//
you're reading...
Ekonomi, Kajian, Kemandirian, Lingkungan, Perubahan, Renungan

Lenyapnya Masyarakat Petani

Wicak Amadeo

Hasil sementara Sensus Pertanian 2013 menunjukkan penurunan jumlah Rumah Tangga Tani dari 31,17 juta orang pada 2003 menjadi 26,13 juta orang pada 2013.

Penduduk usia produktif kurang tertarik bekerja di sektor pertanian yang menjadi tulang punggung sebuah negara. Mereka lebih tertarik bekerja di sektor industri, perdagangan, makanan dan jasa yang tetap harus ditopang sektor pertanian. Mengapa demikian? Karena sektor pertanian tak lagi menjanjikan secara ekonomi.

Dalam survei Patanas Tahun 2000, ditemukan bahwa 80 persen pendapatan rumah tangga petani kecil disumbang dari kegiatan diluar pertanian seperti ngojek, berdagang, dan menjadi pekerja kasar. Sumbangan usaha tani padi dalam struktur pendapatan rumah tangga petani merosot dari 36,2 persen pada 1980-an menjadi 13,6 persen. Tak ada lagi yang disebut “masyarakat petani” yang bekerja di sektor pertanian yang sebagian besar kebutuhan hidupnya dicukupi dari kegiatan tani.

Bagaimana posisi dunia persekolahan terutama sekolah yang dibiayai negara terhadap “hilangnya” masyarakat petani ini?

Destruksi sistemis sektor pertanian secara on-farm dan off-farm telah masuk ke zona “lonceng kematian”. Jumlah petani diatas usia 50 tahun yang lambat responnya terhadap perubahan dan teknologi justru mendominasi mencapai 75 persen.

Sementara “darah muda” petani berusia 30-49 tahun hanya mencapai 13 persen dan sisanya 13 persen ada pada usia dibawah 30 tahun.

Pada sisi on-farm, telah terjadi fragmentasi produksi dan distribusi input pertanian ; degradasi sumber daya tanah, air, dan iklim akibat pembabatan hutan dan buruknya implementasi tata ruang ; memburuknya daya tampung dan distribusi Daerah Aliran Sungai (DAS) karena infrastruktur irigasi tak pernah dibenahi.

Pada sisi off-farm dan jasa pendukung ditandai nihilnya dukungan bank, dicabutnya subsidi, tak fokusnya perencanaan SDM pertanian, liberalisasi yang kebablasan, hingga tak bersenyawanya lembaga pendidikan dan riset dengan petani.

Konversi lahan pertanian produktif tanpa henti juga menyumbang pada anjloknya kapasitas produksi pertanian.

(Disarikan berdasarkan tulisan Khudori, pengamat pertanian)

Harga kedele yang melambung hanya salah satu contoh aktual.
Tahu tempe yang katanya makanan rakyat kini diproduksi dengan kedelai yang sebagian besar dipasok dari negara adidaya untuk negara yang tak berdaya.

Apa yang bisa dilakukan dunia pendidikan ya? Dunia persekolahan masih akan sibuk dengan proyek Ujian Nasional tahunan tanpa menyadari bahwa Cobaan Nasional dengan Lenyapnya Masyarakat Petani sudah di depan mata …
———————————————————

Trilogi Ketimpangan yang Mencemaskan

Khudori ; Anggota Pokja Ahli Dewan Ketahanan Pangan Pusat;
Pegiat Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI)
KORAN SINDO, 07 Januari 2016

Ketimpangan masih menjadi pekerjaan rumah yang jauh dari selesai. Bank Dunia lewat laporan bertajuk “Ketimpangan yang Semakin Melebar” merilis, konsentrasi kekayaan pada segelintir orang membuat ketimpangan kian melebar (KORAN SINDO, 9/12/2015 ).

Pertumbuhan ekonomi Indonesia rata-rata 6% satu dekade terakhir hanya dinikmati segelintir pelaku. Indonesia tidak sendiri. Di dunia saat ini ada 2,2 miliar orang hidup dengan pendapatan kurang USD2. Namun, ketimpangan yang kian melebar di negeri ini menandakan ada yang salah dalam gerak pembangunan. Pembangunan justru tidak menyejahterakan semua lapisan. Ketimpangan itu mewujud dalam tiga bentuk: ketimpangan antarwilayah, disparitas antarsektor ekonomi, dan kesenjangan pendapatan antarpenduduk.

Dua wajah wilayah Indonesia lebih mudah dikenali dari kesenjangan wilayah: antara wilayah barat vs timur. Pada 1975 kawasan barat Indonesia (KBI) menguasai 84,6% PDB nasional dengan Jawa yang hanya 9% dari luas wilayah menguasai 46,7% PDB nasional dan jadi tempat bermukim 63,2% penduduk Indonesia. Lebih dari tiga dekade kemudian, pada 2013 KBI (Jawa dan Sumatera) menguasai 82% PDB nasional dengan meninggalkan kawasan timur Indonesia (KTI), yang hanya menguasai 18%.

Supremasi Jawa atas non-Jawa terlihat jelas: pada 2013 Jawa menguasai 58% PDB nasional dengan tiga provinsinya (DKI Jakarta, Jawa Timur, dan Jawa Barat) menguasai 46% PDB nasional. Inilah dua wajah asli wilayah Indonesia.

Ketimpangan antarsektor terjadi karena kue pertumbuhan tidak terbagi merata (untuk semua pelaku ekonomi). Kue pertumbuhan ekonomi selama ini lebih banyak ditopang sektor modern (non-tradable), seperti sektor keuangan, jasa, real estate, transportasi dan komunikasi, dan perdagangan/hotel/restoran.
Pertumbuhan ekonomi 2013 sebesar 5,78% ditopang oleh sektor non-tradeable tersebut, seperti sektor komunikasi (tumbuh 10,19%). Sektor ini tumbuh di atas rata-rata nasional.

Sebaliknya sektor riil (tradable) semacam sektor pertanian (3,5%), industri (5,6%), dan pertambangan tumbuh rendah (1,34%) tumbuh rendah (BPS, 2014). Ketimpangan pertumbuhan sektor tradable vs non-tradable ini memiliki implikasi serius karena terkait pembag ian kue dan surplus ekonomi.

Sektor non-tradable bersifat padat modal, teknologi, dan pengetahuan. Pelakunya hanya segelintir. Sebaliknya, sektor tradable padat tenaga kerja. Karena karakteristiknya itu, penyerapan tenaga kerja sektor nontradable jauh lebih kecil dari sektor tradable . Ini tak hanya berimplikasi pada penyerapan total tenaga kerja yang rendah dibandingkan masa Orde Baru misalnya. Tetapi juga menyentuh dimensi kesejahteraan: tumbuh tapi tidak (semuanya) sejahtera.

Kontribusi sektor pertanian pada PDB nasional pada 2014 hanya 14%. Padahal, sektor ini menampung 41% dari total tenaga kerja. Akibatnya, pertanian kian involutif yang ditandai massifnya tingkat kemiskinan di perdesaan. Kesenjangan pendapatan antarpenduduk kian mencemaskan. Distribusi pendapatan menunjukkan porsi pendapatan 40% masyarakat dengan pendapatan terendah menurun, dari 20,22% (2005) jadi 16,86% (2011). Pada saat yang sama, pendapatan 20% masyarakat berpendapatan tertinggi naik dari 42,09% menjadi 48,41%.
Dengan indikator rasio Gini, kecenderungannya juga sama.

Dalam satu dasawarsa terakhir terakhir rasio Gini meningkat, dari 0,32 (2004) menjadi 0,413 (2014). Menurut data Credit Suisse tahun 2014, 1% kelompok terkaya menguasai aset uang dan properti 50,3% dari total uang dan properti nasional.

Artinya, pembangunan hanya dinikmati sekelompok kelas ekonomi: kelas menengah ke atas. Artinya, jika kemiskinan absolut menurun (perlahan dan stagnan), kemiskinan relatif justru kian meningkat. Kesenjangan ekonomi yang melebar itu menandai defisit kesejahteraan.

Apa makna semua ini? Meskipun sudah 70 tahun Indonesia merdeka dari belenggu penjajahan, sistem perekonomian negeri ini tetap bersifat dualistik seperti dikenali oleh Prof. Boeke dalam pidato pengukuhan sebagai guru besar pada 1930 yang berjudul: “Dualistische Economie.” Boeke mengemukakan pengenalan tentang ekonomi kolonial di Hindia Belanda.

Intinya adalah tajamnya pembagian ekonomi ke dalam sektor tradisional dan sektor modern, yang untuk saat ini kira-kira sama dengan kondisi sektor tradable vs non-tradable.

Dua sektor ini hidup bersamaan tanpa mempunyai kaitan yang satu dengan lainnya. Inilah dua wajah asli Indonesia. Teori trickle down effect bahwa yang besar akan mengangkat yang kecil sama sekali tidak berlaku di Indonesia. Sebaliknya, yang besar akan mengeksploitasi yang kecil, yang oleh Bung Karno diistilahkan dengan exploitation dexploitation dlhomme par llhomme par lhomme. Data-data mustinya cukup untuk mencari pendekatan baru dalam pembangunan (ekonomi).

Pendekatan baru itu pada intinya meluruskan arah pembangunan (ekonomi) yang berjalan saat ini. Memang benar saat ini sekitar 94% angkatan kerja telah “bekerja”, dan bahkan 68% dari mereka bekerja penuh waktu (>35 jam per minggu). Namun, sebagian besar mereka terserap di sektor informal yang berpendapatan rendah dan amat rentan. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi ternyata tidak beriringan dengan penciptaan lapangan kerja baru.

Saat Orde Baru tiap 1% pertumbuhan ekonomi bisa menciptakan lebih 400.000 lapangan kerja. Pada 2011 dan 2012, lapangan kerja yang tercipta hanya 235.000 dan 196.000 atau separuh.

Uraian ini menunjukkan pembangunan ekonomi Indonesia gagal menghasilkan transformasi struktural. Secara struktural, ekonomi di Indonesia bermasalah. Sektor industri yang diharapkan bisa menyerap tenaga kerja baru jauh panggang dari api. Transformasi struktural ekonomi Indonesia hanya akan terjadi bila ada kemauan membalik arah pembangunan: dari sektor non-tradable yang bersifat padat modal, teknologi dan pengetahuan, ke sektor tradable yang padat tenaga kerja dan berbasis lokal.

Tanpa kemauan membalik arah pembangunan, pembangunan hanya akan menciptakan kesenjangan kotadesa, keterbelakangan desa, dan marginalisasi ekonomi perdesaan dan pertanian. Ini wajah asli kita. Memang ada argumen yang selalu jadi apologi: kesenjangan pendapatan biasa terjadi pada tahap awal pembangunan. Namun, bagi Indonesia argumen ini sulit diterima. Gemuruh pembangunan sudah dimulai sejak 1960-an, bersamaan dengan Malaysia, Singapura, dan Korea Selatan.

Pada tahun itu ekonomi Indonesia lebih baik dari Malaysia. Bahkan, dengan Korea Selatan hampir sama. Dengan Jepang pun tidak ketinggalan jauh. Pada 1960 Indonesia dan Korea Selatan memiliki pendapatan per kapita USD100. Namun, kini Korea Selatan jauh meninggalkan Indonesia, dengan pendapatan per kapita USD31.000, enam kali pencapaian Indonesia. Tentu ada yang salah pada desain dan arah pembangunan (ekonomi) Indonesia. Tak ada salahnya menengok China.

China yang memulai pembangunan ekonomi pada 1980 berhasil menekan angka kemiskinan secara drastis: dari 64% (1981) tinggal 7% (2007). Tidakhanyaberhasilmengurangi jumlah orang miskin, dalam kurun waktu itu China juga berhasil membawa 65% penduduknya menjadi kelompok kelas menengah dan menengah atas. Sebaliknya, meskipun anggaran anti-kemiskinan naik berlipat-lipat, Indonesia hanya bisa menekan angka kemiskinan tak lebih 4-5%. Kelas menengah yang dicetak hanya 10,6%.

Ada banyak strategi yang ditempuh China. Namun, salah satu yang patut dicatat adalah upaya kerasnya dalam menciptakan lapangan kerja secara massif dan berkelanjutan. China mengawali pembangunan dengan membangun desa, khususnya sektor pertanian. Dengan konsentrasi orang miskin di perdesaan, pembangunan pertanian menjadi solusi tepat karena tidak mensyaratkan SDM berpendidikan dan berketerampilan tinggi.

Saat ini 63% penduduk miskin Indonesia berada di perdesaan, dan sebagian besar bekerja di sektor pertanian.
Mustinya pengalaman itu meyakinkan kita bahwa jalan yang selama ini ditempuh, yang meninggalkan sektor pertanian dan membangun industri foot loose, amat tidak tepat.

—————————————————

Sinyal Buruk Hasil Sensus Pertanian
07 September 2013 10:00:59 Diperbarui: 24 Juni 2015 08:14:30 Dibaca : 1,878 Komentar : 10 Nilai :

3 Petani menyemprotkan obat pembasmi hama di Dusun Turi, Desa Giripeni, Wates, Kulon Progo, DI Yogyakarta, Rabu (6/2/2013). Kondisi cuaca yang berubah-ubah membuat petani setempat harus mengantisipasi munculnya hama dengan penyemprotan tersebut agar tetap dapat memperoleh hasil panen./Admin (KOMPAS/FERGANATA INDRA RIATMOKO)

Awal bulan ini (2 September) Badan Pusat Statistik (BPS) telah merilis angka sementara hasil Sensus Pertanian yang dilaksanakan sepanjang bulan Mei 2013 (ST2013). Hasil ST2013 menyebutkan, jumlah rumah tangga usaha pertanian saat ini sebanyak 26,13 juta rumah tangga atau menurun sebanyak 5,04 juta rumah tangga bila dibandingkan dengan hasil sensus pertanian pada tahun 2003. Perlu diketahui, pengertian rumah tangga usaha pertanian adalah rumah tangga yang minimal salah satu anggotanya mengusahakan kegiatan pertanian. Cakupan kegiatan pertanian meliputi enam subsektor, yakni tanaman pangan (padi dan palawija), hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kehutanan. Motif usaha yang dijalankan tidak melulu harus ditujukan untuk memperoleh keuntungan finansial. Tapi boleh jadi hanya untuk pemenuhan pangan keluarga, atau kerap disebut usaha pertanian subsisten seperti yang lazim dijumpai pada subsektor tanaman pangan.

Meski belum selasai dihitung oleh BPS, bisa dipastikan bahwa sebagian besar rumah tangga usaha pertanian yang ada saat ini mengusahakan tanaman padi dan palawija. Ditaksir jumlahnya bisa mencapai 70-75 persen dari total rumah tangga pertanian. Karena dalam setiap rumah tangga pertanian terdapat minimal salah satu anggota yang mengelola kegiatan usaha pertanian atau “petani”, angka penurunan sebesar 5,04 juta rumah tangga sebagaimana telah disebut sebelumnya bisa dimaknai bahwa minimal ada 5 juta petani yang telah meninggalkan sektor pertanian dalam sepuluh tahun terakhir.

Penyebabnya macam-macam, bisa karena meninggal dunia atau beralih ke sektor lain yang lebih menjanjikan kesejahteraan. Daya dukung menurun Sebagaimana diketahui, untuk negara yang perekonomiannya sedang berkembang (developing countries) seperti Indonesia, transformasi struktur ekonomi dalam jangka panjang adalah sebuah keniscayaan. Prosesnya selalu ditandai dengan terus mengecilnya peran sektor pertanian secara gradual dalam perekonomian. Dan pada saat yang sama, peran sektor industri dan jasa perlahan kian mendominasi. Lenyapnya sekitar 5 juta petani dalam sepuluh tahun terakhir boleh jadi merupakan bagian dari proses transformasi struktur ekonomi ini. Sesuatu yang sebetulnya lazim dan tak perlu dirisaukan. Toh, dengan kemajuan teknologi budidaya, produktivitas dan produksi pertanian dapat ditingkatkan berlipat-lipat tanpa harus menambah pekerja (petani), bahkan produksi bisa tetap ditingkatkan meski jumlah petani terus berkurang. Tapi, apakah benar seperti itu?

Sayangnya, data-data pendukung lainnya menunjukkan sebaliknya. Lenyapnya 5 juta petani dalam satu dasawarsa terakhir merupakan sebuah sinyal buruk yang patut dirisaukan. Mutasi para pekerja di sektor pertanian dalam jumlah besar sebetulnya sudah terpotret melalui Survei Angkatan Kerja Nasional yang dilaksanakan secara rutin dua kali dalam setahun pada Februari dan Agustus (setiap semester) oleh BPS. Dalam beberapa tahun terakhir, jumlahnya diperkirakan mencapai 200 ribu orang tiap tahun. Mengapa sektor pertanian kian ditinggalkan? Jawabannya, sektor ini tak lagi menjanjikan kesejahteraan. Untuk apa bertani bila tak bisa menopang hidup dan begitu sulit merengkuh kesejahteraan. Untuk apa bertani bila harga pupuk dan benih tak lagi terjangkau, jaringan irigasi rusak, lahan kian sempit, dan harga jual komoditas pertanian justru membunuh hasrat untuk bertani. Statistik menunjukkan, penurunan jumlah pekerja di sektor pertanian selama ini justru dibarengi dengan derasnya laju konversi lahan pertanian ke penggunaan non-pertanian. Setiap tahun, puluhan ribu hektare (bahkan ada data yang menyebutkan hingga 100 ribu hektare) lahan sawah di negeri ini lenyap dan beralih fungsi menjadi pemukiman, kawasan industri/pabrik, real estate, bahkan lapangan golf.

Salah satu kontributor konversi lahan yang mengkhawatirkan ini adalah petani sendiri yang dengan sengaja melepas kepemilikan lahannya karena sudah enggan bertani. Mereka lebih memilih untuk menjual lahan yang dimiliki lalu hasilnya digunakan sebagai modal untuk merantau ke kota dan menggeluti usaha di sektor informal.

Itulah sebab, informalisasi ekonomi terus terjadi. Meski tingkat pengangguran relatif rendah, yakni di bawah 10 persen, kenyataannya sekitar 60 persen pekerja tumpah ruah di sektor informal. Yang semakin membuat risau adalah kenyataan bahwa sebagian besar petani kita saat ini memiliki kapabiltas—utamanya tingkat pendidikan—yang rendah. Statistik menunjukkan, sekitar 80 persen petani kita hanya menamatkan pendidikan paling tinggi setingkat sekolah dasar (SD) (Sensus Pertanian, 2003). Padahal, tingkat pendidikan petani memiliki pengaruh yang signfikan terhadap keberhasilan berbagai program pemerintah—utamanya inovasi teknologi pertanian—untuk meningkatkan produktivitas dan produksi pertanian. Ditambah lagi, para generasi muda negeri ini kian enggan untuk menjadi petani.

Secara faktual, sebagian besar petani kita berada pada kelompok umur tua, yakni di atas 50 tahun. Karena itu, lenyapnya sekitar 5 juta petani sebagaimana terpotret melalui hasil ST2013 sejatinya merupakan sinyal buruk. Pemerintah harus peka terhadap hal ini. Bahwa daya dukung sektor pertanian terus menurun. Bisa dibayangkan, apa jadinya bila sektor yang merupakan penghasil pangan untuk memenuhi kebutuhan sekitar 250 juta penduduk negeri ini—yang jumlahnya terus bertumbuh—kian ditinggalkan oleh para pekerjanya. Sementara pada saat yang sama, luas lahan pertanian terus menyusut dan kualitas petani kian jauh dari mumpuni. Tentu sebuah ancaman serius bagi ketahanan dan kemandirian pangan negeri ini di masa mendatang. (*)

Penulis adalah Instruktur Nasional Sensus Pertanian 2013 dan Bekerja di BPS.
Kadir Ruslan /kadirsaja TERVERIFIKASI (HIJAU)
Pemerhati masalah sosial-ekonomi. Pegiat statistik resmi (official statistics) dan bekerja di BPS-RI.
Pengurus Himpunan Alumni Akademi Ilmu Statistik/Sekolah Tinggi Ilmu Statistik (HAISSTIS).
Berkicau @KadirRuslan. Sesekali menulis kolom untuk dimuat di koran nasional (http://menulisdikoran.blogspot.com/).
E-mail: kadirsst@bps.go.id,
No.HP: 085289422167.

Selengkapnya : http://www.kompasiana.com/…/sinyal-buruk-hasil-sensus-pertanian
.

About ekoharsono

Just a simple person....that's all

Discussion

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: