Home Schooling & Pendidikan Formal

Harry Santosa – Millenial Learning Center
December 13, 2016

Para penggiat HS resah, karena konon pemerintah akan mewajibkan para orangtua HS harus berijasah S1 agar bisa menyelenggarakan HS di keluarganya.

HS juga tidak diperkenankan berkomunitas karena HS artinya rumah bukan jama’ah.

Konon orangtua HS yang tidak terdaftar dapat dikenakan pidana karena dianggap tidak memenuhi “wajib belajar” 9 tahun. Aneh!!

Padahal wajib belajar berbeda dengan wajib sekolah formal.

Saya kira teman teman HS HE tidak perlu resah, Sesungguhnya pendidikan formal, non formal dan informal dijamin oleh UU Sisdiknas 2003, karenanya memaksa pendidikan INFORMAL agar menjadi FORMAL adalah melanggar konstitusi.

Upaya memaksa pendidikan informal (HS, HE, Pesantren dll) menjadi Formal sudah berlangsung lama. Ini gaya pemerintah di jaman Kolonial Belanda. Aneh bila hari ini masih berfikir demikian.

Upaya mem”formal” kan HS sudah sejak lama, terakhir permendikbud tahun 2014, yang memberikan payung bagi keluarga utk HS, lalu disambut bahagia oleh pelaku HS.

Ternyata ujung2nya setiap keluarga HS harus melapor ke disdik setempat utk di”assessment” kurikulum rumahnya kemudian anaknya diberikan no peserta didik utk masuk ke sekolah formal .

Jadi selalu didorong untuk diformalkan lagi. Intinya HS diharamkan sebenarnya. Selalu ada aturan baru untuk meminggirkan HS atau HE

Pemerintah sangat pro formal karena ini yang paling mudah dikendalikan padahal penyeragaman formal merusak keberagaman bangsa sekaligus rentan disusupi dan “dirusak” pihak luar secara masif.

Penyeragaman kurikulum dan UN adalah perangkat untuk mengendalikan pendidikan yang sampai hari ini terbukti merusak karakter bangsa termasuk karakter guru dan anak.

Kenyataan di atas di antaranya telah jadi pertimbangan keputusan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat hingga Mahkamah Agung (MA) terhadap UN. Keputusan PN pada 21 Mei 2007 yang diperkuat Pengadilan Tinggi Jakarta pada 6 Desember 2007 serta dikukuhkan putusan MA 14 September 2009 menetapkan bahwa pemerintah dengan penyelenggaraan UN telah LALAI dalam meningkatkan kualitas guru, sarana dan prasarana pendidikan, dan LALAI dalam memberikan pemenuhan dan perlindungan HAM terhadap warga negaranya yang menjadi korban UN, khususnya pada hak-hak atas pendidikan dan hak-hak anak.

Hari ini, sembilan tahun setelah putusan pengadilan 2007, pemerintah masih ngeyel menolak moratorium UN, alasannya klise, yaitu penting untuk mengukur (mengendalikan) pendidikan.

Jadi pemerintah dengan persekolah formalnya janganlah merasa hebat. Sistem pendidikan formal dengan UN nya terbukti merusak banyak hal.

Teman teman HS dan HE, tidak perlu galau. Kita jauh lebih otentik dalam belajar dan mendidik anak, lebih menghargai HAM, lebih menghargai makna belajar dan bakat anak, lebih menghargai kearifan lokal dan kebhinekaan, lebih serius menumbuhkan karakter bangsa ini dibanding sistem perskolahan formal negara yang carut marut itu.

Mari kita lawan kebijakan yang mencoba memaksa pendidikan informal agar menjadi formal.

Salam Pendidikan Peradaban

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s