//
you're reading...
Human being, Pendidikan

Ujian Nasional

Wicak Amadeo

Ujian Nasional sudah menyebabkan banyak kemudharatan Nasional, dari mulai stress nasional sampai pelaksanaannya yang koruptif dan manipulatif. Kecurangan UN bukan rahasia umum lagi, guru-guru yang “terpaksa” membagikan bocoran karena tekanan peringkat sekolah adalah hal yang lumrah ditemui dalam semua pelaksanaan UN.

Masih ingat kasus “mandi kembang” masal, merajah “pensil” dstnya, ternyata UN juga telah menjadi “Thoghut Baru” persekolahan nasional, yang menciptakan kesyirikan nasional secara meluas.

Belum lagi ekses-ekses lain yang buruk, seperti rusaknya budaya belajar karena anak-anak hanya belajar jika ada ujian. Orientasi nilai akademis, “score” oriented, yang memicu pola hidup koruptif dan intimidatif bagi anak-anak kelak ketika dewasa.

Mari kita hentikan Praktek UN yang buruk dan menghapusnya sama sekali. Standar kualitas pendidikan tidak diukur dari Kelulusan Siswa, namun dari kurikulum yang mampu menghebatkan karakter pembelajar, jiwa kepemimpinan, serta akhlakul karimah.
**
Intinya saya tidak mau UN menjadi alat hukum untuk siswa (Prof.Tilaar – UNJ)

– Anak hanya menghafal dan tidak memahami, saya mengajar di Perguruan Tinggi yang perlu pemahaman. Sekarang UN diturunkan anak SD juga harus. Gimana kita bisa ajar di perguruan tinggi anak-anak yang tidak biasa berpikir? Belum lagi biayanya, kalau 1 anak 100 ribu rupiah saja, berapa? (Prof.Mayling Oey Gardiner – FE UI)

– UN adalah batu besar penghambat budaya bernalar. Sangat tidak logis menggunakan UN sbg ujian kelulusan untuk anak2 di Papua yg jalan 2 hari, 1 guru ajar di seluruh sekolah utk 12 kelas dan seluruh pelajaran lalu dibandingkan dengan anak di Menteng diantar dr Pondok Indah pakai mobil bagus dan guru S2 khusus matematika dan BI. Yang diuji kadaluarsa. UN mengajarkan kecakapan yg sudah ketinggalan jaman yaitu low order thinking/LOT (contoh menghafal) padahal di luar kecakapan yang diminta sudah meliputi analisis lebih kompleks (high order thinking). Anak seperti diminta untuk memanjat pohon yg salah demi memetik buah busuk. Learning for the test is bad, but learning for the bad test is the worst. Mhsw sy sdg lakukan penelitian pembuktian matematika, dr 12 mahasiswa tidak ada 1 orang pun yang menemukan guru yang masih ajarkan pembuktian. Kata guru kalau tidak ada di ujian kenapa kita harus ajarkan pembuktian? (Prof.Iwan Pranoto – Matematika ITB)

– pengalaman saya 15 tahun keliling sekolah seluruh Indonesia sama. Apapun kurikulumnya tidak masalah, recana ajar kurikulum bisa dibeli, ada yang jual 4 juta dll. Sebagian besar guru di Indonesia cara ajarnya hampir sama seluruhnya. Tidak penting karena kemudian mereka tinggal drilling untuk UN. Alasannya “kalau saya ajar holistik nanti UN tidak lulus”. Yg diajarkan cuma buku paket lalu didrilling dgn kisi2 UN di kelas 6,9,12. (Aulia Wijiasih – KPAI)

– Dari aturan harusnya pemetaan, tp betul sampai skrg tidak jelas hasil dan tidak jelas mana sekolah yg perlu dibantu, mana sekolah yg sudah capai hasil bagus, sampai skrg tidak jelas. Langkah dan intervensi stlhnya juga tidak jelas. Target di Amrik dulu 2014 sdh tercapai kemampuan tertentu, lalu ada kejelasan intervensi, hasil, dll. Itu yg sudah jelas msh diprotes krn antara lain anggaran tidaak jelas. Tapi di Indonesia sdh prog tdk jelas ttp dijalankan. Dari puluhan tahun lalu target tdk jelas. Kesenjangan ini dipertahankan. Harusnya bisa pakai sampling saja, tidak perlu sampai semua harus diuji. Performance anak Indonesia dlm reading dan science sangat memprihatinkan, stagnan di bawah. Ada yg salah, barangkali ini salah satunya karena dipaksakannya UN sampai sekarang (DR. Elin Driana – Education Forum)

– Kreativitas dan karakteristik anak terbunuh. Apa yang dihadapi bangsa ini? Sejarah buktikan anak yg karakternya buruk hancur. UN merusak itu pdhal pddkn mau bangun itu. Kasus Gadel 2 tahun lalu (keluarga Ny. Siami diusir karena buka kecurangan UN) lalu Ibu Winda yg buka kontrak kesepakatan antara anak-sekolah yg tulis “tidak akan bilang ortu” dalam salah satu pasalnya. Malah ajari kedurhakaan pada ortu. Jadi kalau UN sbg pemetaan saya setuju tapi kalau posisinya seperti sekarang saya pikir berhentikan saja (Sulistyanto Soejoso – Dewan Pendidikan Jawa Timur)

– (Karena UN) Anak diajarkan bermufakat untuk sesuatu yg jahat bersama2 dan itu dibilang sebagai sesuatu untuk kebaikan bersama. Surabaya ditangani langsung oleh pemprof, kalau di kami malah terjadi konspirasi pemerintah. Ketika anak sy bicara terjadi kebobrokan (SD) tidak ada satupun yg mau dengar dan lindungi ataupun sampaikan ‘kamu benar Nak’. Anak dibully guru dan anak-anak lain, Satu thn stlh kejadian dijadikan contoh buruk “jangan jd spt dia yg sok pahlawan” Tolong kembalikan perlindungan anak dan kembalikan fungsi guru. (Winda Lubis – orangtua A yang membuka kontrak dengan sekolah untuk mencurangi UN)

– Jangan bingung kalau korupsi tetap jalan karena dilatih, terorganisir dari guru, orangtua, jg kepala sekolah. Interest bukan pada anak tapi soal naik pangkat, lalu pengaruh juga ke rating,dll. Ada sekolah yang mendiskriminasi anak berdasar uang dan ada yang mendiskriminasi berdasar UN (Monika Irayati – Komite Sekolah)

– Ini kita bukan bicara kecurangan, tapi bicara tentang apa yang terjadi di belakang sistem sehingga mendorong terjadinya kecurangan itu? Ujian Nasional. (Kreshna Aditya – Bincang Edukasi)

– Pemerintah menyodorkan 20 variasi soal untuk UN dan tidak tahu ada penelitiannya atau tidak, yang jelas mereka memainkan ketegangan siswa agar betul-betul siswa belajar. Ini teori dr mana karena saya belajar teori motivasi di mana2 tidak ada soal ketegangan. Saya sudah kehabisan kata-kata di dewan, karena itu ketika ditawarkan petisi sy 200% setuju. Setuju saya tidak anti UN tapi kita hanya ingin pemetaan saja. Pemerintah mau pemetaan juga, kelulusan juga. Tapi kemudian kita tidak dapat dua-duanya. Coba lihat kecurangan, DPR juga saksikan dalam pertemuan rapat para kepsek. Betul dgn perubahan kurikulum, apapun itu tetap saja dgn UN ttp saja berpikir untuk tes, apa itu pembentukan karakter dengan UN itu nonsense, pembentukan karakter, kejujuran itu tidak ada lagi, termasuk dari guru (Rohmani – Anggota Komisi X DPR RI)

– Kita berhadapan dengan UN sebagai tembok besar yang halangi manusia indonesia berpikir logis, tidak hafalan. Budaya nalar itu tidak hanya SPOK (subyek-predikat-obyek-keterangan) tapi juga harusnya bisa bertanya dan ajukan pertanyaan yg kritis. Dari mana logika mengukur semua potensi untuk lihat anak terdidik atau tidak hanya dari bbrp pelajaran saja?? Walau varian sampai 20, tujuan cuma cegah kecurangan, bukan mengarahkan pada kejujuran. Petisi ini untuk reposisi, pemetaan saja dari segi subyek, tidak bisa diseragamkan. Dukung ini semua karena something wrong dgn pemimpin, mau ujian masa dijaga polisi bahkan densus? (Prof. Mudji Sutrisno/Romo Mudji – STF Driyakara)

– Dari pengadilan sampai MA proses diabaikan, awal ada Komnas HAM jg diabaikan, KPAI, DPR jg diabaikan. Dari kebijakan kalau ada pengabaian-pengabaian maka Mendikbud dan pemerintah tidak patuh hukum. Ini bentuk perlawanan terhadap pembangunan karakter itu sendiri. Ini lalu dilanjutkan dgn meneruskan kebijakan UN tanpa lihat kritik dan masukan. Kita harus kembalikan lagi fungsi guru seperti orangtua di sekolah (Suparman – Guru yang mengawal proses pengadilan UN sampai MA)

– Saya bosan karena sudah bolak balik dimintai/ditanyai, mau evaluasi (pemetaan) juga tidak ada bahannya. Ini kan jelas pembodohan? Saya sudah dua kali ke wantimpres dan sy bosan dengan parlemen lebih bosan lagi dgn birokrat, makanya saya senang dgn people power seperti ini. Jusuf Kalla setuju UN dan setelah saya tanya jawabannya pragmatis “Pokoknya dgn UN semangat meningkat” susah bicara level akademi tapi pragmatis. Kalau mau bangsa jadi cerdas, dgn UN ini pembodohan! Di Papua 99% kelulusan, masuk 5 besar, ini BOHONG! Pemetaan bukan cuma pemetaan tapi pemetaannya diteruskan, mana peningkatan kualitas guru? Kalau UN diteruskan bukan pencerdasan tapi pembodohan yang terjadi (Romo Baskoro – Direktur Kanisius)
***

Tentang pengukuran Standardisasi Intelektualitas pendidikan di Indonesia, pertanyaannya adalah :

Apa sisi urgensi bahwa intelektualitas bangsa perlu memiliki standardisasi yang terukur ?

Karena, jika intelektualitas itu harus terstandardisasi, mungkin di masa yang akan datang juga akan muncul tuntutan tentang standardisasi emosionalitas, spiritualitas, visualitas, sosiabilitas dsb. Ujung-ujungnya, akan ada berbagai “Ujian Nasional” demi kepentingan Standardisasi Bangsa.

Jika mau, segenap representasi bangsa ini berembug untuk menentukan “Karakter Bangsa”. Lalu, silakan melakukan “Ujian Nasional Karakter Bangsa” dengan cara-cara yang valid.

Misalnya, jika “ramah-tamah” disepakati sebagai karakter bangsa yang harus
dibentuk melalui kurikulum pendidikan, maka negara silakan melakukan “Ujian Nasional Keramahtamahan”. Namun, silakan dilakukan secara valid, jangan dilakukan melalui tes tertulis.
***

UN sepanjang tidak menjadi syarat kelulusan siswa dan tidak menjadi syarat masuk ke jenjang sekolah yang lebih tinggi, mungkin masih bisa diterima. Yang dipermasalahkan adalah penyeragaman dan pemusatan pendidikan. Standardisasi hanya bagi para professional saja dengan istilah sertifikasi profesi.

1. UN sebaiknya bukan penentu kualitas siswa tetapi kualitas persekolahan. Jadi tiap siswa lulus2 aja, jika nilai akademis siswa dianggap kurang sekolah bisa mengkompensasi dgn penilaian yg lain (bakat dll) atau sekolah berusaha memperbaikinya dgn semester pendek atau teknik penilaiannya misalnya dgn interview dsbnya. Tidak adil rasanya jika ada anak dinyatakan bodoh dan tidak lulus krn standar intelektual. Yg hrs distandarkan adalah kualitas gurunya. Mohon maaf, 90% anak2 sekolah negeri favorit pasti mengikuti les bimbingan test. Jadi jika standarnya intelektual, standar gurunya dulu dibenahi deh.

2. UN adalah evaluasi pendidikan bukan evaluasi siswa, jadi kegagalan mutu pendidikan jangan dibebankan ke siswa. Evaluasi itu bukan filterisasi anak pintar dan bidoh tetapi kualifikasi sekolah utk mengupgrade guru dan mutu sekolah. Kalau evaluasi sekolah sebenarnya tdk perlu menghabiskan 4 triliun selama 8 tahun UN, cukup pakai metode statistik SAMPLING saja utk memetekan daerah2 yg memerlukan upgrading.

3. Anak2 yg dianggap tidak berbakat akademis harus difasilitasi bukan difilterisasi menjadi si pecundang. Bayangkan jika anak kita hanya suka menggambar saja atau matematika saja pasti hrs menanggung ketidaklulusan dan dianggap bodoh seumur hidup. Ini sangat menciderai intelektualitas manapun.

4. Hanya sarjanalah yg boleh dinyatakan lulus dan tidak lulus ketika mengambil sertifikasi profesi jika memang negara memiliki standar intelektual. Jangan membunuh masa depan anak2 kita sejak SMP dengan segala ekses UN. Terlalu hebat menstandarkan intelektualitas bagi siswa sejak SD sampai SMA. Yg perlu distandarkan adalah mental pembelajar dan etika nasional.

5. Yg mesti negara lakukan adalah pemetaan bakat sejak SD, lalu menyediakan saluran2 bagi pengembangan bakat2 itu termasuk bakat akademis. Bukan disaring si bodoh dan si pandai akademis. Memang negara itu Tuhan yg menentukan masa depan seseorang hanya boleh menjadi intelektual akademis.

6. Penyaringan UN utk menyeleksi akademis adalah kamuflase saja krn si bodoh umumnya dari golongan miskin yg bersekolah di sekolah orang miskin. Hanya segelintir mungkin yg bisa lolos. Sementara si pandai berasal dari sekolah2 kaya yg bisa membeli “fasilitas belajar” lebih berkualitas.

Sekali lagi filterisasi dengan nama standardisasi intelektual tidak tepat bagi anak sd, smp dan sma. Apakah Pemerintah sudah punya standar intelektual? Apakah standar intelektual lewat saringan UN yg hanya mengukur akademis semata?? Apakah Tuhan tdk memberi jalan sukses bagi tiap manusia, sehingga negara mesti memilah dgn standardisasi akademis?

7. Sampai hari ini negara tidak berhasil memetakan hasil evaluasi pendidikan dengan UN yg sdh banyak menelan korban.

8. Akademis atau intelektualitas akademis hanyalah sebuah bentuk kehidupan. Tidak layak membuat saringan akademis utk beragam bakat dan keunikan anak2 yg semuanya pasti memiliki “jalan sukses” sesuai potensi keunikannya.
(Harry Santosa, penggagas MLC dan orangtua siswa dari angkatan awal Sekolah Alam di Ciganjur)
***

Jumlah siswa SD-SMP-SMA di tanah air mencapai 58 juta orang, nyaris mendekati jumlah penduduk Inggris Raya. Jika sebagian penduduk Inggris Raya mampu membuktikan people power -nya dengan BREXIT, apakah ke-58 juta siswa ini adalah warga negara yang powerful atau powerless untuk menyampaikan aspirasi tentang UN? Apakah para orangtuanya juga warga negara yang powerless?

About ekoharsono

Just a simple person....that's all

Discussion

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: