//
you're reading...
Human being, Lingkungan, Opinian, Pendidikan, Perubahan

Kampus dan Tanggung Jawab Intelektualitas

Listiyono Santoso ;
Pengajar mata kuliah Etika dan Filsafat
di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga Surabaya
JAWA POS, 02 April 2016

KONON, ketika mendirikan Academia, perguruan tinggi (kampus) modern pertama di abad ke-6 SM lalu, Plato menuliskan kalimat “Propopuli Discimus” di pintu gerbangnya. Konon juga, pengertian sederhananya adalah kita belajar untuk rakyat.

Arti secara filosofisnya adalah kita belajar untuk menemukan kebenaran (keilmuan) dan diabdikan pada kepentingan masyarakat luas. Aktivitas dalam perguruan tinggi tidak lain merupakan perburuan kebenaran keilmuan dan pengabdian pada kehidupan umat manusia. Tidak heran jika kampus selalu dipercaya menjadi pusat persemaian intelektualitas yang berkontribusi pada dunia kehidupan kemanusiaan.

Itulah sebabnya, dari dalam kampus terlahir berbagai produk pemikiran yang bermanfaat bagi pembentukan peradaban kemanusiaan. Keberpihakan pemikiran dari dalam kampus adalah keberpihakan pada nilai kebenaran (logis), kebaikan (etis), dan keindahan (estetis).

Konsep tridarma perguruan tinggi adalah representasi dari korelasi praktik pendidikan dengan praksis kehidupan. Karena itu, agak aneh jika kampus-kampus kita tiba-tiba ditengarai justru melahirkan generasi radikal di dalamnya. Tengara munculnya radikalisasi di kampus itu terungkap dalam hasil penelitian Anas Saidi dkk dari LIPI yang berjudul Mahasiswa Islam dan Masa Depan Demokrasi di Indonesia.

Radikalisasi kaum terdidik tersebut bisa dilihat dari penolakan mereka terhadap demokrasi, nilai-nilai pluralitas, dan universalitas kemanusiaan. Cara berpikir yang demikian tentu saja bersifat kontraproduktif dari cita-cita filosofis sebuah kampus. Alih-alih menjadi persemaian intelektualitas, dunia kampus justru terjebak pada disorientasi keberpihakan dan reduksi pemaknaan intelektualitas.

Intelektual(itas) merupakan status sosial yang layak diberikan kepada seseorang atau sekelompok orang yang mempunyai komitmen untuk selalu berpihak pada kepentingan populer (baca: rakyat). Meminjam terminologi Sindhunata (Basis, 2003), cara berpikir intelektual itu tidak cupet, sempit, kerdil. Tapi harus bervisi panjang, berani memikul tanggung jawab sosial yang menyeluruh sebagai panggilan profesionalitas kaum intelektual.

Seorang intelektual tidak mungkin mengidentifikasi dirinya dengan suatu “ideologi”, apalagi hanya kepentingan politik. Untuk menjalankan panggilannya, seorang intelektual akan “sukses” bila ia berpihak pada humanisme, solidaritas antar-anggota masyarakat, dan perjuangan hak-hak asasi yang penuh toleransi dan anti kekerasan.

Persoalannya, di mana intelektual kita ketika masyarakat kebingungan oleh ketidakjelasan konstelasi politik nasional? Di mana mereka ketika masyarakat kian terjebak pada materialisasi kehidupan? Konkretnya, peran apa yang sekarang dimainkan intelektual kita ketika ketidakadilan sosial, ketidakpastian penegakan hukum, dan perasaan tidak aman menimpa rakyat kecil?

Mansour Fakih (2002) secara satire mengatakan bahwa kita tidak habis pikir bagaimana mungkin para intelektual kita, yang dulu sekolah mereka disubsidi keringat rakyat, justru memihak privatisasi. Serta sibuk mencari argumen untuk pembenaran terhadap proses peminggiran rakyat kecil dalam setiap proses pembangunan.

Sudah selayaknya kampus-kampus kita melakukan refleksi kritis terhadap proses pembelajaran dalam ruang-ruang kelas. Jangan-jangan ada banyak teori yang diajarkan ternyata mendukung dan melegitimasi terjadinya pelanggaran “moralitas publik”.

Jika ada teori yang berkesesuaian dengan fakta (berapa pun), benarlah teori tersebut. Dalam konteks ini, benar apa yang dikatakan sosiolog Jerman Niklas Luhmann ketika menamakan situasi tersebut dengan Legitimation durch Verfahren. Artinya, sesuatu menjadi absah hanya karena prosedur formalnya terpenuhi. Karena itu, menjadi wajar jika atas dasar alasan ini, banyak intelektual kita yang lebih berpihak kepada kekuasaan ketimbang rakyat kecil. Bukankah mendukung kekuasaan jelas memberikan konsesi pragmatis-ekonomis ketimbang harus berpihak kepada rakyat kecil?

Berpihak pada Nilai

Klasik memang. Itulah realitas intelektual(itas) kita. Intelektual tampaknya selalu dihadapkan pada tarik-menarik antara mengambil jarak dan kekuasaan (mazhab Bendaian) atau berpihak kepada kelas atau kelompok tertentu (Gramscian). Betapa susahnya memosisikan peran intelektual dalam perubahan sosial.

Tapi, kita sepakat bahwa intelektual merupakan komitmen publik untuk selalu berpihak pada nilai kebenaran dan kejujuran. Intelektual, menurut Julien Benda (1997), harus steril dari gairah-gairah kepentingan politik.
Intelektual yang turun gelanggang, ia mengkhianati fungsinya karena demi memenangkan suatu gariah realistis mengenai kelas, ras, atau bangsa. Keberpihakan intelektual adalah keberpihakan pada nilai (value), bukan pada kekuasaan duniawi.

Intelektual itu bukan hanya kaum yang menggunakan pikirannya secara luas. Tapi juga berpihak pada nilai-nilai kemanusiaan yang universal.
Intelektual yang demikian adalah intelektual yang tidak hanya bekerja di belakang meja atau di laboratorium, tapi juga -meminjam istilah Bourdieu- seseorang yang terlibat aktif pada perjuangan kelompok-kelompok pinggiran atau yang dipinggirkan. Intelektual yang sesungguhnya adalah bergumul bersama masyarakat untuk mengubah sejarah umat manusia di kampung mereka masing-masing. Wallahu a’lam bis-sawab. ●

Filosofi Keberpihakan dan Generasi Android (Tanggapan untuk Listiyono Santoso)
K.Y. Karnanta ;
Staf pengajar di Program Studi Magister Kajian Sastra dan Budaya
FIB Universitas Airlangga, Surabaya

JAWA POS, 06 April 2016

ISU keberpihakan intelektual kampus memang tidak pernah sepi didiskusikan. Artikel Listiyono Santoso dalam Kampus dan Tanggung Jawab Intelektualitas (Jawa Pos, 2/4) penting untuk ditanggapi. Bukan sekadar karena esai itu berupaya meninjau kembali peran intelektual kampus yang ditengarai mengarah pada “radikalisasi” sehingga terjebak pada “disorientasi keberpihakan” dan “reduksi pemaknaan intelektualitas”. Lebih dari itu, esai tersebut masih belum selesai dalam merumuskan apa yang menjadi gagasan kuncinya. Yakni, “keberpihakan pada nilai kebenaran, kejujuran, dan kemanusiaan.”

Bagaimanakah kita menerjemahkan konsep kebenaran, kejujuran, dan kemanusiaan di tengah masyarakat Indonesia yang teramat plural? Bagaimanakah pula kita menerjemahkan keberpihakan tanpa “ideologi”?

Tradisional vs Kritis

Diskusi mengenai “keberpihakan” kaum intektual dan keilmuan di ranah global bisa disimak, antara lain, dari pandangan yang disampaikan secara sistematis oleh Frankfrut School yang dimotori Theodore Adorno dan Mark Horkheimer. Sasaran kritik kelompok tersebut jelas: ilmu-ilmu yang dilabeli dengan “ilmu-tradisional”.

Yaitu, ilmu yang didirikan dengan doktrin “objektivitas”, “netral”, dan “bebas nilai” demi tercapainya mimpi zaman modern yang diusung Rene Descartes melalui kredo cogito ergo sum (aku berpikir maka aku ada): humanisme-universal. Ilmu-ilmu sosial yang demikian itu, ujar Adorno dan Horkheimer dalam buku Dialectic of Enlightment, didirikan di atas epistemologi positivisme yang berlandaskan rasionalitas dan hukum-hukum yang pasti dan berlaku universal seperti ilmu alam.

Apa yang terjadi berikutnya adalah fase anomali. Ketika perubahan kondisi masyarakat sedemikian dinamis sehingga ilmu-ilmu yang mengklaim dirinya objektif tersebut tidak mampu lagi menjelaskan dan memecahkan masalah apa yang sedang terjadi: perang, kolonialisasi, perbudakan, atau bahkan genosida ras.

Pendeknya, yang terjadi adalah kondisi dehumanisasi justru karena produk-produk yang dihasilkan ilmu-ilmu sosial dan kaum intelektualnya itu sendiri. Maka, pandangan yang kini dikenal dengan teori-kritis tersebut menawarkan satu konsep yang sebelumnya nihil dalam kamus keilmuan: emansipatory.

Emansipatory bukan pandangan. Melainkan gerakan yang sepenuhnya menyadari bahwa tugas seorang intelektual bukan sekadar mampu menjelaskan makna dari keadaan yang terjadi. Tapi, juga menerjemahkannya pada tataran praktik hingga mampu mengubah keadaan itu sendiri.

Prasyarat dari gerakan tersebut jelas: kesadaran bahwa tidak ada satu pun di dunia ini yang steril dari politik atau relasi-kuasa dan kontrol. Yang karenanya, keberpihakan pada satu nilai serta keberanian dalam memperjuangkannya menjadi hal mutlak.

Sangat mungkin, pandangan serupa itu didasarkan pada konsep “revolusi” dalam Marxisme ortodoks. Namun, yang membedakan adalah revolusi dalam konteks ini lebih pada upaya menjadikan manusia bukan sebagai individu atau subjek. Melainkan, sebagai agen dan agensi: kemampuan untuk memengaruhi dan bahkan mengubah keadaan atas nama kolektif (kelas) dan bukan sekadar pribadi (individu).

Maka, sulit rasanya berbicara keberpihakan kaum intektual tanpa terkait dengan ideologi dan politik. Ideologi adalah kesadaran yang darinya seseorang melakukan praktik; politik adalah kontrol, yang mana setiap manusia memiliki will to power atau kehendak untuk memiliki kuasa/kontrol atas sesuatu.

Ideologi itu juga yang membuat mahasiswa memilih kampus dan organisasi yang diikuti, apapun organisasinya; dan politik jugalah yang membuat kampus tidak pernah sepi dari peminat, apapun kondisinya.

Beda Zaman

Tetapi, memang benar bahwa isu keberpihakan kaum intelektual terkini cenderung mengarah pada kondisi mencemaskan dan menggemaskan. Disebut mencemaskan karena praktik keberpihakan kaum intelektual, khususnya mahasiswa, sangat beragam.

Ada yang berbasis agama, yang dengan varian interpretasi masing-masing, beberapa di antaranya terang-terangan menantang dan menentang ideologi resmi negara. Juga, fenomena diskriminasi SARA, atau bahkan saling serang atas nama “isme-isme”.

Disebut menggemaskan karena praktik keberpihakan serupa itu, dalam banyak hal, bersifat sangat cair, bergantung tren, dan diekspresikan dengan cara yang asyik dan gaul: membikin petisi online, sebar isu via portal, copy-paste status teman dan disebar via grup chatting, dan lainnya.

Barangkali, itulah yang disebut dengan generasi Android, teknologi ponsel cerdas yang multitasking. Dalam buku Lubang Hitam Kebudayaan, Hikmat Darmawan mengatakan bahwa kaum intelektual, khususnya mahasiswa di era pasca-Orde Baru, adalah generasi multitasking: menolak pilihan-pilihan terbatas (memilih satu hal yang berarti menolak hal lainnya). Serta, memiliki kepedulian terhadap penderitaan masyarakat. Tapi, masih perlu diuji kesungguhan perjuangannya.

Ada kecenderungan untuk terlibat secara aktif. Namun, keterlibatan dan keaktifan itu sekaligus juga menyertakan unsur kesenangan dan petualangan tertentu yang bersifat cair serta fleksibel.

Seperti halnya status di beranda media sosial yang bisa muncul, diedit, dan dihapus kapan saja. Pada tahap itulah, peran dan strategi pihak kampus dalam mengader mahasiswanya menjadi perlu direnungkan kembali.

Pertanyaannya: siapkah kampus?

About ekoharsono

Just a simple person....that's all

Discussion

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: