Daulat Rakyat dalam Ekonomi, Pasar Domestik Terkelola dan Daya Saing Industri Nasional sebagai Tiga Pilar Pertumbuhan Ekonomi

Jusman Syafii Djamal
22 May 2018

Di hari Kebangkitan Nasional ini tanggal 20 Mei 2018,saya memiliki rencana untuk menambah jumlah terbitan buku saya. Kini ada Trilogi Catatan Facebook. Mudah mudahan akhir tahun saya dapat menerbitkan Tetralogi tentang catatan yang saya miliki dalam setiap peristiwa kecil dalam perjalanan hidup selama ini. Untuk dipersembahkan pada anak anak saya dan kawan kawan satu generasinya.

Karena itu Notes on facebook yang keempat yang bakal saya tulis ini diawali oleh sebuah catatan kecil tentang harapan di Tahun 2018 yang disebut tahun Politik. Tahun dimana rakyat akan memilih pemimpin yang memiliki visi dan misi tentang kemana suatu wilayah pertumbuhan ekonomi akan dikembangka. Apa muncul strategi dan langkah aksi nyata agar pertumbuhan ekonomi tidak melupakan tujuan kesejahteraan Bersama bagi semua rakyat yang memilih mereka. Pada tahun 2018 ini, pilkada serentak ada dimana mana. Harapan bagi semua orang untuk menciptakan kehidupan demokrasi yang semakin bersinar .

Demokrasi politik dengan ritual pilkada setiap lima tahunan hingga saat ini, tidaklah cukup jika kita tidak menempatkan demokrasi sebagai wahana pencipta kesejahteraan bersama. Demokrasi adalah musyawarah untuk mufakat yang dijiwai hikmah kebijaksanaan untuk menciptakan Keadilan social bagi seluruh rakyat begitu kata para Pendiri Republik.

Pengalaman di banyak negara memperlihatkan bahwa Demokrasi tidak dapat berfungsi sebagai pembangkit kesejahteraan dan mesin pendorong pertumbuhan ekonomi tanpa desentralisasi kekuatan ekonomi yang tumbuh berkembang di pelbagai kawasan ekonomi.

Inti dari Demokrasi adalah distribusi kekuasaan dan kewenangan yang dilengkapi oleh “systems check and balances”, agar tidak terjadi monopoli kekuasaan di satu tangan.

Dalam buku Demokrasi Kita, Bung Hatta sebagai Founding Father telah memberikan arah tentang demokrasi ekonomi dan demokrasi politik sebagai dua sisi dari mata uang yang sama. Tak mungkin Demokrasi Politik berkembang dengan baik tanpa demokrasi ekonomi.

Dalam banyak tulisannya Bung Hatta menegaskan keyakinannya , ia mengatakan :”bangsa ditentukan oleh keinsafan sebagai suatu persekutuan yang tersusun jadi satu, yaitu keinsafan yang terbit karena percaya atas persamaan nasib dan tujuan. Keinsafan yang bertambah besar oleh karena seperuntungan, malang yang sama diterima, mujur yang sama didapat, pendeknya oleh karena peringatan kepada riwayat bersama yang tertanam dalam hati dan otak”.Pada kedalaman filosofinya, demokrasi ekonomi Bung Hatta berisi gagasan tentang pola pengambilan keputusan sosial-ekonomi di tangan publik mayoritas .

Rasionalitas yang mendasarinya adalah pandangan bahwa hak politik yang penuh tidak dapat dimenangkan tanpa hak ekonomi yang penuh. Untuk menjamin tata kelola perekonomian yang demokratis dan memastikan distribusi yang pantas atas sumber daya ekonomi, kontrol politik dan hukum selayaknya dikembalikan kepada rakyat mayoritas. Hatta menegaskan bahwa rakyat tidak akan benar-benar berdaulat kecuali juga berdaulat dalam bidang ekonomi.

Telah banyak inisiatip yang dikembangkan oleh Pemimpin Negara dimasa Presiden Sukarno, Suharto, Habibie, Abdurachman Wachid, Megawati, SBY dan Jokowidodo untuk membangkitkan potensi rakyat dalam kehidupan ekonomi. Tumbuh berkembangnya koperasi, usaha kecil menengah di pelbagai pelosok Indonesia merupakan jejak inisiatip yang patut ditingkatkan peranannya. Inisiatip yang dapat dijejaki dari Visi, Misi, Perencanaan, Alokasi Anggaran dan Kebijakan serta Program Aksi yang telah berlangsung sejak 17 Agustus 1945 – 17 Agustus 2017, hingga saat ini.

Diantaranya saat ini yang patut diapresiasi adalah inisiatip dana desa Dan inisitaip kebijakan ekonomi dan program aksi dari Pemerintahan Jokowi -Jusuf Kala dengan Kabinet Kerja. Secara sistimatis dan bertahap ada langkah aksi untuk membangun infrastruktur ekonomi wilayah pedesaaan dan konektivitas antar wilayah terpencil. Muncul Political Will Presiden Jokowi untuk membangun ekonomi dari pinggiran dan mewujudkan konsep “circular economy” yang pas di wilayah pedesaan.

Dalam inisiatip ini, Desa dikedepankan sebagai pusat produksi. Tiap desa memiliki prodüksiyon unggulan dan andalan. Tiap desa terkoneksi dalam jaringan produksi dan distribusi dengan wilayah perkotaan sebagai suatu mata rantai value chain dan supply chain bagi terciptanya pasar domestik yang kokoh. Diperlukan mekanisme ekonomi yang dapat menjaga agar pergerakan volume uang terus beredar di masyarakat pedesaan tanpa tersedot kembali ke wilayah urban dan perkotaan. Sustainability diperlukan.

Sebab tanpa volume uang dan kecepatan uang beredar yang semakin hari semakin terakumulasi untuk menggairahkan dan memberdayakan potensi pedesaan, tidaklah mungkin tercipta daulat ekonomi rakyat seperti dicita citakan dalam konstitusi.

Ini sebuah adagium dan perjalanan kebangkitan daulat ekonomi rakyat, yang kelihatannya perlu terus dipelihara dan dijaga pertumbuhan kekuatannya, agar demokrasi politik dan demokrasi ekonomi menjadi dua sisi dari satu mata uang yang sama, dan dipersembahkan bagi kemajuan suatu bangsa dan jesejahteraan borsama.

Sebab demokrasi adalah wahana bukan tujuan akhir. Sebuah wahana tak mungkin ia dapat bergerak seenaknya tanpa arah dan tujuan.
Demokrasi bukan semata mata soal kebebasan berpendapat, bukan juga hanya suatu system yang bertumpu pada mekanisme pemungutan suara setiap lima tahun. Demokrasi harus ditempatkan sebagai pilar pencipta kesejahteraan rakyat, bukan sebaliknya. .

Ada banyak jalan dan strategi pertumbuhan ekonomi. Ada mazhab ekonomi yang mengedepankan fungsi memperbesar kue ekonomi sebagai prioritas. Ada mazhab yang mengatakan bahwa kesejahteraan Bersama dan upaya mempersempit jurang antara kaya miskis menjadi yang utama berbareng dengan langkah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Growth with Equity dan Growth for all.

Salah satu kebijakan yang dapat muncul dari alam demokrasi adalah konsistensi kebijakan industrialisasi dengan mengembangkan apa yang disebut klaster Kawasan industry sebagai wahana pertumbuhan ekonomi. Kebijakan ini tidak berarti melupakan pertanian dan peternakan. Karena pada hakekatnya sector pertanian dan peternakan serta sector lainnya dapat dikemas dalam kerangka industrialisasi.

Industri berarti mengolah bahan baku melalui penguasaan iptek untuk menciptakan produk bernilai tambah tinggi. Industri mempersyaratkan lahirnya mata rantai proses produksi dari hulu ke hilir. Tiap mata rantai memiliki standardisasi, mekanisme dan system operating procedure serta kualitas manusia bersumber daya iptek yang berbeda, bertingkat dan berjenjang. Mata rantai nilai tambah atau value chain yang berfokus pada “Cost Efficiency” dan “Value Creation”.

Sejak tahun 1945 Founding Father Indonesia mencita citakan Indonesia yang Demokratis dengan Kesejahteraan Sosial yang Tinggi. Setiap orang mampu memanfaatkan keahlian dan pengetahuan yang dimilikinya dalam jaringan lapangan kerja yang tercipta oleh kebijakan Negara yang pas dan sistimatis berkesinambungan. Dalam kerangka fikiran demokrasi ekonomi seperti disampaikan diatas , maka pembangunan kawasan industri Nasional yang kokoh dan kuat, menempati posisi strategis dalam kebijakan ekonomi selama 48 tahun ini. Suatu arah kebijakan ekonomi yang didasarkan pada preposisi utama :”Industrialisasi mustahil tumbuh berkembang tanpa perlindungan negara yang kuat dan terus menerus”.

Mengapa sebagai suatu bangsa kita terus menerus seolah kalah bersaing dengan bangsa bangsa lain didunia dalam memproduksi barang dan jasa adalah pertanyaan klasik yang selalu muncul dipermukaan. Solusi atas pertanyaan itu adalah “policy on trade and industrialization”. Kebijakan tata kelola mekanisme pasar dan tata niaga produk industry Nasional.

Tingkat industrialisasi dibatasi oleh luasnya pasar. Mengapa di abad 18, Inggris dan bukan Belanda yang menjadi pembangkit Revolusi Industri Pertama adalah karena kesuksesan Inggris dalam menciptakan pasar tekstil dan mata rantai pasokan bahan baku kapas di dunia pada abad ke-18. Yang membuat industry tekstil dan produk tekstil tumbuh berkembang.

Demikian juga mengapa Amerika Serikat dan bukan Perancis atau Jerman yang mampu menyalip Inggris menjadi negara adidaya ekonomi berikutnya adalah karena dukungan kebijakan pemerintah AS yang konsisten dalam menciptakan pasar barang produksi industry dalam negerinya di abad ke-19. Yang lahir menjadi penemu terbesar dunia seperti Thomas Edison dan raksasa industri seperti Andrew Carnegie, Henry Ford, JP Morgan, John D. Rockefeller, dan Cornelius Vanderbilt.Di abad 21 yang disebut sebagai abad Asia, bukannya India melainkan Tiongkok yang berada diposisi terdepan untuk mengambil alih posisi Amerika Serikat di bidang manufaktur dan inovasi.

Mengapa begitu ?

Ini semata mata karena secara sadar dan sistimatis Pimpinan Politik Ekonomi di Tiongkok telah secara konsisten dan bertahap berhasil menggunakan kombinasi instrument fiscal dan moneternya untuk mewujudkan kekuatan daya saing Industri Nasionalnya. Dengan mengembangkan kebijakan untuk meproteksi pasar domestiknya dan menciptakan pasar raksasa bagi Industri Nasionalnya. Mereka dengan cerdik menempatkan Industri Nasional sebagai ujung tombak penciptaan lapangan kerja dan sekaligus wahana untuk mendidik tenaga kerja trampil untuk meng -imitasi, mengadopsi dan menguasai iptek Negara lain, untuk dimanfaatkan sebesar besarnya bagi kemakmuran Bersama.

Mereka dengan teliti mendefinisikan wilayah pertumbuhan ekonomi sebagai klaster industry bertujuan eksport dan Kawasan berikat Free Trade Zone, yang pada gilirannya menjadi tempat dan pusat engineering dan produksi dunia. World Factory and World Engineering Center. Sebab mereka memahami pengaruh tata kelola manajemen industry global MNC yang selalu berorientasi pada upaya menemukan Cost Efficiency dan value Creation. Menemukan wilayah pertumbuhan ekonomi tinggi dengan biaya murah. Low Cost High Yield.

Bagi Pemimpin Politik Tiongkok mereka tidak terjebak dalam faham nasionalisme sempit yang menyatakan bahwa hanya modal dan perusahaan milik warga negara mereka saja yang boleh beroperasi didalam negeri. Mereka memberi izin untuk perusahaan yang bermarkas besar di New York ataupun London atau Tokyo menanamkan modal investasinya melalui skema Foreign Direct Investment ataupun Penanaman Modal Asing atau melalui pasar saham , untuk membangun mata rantai pabrik komponen, suku cadang ataupun perakitan akhir di Kawasan Industri seperti Guangzhou, Shenzen, Tianjin hanya untuk mendapatkan sertifikat sebagai Industri Nasional mereka dan memiliki akses pada pasar domestic Tiongkok.

Pasar Tiongkok ini berapa kali jauh lebih besar dari pasar Amerika SerikatDi Tiongkok muncul kesadaran para pemimpin politik nya akan kenyataan bahwa “Pasar ‘bebas’ tidaklah sepenuhnya bebas dari pertarungan kepentingan. Pasar adalah barang publik mendasar yang sangat mahal.

Ambil contoh proses pembangunan industri yang sedang berlangsung sejak masa 1978 di Tiongkok yang didorong tumbuh berkembang bukan semata mata karena keberhasilan untuk menciptakan “layer keahlian” manusia bersumber daya iptek dalam mengadopsi teknologi maju. Meski pembangunan keahlian Manusia Bersumber Daya Iptek merupakan prasyarat utama dari kemajuan industry nasional. Melainkan karena penguasaan teknologi oleh Manusia bersumber Daya Iptek, ditopang oleh pilar keberhasilan kebijakan ekonomi yang diarahkan pada upaya sistimatis berkesinambungan.

Kebijakan ekonomi yang diarahkan untuk penciptaan pasar domestic yang kuat dan kokoh dalam melindungi produk yang dibuat di dalam negerinya sendiri, oleh manusia bersumber daya iptek yang bekerja di pelbagai sektor industri nasional nya.

Pengalaman Tiongkok dari sejak tahun 1978 hingga 2018, atau 40 tahun, menunjukkan bahwa Pasar untuk barang-barang industri yang diproduksi secara massal didalam negeri tidak dapat diciptakan oleh satu policy economy ‘big Push’ berupa kebijakan industry substitusi impor dan “export oriented economic policy” semata.

Tidak mungkin industry nasional dapat tbuh berkembang hanya melalui sebuah surat keputusan dan program deregulasi diatas kertas semata. Ada proteksi terus menerus yang dipimpin oleh pemerintah untuk memajukan Industri Dalam Negeri melalui pelbagai kebijakan ekonomi, industry dan perdagangannya.

Industri tak mungkin tumbuh berkelanjutan hanya dengan “shock theraphy”. ini hanya dapat dibuat langkah demi langkah dalam urutan yang benar dalam rangkaian urutan ‘shock therapy’ untuk menjebol dan membangun pasar domestic yang memihak pada produk dalam negeri.

Jika kita ingin memetik pelajaran dari Kebangkitan Tiongkok untuk supremasi ekonomi global yang tak terbendung , itu semata mata karena mereka telah menemukan dan mengikuti resep yang benar melalui sistimatika urutan penciptaan pasar bagi industry dalam negerinya. Pendekatan ini berbeda dengan kebijakan industry yang sebelumnya. Tiongkok mengalami tiga kali kegagalan dalam proses industrialisasi antara 1860 dan 1978. Sebab tidak dikaitkan dengan kebijakan perdagangan dan tata niaga komoditas dalam negeri.

Dengan kata lain Pasar domestik adalah kekuatan pembangkit industry. Tanpa pasar domestik yang terkelola dengan baik maka industry Nasional akan kehilangan mata air, sumber aliran revenue dan EBITDA yang cukup untuk tetap bertahan sepanjang masa.

Mohon Maaf jika terdapat kekeliruan dalam sharing tulisan kali ini. Salam

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s