Pluralitas Itu Sunnatullah

Oleh : Haedar Nashir ;
Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah periode 2015-2020

Cuma butuh 10 menit bagi 13 anggota formatur untuk memilih Haedar Nashir sebagai Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah periode 2015-2020. Sekitar 2.000 peserta muktamar Muhammadiyah di Makassar pada 5 Agustus lalu secara aklamasi menyetujui pilihan tersebut. Proses pemilihan berjalan tertib, lancar, tanpa gejolak.

Di lingkungan Muhammadiyah, pria kelahiran Bandung, 25 Februari 1958, itu memang bukan orang baru. Kariernya merangkak dari bawah, sejak menjadi Ketua I Pengurus Pusat Ikatan Pelajar Muhammadiyah pada 1983 hingga Ketua PP Muhammadiyah selama dua periode, 2005-2015.

Tak cuma aktif berorganisasi, Haedar Nashir juga giat menulis buku dan artikel di surat kabar. Sedikitnya 10 buku tentang Muhammadiyah telah dirilisnya. “Ensiklopedi berjalan Muhammadiyah”, begitu ia pernah dijuluki Hajriyanto Y. Thohari, mantan Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Perpaduan antara tertib organisasi, intelektualitas, dan gaya komunikasinya yang santun menjadi modal kuat bagi pengembangan Muhammadiyah ke depan.

Bagaimana dia akan mewujudkan konsep Muhammadiyah yang berkemajuan seperti amanat muktamar, bagaimana pula pandangannya tentang berbagai isu kebangsaan? Simak petikan perbincangan dengan Haedar Nashir, yang berlangsung pada Kamis, 20 Agustus lalu, di kantor PP Muhammadiyah, Menteng, Jakarta Pusat, berikut ini:

Perserikatan Muhammadiyah mengusung konsep Islam berkemajuan. Bagaimana Anda menjelaskan konsep tersebut?

Islam yang berkemajuan, pertama, secara teologi, kita merujuk pada esensi ajaran Islam, yakni dinul hadharah sebagai agama yang membangun peradaban. Banyak sekali ayat-ayat dalam Al-Quran maupun hadis nabi yang merujuk pada pesan-pesan Islam yang berkemajuan, misalkan surat al-Hashr ayat 18. Atau surat ar-Ra’d ayat ke-11, yang mengajarkan Tuhan tidak akan mengubah nasib sebuah kaum sehingga kaum itu yang mengubah dirinya sendiri. Ayat pertama dalam Al-Quran, “Iqra”, sesungguhnya menjadi napas utama orang untuk membaca, mengkaji, memikirkan. Itu bukan hanya tentang teks kitab suci, tapi juga alam semesta.

Kedua, dalam konteks sejarah, Islam berkemajuan itu digoreskan dalam tinta perjalanan nabi selama 23 tahun di Mekah dan Madinah. Atau dikenal dari masyarakat jahiliah menjadi tamadun atau masyarakat yang beradab. Sejarah Islam setelah itu selama 6 abad lamanya mengukir sejarah kemajuan, sehingga disebut era kejayaan Islam.

Dari semua itulah yang dikonstruksi ulang menjadi pandangan Muhammadiyah sebagai Islam berkemajuan. Itu menerjemahkan nilai-nilai Islam berkemajuan dalam aksi-aksi perubahan yang membawa reformisme dalam alam pikiran masyarakat dan tradisional menjadi masyarakat yang maju dalam bidang pendidikan, dari tradisional menjadi pendidikan Islam modern. Begitu juga di bidang kesehatan dan pelayanan sosial serta mempelopori gerakan perempuan Islam yang berkemajuan, yakni Aisyiyah.

Seperti apa Anda menerjemahkan konsep tersebut dalam program Muhammadiyah lima tahun mendatang?

Pertama, kita ingin melihat problem apa sekarang yang paling krusial di tubuh umat Islam. Kita lihat ekonomi dan kultur. Ekonomi umat Islam, walaupun mayoritas secara jumlah, tapi lemah. Muhammadiyah mendorong lima tahun ke depan menjadi kekuatan ekonomi yang relatif bisa dinamis dan menjadi kekuatan mandiri. Kedua, secara kultur, kita harus memperkuat basis perubahan sosial dengan gerakan dakwah komunitas dengan nilai Islam yang dinamis dan membawa kemajuan.

Tantangan untuk mewujudkan konsep tersebut?

Kerja membangun komunitas akan berhadapan dengan kendala struktural, misalkan politik. Politik itu melahirkan orientasi hidup yang pragmatis, seperti misalnya pilkada. Ini akan melatih masyarakat yang menerabas, apa saja diterima, tidak perlu dipedulikan bahwa itu benar, baik, dan patut seperti transaksi politik uang. Kemudian masyarakat orientasinya menang-kalah. Dalam konteks ekonomi, tidak mudah bagi kekuatan agama untuk hadir menjadi seperti yang terjadi di Eropa Barat dengan spirit kapitalisme yang berbasis pada etika Protestan. Karena, pada saat yang sama, masyarakat dihadapkan pada orientasi struktural, lebih suka menjadi pegawai negeri ketimbang jadi wirausahawan. Kami punya perangkat institusional yang relatif kuat, yakni amal-amal usaha, lembaga-lembaga pendidikan, pelayanan sosial, dan mulai langkah-langkah bisnis yang mulai dibangun di beberapa daerah.

Anda juga mewanti-wanti agar kader Muhammadiyah mengedepankan toleransi pada pihak yang tak sepaham?

Jadi salah satu ciri dari pandangan Islam yang berkemajuan (adalah) membangun relasi sosial yang damai tanpa kekerasan, mengedepankan kesamaan tanpa diskriminasi, dan hubungan-hubungan sosial yang harmonis, di mana nilai ketuhanan juga menjadi landasan pada nilai kemanusiaan. Bagaimana mengedepankan nilai-nilai Islam yang substantif, kemudian penuh toleransi, perdamaian, menghargai perbedaan, bahkan ada dialog Sunni dan Syiah, semuanya menjadi komitmen Muhammadiyah. Kami yakin di tubuh bangsa ini, termasuk di kalangan umat Islam yang beragam, sesungguhnya orientasi untuk harmoni, damai, dan menghargai perbedaan itu modal dasarnya kuat.

Usaha untuk membendung kelompok takfiri masuk rekomendasi muktamar. Anda melihat ada kecenderungan kelompok ini membesar?

Kita ingin mengajak kekuatan-kekuatan agama untuk tidak memproduksi pandangan-pandangan yang sifatnya takfiri, yang cenderung sesat-menyesatkan. Sekali takfiri itu dikembangluaskan, ruang publik keagamaan akan semakin pengap. Akhirnya mungkin bukan hanya faktor agama yang bisa jadi pemicu, tapi ketika terjadi pemicu, yang lain akan meledak. Di sini kita harus mendorong paham dan pandangan keagamaan yang sifatnya esensi. Hal-hal yang rukun syariah tetap menjadi khazanah bagi tiap orang untuk yakin pada tiap agamanya.

Mengapa kelompok ini muncul?

Mungkin karena ingin pandangan keagamaannya yang serbapuritan itu menjadi alam pikiran banyak orang. Karena semangatnya seperti itu, toleransi menjadi rendah. Yakin terhadap keyakinan agama itu mutlak bagi siapa pun karena agama itu menanamkan keyakinan yang mutlak. Tetapi, pada saat yang sama, ketika menyangkut perbedaan paham, dia harus puya prinsip lagi yang kedua bahwa toleransi itu menjadi penting. Jangan sampai keyakinan yang mutlak kepada diri sendiri lalu mempersempit toleransi. Dia perlu menerjemahkan ulang tafsir-tafsir keagamaannya yang berlaku pada dirinya, juga relasi dalam kehidupan dengan orang lain perlu diperkokoh toleransi.

Kedua, menciptakan habitat. Orang yang hidup dalam suatu lingkungan homogen biasanya tingkat toleransinya rendah. Kultur heterogen ini harus diciptakan dalam ruang kehidupan berbangsa, antaragama, dengan memperkaya dialog dan belajar saling silaturahmi.

Sikap senang menyesatkan ini bertentangan dengan watak Islam yang menurut Anda toleran, penuh kasih sayang, dan santun….
Betul. Jadi banyak sekali dalam Al-Quran prinsip-prinsip yang, di satu pihak, dalam hal akidah, beribadah itu orang Islam harus kokoh. Tapi, secara bersamaan, dalam hubungan muamalah duniawi, dia harus longgar, jembar, terbuka banyak jalan dan jendela untuk melihat realitas kehidupan yang berpelangi. Muhammadiyah punya institusi edukasi untuk mendewasakan umat belajar toleran, damai, cinta kasih, dan saling berbagi bahkan dengan mereka yang berbeda agama sekalipun. Kita kan satu turunan dari Nabi Adam. Satu nasab ini tidak boleh menghilangkan rasa kebersamaan biarpun berbeda pandangan keagamaan bahkan berbeda agama.

Anda tak khawatir dituding liberal dengan pemikiran-pemikiran semacam itu?

Insya Allah tidak, karena itu keputusan organisasi. Dalam muktamar satu abad yang lalu tentang pluralitas keagamaan, Muhammadiyah sudah mengeluarkan pandangan bahwa Muhammadiyah mengakui pluralitas keagamaan sebagai sunatullah, dan siapa yang menolaknya, berlawanan dengan sunatullah. Tapi Muhammadiyah menolak pandangan pluralitas keagamaan yang mengarah pada pluralisme yang sifatnya sinkretis, sintetisme, dan merelatifkan kebenaran agama.

Jihad konstitusi masih akan berlanjut di bawah kepemimpinan Anda?

Itu sudah menjadi keputusan organisasi juga, sudah ada bukunya yang didasarkan pada Revitalisasi Visi dan Karakter Bangsa dan Indonesia Berkemajuan–Rekonstruksi Kehidupan Kebangsaan yang Bermakna.

Sempat muncul wacana agar Muhammadiyah mendirikan partai politik?

Memang muncul, ada dua pengusul yang mengarah bahwa pentingnya Muhammadiyah berpikir tentang partai politik. Tetapi, di ujung pleno terakhir, itu tidak jadi keputusan. Muhammadiyah tetap di garis khitah Ujung Pandang tahun 1971, yang menegaskan tidak ada hubungan organisatoris dan afiliasi dengan partai politik mana pun, termasuk mendirikan partai politik. Khitah Denpasar 2002 juga berisi pentingnya partai politik yang ada untuk menjalankan fungsi politiknya yang demokratis dan berperadaban dalam kehidupan politik.

Anda pribadi dalam buku Perilaku Politik Elite Muhammadiyah Tahun 2000 memang tidak bersepakat mendekatkan Muhammadiyah dengan parpol, ya?

Saya hanya menerjemahkan pikiran-pikiran khitah itu dalam aktualisasi Muhammadiyah. Jika Muhammadiyah dekat dengan partai A, nanti partai B, C, dan D menjauh. Lalu, ketika partai yang didukung berbenturan politik dengan partai lain dan kelompok lain, Muhammadiyah akan terbawa dampaknya. Pada saat yang sama, kader politik Muhammadiyah ada di berbagai tempat sehingga, jika menjurus ke satu partai, terjadi kader Muhammadiyah di partai lain tidak terayomi. Tapi kita memandang perjuangan politik itu tetap penting.

Bagaimana Anda menyikapi usulan dari kalangan muda Muhammadiyah agar jenazah koruptor tidak disalatkan?

Di muktamar itu Muhammadiyah memang tidak memasukkan agenda fatwa. Karena, ada institusi khusus yang membahas masalah keagamaan, itu disebut munas tarjih, satu level di bawah muktamar. Menyangkut hukumnya, kita akan bawa ke sidang tarjih. Tetapi dimensi yang harus dibaca dari usulan tersebut adalah tindakan korupsi harus menjadi musuh bersama. Bahkan harus menjadi dosa sosial yang setiap orang lalu menjadi terkutuk karena itu. Ini sebenarnya pesan sosialnya supaya ada rasa benci dari setiap orang pada korupsi dan koruptor.

Oh ya, istri Anda juga kembali memimpin PP Aisyiyah. Duet ini sebuah keuntungan atau beban tersendiri?

Kata istri saya, itu muktamar takdir. Kita tidak pernah berpikir, tetapi Allah menakdirkan begitu dan muktamirun juga tanpa direkayasa memberi mandat dan amanat seperti itu. Selalu ada beban saat mengemban amanah, itu manusiawi. Lebih baik kita berbeban-beban tetapi dengan sesuatu yang bermakna. Siapa tahu kami berdua dengan tetap dalam koridor sistem bisa menunaikan amanah dengan baik. Perjalanan hidup kami yang penting ketulusan.

Wawancara dengan Haedar Nashir ; Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah periode 2015-2020
DETIKNEWS, 02 September 2015

.

Indonesia Siapa Punya?

Siapa sesungguhnya pemilik Indonesia? Di negeri ini, tentu tak satu pihak mana pun berhak menepuk dada sebagai paling berdarah Merah Putih. Mengklaim diri sebagai pewaris dan penjaga utama Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, Pancasila, dan UUD 1945. Indonesia milik semua untuk semua.

Sangat gegabah jika ada orang menyatakan, bahwa Indonesia belum teruji kebinekaannya jika minoritas belum menjadi seorang Presiden. Lebih-lebih ketika ujaran itu diungkapkan dengan nada angkuh, seolah ukuran keindonesiaan ialah kedigdayaan diri dalam singgasana kuasa. Sebuah kesombongan yang dapat menjadi duri tajam di tubuh negeri ini.
Manakala ada segelintir orang ingin menguasai Indonesia dengan hasrat kuasa berlebih. Ingatlah pesan Bung Karno, “Negara Republik Indonesia ini bukan milik sesuatu golongan, bukan milik sesuatu agama, bukan milik sesuatu suku, bukan milik sesuatu golongan adat-istiadat, tetapi milik kita semua dari Sabang sampai Merauke!”. Jangan ada pihak yang ambisius untuk memiliki Indonesia dengan nafsu chauvisnis.

Bercerminlah pada jiwa kenegarwan para pendiri bangsa. Tatkala Ki Bagus Hadikusumo, menyampaikan gagasan Islam sebagai dasar negara pada sisang Badan Penyelidik Usaha-usaha Peraiapan Kemerdekaan (BPUPK), Ketua Pengurus Besar Muhammadiyah ini dengan tegas menyatakan bahwa dirinya adalah “seorang bangsa Indonesia tulen” dan “sebagai Muslim yang mempunyai cita-cita Indonesia Raya dan merdeka”.

Pengorbanan umat

Umat Islam meski mayoritas dan kuat keyakinan keagamaaanya, sungguh mencitai dan menjadi tonggak penyangga keindonesiaan yang setia. Umat juga sangat toleran dan menjunjungtinggi kebhinekaan. Keislamannya tidak opisisi biner dengan keindonesiaan dan kemajemukan bangsa, bahkan menjadi perekat utama. Islam menjadi kekuatan integrasi nasional, ujar Prof Koentjaraningrat.

Merupakan suatu ironi dan melukai hati manakala umat Islam dianggap sebagai golongan ekslusif, yang hanya mementingkan urusannya sendiri. Keislaman juga bukan tidak berseberangan dengan keindonesiaan. Jika ada yang berlogika, “Tak perlulah bicara Islam, sebutlah Indonesia”. Pandangan itu justru beraroma ekslusif, karena mengandung makna penegasian Islam di negerinya sendiri.

Tak perlu ada Islamofobia di negeri muslim terbesar ini, karena watak umatnya juga toleran dan menjadi penyangga utama Indonesia. Ketika terdapat arus aspirasi umat Islam untuk memperoleh hak dan keadilan, sungguh bukankah primordialisme. Aspirasi itu ekspresi yang wajar, lebih-lebih salurannya demokratis dan konstitusional. Jangan pandang Islam di negeri ini sebagai ancaman keindonesiaan dengan segenap pilarnya.

Pandangan negatif itu tentu sangat tidak beralasan. Perjuangan umat Islam melawan penjajah beratus tahun sarat heroisme. Islam dan umat Ialam sangat ditakuti Penjajah, hingga memggunakan berbagai muslihat yang licik. Para tokoh seperti Pangeran Diponegoro dan Imam Bonjol harus menyerah karena ditipu. Snouck Hurgronje bahkan harus mengaku Muslim untuk dapat masuk ke Saudi Arabia guna mempelajari Islam untuk menaklukkan perlawanan umat Islam.

Ketika pergerakan nasional awal abad keduapuluh menggunakan cara-cara modern, umat Islam pun berdiri di garda depan. Adalah Sarekat Islam dan Muhammadiyah yang memelopori pergerakan Islam modern untuk melawan penjajah dan mengubah nasib rakyat Indonesia yang terbelakang menuju gerbang kemerdekaan dan kemajuan. Lahirnya Hizbul Wathan atau Pasukan Tanah Air tahun 1918 salah satu contoh kepeloporan bela bangsa kala itu, sebagai wujud jihad fisabilillah.

Tatkala Indonesia diambang retak satu hari setelah proklamasi 17 Agustus 1945 dalam peristiwa Piagam Jakarta, umat Islam melalui tokoh utamanya Ki Bagus Hadikusumo dengan mediator Kasman Singodimedjo memberi jalan keluar, meski harus berkorban luar biasa. Padahal Piagam Jakarta kala itu merupakan Gentlement Agreement semua golongan, yang pelopor utamanya ialah Soekarno.

Para tokoh Islam yaitu Agus Salim, Abdul Kahar Mudzakir, Abikusno Tjokrosujoso, dan Abdul Wahid Hasyim, sebagai anggota Panitia Sembilan yang disebut mewakili golongan Islam harus merelakan tujuh kata “Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya” diganti menjadi “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Pengorbanan keyakinan Islam itu, meski ada unsur siasat tidak fair, dilakukan para wakil umat Islam demi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kurang apalagi sebenarnya pengorbanan dan komitmen umat Islam Indonesia untuk bangsa dan negaranya. Jika mau memaksakan kehendak sebagai mayoritas pasti terjadi. Lebih-lebih tokoh sentral seperti Sukarno menjadi pemrakarsa dan sangat mendukung Piagam Jakarta itu, hingga pada 5 Juli 1959 dalam Dekrit Presiden, konsisten menjadikan Piagam Jakarta sebagai jiwa UUD 1945. Itulah hadiah terbesar umat Islam untuk Indonesia, ujar Menteri Agama Alamsjah Ratu Perwiranegara.

Namun ibarat ibu yang melahirkan anak, kasih sayangnya melampaui luasnya samudra. Meski laksana anak gemuk yang memperoleh baju sempit karena semua diberi pakaian berukuran sama, umat Islam tetap selalu memberi tak pernah meminta lebih. Apalagi tatkala ada segolongan kecil menguasai kue nasional yang melampaui takaran, umat Islam tetap tak marah meski hatinya terluka dan dirinya marjinal dari pusaran utama Indonesia.

Urat sabar umat Islam juga cukup lebar dan tidak putus. Tatkala hak-hak dasarnya kurang terpenuhi, karena satu dan banyak sebab, yang menjadikan dirinya terpinggir dalam sejumlah hal, pengkhidmatannya untuk negara tak kenal lekang. Bahkan ketika denyut nadi keagamaannya tersakiti dan menunut keadilan, malah dipandang sebagai ancaman bagi kebhinekaan. Kebhinekaan terkesan milik sekelompok orang yang bersuara lantang di ruang publik.

Nilai luhur utama

Keindonesiaan itu luhur dan bercita-cita. Bung Hatta berkata: “Indonesia merdeka tidak ada gunanya bagi kita, apabila kita tidak sanggup untuk mempergunakannya memenuhi cita-cita rakyat kita, yakni hidup bahagia dan makmur dalam pengertian jasmani maupun rohani”. Hatta menarik keindonesiaan pada cita-cita dan perwujudannya dalam dunia nyata. Manakala ada segolongan kecil yang bahagia dan berkemakmuran, sementara mayoritas nestapa maka kondisi timpang ini harus diluruskan dan dipecahkan secara kolektif. Negara atau pemerintah wajib hadir dan tidak boleh abai atas disparitas nasional ini.

Pemilik Indonesia juga bukan mereka yang setiap hari lantang memekikkan kata merdeka. Bukan pula karena sering merayakan segala kegiatan simbolik berlabel Indonesia, kebhinekaan, dan jargon-jargon bernuansa merah-putih lainnya. Semua baju luar itu sekadar atribut dan verbalisme, belum membuktikan keindonesiaan yang esesni dan sejati. Keindonesiaan itu harus bersemi dalam jiwa, alam pikiran, sikap, dan tindakan yang luhur dan utama sebagaimana disemaikan oleh para pendiri bangsa tahun 1945 secara otentik. Keindonesiaan yang membumi.

Maka dalam keindonesiaan, termasuk di dalamnya kebhinekaan, sesungguhnya ada nilai-nilai utama yang mesti dijadikan pedoman dan ditegakkan oleh seluruh komponen bangsa. Tumpuannya pada nilai-nilai fundamental yang hidup subur dalam bumi rakyat Indonesia, sebutlah Agama dan Pancasila. Agama di negeri ini bahkan telah menjadi jiwa kebangsaan dan mendapat tempat konstitusional sebagaimana terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 dan batang-tubuhnya pasal 29. Ingatlah kemerdekaan Indonesia itu berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa. Agama juga telah hidup mendarahdaging dalam jatidiri bangsa jauh sebelum negara Indonesia terbentuk.

Agama harus memperoleh tempat penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Agama apapun tidak boleh disepelekan, diabaikan, dan dipinggirkan dari denyut nadi kehidupan bangsa dan negara. Sekali agama dan perasaan beragama dicederai, dinodai, dan dinista oleh perangai yang semberono maka keindonesiaan dan kebhinekaan pun terlukai. Ada niat atau tidak diniati, tindakan yang berakibat pada pencederaan keyakinan dan rasa keberagamaan tetaplah bermasalah dan muaranya menodai keberagamaan.

Namun bagi umat beragama, tentu agama pun harus menjadi nilai luhur transendental yang mencerahkan jiwa, hati, pikiran, sikap, dan tindakan bagi para pemeluknya. Sehingga dengan agama para umatnya hidup berketuhanan, berperikemanusiaan, dan berkeadaban mulia. Setiap insan beragama menjadi shaleh secara individual dan sosial, serta melahirkan sosok-sosok teladan yang otentik. Jujur dan tidak menjualbelikan urusan agama. Beragama dan menyuarakan ajaran damai pun bukanlah retorika di pentas forum dan wacana megah, tetapi harus dalam perbuatan otentik. Para tokohnya pun lurus hati dan tidak seperti burung merak. Agama harus benar-benar menjadi rahmat bagi semesta.

Nilai luhur lain dalam hidup berbangsa ialah kebersamaan yang otentik atau genuin sebagaimana terkandung dalam Pancasila dan kebudayaan bangsa. Tidak boleh segelintir orang menguasai Indonesia, yang menyebabkan hilangnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Tidak boleh seseorang atau sekelompok orang karena merasa digdaya lantas berbuat sekehendak dirinya, yang menyebkan kehidupan berbangsa secara kolektif menjadi retak berantakan. Apalagi manakala perangai ugal-ugalan itu mengatasnamakan keindonesiaan, kebhinekaan, dan Pancasila.

Jika semua merasa memiliki Indonesia maka belajarlah hidup dalam kebersamaan yang otentik dan tidak egoistik. Perlu saling membangun keadaban luhur dalam berbangsa dan bernegara. Mereka yang besar jangan menguasai, yang kecil pun tidak anarki. Semua harus saling berbagi, saling memahami, serta menjamin hak hidup yang damai dan saling memajukan dengan jiwa tulus tanpa pura-pura. “Mayoritas melindungi minoritas, minoritas menghormati dan menghargai mayoritas,” tutur Presiden Joko Widodo. Lalu, untuk apa menguasai Indonesia dengan hasrat angkara?

Oleh : Haedar Nashir ; Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah periode 2015-2020
Terbit di REPUBLIKA, 27 November 2016

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s