//
you're reading...
Creativity, Human being, Lingkungan, Motivasi, Pendidikan, Perubahan, Review

Inilah bedanya “Wajib Belajar” dengan “Hak Belajar”

Oleh Wicak Amadeo
26 Maret 2015

Inilah bedanya “Wajib Belajar” dengan “Hak Belajar”. Dalam “Wajib Belajar”, semua anak usia “sekolah” diwajibkan “belajar di sekolah”. Apakah benar mereka “belajar” di sekolah?

Dalam “Hak Belajar”, kegiatan “belajar” adalah “hak setiap anak”. Pertanyaannya, bagaimana agar “hak belajar” ini terpenuhi?

Hak Belajar, bukan Wajib Belajar

Adalah sangat berbeda antara hak dan kewajiban. Anak-anak kita berhak untuk belajar. Dan Pemerintah serta orang tua-lah yang wajib menyediakan sarana pembelajaran, memberikan motivasi, mendorong, mendukung dan menyiapkan segala fasilitas yang diperlukan agar anak-anak kita menyukai belajar yang merupakan haknya.

BELAJAR UNTUK MENJADI

Dalam miniatur kehidupan yang natural dan riil seperti itu, anak-anak benar-benar dipandang sebagai manusia seutuhnya. Bukan sekedar robot cerdas – yang harus dijejali dengan ilmu pengetahuan dan keterampilan – dimana jam-jam belajar merupakan saat-saat “pengisian” yang mengerikan. Ledakan informasi di abad ini barangkali membuat banyak orang panik. Sementara kehidupan yang telah berubah menjadi medan kompetisi yang kejam mendorong mereka berpikir, bahwa untuk bisa bertahan hidup anda harus mengetahui segalanya.

Begitulah sekolah-sekolah kita didirikan sebagai tempat menjajakan “barang-barang” yang bernama ilmu pengetahuan, yang harus “dimiliki” setiap orang agar bisa bertahan hidup. Maka kita mengagumi “kecerdasan”. Karena itulah mata uang paling bergengsi yang digunakan membeli “barang-barang” tersebut. Dan belajar adalah proses transaksinya.

Di sekolah seperti itu anak-anak belajar “MENGUASAI” pelajaran. Bukan MENJADI SESUATU dengan pelajaran tersebut. Makin banyak pelajaran yang dapat mereka kuasai, makin baik transaksi mereka. Makanya sekolah-sekolah itu berburu anak-anak cerdas, yang dapat melakukan banyak transaksi.

Tapi yang kemudian kita saksikan justru sebuah ironi. Anak-anak itu tidak mengalami transformasi pembelajaran. Pelajaran matematika, misalnya, tidak serta merta membuat mereka dapat berpikir logis. Pelajaran sejarah tidak memberi mereka kesadaran dan emosi akan identitas kolektif. Pelajaran bahasa bahkan tidak membantu mereka berbahasa dengan baik dalam kehidupan sehari-hari.

BELAJAR adalah PROSES BERUBAH secara KONSTAN!!!

PENGETAHUAN bukan barang yang harus kita miliki. Pengetahuan adalah sebuah FUNGSI. Ia adalah CAHAYA yang menerangi ruang kesadaran batin kita. Seperti umumnya cahaya yang berpendar-pendar di tengah ruang gelap, kita hanya bisa bergerak secara baik dalam jengkal-jengkal ruang yang dibingkai cahaya. Sebagai sebuah fungsi kita harus mempelajari semua pengetahuan yang membantu kita berubah menjadi lebih baik. Belajar adalah proses menggunakan pengetahuan sebagai PENUNTUN PERJALANAN perjalanan mendekati kesempurnaan secara konstan. Belajar adalah proses menjadi secara konstan. Karena menjadi merupakan proses yang tidak pernah berakhir, maka belajar adalah satu-satunya proses kehidupan yang tidak pernah selesai.

Manusia adalah gabungan yang rumit antara ruh, emosi, akal dan fisik. Setiap aspek itu, kata Muhammad Quthub, seperti senar gitar yang harus dipetik bersama untuk melahirkan simfoni kepribadian yang utuh dan indah. ANAK-ANAK bukan tabung besar yang harus diisi dengan pengetahuan. Mereka adalah SENYAWA KEHIDUPAN yang rumit dan kompleks. Mereka berubah, berbentuk dan bermetamorfosis melalui proses-proses yang juga kompleks, dimana pengetahuan hanyalah salah satu aspeknya.

Dalam konteks itu, maka semua pengetahuan yang mereka butuhkan untuk membangun kehidupan yang lebih baik harus mereka pelajari. Sebaliknya, semua pengetahuan yang tidak mempunyai FUNGSI SPESIFIK dalam kehidupan riil mereka tidak perlu mereka pelajari. Jenis pengetahuan terakhir ini, kata Umar Bin Khattab, bukan aib untuk tidak diketahui. Itu sebabnya Rasulullah saw mengajarkan kita sebuah doa: “Ya Allah ajari kami apa yang bermanfaat bagi kami, dan beri kami manfaat dari ilmu yang telah Engkau ajarkan pada kami”. Dengan begitu, pengetahuan bekerja dalam kehidupan mereka, sebagai sumber pencerahan hidup.

(dikutip dari pengantar Buku “Menemukan Sekolah yang Membebaskan”)

.

Baca dan Hitung Anak Indonesia Lemah

Penulis: Syarief Oebaidillah

Kamis, 26 Maret 2015

MI/Sumaryanto Bronto

KAJIAN Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menyatakan kemampuan matematika (berhitung) dan membaca anak Indonesia amat lemah. Itu dipicu salah satunya oleh ketidakhadiran guru di kelas.

Dalam studi itu ditemukan memang hanya satu guru dari 10 guru tidak hadir di sekolah. Namun, sebanyak 12%-14% guru yang dijadwalkan mengajar di sekolah tersebut tidak berada dalam kelas.

Guru yang berada di sekolah, tetapi tidak hadir di kelas itu sering ditemukan dalam keadaan tidak mengerjakan kegiatan yang berhubungan dengan akademik.

Secara umum, sebanyak 26% yang tidak hadir di kelas beralasan melaksanakan tugas resmi yang masih berkaitan dengan kegiatan mengajar, yakni menghadiri rapat dan seminar.

Kajian dilakukan dengan rentang Oktober 2012 sampai Februari 2013 dengan sampel 880 SD dan SMP di enam wilayah, yaitu Sumatra, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Papua, dan Maluku.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan menyatakan hasil kajian itu menarik. “Terutama kemampuan anak-anak Indonesia yang lebih lambat tiga tahun, baik matematika maupun membaca. Bahkan, laporan UNESCO menyebutkan kemampuan membaca anak Indonesia ada di urutan kedua dari bawah,” ujar Anies pada jumpa pers kajian OECD di Jakarta, kemarin.

Karena itu, kata Anies, kemampuan membaca dan menulis harus menjadi fokus perhatian para guru. “Sebab kemampuan bahasa dan matematika merupakan (kebutuhan) sangat mendasar sekali. Bahasa misalnya berkaitan dengan logika, karena (saat membaca) struktur kalimat itu membentuk logika berpikir,” ujarnya.

Anies melanjutkan terkait dengan ketidakhadiran para guru yang jadi salah satu pemicu rendahnya kemampuan membaca dan menulis anak-anak Indonesia, Kemendikbud sedang menyusun rencana strategis 2015-2019.

“Beberapa upaya yang kami genjot pada 2015-2019 ialah meningkatkan minat baca dan kualitas guru,” tukas Anies.

Sekjen OECD Angel Gurria menambahkan, selain minat baca dan kualitas guru, sebaiknya pemerintah Indonesia juga memerhatikan distribusi guru dalam sistem pendidikan di Indonesia.

“Sebab, ketidakhadiran guru di kelas pun bisa terjadi akibat distribusi guru yang tidak merata dalam sistem pendidikan Indonesia,” pungkas Angel.

Tiga instrumen
Pelaksana Tugas Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal dan Informal Kemendikbud Taufik Hanafi mengimbau guru pendidikan anak usia dini ikut berperan meningkatkan kemampuan membaca, menulis, dan matematika anak-anak Indonesia sejak dini.

“Pasalnya, perkembangan otak anak pada usia 0-6 tahun ialah paling pesat, yaitu sebesar 50%,” imbuhnya.

Ia menganjurkan guru pendidikan anak usia dini untuk meningkatkan tiga kemampuan tersebut dengan tiga instrumen pembelajaran, yakni instrumen permainan, bernyanyi, dan dongeng.

“Di sisi lain, orangtua pun berperan untuk meningkatkan prestasi belajar anak di sekolah. Itu bisa dimulai dengan mengantar anak ke sekolah, mengawasi belajar siswa di sekolah, memberi masukan, dan bahkan mengambil hal baik untuk bisa dilakukan di rumah,” paparnya. (H-2)

http://www.mediaindonesia.com/…/Baca-dan-Hitung-…/2015/03/26

.

Wajib Sekolah atau Wajib Belajar?
Kamis, 29 Januari 2015 | 12:00 WIB

Grup WA Pendidikan dan Parenting FIM
Kelompok Diskusi FIM

Sarana Pendidikan (ANTARAFOTO)
“Semua anak mempunyai hak belajar.

Orang tua adalah pihak pertama yang berkewajiban memenuhi hak tersebut, dengan atau tanpa bantuan negara.

Bila orang tua mengabaikannya, negara berkewajiban memenuhi hak belajar anak”

Dengan dirancangnya UU wajib belajar oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Anies Baswedan, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Gagasan UU wajib belajar 12 tahun yang sedang dirancang adalah

* Pemerintah bertugas menyediakan sarana bagi anak-anak Indonesia sehingga memiliki akses untuk bersekolah selama 12 tahun.

* Anak-anak wajib bersekolah selama 12 tahun.

* Jika tidak bersekolah, maka anak akan mendapat sanksi[1].

Tugas negara adalah memastikan semua proses belajar menjadi berkualitas, baik proses belajar yang dikelola sekolah negeri, masyarakat maupun keluarga. Secara nasional, spirit itu diturunkan dalam UU Sistem Pendidikan Nasional no 20/2003 pasal 1 ayat 10 yang menyebutkan bahwa ada tiga jalur pendidikan, yakni jalur formal (sekolah), nonformal (kursus dan lembaga nonsekolah), dan jalur informal (pendidikan keluarga dan masyarakat).

Dengan adanya UU Sisdiknas tersebut, sudah jelas bahwa ada beberapa jalur yang dapat ditempuh anak Indonesia untuk mengenyam pendidikan. Selain itu, partisipasi orangtua sangatlah penting, karena keluarga adalah lingkungan pertama bagi pendidikan anak. Hari ini banyak orangtua yang cenderung menyerahkan pendidikan di sekolah saja. Oleh sebab itu, keadaan ini harus menjadi catatan penting bagi orangtua.

Pada mulanya, wajib belajar yang merupakan inisiatif pemerintah untuk mendorong partisipasi belajar masyarakat adalah inisiatif bagus. Namun, belajar dan sekolah adalah dua hal yang jauh berbeda. Perlu ditekankan bahwa sekolah hanya bagian dari pendidikan sedangkan pendidikan jauh lebih luas daripada sekolah, karena banyak model-model pendidikan lain di luar sekolah. Wajib sekolah bisa jadi membuat semua warga Indonesia hanya mencari ‘sekolah’ sebagai tempat.

Menurut Sumardiono, wajib belajar tidak dapat direduksi menjadi wajib sekolah dengan berbagai alasan, yaitu:

1. Belajar tidak boleh dibatasi hanya melalui sekolah. Hal ini merupakan penyempitan makna belajar karena anak hanya dibatasi belajar di sekolah. Menghargai kecerdasan anak tidak harus dengan membuat sekolah/kelas khusus. Dengan hanya sekolah sebagai tempat belajar, setiap anak akan menerima bentuk eksklusivisme dan terbatasinya ruang gerak untuk belajar hal-hal yang lebih bersifat nyata di kehidupan sehari-hari. Wajib sekolah justru tidak dapat mengakomodasi hak belajar anak untuk memilih pilihan model pendidikan bagi mereka.

2. Banyak anak-anak tidak Sekolah, tetapi terdidik dengan baik, misalnya melalui pesantren, HS, dan sekolah alam. Ini membuktikan bahwa tidak hanya sekolah yang dapat mencetak anak-anak terdidik.

3. Kondisi Indonesia yang beragam seharusnya membuka peluang-peluang inisiatif masyarakat luas untuk membuat solusi-solusi pendidikan, model pembelajaran yang sesuai keadaan. Peluang inovasi pendidikan sebenarnya jauh lebih memungkinkan dijalankan melalui non formal/informal yang less rigid. Wajib sekolah justru akan menutupinisiatif inovasi pendidikan dan model pembelajaran yang sekarang sedang berkembang di Indonesia, seperti homeschooling (HS), sekolah alam, dan lain-lain.

4. Wajib sekolah bertentangan dengan UU Sisdiknas yang membuka partisipasi masyarakat untuk pendidikan informal dan nonformal. Dengan diwajibkannya sekolah otomatis hal ini membatasi gerak masyarakat untuk berpartisipasi.

5. Wacana kebijakan wajib sekolah ini sendiri ternyata bertentangan dengan visi misi Jokowi-JK yang menentang penyeragaman dan mendorong keragaman pendidikan.

Secara historis, wajib belajar lahir sesaat setelah Indonesia merdeka. Ki Hadjar Dewantara (KHD) sebagai menteri pendidikan pertama telah menuliskannya sebagai program pertama yang harus dijalankan pemerintah. Alasannya adalah Indonesia sebagai negara yang baru merdeka dapat dipastikan bahwa hampir semua warga negara Indonesia adalah buta huruf. Oleh sebab itu, pemerintah memobilisasi rakyat melalui program wajib belajar. Secara legal, wajib belajar baru disahkan dalam UU pendidikan tahun 1951.

Wajib belajar dipersempit menjadi wajib sekolah, menurut Bukik terjadi karena cara berpikir kolonial yang masih digunakan. Sebelum merdeka, KHD melakukan perlawanan terhadap ordonansi (aturan kolonial) yang melarang berdirinya “sekolah liar”, seperti taman siswa dan pesantren. Anehnya, beberapa tahun setelah merdeka, KHD pun masih melakukan perlawanan yang sama pada pemerintahan. Jadi sejak awal, usaha-usaha pendidikan oleh masyarakat cenderung dicurigai oleh pemerintah.

Kecurigaan tersebut terjadi karena infrastruktur pendidikan yang digunakan pemerintah adalah infrastruktur peninggalan kolonial. Bukan infrastruktur yang tumbuh di negeri sendiri, seperti taman siswa, pesantren, muhammadiyah, dan banyak lagi. Oleh sebab itu, wacana pendidikan sebagai sekolah terus digunakan hingga hari ini. Jangankan lembaga informal, sekolah sebagai lembaga formal bila statusnya swasta pun juga mengalami diskriminasi. Dianggap sabagai kompetitor, bukan mitra kerja yang sebagaimana mestinya.

Dari perspektif sejarah, agenda utama adalah mengembalikan pendidikan sebagai inisiatif warga. Pemerintah lebih berperan sebagai fasilitator dan pendukung inisiatif warga itu. Sebagai inisiatif warga, pendidikan menjadi inisiatif yang beragam bentuknya, sesuai kondisi dan kebutuhan warga. Meskipun demikian, negara harus tetap membuka partisipasi warga negara dalam penyenggaraan pendidikan. Setiap anak dan keluarga itu istimewa. Tanggung jawab negara adalah menghargai dan memberdayakan keistimewan itu dalam sebuah sistem pendidikan yang inklusif, partisipatif, dan menghargai keberagaman yang ada. Pokok terpenting dalam kebijakan pendidikan adalah meletakkan warga negara sebagai subjek pendidikan, bukan hanya objek. Sebagai subjek, warga negara harus dipercaya, dihargai, dan dibuka ruang partisipasinya untuk menyelenggarakan pendidikan sesuai kebutuhannya. Tugas negara adalah membangun lingkungan pendidikan yang memungkinkan partisipasi warga negara secara maksimal, bukan dengan pembatasan dan pemberian sanksi apabila tidak melakukannya.

Wajib sekolah nampaknya masih perlu dikaji ulang mengingat kurang tepatnya menempatkan sekolah sebagai salah satu tempat belajar untuk anak-anak Indonesia. Pendidikan alternatif pun hari ini semakin dipertimbangkan di kalangan masyarakat yang sudah tidak cocok dengan model pendidikan di kelas-kelas sekolah. Tantangan dunia persekolahan hari ini adalah menjadikan dirinya relevan dengan dunia nyata dan dunia anak. Ini yang menjadi pekerjaan rumah besar demi meningkatkan kualitas sekolah itu sendiri. Lalu apakah benar harus wajib sekolah?

Ditulis olehNurjannah Awaliyah FIM 16 pada Diskusi FIM Club Pendidikan dan Parenting dengan Pemantik Sumardino (Praktisi Homeschooling (www.RumahInspirasi.com)) dan Bukik (Koalisi Reformasi Pendidikan (www.bincangedukasi.com)).

[1] Sumardiono, November 2014, “Untuk Anies Baswedan: Wajib Sekolah atau Wajib Belajar?” dari http://rumahinspirasi.com/untuk-anies-baswedan-wajib-sekol…/, pukul 16.05 WIB tanggal 22 Desember 2014

https://www.selasar.com/budaya/UU-wajib-belajar

About ekoharsono

Just a simple person....that's all

Discussion

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: