Kota Milik Semua Warga

Oleh : SUHARDI SURYADI

DIREKTUR LP3ES 2005-2010; SAAT INI KONSULTAN KNOWLEGDE MANAGEMENT PROYEK LESTARI-USAID

Kompas, 02 Januari 2017.

Jakarta masih membutuhkan kampung karena keberadaannya memberi kontribusi positif terhadap kehidupan kota.

Selain menjadi tempat tinggal, perkampungan juga memiliki sistem ekonomi, sosial, budaya, dan merupakan aset sejarah kota. Karena itu, penataan perkampungan yang tetap melestarikan kekayaan kehidupan warga kampung menjadi keniscayaan. Itulah pandangan Johan Silas dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), Surabaya, dalam diskusi yang digelar Kompas menyambut pilkada DKI Jakarta beberapa waktu lalu.

Apa yang disampaikan Johan Silas tidak lepas dari intensitas penggusuran dengan alasan penataan kota dan keindahan di Jakarta dalam dua tahun terakhir. Berdasarkan data LBH, tahun 2015 tercatat ada 10 kawasan kampung yang digusur dari 113 kasus penggusuran dengan 8.145 keluarga dan 6.283 unit usaha yang terdampak. Ironisnya, 84 persen dilakukan tanpa melalui prosedur musyawarah, 64 persen (72 kasus) dibiarkan tanpa solusi, dan hanya 8 persen atau 9 kasus yang diberikan ganti rugi.

Kontradiksi kota

Perkembangan kota dewasa ini memang sangat mencengangkan sekaligus menyedihkan. Dalam konteks global, sekalipun hanya menggunakan 2 persen dari luas lahan di suatu wilayah negara, tetapi keberadaannya sangat memengaruhi dan menentukan kehidupan seluruh warga.

Dalam aspek ekonomi, 70 persen produk domestik bruto (PDB) ada di perkotaan. Sebaliknya, pada sisi lain, kota juga memberi kontribusi besar terhadap pencemaran lingkungan, seperti pembuangan limbah industri dan sampah rumah tangga yang mencapai 70 persen. Termasuk berkontribusi terhadap emisi gas rumah kaca (70 persen).

Jakarta sebagai ibu kota negara memiliki tingkat pertumbuhan tinggi, yaitu 5,88 persen pada 2015-dengan perputaran uang mencapai 70 persen-tak ayal menjadi magnet bagi masyarakat dari sejumlah daerah untuk berpindah (urbanisasi) dalam rangka mendapatkan sumber penghidupan.

Sesungguhnya urbanisasi bukanlah negatif untuk perkembangan kota. Ia merupakan produk dan kekuatan pendorong dalam menyerap “produk surplus” yang timbul dari proses akumulasi modal. Tumbuhnya usaha- usaha kecil dan pekerja terampil di bidang kuliner, laundry, perdagangan, dan jasa merupakan implikasi logis dari perkembangan ekonomi kota yang melayani kebutuhan kelompok masyarakat kelas menengah-atas.

Dengan sumber penghidupan berskala kecil dan merupakan kegiatan ekonomi bagian paling hilir, tentu pendapatan yang diperoleh warga kelas bawah ini sangat terbatas. Prinsip mereka, yang penting cukup untuk memenuhi biaya hidup daripada menganggur di daerah asal. Karena itu, tempat tinggal yang dipilih adalah kampung-kampung dekat kota sehingga biaya sewa rumah dan transportasi murah.

Lambat laun, kehadiran kampung di tengah-tengah kota menjadi padat dan distereotipkan sebagai wilayah yang kotor, dekil, terbelakang, tidak teratur dan sebutan lain yang negatif menurut selera kelas menengah-atas. Kampung tidak lagi sebagai aset bagi kehidupan, tetapi dianggap sebagai gangguan atas keindahan dan kenyamanan kota yang dicirikan sebagai tatanan serba fungsional dan impersonal.

David Harvey dalam bukunya, Rebel Cities: From The Right to the City to the Urban Revolution (2012), mengatakan, praktik perkotaan saat ini lebih menyerupai predator ekonomi yang melakukan sesuatu yang selalu dianggapnya benar. Warga miskin yang tinggal di kampung dan di lahan negara didorong keluar pinggiran kota karena ruang yang tersedia lebih baik digunakan pemodal untuk kegiatan ekonomi yang bernilai tinggi (mal, apartemen, dan perkantoran).

Alhasil, untuk bekerja atau berusaha, warga kelas bawah membutuhkan waktu, energi, dan biaya perjalanan yang lebih besar. Termasuk menjadi sasaran dari lembaga kredit yang memikat dan menawarkan pinjaman untuk memenuhi kebutuhannya (kendaraan, barang elektronik, dan lainnya).

Pemerintah memang telah menyediakan sejumlah program sebagai kompensasi bagi warga yang terpinggirkan, seperti penyediaan sarana transportasi murah, akses pendidikan dan kesehatan. Namun, dengan keterbatasan anggaran, beban kehidupan warga tidak berkurang. Bahkan, justru membuat angka kemiskinan dan kesenjangan pendapatan di Jakarta semakin meningkat dalam dua tahun terakhir.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, angka penduduk miskin pada Maret 2016 mencapai 384.300 jiwa atau naik sekitar 30.000 jiwa dalam empat tahun terakhir. Jumlah penduduk yang rentan miskin juga relatif tinggi, lebih dari 1 juta jiwa. Sementara untuk rasio gini di Jakarta meningkat drastis dari 2012 ke 2016, yaitu di atas 0,4.

Kota untuk semua

Pemerintah tampaknya memang belum menempatkan dimensi manusia sebagai subyek untuk membangun model kehidupan kota berkelanjutan yang didasarkan asas kebersamaan, kebebasan, kesetaraan, harga diri, dan keadilan sosial. Padahal, dalam Habitat III Conference di Surabaya, 10 September 2016, salah satu agenda yang disepakati adalah mengintegrasikan keadilan sosial ke dalam agenda pembangunan. Hal itu meliputi upaya menjamin akses warga ke ruang publik, memperluas peluang usaha, dan meningkatkan akses pada fasilitas umum.

Bahkan, Indonesia mengadopsi New Urban Agenda yang ditetapkan di Quito, Ekuador, tahun 2016. Prinsip utama dari agenda global ini adalah kota bukan semata bagi pejabat, pengusaha, orang kaya, dan kelas menengah, melainkan juga untuk penduduk miskin di permukiman padat, bahkan bagi imigran.

Semua warga, apa pun kelas dan golongannya, memiliki hak mengatur tata ruang dan tata kelola lingkungan kehidupannya. Karena itu, melindungi dan menghargai hak warga miskin yang tinggal di kampung kumuh dan lahan negara justru meningkatkan kualitas kehidupan kota. Hal ini telah teruji dari keberhasilan Pemerintah Kota Surabaya membangun jembatan layang tanpa menggusur kampung nelayan Kenjeran yang hampir 100 persen tinggal di lahan negara.

 

.

Jakarta Masih Butuh Kampung

Jakarta dipandang masih membutuhkan keberadaan kampung yang dinilai menyokong seluruh kehidupan metropolitan. Selain menjadi tempat tinggal pekerja sektor informal, perkampungan juga memiliki sistem ekonomi, produk budaya, dan menyimpan kekayaan sejarah kota.

Penataan perkampungan yang tetap melestarikan kekayaan kehidupannya ini menjadi salah satu pekerjaan rumah besar pemimpin DKI Jakarta ke depan.

Pakar permukiman dan tata kota dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), Surabaya, Johan Silas, mengatakan, kehidupan di Jakarta tidak akan berjalan tanpa warga perkampungan yang rata-rata masuk masyarakat kelas menengah ke bawah (underclass).

“Masyarakat kelas ekonomi bawah ini merupakan penyangga kelas di atasnya. Kalau mereka tak ada, kelas di atasnya akan tenggelam. Mereka yang masuk dalam underclass inilah yang menjadi office boy, tukang bersih-bersih, pembantu, dan sebagainya. Kehidupan di Jakarta tak berjalan tanpa mereka,” katanya dalam diskusi yang digelar harian Kompas dalam menyambut Pilkada DKI Jakarta 2017 di Jakarta, Jumat (9/12).

Johan menilai selama ini pemindahan warga kampung yang digusur ke rumah susun di Jakarta belum tepat. Rumah susun masih dibuat dengan model hunian kelas menengah ke atas. Ini akan menghilangkan kekhasan kampung, mulai dari keguyuban dalam interaksi komunal hingga kegiatan ekonomi. Guna mempertahankan kekhasan kehidupan kampung, rumah susun semestinya mempunyai ruang komunal dan dekat dengan layanan publik serta pusat ekonomi.

Khazanah tak benda

Dari sisi budaya, kata Johan, kampung merupakan cagar budaya sebuah kota. Karena sudah ada terlebih dahulu, kampung menyimpan khazanah tak benda (intangible) sejarah kota itu. Upaya menata sekaligus melestarikan kehidupan kampung ini sudah diterapkan Pemerintah Kota Surabaya.

Kampung dikembangkan melalui empat fase, yaitu pemenuhan fasilitas dasar permukiman, membangun komunitas, menggalang ekonomi dengan menaikkan ekonomi kampung ke perkotaan, dan menguatkan kekhasan kampung.

Johan mengatakan, solusi permukiman bagi warga miskin Jakarta seharusnya tak asal berbasis proyek. Ada serangkaian proses yang perlu dijalani Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, mulai dari pembentukan lingkungan hingga mengajak masyarakat berdialog.

Pemprov DKI Jakarta perlu membangun lingkungan di lokasi rumah susun sederhana sewa (rusunawa) tempat warga akan dipindah. Lingkungan yang perlu diciptakan antara lain sudah didukung kegiatan ekonomi, sekolah, dan akses kesehatan. “Kalau untuk kepentingan penataan kali juga perbaikan lingkungan kota memerlukan penggusuran, sebaiknya penggusuran dilakukan melalui metode community based atau penggusuran berbasis komunitas,” ujar Johan.

Senada dengan hal itu, pengajar sosiologi Universitas Indonesia, Daisy Indira Yasmine, menilai, relokasi ke rumah susun sudah langkah yang tepat. Namun, prosesnya harus memakai proses sosial. Dalam artian, mencari titik temu antara keinginan warga dan ketersediaan fasilitas pemerintah.

Pemerintah juga perlu menyediakan fasilitator untuk proses adaptasi warga kampung yang direlokasi. Para fasilitator ini bertugas menginternalisasi perubahan dari kehidupan di kampung konvensional menjadi kampung di rumah susun.

Tak bisa dibiarkan

Relokasi dengan proses sosial yang tepat, kata Daisy, tetap diperlukan. Sebab, perkampungan kumuh juga tak bisa dibiarkan. Buruknya kondisi sanitasi lingkungan hingga tempat tinggal yang berdesak-desakan juga membuat warga kampung kian tak sejahtera.

Daisy menyoroti kerentanan warga kelas bawah ini yang tak punya akses ke fasilitas layanan publik, layanan kesehatan, dan pendidikan, bahkan ada sebagian yang bahkan tak masuk data kependudukan.

“Pemerintah perlu melakukan pendataan kepada mereka. Sebab, jika tak dilakukan, bisa menjadi masalah sosial baru. Dengan kondisi hidup yang sulit, mereka biasanya menjadi pelaku ekonomi bawah tanah, seperti preman atau penjual narkoba, dan lainnya,” ujarnya.

Seperti diketahui, dalam beberapa tahun terakhir, Jakarta yang terus berbenah memiliki sejumlah program penataan kota juga sungai. Penataan itu berdampak pada adanya sejumlah relokasi warga, dari kawasan padat di pinggir kali atau muara kali ke sejumlah rumah susun yang dibangun Pemprov DKI Jakarta.

Terkait pembangunan sektor transportasi untuk melayani mobilitas warga dan mengatasi kemacetan, pengamat transportasi Ellen Tangkudung mengatakan, ada target 65 persen warga menggunakan angkutan umum tahun 2030. Namun, ia menggarisbawahi, hingga saat ini belum ada rancangan langkah-langkah yang jelas dan terukur dari pemerintah untuk mewujudkan target tersebut.

“Yang ada hanya target pada 2030. Belum ada tahapan, setiap tahun mesti berkurang berapa persen. Harus ada step-step atau tahapan setiap tahun dan itu harus detail,” ujar Ellen.

Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 10 Desember 2016, di halaman 1 dengan judul “Jakarta Masih Butuh Kampung”.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s