//
you're reading...
Human being, Lingkungan, Pendidikan, Perubahan, Review

Pendidikan Overdosis?

Budi Santosa Purwokartiko

Ibarat minum obat barangkali adik didik kita bisa dikatakan overdosis. Mereka selalu mendapat materi pelajaran maupun kuliah yang berlebih melebihi takaran dan juga umurnya. Kondisi ini ternyata tidak menghasilkan siswa atau lulusan yang handal dibandingkan dengan sekolah atau lulusan universitas di luar. Haruskah kasus overdosis ini dilanjutkan?

Masih segar dalam ingatan, pasca bencana tsunami Aceh segera ada ide memasukkan metri kebencanaan ke dalam kurikulum pendidian. Begitu juga ketika negeri ini susah paya memrangi korupsi, segera muncul ide materi anti korupsi di masukkan dala kurikulum pendidikan. Bahkan, mendikbud sekarang, Anies Baswedan mempeloporinya di Universitas Paramadina. Belumlagi araknya kasus narkoba juga segera diikuti ide memasukkan materi anti narkoba dalam kurikulum. Luar biasa. Seakan pendidikan sekolah adalah muara dari segala masalah di negeri ini. Tidak dipikirkan kapasitas penerimaan otak anak didik kita.

Cukup mengejutkan apa yang terjadi di China belakangan ini. Buku sejarah dunia yang diajarkan di sekolah menengah di Shanghai, salah satu kota dengan pendidikan terbaik di dunia, diubah isinya. Buku sejarah tidak lagi bercerita tentang dinasti-dinasti dan peperangan atau partai komunis dengan revolusinya. Sejarah dunia yang diajarkan kepada anak-anak sekolah lebih fokus pada gagasan tentang pertumbuhan ekonomi, perdagangan luar negeri, penemuan teknologi, inovasi, harmoni sosial, keberagaman budaya. Gambar-gambar tentang JP Morgan, Bill Gates, Bursa saham New York, satelit ruang angkasa AS, kereta api cepat Jepang lebih ditonjolkan. Bahkan sosialisme hanya dibahas dalam satu bab buku pelajaran sejarah SMA. Visi kemajuan China tergambar dari apa yang diajarkan di sekolah. Buku itu kemudian diajarkan di sekolah-sekolah seluruh China. Itulah kurikulum pendidikan bervisi masa depan.

Sementara di Pakistan sebanyak 1,5 juta murid belajar di lebih dari 13000 madrasah. Mereka tidak diajari pendidikan umum yang membekali mereka untuk memasuki arus besar perkembangan dunia dan berkompetisi dengan anak-anak dari negara lain untuk berebut peluang kerja. Bahkan Supreme Court mereka mencatat bahwa di madrasah itu tidak ada pelajaran bahasa Inggris, Pakistan atau Urdu dalam kurikulumnya. Lulusan madrasah ini tidak bisa berbuat banyak untuk menggerakkan ekonomi kecuali membangun mesjid. Yang tergambar setelah lulus adalah menjadi pejuang (Mahbubani,2011).

Terlalu Berat dan Dini

Entah sejak Kurikulum yang mana, beberapa tahun terakhir kita sering menyaksikan anak-anak kita berangkat sekolah dengan menenteng tas ransel besar penuh dengan muatan. Setiap hari mereka dengan susah payah membawa tas besar berisi berbagai macam buku disangga di punggungnya. Seakan itu mewakili beban yang harus mereka sangga di sekolah. Itu baru dari penampakan luar. Belum bicara masalah materi pelajaran yang harus mereka terima dan pelajari. Anak-anak, tidak cuma di SD tapi hampir di semua level pendidikan, menerima beban pelajaran yang terlalu dini dan terlalu berat.

Bayangkan anak-anak kita di TK yang sudah harus belajar baca dan hitung sementara anak-anak seumurannya di bagian dunia lain seperti di AS atau Australia masih menikmati enaknya bermain-main. Anak SD di negara kita harus belajar lebih dari dua bahasa sementara di tempat lain hanya cukup satu bahasa. Belum tambahan pelajaran agama atau materi lain yang semua seakan menjadi beban sekolah untuk mengajarkannya.

Di tingkat SMP pun gejala yang sama terjadi. Ketika mengajari anak saya yang SMP, ternyata mereka sudah harus belajar materi matematika tentang persamaan garis yang dulu saya pelajari ketika di bangku SMA. Anak SMA kita juga sudah harus belajar kalkulus yang di AS baru diajarkan di universitas. Di tingkat universitas pun anak-anak kita menanggung beban lebih berat. Anak S1 di AS hanya perlu mengambil 126 sks untuk menjadi sarjana. Mereka tidak perlu menulis Tugas Akhir seperti yang anak-anak kita lakukan. Bahkan di Inggris pendidikan Master bisa diselesaikan dalam 1 tahun, tidak juga perlu menulis thesis seperti anak-anak kita. Anak kita harus menempun 144 sks di tingkat S1. Sedangkan mereka harus menulis tugas akhir dengan format seperi thesis yang harus melalui penelitian yang mendalam.

Menurut standar Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) sebagai pernyataan dan penjejangan kualitas SDM Indonesia, lulusan S1 tidak diharapkan untuk mempunyai kompetensi sebagai peneliti. Hanya lulusan S2 diharapkan mempunyai kemampuan riset. Namun tidak disyaratkan bahwa riset yang dilakukan harus seperti penelitian thesis format sekarang. Bahkan belakangan ada syarat lulus S2 harus mempublikasikan hasil riset dalam jurnal atau konferensi. Syarat yang sangat berat. Sebagai perbandingan, pada level lulusan S1, S2 dan S3 nyatanya lulusan universitas asing menunjukkan kualitas yang tidak kalah dengan lulusan kita. Ini tentu saja sebuah kontradiski: di satu sisi kita memberi beban berlebih, di sisi lain kualitas kita bukan yang paling bagus.

Efisiensi

Di dalam dunia pendidikan telah banyak diketahui bahwa Finlandia dan Korea Selatan sebagai negara yang paling bagus sistem pendidikannya. Begitu pun dalam hal prestasi, Finlandia, Korea atau China juga dikenal sebagai negara yang bagus dalam hal pengajaran matematika dan sains. Kalau dilihat dari jumlah total jam belajar untuk pendidikan dasar dan menengah negara kita, 7.020 jam, memang masih di bawah rata-rata negara-negara OECD (7.751 jam). Namun anak di Finlandia belajar hanya 6.666 jam dan di Korea Selatan 6.344 jam. Nyatalah bahwa jumlah jam belajar di sekolah bukan faktor utama penentu kualitas pendidikan. Materi yang diajarkan punya peran penting. Jadi kurikulum mendatang jangan malah menambah jam belajar anak-anak kita di sekolah. Contoh diawal tulisan ini untuk memberikan ilustrasi pendidikan yang berorientasi kebutuhan yang bisa lebih efisien dan pendidikan yang tidak jelas arahnya. Tidak semua target kemampuan atau ketrampilan anak harus semua dibebankan di sekolah. Ada bagian-bagian yang bisa dipelajari di luar sekolah.

Salah satu contoh sukses pendidikan kita adalah dari generasi pejuang pergerakan kemerdekaan yang menikmati pendidikan Belanda. Banyak dari tokoh pergerakan kemerdekaan mampu berbahasa lebih dari satu bahasa walaupun di sekolah diajarkan hanya satu bahasa. Namun kemampuan lebih itu tidak diperolah dari sekolah. Mereka mengembangkan diri di luar sekolah. Mereka juga sangat piawai di bidangnya. Sekarang maukah kita mendesain suatu materi pendidikan yang efisien tanpa kehilangan sasaran utama belajar?

Mestinya materi ajar disesuaikan dengan sasaran akhir yang dituju. Ditingkat TK, haruskah anak TK diberi target mampu membaca dan menghitung? Haruskah anak SD sejak dini belajar minimal 3 bahasa? Bisakah anak-anak usia dini lebih banyak belajar dengan bermain yang bersifat fisik? Kemudian disusul pelajaran seni? Tidak bisakah beban belajar anak kita disesuaikan dengan usia ?

Di S1 bisakah kita rubah format Tugas Akhir tidak seperti format sekarang yang mirip thesis, tetapi lebih ke mengasah kemampuan mahasiswa memecahkan masalah? Apakah di perguruan tinggi kita masih akan mewajibkan mata kuliah seperti bahasa Indonesia dan agama? Tentu saja akan banyak alasan untuk tetap mempertahankan pelajaran itu. Tapi jujur saja banyak anak didik yang mengambil mata kuliah itu sekedar ambil kredit, tanpa manfaat nyata yang dirasakan. Kita tidak perlu beralasan demi nasionalisme lalu kita mempertahankan pelajaran bahasa Indonesia yang hanya mengulang pelajaran di tingkat pendidikan sebelumnya.

Begitu pun pelajaran agama. Jangan karena alasan kita adalah bangsa yang religius lalu pelajaran agama diajarkan di semua tingkat pendidikan dengan materi yang serupa. Di sekitar kita, di tempat ibadah, di TV, di media online sudah begitu banyak ceramah agama, sumber-sumber pembelajaran yang dengan mudah diakses bahkan dengan penyajian yang lebih baik. Tidak semua kemampuan dan ketrampilan harus dibebankan kepada sekolah dan universitas. Ada hal-hal yang tumbuh karena didikan di rumah atau pergaulan di masyarakat.

Jika semua kemampuan dan ketrampilan dibebankan kepada sekolah, lalu apa tanggungjawab industri, organisasi sosial kemasyarakatan dan agama dan juga partai politik? Pengetahuan dan kepedulian akan anti korupsi sebagai contoh apakah harus diajarkan di sekolah? Sementara ada banyak institusi atau lembaga yang bisa menjadi tempat dan mengajarkannya. Tidak harus semua dibebankan di sekolah dan dievaluasi dari sisi kognitif.

Kita ingin mencetak anak didik yang hanya knowing tapi being. Tidak hanya tahu tapi mengamalkan, melakukan. Jika itu bisa dilakukan, itulah prestasi besar pendidikan kita. Tidak perlu banyak tapi tepat sasaran.

Guru Besar Teknik Industri ITS

About ekoharsono

Just a simple person....that's all

Discussion

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: