Mengapa Sekolah Perlu Inklusif?
Ahmad Baedowi; Direktur Pendidikan Yayasan Sukma Jakarta
MEDIA INDONESIA, 31 Oktober 2016

POLITIK adu domba ialah warisan kolonial yang berurat berakar pada mentalitas bangsa ini. Pelakunya ialah, dan biasanya bisa dan berasal dari para politikus busuk, pengusaha gelap, ditambah dengan birokrat yang ingin mengambil keuntungan sesaat. Cara yang mereka gunakan sebagai alat adu domba ialah SARA karena sarat dengan emosi berjenis ideologi tertentu, serta mudah dan murah untuk mengobarkan apinya. Mungkin tak perlu avtur, cukup minyak kelapa untuk membakar sentimen SARA di tengah masyarakat kita. Korbannya ialah masyarakat, dan itu terlihat menjelang pilkada serentak yang akan dilakukan serentak pada 2017 mendatang, masyarakat mulai terprovokasi dengan isu bersentimen SARA.

Gambaran ini senyatanya, bagi saya, adalah gagalnya produk pendidikan 40 tahun terakhir yang kurang peduli menanamkan karakter kebangsaan yang sadar akan keberagaman tradisi dan budaya. Ketika menghadapi rangkaian isu SARA yang potensial untuk bereskalasi, manusia selalu memiliki cara dan perisai diri yang dapat menjaganya dari kemungkinan menjadi korban sebuah pertikaian. Karena pertikaian merupakan sifat alamiah manusia juga, salah satu cara yang mungkin efektif ialah mengembalikan kesadaran tentang betapa beragamnya kita. Keragaman dan kebebasan manusialah yang menyebabkan munculnya kesalahpahaman dan karena itulah, kita membutuhkan toleransi.

Inklusif = toleran

Meskipun saya sadar bahwa pengertian inklusif lebih luas daripada toleransi, fondasi dasar yang harus kita letakkan di sekolah-sekolah kita ialah kata ‘toleransi’. Dengan dasar pertimbangan keragaman dan kebebasan yang tergambar dalam bentuk budaya dan tradisi, makna toleransi juga harus dikembalikan kepada fungsi budaya dan tradisi tempat kita hidup. Salah satu definisi toleransi yang mungkin relevan untuk dijadikan rujukan bagi penanaman nilai-nilai toleransi diberikan Bertelsmann Group for Policy Research (Ed,), yaitu ‘Tolerance as cardinal virtue or mental attitude, but also as the scope for various types of behaviour, orientational value or cultural work’ (Tolerance: Basic for Democratic Interaction, Bertelsmann, 2000).

Ini artinya tak mungkin ada toleransi jika virtue or mental attitude tidak diperkenalkan secara dini dan baik melalui pendidikan di sekolah. Banyak hasil riset menunjukkan pendidikan sajalah yang memiliki kemampuan dan keunggulan dalam mengajarkan nilai-nilai toleransi secara tepat dan cepat. Proses pendidikan yang menghargai keragaman memiliki proses yang demokratis dan terbuka. Serta peduli akan tumbuh kembang virtue atau mental attitude siswa adalah prasyarat yang dibutuhkan sebuah sekolah yang concern dengan persoalan intoleransi.

Steven E Vinkel dalam Can Tolerance be Taught? Adult Civic Education and the Development of Democratic Values (2000) menyebutkan bahwa mengajarkan toleransi merupakan pintu masuk utama dalam mengembangkan sekolah yang demokratis dan terbuka. Sekolah yang proses belajar-mengajarnya memiliki ruang kelas yang demokratis biasanya dicirikan adanya kesadaran guru akan keunikan setiap siswanya. Biasanya hal itu ditunjukkan dengan tanggung jawab para siswa terhadap beban belajar masing-masing.

Selain itu, baik murid maupun gurunya terbiasa dengan model untuk memaklumi kesalahan dan belajar dari setiap kesalahan, serta belajar bagaimana menyelesaikan perbedaan secara konstruktif. Selain itu, ciri yang juga menonjol ialah sikap yang dapat ditunjukkan para siswa di kelas, baik ketika belajar secara mandiri maupun belajar dalam kelompok. Proses komunikasi dalam sebuah kelas yang demokratis juga dapat dilihat dari bagaimana proses komunikasi berlangsung dan terjalin. Jika di antara guru dan siswanya terbiasa untuk berkomunikasi secara jujur, terbuka, dan langsung, dapat dipastikan bahwa ruang kelas tersebut sangat demokratis.

Mereka akan mampu menciptakan suasana kelas yang kondusif, dengan antara guru dan siswa akan berbagi tanggung jawab untuk saling belajar, saling menolong, saling mendengarkan, bersikap empati, serta tidak mengesampingkan pendapat orang lain. Membangun kelas yang demokratis dapat dimulai seorang guru dengan melakukan assessment terhadap kemampuan siswa yang sangat beragam. Seorang guru harus berusaha menolong muridnya dalam mengidentifikasi tujuan akademis mereka minimal untuk satu tahun ajaran.

Semacam collaborative goal setting harus dilakukan. Selain itu, penting bagi para guru kita untuk membangun perencanaan jangka pendek dan jangka panjang untuk menciptakan kelas demokratis yang nondiskriminatif dan memenuhi kebutuhan siswa. Para guru juga harus mampu melayani dalam setiap level status kepemimpinan, baik ketika berperan sebagai guru, fasilitator, orangtua, bahkan teman bagi siswa. Dengan demikian, guru tersebut memiliki kesadaran untuk memilih kurikulum dan materi yang sesuai dengan tingkat keunikan dan kemampuan siswa-siswa mereka yang memiliki gaya kognitif, afektif, dan psikomotorik yang berbeda satu sama lain.

Meminjam kata-kata Albert O Hirschman dalam A Bias for Hope (1971), gaya kognitif, afektif, dan psikomotorik sekalipun harus bertumpu pada yang possible, bukan yang probable. Beragam kemungkinan (possible) tersebut bisa kita dapati ketika sekolah, dengan kesadarannya yang tinggi, selalu berusaha untuk mengembangkan komunikasi lintas budaya, baik antara siswa dan siswa, antara siswa dan guru, atau antara guru dan guru. Harus kita ingat bahwa sekolah ialah katalis kuat dalam membangun pemahaman dan persatuan komunitas.

Sekolah juga harus memiliki keinginan kuat untuk mengakui bahwa pendekatan setiap orang berasal dari perspektif yang unik. Karena itu, setiap bentuk konflik yang terjadi di sekolah harus dimanfaatkan sebagai suatu kesempatan untuk memahami perbedaan pandangan. Sekolah juga harus terbiasa untuk memiliki kepekaan mendengarkan bisikan-bisikan sebelum menjadi teriakan. Serta memahami bahwa perbedaan budaya memiliki cara komunikasi yang berbeda pula.

Karena itu, sekolah harus selalu berusaha menciptakan dan menegakkan kebijakan yang tidak menoleransi diskriminasi, membangun koalisi yang terdiri dari berbagai segmen dalam komunitas, serta mengembangkan keterlibatan para orangtua dan murid yang minoritas. Di atas semuanya, sekolah harus memiliki sistem penanganan konflik secara terpadu seperti manajemen konflik berbasis sekolah (MKBS), agar sekolah selalu siaga terhadap segala jenis ketegangan rasial.

.

Menginisiasi Pendidikan Inklusi
Sansrisna; Guru Sekolah Sukma Bangsa Pidie
MEDIA INDONESIA, 31 Oktober 2016

HARUS diakui masalah keadilan dan kesetaraan dalam tata kelola pendidikan kita dalam tiga dekade terakhir tidak pernah bisa diselesaikan secara baik dalam kerangka sistem pendidikan nasional. Bukan hanya di Indonesia, isu keadilan dan kesetaraan dalam pendidikan juga menjadi isu yang tak kunjung selesai dibicarakan di seluruh dunia. Kebingungan itu salah satunya bisa jadi bermula dari definisi kesetaraan pendidikan itu sendiri, yaitu apakah kesetaraan bermula dari keterbatasan masukan sumber daya terhadap sekolah atau kesetaraan dari keluaran di luar sekolah.

Jika kesetaraan dilihat dari aspek input sumber daya sekolah, seluruh kebutuhan yang menjadi prasyarat terciptanya sebuah sekolah yang nondiskriminatif, misalnya, guru yang berkualitas, sarana dan fasilitas yang memadai, serta manajemen pengelolaan yang transparan dan akuntabel, haruslah dirasakan seluruh siswa dalam setiap aspek pelayanan, termasuk dalam kategori ini ialah akses terhadap anak berkebutuhan khusus dalam pelayan pendidikan.

Sekolah luar biasa ialah harapan bagi penyandang disabilitas. Selama ini anak-anak yang memiliki gangguan kemampuan disediakan fasilitas pendidikan khusus, disesuaikan dengan derajat dan jenis disabilitasnya, yaitu sekolah luar biasa (SLB). Disadari atau tidak, sistem pendidikan SLB ini telah membangun tembok besar eksklusivisme bagi anak-anak yang berkebutuhan khusus. Pendidikan yang terpisah dari pendidikan reguler sudah tentu menghambat proses saling mengenal antara anak-anak disabilitas dengan anak-anak pada umumnya. Sementara itu, di pihak lain, masyarakat umum juga menjadi tidak begitu akrab dengan persoalan-persoalan kehidupan kelompok disabilitas.

Masalah akses pendidikan bagi penyandang disabilitas dan mereka yang berkebutuhan khusus memang menjadi persoalan di seluruh dunia. Di banyak negara, ada 50%-60% anak-anak tanpa disabilitas dan hanya 2%-3% anak yang menyandang disabilitas yang masuk sekolah. Itulah sebabnya, badan dunia seperti UNESCO memberikan perhatian serius mengenai persoalan ini. Oleh karena itu, dalam Pernyataan Salamanca (UNESCO, 1995) misalnya, ditekankan hal-hal berikut, di antaranya: (a) Hak semua anak, termasuk mereka yang berkebutuhan temporer dan permanen untuk memperoleh penyesuaian pendidikan agar dapat mengikuti sekolah.

(b) Hak semua anak untuk bersekolah di komunitas rumahnya dalam kelas-kelas inklusif. (c) Hak semua anak untuk ikut serta dalam pendidikan yang berpusat pada anak yang memenuhi kebutuhan individual. Segregasi dalam pendidikan telah mencederai semangat pernyataan Salamanca dalam konferensi dunia tentang pendidikan bagi anak berkelainan pada 1994, yang berprinsip dasar bahwa selama memungkinkan, semua anak seyogianya belajar bersama tanpa memandang kesulitan atau perbedaan yang ada dalam wadah sekolah inklusi.

Pemerintah kita menuangkannya dalam Permendiknas No 70/2009 Ps 2, pendidikan inklusif bertujuan: (1) memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, dan sosial atau memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya.

(2) Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang menghargai keanekaragaman, serta tidak diskriminatif bagi semua peserta didik. Secara konseptual akademik, inklusi diartikan sebagai integrasi menyeluruh bagi semua siswa tanpa terkecuali, termasuk siswa dengan kebutuhan khusus dalam sebuah kelas reguler yang disesuaikan umur siswa dan letak sekolah (Rouse, 2012).

Kebutuhan khusus sekolah inklusi

Sampai saat ini belum semua sekolah reguler menerapkan pendidikan inklusi di Indonesia. Berdasarkan data Susenas (2012), persentase jumlah SD yang menerapkan pendidikan inklusi baru 0,002% dari total SD yang ada di Indonesia. Adapun sekolah lanjutan dan menengah yang juga menerapkan pendidikan berbasis inklusi hanya 0,46% dari seluruh sekolah menengah dan lanjutan yang ada. Jumlah ini masih sangat sedikit. Pemerintah sepakat meningkatkan lagi jumlah dan kualitas sekolah-sekolah penyelenggara pendidikan inklusi ini.

Disadari, penerapan pendidikan inklusi tidaklah simpel, ditemukan banyak kesulitan-kesulitan seperti ketersediaan fasilitas pendukung dan guru yang mumpuni. Secara bertahap peningkatan kapasitas guru terus dilakukan. Pelatihan, magang, dan seminar-seminar untuk guru-guru reguler yang telah ditunjuk terus ditingkatkan agar mereka mumpuni mengajar di kelas inklusi. Walau begitu, sebaran dan jumlah guru-guru yang pernah mengikuti pelatihan yang memadai masih jauh dari cukup.

Usaha pemerintah lainnya ialah membuat sekolah-sekolah piloting dan memberikan bantuan dana penunjang penyelenggaraan sekolah inklusi hampir di seluruh Indonesia. Syarat utama untuk menginisiasi sekolah inklusif ialah guru. Guru tulang punggung penyelenggaraan sekolah inklusi. Di Indonesia banyak ditemukan guru yang tidak mempunyai latar belakang pendidikan khusus yang mengajar di kelas inklusi. Jauh berbeda dengan negara-negara maju seperti Finlandia. Di negara ini semua sekolah menerima murid-murid berkebutuhan khusus, guru yang mengajar ialah guru spesial yang berdampingan dengan guru reguler.

Semua guru telah mendapat pendidikan inklusi di perguruan tinggi sebelumnya karena pendidikan inklusi dijadikan mata kuliah wajib yang harus diikuti semua calon guru. Kebijakan pemerintah kita belum sampai ke sana. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah memberikan pelatihan kepada guru-guru reguler. Sayangnya, tak semua guru mempunyai kesempatan yang sama terhadap akses pelatihan-pelatihan itu sehingga timbul keragaman dalam hal keyakinan guru untuk mengajar anak berkebutuhan khusus di kelas inklusi. Menurut Roouse (2012), keyakinan guru mengajar di kelas inklusi berasal dari pengetahuan, pengalaman, dan interelasi dengan koleganya.

Dalam menerapkan pendidikan inklusi, ketiga faktor itu wajib dimiliki guru. Lalu bagaimanakah cara meningkatkan keyakinan guru ini? Instrumen evaluasi dan refleksi diri ditengarai sebagai salah satu solusinya. Guru dapat melakukan refleksi dengan bantuan murid-murid di kelas setelah belajar. Guru dapat juga meminta koleganya untuk mengamati dan memberi masukan, atau guru dapat membuat refleksi diri secara berkala. Refleksi diri sangat simpel dilakukan, cukup menarasi keberhasilan, tantangan, perasaan, dan apa rencana atau disiapkan untuk kelas selanjutnya setiap kali habis mengajar.

Refleksi berupa narasi itu sangat berharga bagi guru itu karena dia telah mendokumentasi perjalanannya sebagai praktisi pendidikan. Bila guru bersedia mengikhtisar dan mengintisari poin-poin penting yang menjadi momentum keberhasilan dan kegagalannya, itu dapat dijadikan bahan referensi bagi guru lain. Atau setidaknya untuk dirinya sendiri sehingga menjadi batu pijakan untuk melangkah lebih tinggi. Evaluasi dan refleksi guru memang mampu membantu guru menemukan kekuatannya.

Namun, pemerintah tetap perlu meningkatkan kapasitas pedagogis guru, terutama dalam mengintegrasikan kebutuhan penguatan guru di kelas inklusi ke perguruan tinggi juga harus diprioritaskan. Tak kalah penting, penelitian-penelitian di bidang pendidikan inklusi sebagai dasar pembuatan kebijakan di masa datang perlu digalakkan. Terlepas dari itu semua, keikhlasan dan kasih sayang dari hati kecil seorang guru ialah unsur tak ternilai. Menerima keadaan siswa dan berempati kesulitan yang dihadapinya akan melahirkan keyakinan yang dalam, bahwa siswa itu memang berhak sepenuhnya untuk tidak dibeda-bedakan karena sejatinya semua anak ialah istimewa.

inklusi01

 

inklusi02

inklusi03.JPG

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s