//
you're reading...
Human being, Kemandirian, Pendidikan, Perubahan

Kebijakan Full Day School Yang Menyesatkan

Oleh: Darmaningtyas Instran
Penulis buku Pendidikan yang Memiskinkan
Opini di Koran TEMPO, 16 September 2016

Gagasan sekolah sehari penuh (full day school/FDS) yang dilotarkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhajir Effendy pada saat awal kepemimpiannya lalu ternyata bukan sekadar wacana. Dalam banyak kesempatan di forum-forum resmi, seperti dalam orasinya di depan Federasi Guru Independen Indonesia (FGII) 27/8 lalu, Mendikbud Muhajir menjelaskan mengenai konsep FDS tersebut, bahwa pelaksanaan FDS akan dimulai dengan piloting system. Implementasi detailnya masih dikaji.

Melalui running text di stasiun televisi nasional (awal September) kita juga membaca: “Mendikbud Muhajir Efendi: full day school meningkatkan SDM”. Itu menunjukkan bahwa gagasan tersebut akan direalisasikan menjadi kebijakan resmi, meskipun secara wacana tidak ramai lagi dibicarakan oleh masyarakat.

Mendikbud Muhajir menjelaskan bahwa yang dia kerjakakan itu adalah melaksanakan visi misi Presiden Joko Widodo (Jokowi) tentang pendidikan, bahwa untuk pendidikan dasar (SD/MI-SMP/MTs) 80% berisi pendidikan budi pekerti atau karakter, sementara untuk ilmu pengetahuan cukup 20%. FDS merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan visi-misi Presiden Jokowi tersebut. Dengan FDS rancang bangun pendidikan karakter dapat dilaksanakan. Dengan sistem FDS anak-anak secara perlahan akan terbangun karakternya dan tidak menjadi liar di luar sekolah ketika orang tua mereka belum pulang dari kerja. Menurutnya, kalau anak-anak tetap berada di sekolah, mereka bisa menyelesaikan tugas-tugas sekolah sampai dijemput orang tuanya seusai jam kerja. Selain itu, anak-anak bisa pulang bersama orang tua sehigga ketika di rumah mereka tetap dalam pengawasan orang tua.

Bias Urban

Rencana penerapan FDS itu bagus, namun gagasan yang bagus dan bertujuan bagus, belum tentu dapat diimplementasikan secara bagus pula, semua amat tergantung pada kondisi lingkungan geografis, ekonomi, sosial, dan budaya anak-anak tersebut berada. Yang pasti argumen dan penjelasan yang diberikan oleh Mendikbud Muhajir itu amat bias kelas menengah kantoran di kota (urban). Bahwa yang terpikir dalam benak Menteri Muhajir adalah anak-anak dari orang tua yang bekerja di kantor di kota yang berangkat pagi dan pulang sore hari secara teratur. Tentu ini amat menyesatkan bila diterapkan secara nasional mengingat berapa persen orang tua yang memiliki jadwal teratur seperti itu?

Sensus Penduduk 2010 mencatat bahwa 32,5 juta orang (30,05%) dari 108,2 juta orang itu bekerja sebagai buruh/karyawan, diikuti yang berusaha dan dibantu buruh tidak tetap sebesar 21,7 juta orang (20,04%), berusaha sendiri 21 juta orang (19,44%). Data lain menyebutkan bahwa jumlah UMKM kita 57,9 juta. Mereka itu belum tentu memiliki jadwal kerja tetap, berangkat pagi pulang sore hari.
Sedangkan jumlah PNS kita hanya 4,5 juta jiwa, di antara merek juga banyak yang bekerja di lapangan dan atau jadwal kerjanya dari siang sampai malam atau dari malam sampai pagi hari. Persentase orang yang bekerja di luar kantoran jauh lebih banyak dibandingkan dengan mereka yang bekerja di kantoran dengan jadwal berangkat pagi dan pulang kerja jam 17.00. Bila yang menjadi rujukan pengambilan keputusan pelaksanaan FDS adalah mereka yang bekerja di kantoran yang berangkat pagi dan pulang jam 15.00 – 17.00, tentu amat menyesatkan, karena sifatnya kasusistik, bukan nasional.

Para orang tua yang bekerja di sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, nelayan atau sektor nonformal dan informal lainnya mungkin malah akan direpotkan oleh kebijakan FDS, karena jadwal jemput sekolah anak bertabrakan dengan jadwal kerja mereka. Jika anak pulang sekolah siang, banyak orang tua merelakan anaknya pulang bersama kawan-kawan, entah naik angkutan umum, bersepeda, atau jalan kaki. Tapi kalau jam 17.00 baru keluar dari sekolah, tentu mereka tidak tega, apalagi kalau perjalanan pulang sekolah itu melewati laut, selat, sungai, hutan, area perkebunan, atau jalan setapak yang penuh dengan semak belukar.

Di luar Jawa, kondisi infrastruktur transportasi menuju/dari sekolah yang buruk itu hal biasa, wajar bila di Bengkulu kemudian memunculkan kasus Yuyun yang diperkosa secara ramai-ramai pada saat pulang sekolah karena kondisi rute sekolah memang tidak aman dan tidak selamat.

Kondisi infrastuktur pedesaan atau pedalaman yang buruk itu hendaknya menjadi bahan pertimbangan dalam membuat kebijakan pendidikan nasional. Jangan bayangkan semua wilayah Indonesia itu seperti Jakarta yang jalannya beraspal semua dan selalu ramai sepanjang waktu. Di luar Jawa, masih banyak anak yang harus naik perahu terbuka tanpa fasilitas penyelamatan untuk pergi ke sekolah. Bila mereka harus pulang sampai jam 17.00 tentu akan membuat orang tua menunggu dengan cemas.

Di Jakarta pun bila pulang sekolah jam 17.00 akan menyulitkan anak, karena pasti akan terjebak macet dan sampai di rumah sampai jam 20.00.

Persoalan Teknis

Persoalan menambah/mengurangi jam pembelajaran di sekolah itu adalah masalah teknis pengelolaan sekolah, bukan persoalan strategis. Persoalan teknis menjadi wewenang sekolah/madrasah, seperti amanat UU Sisdiknas No. 20/2003 pasal 51 ayat (1): “Pengelolaan satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan minimal dengan prinsip manajemen berbasis sekolah/madrasah”.

Berdasarkan pasal tersebut, banyak sekolah/madrasah telah melaksanakan FDS maupun lima hari sekolah. Tapi karena sifatnya mikro dan kasusistik, maka tidak mengundang masalah.

Umumnya, infrastruktur sekolah/madrasah dan kondisi murid yang menyelenggarakan FDS itu cukup mendukung, sehingga tidak menimbulkan resistensi. Tapi bila itu dijadikan kebijakan nasional, belum tetu cocok, karena perbedaan latar belakang geografis, ekonomi, social, dan budaya sekolah maupun murid, sehingga bias menyesatkan.

Tugas Mendikbud bukanlah mengurusi hal yang teknis, tapi yang
strategis, seperti masalah pembiayaan pendidikan untuk semua warga, penuntasan wajib belajar 12 tahun, kurikulum, standarisasi, akreditasi, evaluasi, peningkatan kompetensi guru, penyediaan gedung dan fasilitas pendidikan lainnya, mengatasi kesenjangan antar sekolah/daerah, menumbuhkan budaya literasi, dll..

Mengingat ini masa otonomi daerah dan otonomi sekolah, maka kurang tepat dan merupakan kemunduran bila kebijakan teknis (yang implementasinya amat tergantung pada kondisi lokal) diberlakukan secara sentralistik. Kebijakan teknis operasional sekolah sebaiknya diserahkan keppada Pemprov, Pemda, dan sekolah, bukan lagi oleh Kemendikbud. Amanat UU Sisdinasnya seperti itu.

Hal mendasar yang perlu dijadikan pertimbangan dalam penerapan FDS adalah bahwa terlalu mengungkung murid di sekolah itu tidak selalu berdampak positip saja, tapi juga negative: rasa bosan, jenuh, dan tercerabut dari akar-akar lingkungan geografis, ekonomi, social maupun budaya. Mungkin secara kognitif bagus, tapi egois, asyik dengan diri sendiri (narsistik), kurang peka terhadap lingkungan sekitar, kurang empati terhadap sesama, dan kurang pergaulan.

Ki Hadjar Dewantara telah lama mengingatkan adanya tiga (tri) pusat pendidikan, yaitu sekolah, keluarga, dan masyarakat. Ketiganya itu harus berperan sama agar anak tumbuh secara seimbang. Kalau hanya banyak di sekolah, tapi pendidikan dalam keluarga dan masyarakat kurang, dapat menyebabkan anak menjadi terealenasi. ***

About ekoharsono

Just a simple person....that's all

Discussion

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: