direktur NYU’s Erich Maria Remarque Institute. Dia sering menjadi kontributor New York Review of Books. Pada tahun 1996 Judt terpilih sebagai anggota American Academy of Arts and Sciences dan pada tahun 2007.

Bukan hanya kehidupan modern, yang ia ulas, tapi juga nasib keramahan modern dan kehidupan kolektif di masyarakat yang berjalan bersama kemajuan perkereta apian disebuah negara. Ia menemukan jejak korelasi diantara kereta API dengan perjalanan sejarah peradaban kolektip suatu bangsa.

Sementara kita disini biasanya lupa akan kekayaan kultural tiap lintasan kereta API dan stasiun yang tersebar menghubungkan kota besar dengan kota kecil di pulau jawa dan sumatera. Kita selalu menganggap kereta api sama seperti kita membayangkan bis malam , kapal dan pesawat terbang. Tidak lebih sebagai wahana transportasi belaka.

Kita terlalu berfikir teknis fungsional, sementara Tony Judt menjelaskan jejak kultur dalam setiap pembangunan infrastruktur transportasi. Entah itu Kereta API, Terminal Bis Malam dan Trucking, Jalan Raya, Pelabuhan dan Bandara.

Kereta api, bagaimanapun juga, adalah pencipta keramahan kata Tony Judt.. Kedatangan perkeretaapian memfasilitasi kemunculan apa yang telah kita ketahui, sebagai kehidupan public. Transportasi umum, stasiun, akses publik, bangunan pensinyalan dan sebagainya.

Gagasan bahwa orang-orang secara sukarela naik turun kereta api disetiap stasiun baik ketika ia mau pergi bekerja maupun belanja serta tingkat kenyamanan yang dinikmati sepanjang perjalanan , itu sendiri sebuah jejak kultur public dan persahabatan yang tak lapuk dipanas tak lekang dihujan.

Implikasi pembangunan infrastruktur terhadap kemunculan kelas sosial dan juga untuk tumbuhnya rasa solidaritas senasib sepenanggungan sebahai suatu komunitas melalui kebersamaan waktu tempuh dan jarak yang perjalanan, membuat setiap kehadiran infrastruktr trasportasi mengasah rasa kemanusiaan kita. Begitu kata Tony Judt.

Catatan tentang naik turunnya perekonomian yang didorong oleh bangkit dan tenggelamnya sebuah jalur kereta api disatu wilayah, mungkin merupakan cara yang baik untuk mempelajari kultur Amerika dan Inggris Raya.

Melalui perkerataApian, tiap kebijakan publik menjadi langkah alami menuju estetika kehidupan public. Kehadiran tataruang dan perencanaan kota, desain bangunan, penggunaan tata ruang publik dan sejenisnya merupakan karya cipta para Arsitektur dan Engineer yang ingin membuat kehidupan publik menjadi aman tentram, nyaman terkendali.

Jika kita mengunjungi Stasiun Kota, Stasiun KA Tanjung Priok, Lawang Sewu, Satsiun Jogja, Stasiun Solo, Medan dan Banda Aceh (yang sudah lenyap) semua jejak kultural itu muncul. Seperti juga ketika Toni Judt berada di Gare de l’Est , Stasiun KA di Paris. Pusat pergerakan transportasi umum yang dibangun pada tahun 1856 .

Hingga hari ini masih berfungsi sempurna . Juga menyenangkan untuk dilihat. Ada jejak keindahan arsitektur dan rasa nyaman yang membuat kita tenggelam dimasa kejayaan masa silam.

Ada sesuatu tentang daya tahan kereta api. Infrastrukturnya, penumbra dan kegunaannya, yang mewakili dan menjelma menjadi yang terbaik dari modernitas suatu bangsa. Stasiun yang dibangun pada puncak kepercayaan diri para modernis seperti Stasiun. Pancras di London, Centrale di Milan, Hlavní Nádraži di Praha . Gare Mont “parnasse, Penn Station atau Brussels Central menghadirkan kesan mendalam seperti itu. Begitu juga ketika berkunjung ke Satsiun Kereta API di Tokyo, Beijing, dan Moskow atau Berlin. Ada jejak kultural disana yang membuat kita terkesima.

Sementara ketika kita mengunjungi hampir semua bandara, terminal bis, pelabuhan atau pom bensin yang dibangun seratus tahun kemudian, tidak hadir kedekatan kultura dan dalam beberapa hal penampilan nya menakutkan ? Seolah bangunan itu hadir sebagai “processing zone”. Tempat orang berlalu lalang dengan sebuah ticket dalam genggaman, seperti benda yang digiring dengan “cap asal dan tujuannya”. Tidak hadir perasaan kolektip, yang muncul ditengah “rendezvous” kultural yang hadir disana.

Barangkali kisah tentang infrastruktur yang tidak ditempatkan dalam “fungsi kulturalnya sebagai pemersatu keanekaragaman dan penyejuk suasana batin” yang menyebabkan Toni Judt sebelum wafat dalam usia 60 tahun menulis begini “Ada sesuatu yang sangat salah dengan cara kita hidup di hari ini”

Kita terus merasa dan percaya diri membuat pelbagai kebajikan sambil menyeimbangkan diri untuk mengejar kepentingan pribadi secara material. Usaha pengejaran ini merupakan sisa akal sehat dari upaya mencapa tujuan kolektif kita sebagai satu komunitas.

Kita sangat mengetahui segala tatahitung ongkos dan untuk rugi tentang segala sesuatu yang kita bangun, kita juga mengetahui mana yang harganya mahal mana yang tidak, akan tetapi kita sulit memahami apakah sesuatu itu memiliki nilai dan berharga bagi kepentingan bersama.

Berjalan jalan diwaktu pagi menghirup udara segar dipuncak pegunungan tentu amat menyenangkan, begitu juga bersepeda dijalan yang mulus menarik untuk diikuti, menikmati perjalanan bus malam sangat membuat kita puas. Akan tetapi menikmati perjalanan melalui kereta API itu sangat surgawi rasanya. Ada jiwa yang tersentuh disana.”

:”Something is profoundly wrong with the way we live today. For thirty years we have made a virtue out of the pursuit of material self-interest: indeed this very pursuit now constitutes whatever remains of our sense of collective purpose. We know what things cost but have no idea what they are worth.”

“Walking was pleasurable, cycling enjoyable, bus journeys was fun. But the train was very heaven.” Begitu kata Tony Judt dalam karyanya Memory Chalet dan Fares the land.

Apa begitu yang saya rasakan ketika melihat kembali foto kiriman teman saya itu ? Saya tak tau pasti. Mohon maaf jika keliru. Salam

“Esteem Economy”, Ketika Setiap Orang Haus Pengakuan

Rhenald Kasali
Founder Rumah Perubahan
Kompas, 20 Nov 2017

Iseng-iseng saya bertanya pada ibu-ibu peserta seminar dan pelatihan “Marketing in Disruption” di Rumah Perubahan: “Pernah selfie dan tayangkan fotonya di Facebook dan Instagram?”

“Sering” jawab mereka.

Lalu apa yang dirasakan kalau sejam tak ada yang kasih jempol, “like,” atau “share”? Tiba-tiba ibu-ibu tadi gelisah, tapi cuma sebentar, lalu tertawa riang. Menertawakan diri sendiri.

Seorang pria menjawab, “Saya yang disuruh kirim ‘like’ ke istri. Setelah diberi ‘like,’ dia nyenyak tidurnya. Kalau tidak, gelisah.”

Begitulah Esteem Economy. Manusia gelisah, bukan karena hal-hal riil seperti generasi sebelumnya, yang dibesarkan di lapangan nyata, dengan bermain ayunan, bola kasti dan gobak sodor. Ah benar-benar jadul. “Manusia baru” atau kids zaman now yang hari-hari ini mengisi perekonomian kita adalah manusia cyber.

Seperti yang ditulis oleh pioner Cyberpsychologyst Marry Aiken, “ketika menapakkan kaki ke semak-semak belukar, intuisi manusia langsung mengatakan: “Awas ular.” Tetapi di dunia cyber, kita belum punya intuisinya.

Manusia cyber mempunyai cara sendiri dalam memenuhi rasa aman (safety needs) dan self esteem yang kita pelajari sebagai Maslow Hierarchy of Needs. Dan foto-foto diri, komplain-komplain kecil, share tentang sesuatu adalah objeknya.

Leisure Tanpa Tekanan, Esteem Sebaliknya

Benarkah manusia mencari “leisure” dengan berekreasi? Sepertinya, leisure yang kita kenal di abad 21 benar-benar berbeda. Leisure yang dulu, digambarkan sebagai “menikmati waktu hidup dan berekreasi“ kini berubah.

Para pekerja di Prancis dan Italia di akhir abad 20 menikmati leisure economy. Pukul 15.30 mereka sudah kongkow-kongkow menikmati happy hour di bar. Maka, begitu pemerintah berencana menambah 30 menit saja waktu kerja per hari, mereka pun melawan dengan demo besar dan sedikit kerusuhan.

Saya pun jadi ragu kalau akhir pekan ratusan ribu mobil bergerak dari Jakarta ke arah Bandung untuk leisure. Macetnya bisa 4-6 jam. Di Yogyakarta, mobil-mobil yang bergerak mencari rumah makan termasuk ke Mie Jawa yang terletak di “kandang sapine mbah Gito” sepertinya juga bukan untuk leisure.

Butuh satu-dua jam karena macet. Antre makannya satu-dua jam lagi. Di kaleng-kaleng kerupuknya tertulis kata ini: “sabar.”

Abad 19 kita mengenal leisure class (Veblen, 1899), lalu di abad 20 menjadi experience economy (Joseph Pine & Gilmore, 1998). Tetapi kini disebut esteem economy, kumpulan dari manusia-manusia yang rindu pengakuan bahwa dia sudah sampai di sana.

Skylodge di Tebing Parang atau Selfie di Ponggok

Di usia 20-an, saya gemar mendaki gunung. Maka berita tentang hotel gantung di Tebing Parang sungguh menggoda. Namun begitu melihat cara menjangkaunya, saya harus tahu diri.

Berita dan foto-foto tentang hotel gantung ini menjadi viral di jagat dunia maya. Persis seperti foto-foto tentang padang bunga di Gunung Kidul yang pernah viral.

Tiap generasi punya needs yang berbeda. Generasi saya butuh “leisure,” sedangkan millennials butuh esteem. Mereka mencari share, “like” atau jempol karena difasilitasi medsos. Ini persis dengan yang dilakukan sebuah rumah makan tak jauh dari Rumah Perubahan.

Makanannya biasa saja. Tetapi, tak henti-hentinya ibu-ibu muda berdatangan. Rupanya di situ ada foto bangunan besar 3 dimensi. Mereka bisa bergaya melayang seakan-akan tengah berada di atas gedung. Jadilah itu tempat selfie.

Ini cerita lain lagi. Di sebuah meja kerja di suatu kantor duduk seorang pegawai perempuan. Wajahnya bete sekali. Seharian tak mendapatkan “like” atau share dari foto-foto yang diunggahnya. Ia pun merapikan meja dan menambah secangkir kopi panas yang asapnya mengepul. Lalu foto diunggah di Facebook dengan caption: Good Morning ….kerja semangat!

Wajahnya berubah sumringah ketika satu-persatu likes berdatangan. Temannya di seberang sana memberi “likes,” padahal mereka tengah duduk berempat di meja makan sebuah restoran mahal.

Namun keempatnya juga tengah mencari esteem dengan membuka gadget mereka masing-masing. Pelayan restoran datang menanyakan pesanan. Mereka lalu bersama-sama mengucapkan kalimat ini, “foto dulu ya!”

Pelayan pun mengambil ponsel mereka. Semua minta foto pakai ponsel masing-masing. Jadi fotonya empat kali. Selesai difoto, mereka pesan makanan, lalu kembali membuka gadget, upload, mencari esteem lagi.

Di desa Ponggok, Klaten, ada proyek dana desa yang berhasil, berupa desa wisata. Sebuah embung besar mereka bersihkan menjadi umbul untuk selfie di dalam air.

Pengunjung pun berebut datang melakukan selfie di atas sepeda motor, bermain ayunan, pura-pura tengah bekerja atau berkemah di dalam air. Alhasil, dari dana desa Rp 300 juta (2015), BUMDES desa berpenduduk 2.300 jiwa ini tahun ini akan meraih pendapatan Rp 15 miliar.

Untuk apa bersusah payah menahan napas di dalam air? Anda tahu jawabannya.

Esteem Economy

Mendalami motif manusia memenuhi kebutuhannya penting untuk memahami proses shifting perekonomian. Dunia benar-benar disruptif. Motif memenuhi kebutuhan itu bergeser di peradaban cyber. Manusia beradaptasi, bertahan dan berevolusi dengan motif pemenuhan kebutuhan tadi.

Ditenggarai oleh kemampuan bersembunyi (anonymity), dunia online seakan mampu memberikan rasa aman (safety needs) bagi sebagian orang yang pemalu dan takut-takut dalam interaksi tatap muka. Manusia bisa “mengambil foto” milik orang lain, mencuri atau mengedit jati dirinya.

Orang-orang yang memiliki “kelainan” di dunia riil, atau yang gemar menyebar fitnah ternyata sosoknya tak semenakutkan tulisannya. Bahkan belum lama ini Ditreskrim Polri mengumumkan sebagian besar adalah penakut yang jarang bergaul. Tetapi di dunia cyber, dengan anonimitas itu bisa membuat mereka merasa nyaman dan berani berkomunikasi.

Tetapi baiklah kita kembali ke esteem economy. Dengan bergabung dalam komunitas online, kini manusia bisa merasakan ”a sense of belonging.” Kata Aiken, “mendapatkan ‘like’ di Facebook adalah wujud dari memenuhi needs for esteem.

Bukan hanya itu. Mereka juga bawel cari perhatian terhadap soal-soal kecil. Mulai dari soal toilet, sampai taksi yang tak datang-datang saat hujan deras, pun dijadikan tulisan pendek, sekedar komplain untuk mendapatkan esteem.

Dengan menyebarkan berita buruk atau copas-copas tanpa memeriksa kebenarannya, manusia yang belum matang juga ingin mendapatkan pengakuan bahwa ia lebih pandai atau tahu lebih dulu dari yang lain.

Pusingkan? Begitulah esteem economy. Manusia selalu mencari cara untuk mendapatkan pengakuan berupa share, like dan jempol. Bukan es krim.

Home Schooling & Pendidikan Formal

Harry Santosa – Millenial Learning Center
December 13, 2016

Para penggiat HS resah, karena konon pemerintah akan mewajibkan para orangtua HS harus berijasah S1 agar bisa menyelenggarakan HS di keluarganya.

HS juga tidak diperkenankan berkomunitas karena HS artinya rumah bukan jama’ah.

Konon orangtua HS yang tidak terdaftar dapat dikenakan pidana karena dianggap tidak memenuhi “wajib belajar” 9 tahun. Aneh!!

Padahal wajib belajar berbeda dengan wajib sekolah formal.

Saya kira teman teman HS HE tidak perlu resah, Sesungguhnya pendidikan formal, non formal dan informal dijamin oleh UU Sisdiknas 2003, karenanya memaksa pendidikan INFORMAL agar menjadi FORMAL adalah melanggar konstitusi.

Upaya memaksa pendidikan informal (HS, HE, Pesantren dll) menjadi Formal sudah berlangsung lama. Ini gaya pemerintah di jaman Kolonial Belanda. Aneh bila hari ini masih berfikir demikian.

Upaya mem”formal” kan HS sudah sejak lama, terakhir permendikbud tahun 2014, yang memberikan payung bagi keluarga utk HS, lalu disambut bahagia oleh pelaku HS.

Ternyata ujung2nya setiap keluarga HS harus melapor ke disdik setempat utk di”assessment” kurikulum rumahnya kemudian anaknya diberikan no peserta didik utk masuk ke sekolah formal .

Jadi selalu didorong untuk diformalkan lagi. Intinya HS diharamkan sebenarnya. Selalu ada aturan baru untuk meminggirkan HS atau HE

Pemerintah sangat pro formal karena ini yang paling mudah dikendalikan padahal penyeragaman formal merusak keberagaman bangsa sekaligus rentan disusupi dan “dirusak” pihak luar secara masif.

Penyeragaman kurikulum dan UN adalah perangkat untuk mengendalikan pendidikan yang sampai hari ini terbukti merusak karakter bangsa termasuk karakter guru dan anak.

Kenyataan di atas di antaranya telah jadi pertimbangan keputusan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat hingga Mahkamah Agung (MA) terhadap UN. Keputusan PN pada 21 Mei 2007 yang diperkuat Pengadilan Tinggi Jakarta pada 6 Desember 2007 serta dikukuhkan putusan MA 14 September 2009 menetapkan bahwa pemerintah dengan penyelenggaraan UN telah LALAI dalam meningkatkan kualitas guru, sarana dan prasarana pendidikan, dan LALAI dalam memberikan pemenuhan dan perlindungan HAM terhadap warga negaranya yang menjadi korban UN, khususnya pada hak-hak atas pendidikan dan hak-hak anak.

Hari ini, sembilan tahun setelah putusan pengadilan 2007, pemerintah masih ngeyel menolak moratorium UN, alasannya klise, yaitu penting untuk mengukur (mengendalikan) pendidikan.

Jadi pemerintah dengan persekolah formalnya janganlah merasa hebat. Sistem pendidikan formal dengan UN nya terbukti merusak banyak hal.

Teman teman HS dan HE, tidak perlu galau. Kita jauh lebih otentik dalam belajar dan mendidik anak, lebih menghargai HAM, lebih menghargai makna belajar dan bakat anak, lebih menghargai kearifan lokal dan kebhinekaan, lebih serius menumbuhkan karakter bangsa ini dibanding sistem perskolahan formal negara yang carut marut itu.

Mari kita lawan kebijakan yang mencoba memaksa pendidikan informal agar menjadi formal.

Salam Pendidikan Peradaban

Wajah Muslim Indonesia Masa Depan

Adriano Rusfi
Jan 13, 2017

Manusia itu makhluk kategorik. Apapun akan ia golong-golongkan. Dan pengalaman sangat mempengaruhi manusia dalam melakukan penggolongan itu. Terkadang penggolongan itu dipaksakan, tapi itulah manusia. Maka suatu ketika saya pernah digolongkan sebagai Salafi. Anehnya di saat yang sama saya juga berkategori Sufi. Pernah pula saya dinyatakan sebagai Muslim Humanis. Tapi gelar Muslim Fundamentalis mungkin paling sering melekat pada diri saya. Manusia sering keliru dalam mensikapi, karena keliru kategori. Toh manusia tak pernah kapok melakukannya.

Lalu, berkategori apakah Muslim Indonesia kelak ? Pertanyaan ini muncul di banyak benak pasca aksi 411 dan 212. Betapa tidak, ekspresi mereka terasa makin militan dan radikal. Mereka kompak naik pitam “hanya” gara-gara seorang gubernur salah ucap. Mereka rela berjalan kaki “cuma” karena seorang Kapolri melarang bis mengangkut mereka. Mereka memboikot sebuah merek roti “semata” karena public release yang gegabah dan tak peka. Lalu, kategori-kategori bernada cemaspun berhamburan tentang mereka : intoleran, anti-kebhinnekaan, radikal berjamaah, bersumbu pendek, anti NKRI, penebar SARA, mudah mengkafirkan dan sebagainya.

Salahkah persepsi dan kategori itu ? Salah, namun dimaklumi !!! Ya, saya dapat memakluminya, karena pengalaman-pengalaman manusia membuatnya menciptakan hubungan sebab-akibat : Jika jidatnya hitam, maka orangnya kaku; Jika jenggotnya panjang, maka ia radikal; Jika ia bercadar, maka ia tertutup. Itulah stereotipe : sebuah kesan dan penyimpulan gegabah hanya dari hasil pengamatan jarak jauh yang penuh prasangka. Mungkin mereka tak pernah mengalami hal yang pernah saya alami : dilayani dengan begitu komunikatif, ramah dan profesional oleh seorang perempuan bercadar di bagian penitipan barang Bandara Hasanuddin Makassar…

Tapi ada satu hal yang saya sepakati : bahwa Muslim Indonesia ini ke depan akan makin beragama, taat beribadah, ghirah Islamiyah yang memukau, radikal, militan, taat pada ulama. Tapi jangan salah, karena bersamaan dengan itu mereka juga akan semakin wasathan dan rahmatan lil-‘aalamiin : ramah, manusiawi, empatik, ringan tangan, inklusif dan kontributif. Lihatlah : pekik mereka adalah takbir dan merdeka sekaligus, mereka Islamis dan nasionalis sekaligus, mereka bershalawat dan nyanyikan Indonesia Raya sekaligus. Bagi kaum yang gagal move-on, ini tentunya kombinasi yang mustahil. Tapi percayalah, mereka akan menjadi saripati Indonesia.

Tentunya bersamaan dengan itu akan tercipta garis pemisah yang tajam diantara perilaku sesama Muslim itu sendiri. Diantara mereka tentu tak kalah banyaknya yang memilih jalan berbeda : kompromistis, sinkretis, akomodatif, kebanci-bancian, membeli predikat “Muslim toleran” dengan harga berapapun, mengais gelar “rahmatan lil-‘aalamiin” dengan pengorbanan apapun. Pada awalnya, golongan ini yang akan menjadi “pemenang”, karena kekuasaan akan memilih untuk mengakomodasi mereka. Tapi ini tak lama, karena elan perjuangan mereka sebenarnya buruk.

Lalu, ketika Indonesia menjadi medan pertarungan yang begitu kerasnya, menjadi ajang perebutan pengaruh dan sumber daya yang begitu tajamnya, maka saat itu prajurit-prajurit Muslim NKRI yang militan itu akan tampil unjuk jatidiri. Merekalah sejatinya Indonesia, karena darah bangsa ini adalah darah patriot, bukan darah banci. Ketika bangsa ini dikepung oleh kecanggihan-kecanggihan strategi dan teknologi yang ingin mengoyaknya, saat itulah musuh terperangah bahwa satu-satunya senjata yang mampu mengalahkannya adalah militansi. Ya, bukankah saat inipun cyber army terorganisir dan berteknologi tinggi dikalahkan oleh cyber army amatir dengan militansi tinggi ?

Dinamika Bhinneka Tunggal Ika

Salahuddin Wahid, Pengasuh Pesantren Tebuireng
Kompas, 7 Januari 2017

Tidak banyak diketahui orang bahwa Bapak Nasionalisme Indonesia menurut Bung Karno adalah Ernest FE Douwes Dekker (Setiabudi), cucu keponakan dari Multatuli, penulis novel Max Havelaar.

Dia pada 1912 mendirikan partai politik pertama, yaitu Indische Partij, bersama Dr Tjipto Mangunkusumo dan Ki Hajar Dewantara. Partai itu punya semboyan “Indie voor Indische” (Hindia untuk orang Hindia).

Semboyan itu tumbuh menjadi nasionalisme Hindia dan akhirnya menjadi nasionalisme Indonesia, lewat Hatta dan kawan-kawan dalam Perhimpunan Indonesia di Belanda (1924). Juga melalui Partai Nasional Indonesia yang didirikan Bung Karno di Bandung.

Douwes Dekker dan kedua tokoh itu sudah memikirkan suatu bangsa yang bukan diikat sentimen primordial, kesamaan agama atau geografis, tetapi rasa kesetiakawanan bangsa yang membebaskan.

Dalam Sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) 1 Juni 1945, Bung Karno menyampaikan gagasan luar biasa yang lalu dinamai Pancasila.

Dalam persidangan BPUPKI, Mr Mohammad Yamin mengusulkan istilah “Bhinneka Tunggal Ika” sebagai semboyan negara. Istilah itu diambil dari Kakawin Sutasoma karya Mpu Tantular, pujangga Majapahit. Usul Mohammad Yamin disetujui semua anggota BPUPKI.

Munculnya Bhinneka Tunggal Ika dalam proses pembentukan UUD menunjukkan para pendiri bangsa punya kesadaran bahwa kita terdiri dari berbagai agama, ras, etnis, suku, dan budaya yang berbeda-beda, tetapi kita tetap memilih satu dalam bangsa yang kita namai Indonesia.

Perlu saling menghargai

Melihat meningkatnya intoleransi, sejumlah antropolog khawatir bahwa kebinekaan kita yang menjadi kekayaan bangsa Indonesia kini terancam. Apa yang menyebabkan itu, padahal sekian banyak perbedaan di dalam bangsa Indonesia sudah bisa kita atasi meski belum semua.

Ada perbedaan dalam aspek lain yang mungkin terlupakan ketika para pendiri bangsa merumuskan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Yang dimaksud ialah aspek perbedaan ideologi dan pemahaman agama oleh kelompok yang berbeda. Setelah pemberontakan PKI (1948 dan 1965) dan pemberontakan DI/TII Kartosuwiryo, Kahar Muzakkar, dan lain-lain, kita baru menyadari adanya masalah berat dalam perbedaan ideologi.

Masalah Islam sebagai ideologi sudah kita anggap selesai ketika pada 1985 hampir seluruh ormas Islam menerima Pancasila. Ternyata kini Islam sebagai ideologi muncul kembali. Kelompok ini harus kita dekati dan diberi pengertian bahwa NKRI berdasarkan Pancasila adalah pilihan terbaik, bukan NKRI bersyariah.

Akhir-akhir ini kita melihat perbedaan tafsir yang amat kontras terhadap Surat Al-Maidah Ayat 51 antara kelompok Islam yang satu dan kelompok yang lain. Perbedaan itu muncul juga dalam beberapa hal lain. Perbedaan itu sebenarnya sudah muncul lama. Sejak Rasulullah SAW wafat, berkembang dua aliran pemikiran dalam pembentukan metodologi hukum Islam.

Aliran pertama berpendapat bahwa syariat Islam bersifat dogmatis, berpegang pada teks nash murni tanpa menggunakan potensi akal. Tokoh utama aliran ini ialah Abdullah bin Umar (610- 693 M), Ibnu Abbas (619-687 M), Talhah bin Ubaidillah (wafat 656 M), dan Amr bin Ash (583-664 M). Imam Maliki (711-795 M) dan Imam Hambali (780-855 M) termasuk dalam kelompok ini.

Aliran kedua berpendapat syariat itu bersifat rasional, maka dalam menafsirkan teks suci kita perlu mengoptimalkan potensi akal. Tokohnya adalah Abdullah bin Mas’ud (594-663 M), Umar bin Khattab (wafat 644 M), dan Ali bin Abi Thalib (590- 662 M). Imam Hanafi (699- 767 M) termasuk dalam kelompok ini.

Perbedaan pemikiran itu berlanjut hingga memasuki periode tabi’in dan lahirlah ahl al ra’yi yang pendukungnya antara lain Ibrahim al Nakha-i (wafat 717 M), Al Alqamah (wafat 682M), dan Al Azwad bin Yazid (wafat 697M). Munculnya ahlul ra’yi itu mempunyai latar belakang sedikitnya hadis yang diriwayatkan di negara Irak, ditambah lagi banyaknya hadis “maudu” (palsu) yang lahir dari berbagai golongan yang mempunyai kepentingan.

Sebagai informasi, Imam Bukhari hidup pada 810-870 M, 100 tahun setelah ahlul ra’yi muncul. Di samping itu, Irak adalah negara berperadaban maju yang menjadi tempat pertemuan sejumlah bangsa. Ini berpengaruh terhadap metodologi pembentukan hukum. Sementara ahl al hadits adalah aliran pemikiran yang berpegang pada teks nash dan menghindari pemahaman melalui pemikiran yang bertentangan dengan nash.

Golongan ini berpusat di Madinah sejak zaman Rasulullah hingga permulaan pemerintahan khalifah Ali bin Abi Thalib.

Dalam menyikapi pencalonan Basuki Tjahaja Purnama, terjadi debat panas di televisi di antara kedua kelompok Islam di atas. Pertentangan itu sudah cukup lama ada dan makin meningkat karena itu perlu dicari kesepakatan tentang perlunya sikap saling menghargai dan tak saling menyalahkan di antara mereka.

Selain itu, terkesan ada anggapan bahwa yang tak pro Basuki anti kebinekaan, anti keindonesiaan. Yang pro Basuki anti Islam. Anggapan itu sama sekali tak benar. Muslim yang memilih Basuki tetap Islam dan yang tak memilih Basuki tetap Indonesia. Perbedaan pendapat dan perbedaan sikap itu tak harus membuat kedua kelompok Muslim kehilangan rasa persaudaraan.

Kaya-miskin

Kita menggarisbawahi semboyan “perbedaan itu indah” yang ditulis dalam berbagai spanduk, tetapi kita perlu mengingatkan bahwa ada perbedaan yang tak indah, yaitu perbedaan amat kontras antara nasib sejumlah besar rakyat Indonesia yang hidup di bawah garis kemiskinan dan segelintir orang super kaya yang menguasai sebagian besar kekayaan di Indonesia.

Perbedaan seperti itulah yang sejak lama menjadi masalah. Perbedaan kaya-miskin yang mencolok itu seperti rumput kering yang tinggal menunggu percikan api untuk membakarnya. Prof Amy Chua, Guru Besar di Yale Law School dalam buku World on Fire, How Exporting Free Market Democracy Breeds Ethnic Hatred and Global Instability, 2003,menyatakan, kelompok minoritas Tionghoa adalah kelompok market dominant-minoritiesberkat sistem ekonomi pasar.

Ini yang menimbulkan rasa iri hati dari kelompok mayoritas yang miskin. Kondisi demikian amat berpotensi memicu kerusuhan etnis seperti 1963 dan 1998. Kita harus berjuang keras untuk mengurangi kesenjangan dan meredam potensi konflik.

Terhadap kelompok intoleran yang melakukan kekerasan berdasarkan agama, yang saling menyebar kebencian dan kekasaran di media sosial, harus ada upaya penyadaran secara persuasif. Kalau tidak bisa, penegak hukum harus berani bertindak tegas sesuai ketentuan yang berlaku.

Mereka yang berpotensi dicuci otaknya oleh kelompok teroris perlu diwaspadai bersama. Pesantren yang ditengarai berpotensi mencetak teroris perlu diawasi, tetapi jangan mencurigai semua pesantren. Yang seperti ini tidak sampai satu per seribu dari sekitar 28.000 pesantren.

Lima Catatan tentang Pertumbuhan Ekonomi

Jusman Syafii Djamal
October 16, 2016

Pertama, Tanda ekonomi sedang lesu dan stagnant bagi satu industri atau perusahaan itu kasat mata dan mudah dirasakan, barang dan jasa yang terjual menurun sepanjang hari.

“if the economy stagnates, there will be fewer goods and services per capita to go around.”–

Kedua, Tanda ekonomi sedang tumbuh juga mudah diamati, uang mudah mengalir dari kontrak pekerjaan yang sudah diselesaikan, tidak ada pembayaran tertunda. Kredit berbunga rendah juga mudah tersedia, harapan meningkat tajam, pembeli berduyun duyung barang mudah laku, pengusaha senyum gembira datang ke perbankan minjam kredit dan banker juga gembira karena kredit macet tidak meningkat.

As long as the economy is growing, that means more money and credit are available, expectations are high, people buy more goods, businesses take out more loans, and interest on existing loans can be repaid.

Ketiga, Pengalaman tahun 1998 dan 2008 mengajarkan pada kita fenomena sederhana begini : Jika ekonomi tidak tumbuh seperti ditargetkan pastilah kebijakan ikat pinggang, pemotongan anggaran disana sini untuk efisiensi biaya dilakukan. Lingkaran setan mulai berputar, perbankan mengurangi volume uang beredar, kecepatan uang berputar dalam sistem melambat dan melahirkan efek bola salju, kredit macet, lapangan kerja menyempit, pendapatan merosot, sonsumer spending menurun yang kesemuanya memperkecil volume uang beredar dalam sistem ekonomi.

But if the economy is not growing, new money isn’t entering the system, and the interest on existing loans cannot be paid; as a result, defaults snowball, jobs are lost, incomes fall, and consumer spending contracts — which leads businesses to take out fewer loans, causing still less new money to enter the economy. ”

Dengan kata lain ekonomi pasar itu mudah dirasakan apakah kita berada dalam turbulensi, stabil atau tidak. Pilihan yang tersedia hanya ada dua :”Tumbuh berkembang”, atau Kontraksi menyusut mengkerut. Yang kedua didefinisikan sebagai kondisi stagnasi yang bisa mengarah pada resesi atau depresi. Karenanya tak ada jalan lain ditengah situasi stagnasi kita harus fokus pada upaya membangkitkan kembali ekonomi perusahaan yang lesu.

“In other words, the existing market economy has no “stable” or “neutral” setting: there is only growth or contraction. And “contraction” can be just a nicer name for recession or depression — a long period of cascading job losses, foreclosures, defaults, and bankruptcies.”

Keempat : Atau ada jalan ketiga dimana kita menyadari bahwa untuk jangka empat lima tahun mendatang pertumbuhan ekonomi yang diharapkan sukar terjadi. Mengelola sistem ekonomi dengan pertumbuhan moderat 4-5% meski tidak menyenangkan tetapi masih bisa dikelola untuk menjadi menarik dan menyenangkan. Ketiadaan pertumbuhan ekonomi dapat diarahkan untuk mengembangkan “economic System with human face”, dengan arah pembangunan pada keadilan dan pemerataan.

Growth with equality. Pengentasan kemiskinan dan Pemerataan menjadi kata kunci. Dalam fokus seperti itu keseimbangan dapat dipelihara, pendidikan dan kesehatan masih dapat ditingkatkan, teknologi dan infrastruktur pertanian dapat dimodernisasi dan keseinambungan ekonomi dapat dipelihara.

“We must discover how life in a non-growing economy can actually be fulfilling, interesting, and secure. The absence of growth does not necessarily imply a lack of change or improvement. Within a non-growing or equilibrium economy there can still be continuous development of practical skills, artistic expression, and certain kinds of technology.”

Kelima : Jika pertumbuhan ekonomi global terus melambat seperti dua tahun terakhir ini maka kebijakan untuk “Maintaining the “old normal” is not an option; if we do not find new goals for ourselves and plan our transition from a growth-based economy to a healthy equilibrium economy, we will end up with a much less desirable “new normal.”

Richard Heinberg. “The End of Growth.”

Hukum Islam adalah The Living Law

Yusril Ihza Mahendra

Hukum Islam adalah the living law atau hukum yang hidup dalam masyarakat, bukan ius constitutum dan bukan pula ius constituendum. Hukum positif adalah hukum yang diformulasikan oleh institusi negara dan tegas kapan dinyatakan berlaku dan kapan tidak berlaku lagi. The living law tidak diformulasikan oleh negara, tetapi hukum itu hidup dalam alam pikiran dan kesadaran hukum masyarakat. Ia berpengaruh dalam kehidupan masyarakat dan kadang2 daya pengaruhnya bahkan mengalahkan hukum positif yg diformulasikan oleh negara. Hukum yang hidup itu bersifat dinamis sejalan dengan perkembangan masyarakat. Salah satu instrumen yang membuatnya tetap dinamis adalah antara lain melalui fatwa yang dikeluarkan oleh mufti atau institusi lain yang dianggap mempunyai otoritas dlm masyarakat.

Fatwa umumnya dikeluarkan untuk menjawab kebutuhan hukum masyarakat yang merasa ada ketidakjelasan terhadap sesuatu yg ada dan berkembang dalam dilihat dari sudut hukum Islam, supaya ada kepastian hukum.
Lalu, apakah dan bagaimanakah sebaiknya negara bersikap terhadap hukum yang hidup itu? Jika negara itu bersifat demokratis, maka akan memformulasikan hukum dengan mengangkat kesadaran hukum masyarakat menjadi hukum positif sesuai kebutuhan hukum masyarakat. Namun seandainya itu tidak atau belum dilakukan, maka negara harus menghormati hukum yang hidup yang antara lain tercermin dalam fatwa2 yang otoritatif tsb dan memfasilitasinya agar hukum yang hidup itu dapat terlaksana dengan baik dalam kehidupan masyarakat.

Saya berpendapat inilah yang harusnya menjadi sikap negara di negara kita ini yg berdasarkan Pancasila. Negara tdk bersifat sekular dan indeferent terhadap hukum agama, melainkan menghormati dan memberikan tempat yang selayaknya dalam kehidupan masuarakat. Jika hukum yang hidup itu berkaitan langsung dengan tata peribadatan (khassah) maka negara tidak dapat mengintervensinya, melainkan menghormatinya dan memfasilitasi pelaksanaannya dengan memperhatikan kemajemukan masyarakat.

Terhadap fatwa melarang orang Islam untuk menggunakan atribut yang dianggap sebagai “atribut natal” dan menghimbau kepada pengusaha non Muslim agar tidak memaksakan mengenakan atribut natal tsb, saya menganggap hal itu adalah wajar dan sesuai dengan fungsi Majelis Ulama yang antara lain berkewajiban untuk mengeluarkan fatwa terhadap sesuatu yang meragukan dan diperlukan adanya kepastian hukum dilihat dari sudut hukum Islam sebagai the living law.

Menyikapi fatwa yang demikian itu, adalah bijak jika negara yg berdasarkan Pancasila ini menghimbau agar setiap orang menghormati fatwa tsb dan mengajak pengusaha non Muslim secara persuasif agar menghormati fatwa Majelis Ulama tsb demi menghargai keyakinan keagamaan orang yg beragama Islam.

Bahwa menjelang Hari Natal tiap toko, supermarket dan shopping mall telah cukup banyak memasang ornamen natal termasuk memutar kaset lagu2 natal, menurut hemat saya hal itu sudah lebih daripada cukup untuk menyemarakkan Natal bagi umat Kristen. Umat Islam tdk pernah mempersoalkan hal itu. Jadi kalau mewajibkan pekerja toko menggunakan atribut natal, padahal mereka bukan beragama Kristen, saya menganggap hal itu sebagai sesuatu yg berlebihan. Kita harus menghormati keyakinan agama masing2 dan tidak perlu membuat hal2 yang dapat membuat sesuatu yang kurang enak di hati penganut agama yang lain.

Karena itu, saya berpendapat bahwa fatwa MUI itu adalah sewajarnya, patut dihormati oleh semua pihak dan tdk perlu pula ditafsirkan secara berlebihan sehingga menimbulkan ketidakenakan pula kepada pihak2 di luar umat Islam.

Demikian pandangan saya. Salam.