Jusman Syafii Djamal
Jan 10, 2017

Mengapa perlu Politik Inovasi ?
Country is Not Company kata Paul Krugman

Tahun 1996 Paul Krugman pemenang hadiah Nobel Ekonomi, menulis sebuah artikel di Harvard Business Review. Judulnya “A Country is Not A Company”.Tulisan Krugman tersebut kini relevan kembali untuk dibaca ulang.

Sebab di Amerika saat ini Donald Trump jadi Presiden terpilih. Akan dilantik 20 Januari 2017. Lawannya Hillary Clinton kalah electoral vote.Donald Trump adalah seorang pengusaha. Pernah bangkrut dan bangkit kembali. Banyak menulis buku Negosiasi dan bisnis.

Trump tampil prima dengan pendekatan “hardball politics”. Keras tanpa kompromi. Bersuara lantang menyerang yang dipandang melemahkan daya saing dan kedigjayaan Amerika.Mottonya “Make America Great Again”.

Pandangannya banyak yang kontroversial. Misal , rencana memasang dinding tembok Berlin pemisah batas Mexico dengan Amerika. Agar arus pekerja imigrant dibendung. Trump melihat lapangan kerja blue collar’ Amerika dirampas oleh immigran pendatang penyebrang batas Mexico Amerika. Mengancam dan merebut lapangan kerja. Trump ancam stop ijin Perusahaan Amerik yang pindahkan pabrik ke China atau Mexico dan negara lain. Sebab tindakan offshoring terus menerus yang dilakukan industriawan untuk mencari low cost area , juga hancurkan daya saing dan industri nya.

Trump lontarkan ide kebijakan membatasi Warga Muslim dapatkan visa Amerika, ketika kampanye. Karena pandangan sempitnya — yang ditentang semua orang — bahwa terorisme dan extreme violence yang terjadi di Paris dan Boston Amerika beberapa waktu berselang adalah soal agama. Semua kontroversi ini ditengah perlambatan ekonomi Amerika telah menjadi daya tarik sendiri. Ia menang electoral vote.Kini setelah menang sebagai Presiden terpilih, Trump berubah pandangan. Ia setuju dengan pendapat banyak kalangan bahwa Amerika adalah tempat bagi semua orang. Tidak ada batas atau tembok bagi semua agama untuk mendapatkan visa Amerika jika ingin kesana. Tentu memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

Selain itu , yang dihawatirkan semua orang Trump memiliki visi dan program kerjanya sebagai seorang Presiden dengan persfektip Pengusaha. Orientasinya selalu menemukan mana langkah paling cepat, tak keluar modal dan mudah. Low Cost Policy. Ia juga mengangkat pembantu pembantunya dari kalangan pengusaha. Menteri Luar Negeri nya direncanakan akan dijabat oleh mantan CEO Exxon Mobil.

Gaya seorang pengusaha yang punya kecendrungan untuk mengelola Negara identic seperti mengelola Perusahaan bisnisnya. Bahkan Trump memberi kepercayaan kepada anak mantunya ikut sebagai tim transisi. Ia berpendapat pengusaha yang berhasil mengelola Perusahaan pastilah mampu mengelola Negara. Meski ada contoh dimana Pengusaha seperti Berlosconi di Italia dan Thaksin di Thailand yang menunjukkan realitas berbeda..

Paul Krugman seorang ekonom pemenang hadiah Nobel punya sikap yang secara diametral berbeda dengan para Pengusaha seperti Trump. Baginya tatacara pengelolaan Negara jauh berbeda dengan tatakelola Perusahaan. Kesuksesan seseorang mengelola bisnis bukan berarti jaminan sukses menjadi Presiden dan mengelola Negara. Perusahaan tidak identik dengan Negara.Presiden tidak sama sebangun dengan Chairman/CEO Konglomerasi perusaan. Kompleksitas masalah , kekuatan pengaruh dan interaksi yang terjadi diantara kepentingan ekonomi dan kekuatan sosial politik, budaya dan HanKam yang mempengaruhi tumbuh berkembangnya Negara, sangatlah berbeda dengan Perusahaan.

Apa yang dikatakan oleh Krugman dalam tulisannya hampir 20 tahun lalu ternyata kini relevan kembali.Debat tentang apakah mengelola Negara sama sebangun dan identik dengan mengelola Perusahaan kini mengemuka kembali.Menurut Krugman perusahaan bukan Negara. ACountry is not a company. Perusahaan dapat dikelola pada level mikroskopis. Orientasi meraih keuntungan jangka pendek. Tiap aktivitas bisnis arahnya selalu profit making. Prinsip Jika tidak untung kenapa harus investasi. Kalau tak punya prospek pada revenue yang meningkat mengapa harus dibangun, selalu jadi credo pengelola perusahaan. Fokusnya untung rugi.

Karenanya Obama yang telah memiliki pengalaman memerintah selama dua priode juga setuju dengan pendapat Paul Krugman. Ia bilang kepada Trump ketika bertemu :”memerintah itu tidak identik dengan kampanye. Begitu dilantik ada tugas besar menunggu. Anda tidak dapat menjalankan pengelolaan Negara seperti memimpin bisnis keluarga”. Hal itu disampaikan Obama dalam wawancara dengan TV ABC jumat 6 Januari berselang.

Pandangan mikroskopis dalam mengelola Perusahaan jika diterapkan dalam proses pengambilan keputusan dan kebijakan Negara dapat menimbulkan komplikasi masalah sosial besar. Sebab fokus mengelola Negara adalah menemukan solusi problem geografi kesenjangan. Mencegah pelebaran gap antara kaya dan miskin disuatu wilayah. Geography of Inequality.

Mengelola Anggaran Negara dengan meningkatkan Revenue melalui pajak dan intnstrument lainnya disatu sisi. Dan disisi lain menerapkan insentif fiskal dan moneter agar tercipta Growth with equity. Industri yang tumbuh berkembang dan lapangan kerja.

Sementara, Perusahaan fokusnya selalu pada Cost Reduction dan Revenue Driven.Efisiensi dan produktivitas kadangkala dilaksanakan secara ekstrim dengan me”layoff atau PHK ” semua pekerja dan menggantinya dengan Robot. Atau memindahkan pabrik ke Negara lain yang lebih murah. Sementara Negara Tidak demikian. Pemahaman Efisiensi dan Produktivitas Alokasi Sumber Daya memerlukan rujukan Konstitusi.

Langkah ekstrim yang abaikan kesejahteraan bersama, abaikan lapangan kerja, abaikan inequality tidak boleh dilakukan jika mengelola Negara. Jika Negara dalam keadaan stagnasi, prinsip sesuai konstitusi tetap harus dipegang teguh. Tidak boleh “America for Sale” misalnya.Padahal jika Perusahaan dalam krisis semua hal bisa dilakukan, memotong jumlah karyawan, mengurangi jam kerja, memotong mata rantai proses produksi untuk kemudian menjualnya ke Investor lain baik sebagian maupun keseluruhannya. Itu kurang lebih kata Krugman.

Tapi tetap saja ada yang berpendapat bahwa Ekonomi Perusahaan itu identik dengan Ekonomi Negara. Rumusnya bisa disederhanakan dan dibuat sama. Meski menurut Keynes General Equation to manage a country itu lebih kompleks. Jika mengelola Negara sama dengan mengelola Perusahaan, pastilah krisis Yunani mudah solusinya. Cukup dirikan sejenis BPPN untuk menjual semua Yunani yang sedang jatuh bangkrut ke pangkuan Jerman.

Akan tetapi yang terjadi tidak demikian. Referendum di Yunani mengatakan sebaliknya “We don’t want to sell our country”. “Greek is not a company, and Greek is not for Sale”. Kata Rakyat Yunani.Karenanya debat Krugman itu seperti debat klasik. Tak berhenti di tahun 1996. Kini pun masih relevan. Apalagi Obama yang telah memiliki pengalaman panjang mengelola kompleksitas mengelola Negara sependapat dan berkata mirip seperti Krugman.

Dalam hal ini upaya membangun kekuatan inovasi dan daya saing suatu Negara tentulah tidak sama dengan tatacara mengembangkan ekosistem inovasi di Perusahaan. Jika kita ingin maju sebagai bangsa produsen tentulah Inovasi harus dijadikan ujung tombak dan motor penggerak pertumbuhan ekonomi. Dan untuk itu diperlukan sebuah Politik Inovasi yang konsisten dan ajeg. Diperlukan suatu konsensus bersama untuk mengoptimalisasikan pengalokasian sumber daya, baik anggaran belanja negara maupun sumber daya lainnya untuk mengembangkan ekosistem dan infrastruktur inovasi bagi peningkatan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan.

Politik Inovasi perlu diketengahkan agar akuisisi dan penguasaan iptek dapat diakselerasi sebagai kekuatan pembangkit kesejahteraan bersama.

Mohon Maaf Jika Keliru. Salam

10, 2017

Advertisements